Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di saat kredit perbankan tercatat tumbuh hingga dua digit, pemanfaatan terhadap fasilitas kredit yang dimiliki oleh debitur justru masih mini. Hal tersebut tercermin dari masih meningkatnya fasilitas kredit perbankan yang belum ditarik alias undisbursed loan.

Secara industri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit menganggur perbankan senilai Rp 2.154 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2.037 triliun.

Secara rinci, bank-bank dalam Kelompok Bermodal Modal Inti (KBMI) 3 menjadi kontributor terbesar dengan senilai Rp 850 triliun. Selanjutnya, ada bank-bank KBMI 4 yang juga mencatat fasilitas kredit yang belum ditarik senilai Rp 802 triliun.

Hal tersebut sejalan juga dengan apa yang terjadi di PT Bank CIMB Niaga Tbk yang mencatat kredit menganggur senilai Rp 104,1 triliun per September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu masih senilai Rp 94,7 triliun yang artinya naik 9,9% secara tahunan (YoY).

Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menilai kredit menganggur di CIMB Niaga masih tergolong stabil. Di mana, kredit menganggur milik CIMB Niaga tersebar di banyak sektor.

Ia bilang kredit menganggur saat ini lebih banyak dikarenakan pada debitur memiliki kecenderungan menunggu bunga turun. Sebab, awalnya ada harapan agar bunga juga akan segera turun.

“Namun kita lihat perkembangan sekarang dengan situasi secara global dan selesainya pemilu di AS,” ujar Lani, Kamis (7/11).

Hal serupa juga terjadi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) dengan kredit menganggur per September 2024 senilai Rp 7,4 triliun. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan dari periode sama tahun lalu senilai Rp 7,1 triliun.

Hanya saja, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi bilang jika memantau perkembangannya dari pertengahan tahun ini terdapat penurunan kurang lebih 13,1%.

Ia melihat hal ini disebabkan di antaranya oleh mulai terlihatnya arah kebijakan pemerintahan yg baru sehingga para pelaku usaha tidak lagi wait and see.

Hal tersebut juga tercermin dari segmen korporasi yang paling banyak terlihat penarikannya. Di mana kredit menganggur pada segmen ini turun 21.1% lebih tinggi dibandingkan dengan segmen yang lain.

“Korporasi mulai menggunakan fasilitas kredit yg dimiliki baik untuk modal kerja maupun investasi,” ujar Yuddy.

Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dengan mencatat kredit menganggur senilai Rp 390,6 triliun per September 2024. Adapun, ada pertumbuhan sekitar 4,1% jika dibandingkan pada posisi September 2023.

Menanggapi hal tersebut, EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn bilang pihaknya selalu menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Di mana, hal tersebut tercermin pada total kredit yang disalurkan BCA secara bank only masih mampu naik 14,4% YoY menjadi Rp 851,0 triliun per September 2024. Ditopang oleh meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

“Mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan inflasi yang terkendali, kami optimistis dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan,” ujar Hera.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Setelah perubahan wajah baru, PT Bank Permata Tbk (BNLI) memasang target ambisius dalam beberapa tahun mendatang. Salah satunya membawa bank milik Bangkok Bank ini naik kelas menjadi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4.

Seperti diketahui, Bank Permata saat ini termasuk dalam bank KBMI 3 yang mengelompokkan bank bermodal Rp 14 triliun hingga Rp 70 triliun. Sementara, bank bakal masuk KBMI 4 jika memiliki modal inti di atas Rp 70 triliun.

Presiden Direktur Bank Permata Meliza M. Rusli membenarkan bahwa ada kemungkinan Bank Permata bisa naik kelas. Setidaknya, ia menyebutkan itu bisa terealisasi dalam lima hingga delapan tahun mendatang.

“Bisa juga lebih cepat atau lebih lama tergantung dari kondisi perekonomian,” ujar Meliza, Kamis (10/10).

Bukan tanpa alasan, Meliza bilang saat ini modal yang dimiliki Bank Permata sudah mencapai Rp 50 triliun. Artinya, Meliza dan tim perlu mengejar tambahan modal inti sekitar Rp 20 triliun untuk bisa naik kelas.

Ia optimistis hal tersebut dapat terwujud jika Bank Permata tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Terlebih, itu berasal dari profitabilitas yang didapat bank.

Ditambah, Meliza melihat hal tersebut juga sejalan dengan arah pemerintahan baru yang bercita-cita mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Jika itu terwujud, ia bilang itu akan berdampak pula pada pertumbuhan di industri perbankan.

“Tentu kami semua berdoa agar bisa lebih cepat mencapai level KBMI 4. Dan ini semua harus disertai juga dengan kerja keras,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa regulator mengapresiasi kontribusi Permata Bank dan Bangkok Bank selama ini.

Selain itu, Dian juga berharap ke depannya bank dapat terus mengembangkan diri untuk makin memberikan konstribusi kepada sistem perbankan Indonesia, termasuk peningkatan permodalan menuju bank KBMI 4, dan terus mendukung konsolidasi bank melalui spin-off UUS untuk menciptakan bank syariah dengan skala besar.

Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menargetkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dapat turun hingga di bawah 5 persen pada tahun 2025.

Per akhir Juni 2024, rasio NPL gross Bank Banten berada di level 9,76 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 9,59 persen.

“Kami berharap (NPL) bisa di bawah 5 persen. Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) banyak yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Karena salah satunya membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten,” kata Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami saat dijumpai media usai peluncuran Panduan Resiliensi Digital di Jakarta, Selasa.

Busthami mengatakan, Bank Banten terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan NPL termasuk berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu perusahaan BUMN yang menjadi debitur terbesar Bank Banten.

Di samping itu, secara keseluruhan, Bank Banten juga terus berupaya memperbaiki kinerja keuangannya dan terus menumbuhkan bisnis perseroan.

Sebelumnya, Bank Banten mencetak laba bersih Rp26,59 miliar di tahun 2023. Menurut Busthami, ini menjadi titik balik bagi Bank Banten setelah beberapa tahun belum meraih profit sejak tahun 2016.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten No. 5 Tahun 2023, Bank Banten ditetapkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan saham pengendali dipegang oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar 66,11 persen. Bank ini juga mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Banten.

Bank Banten saat ini tengah dalam proses untuk bergabung menjadi salah satu anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Untuk BPD, OJK memberikan tenggat waktu hingga akhir 2024.

Adapun Bank Jatim dan Bank Banten mulai menjajaki kerja sama KUB yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 4 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada 25 April 2024.

“Ini sudah sudah ada timeline-nya (proses KUB dengan Bank Jatim). Karena deadline POJK-nya kan akhir tahun, kami pasti berharap sebelum deadline itu (sebelum akhir 2024 bisa bergabung menjadi anggota KUB Bank Jatim),” kata Busthami.

Hingga akhir Juni 2024, Bank Banten mencatatkan laba bersih Rp3,56 miliar. Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp4,6 triliun atau tumbuh 3,37 persen secara tahunan (YoY). Sedangkan penyaluran kredit turun tipis dari yang sebelumnya Rp3,65 triliun pada akhir Juni 2023 menjadi Rp3,64 triliun pada akhir Juni 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024