Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya perbaikan terus dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) di tengah pemburukan kualitas kredit yang dimiliki. Di mana, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) bruto Bank Banter per Juni 2024 masih tergolong tinggi di level 9,76%.

Dalam penjelasannya ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Manajemen Bank Banten membenarkan bahwa ada kenaikan NPL bruto yang pada 31 Desember 2024 masih berada di level 9,36%.

Manajemen Bank Banten melihat ada beberapa faktor eksternal maupun internal yang menyebabkan pemburukan tersebut.

Manajemen Bank Banten merinci debitur-debitur yang saat ini mengalami penurunan kualitas kredit umumya terjadi pada segmen korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut manajemen, bank selalu melakukan analisisi risiko secara menyeluruh untuk memutuskan pemberian kredit.

Untuk segmen korporasi, beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan sedang mengalami tekanan likuiditas. Sebab, Manajemen Bank Banten mengungkap, ada proyek-proyek yang tertunda akibat turunnya permintaan sehingga kemampuan membayar pun menurun.

Manajemen Bank Banten juga bilang untuk segmen UMKM yang sedang lesu adalah untuk sektor jasa dan ritel yang penyebabnya kurang lebih sama, yaitu menurunnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau.

“Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif,” ujarnya.

Adapun, beberapa strategi yang dilakukan antara lain perbaikan analisi kredit, pengembangan early warning system, serta percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Tak hanya itu, ia bilang Bank Banten juga akan melakukan diversifikasi portofolio.

“Untuk meminimalisir risiko sektoral, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluar segmen debitur yang digarap,” tandas Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta tanggapan manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) terkait penurunan pencadangan saat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) menanjak.

BEI mencatat terdapat kenaikan jumlah kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar dan kredit diragukan yang sebelumnya masing-masing sebesar Rp37,48 miliar, Rp4,25 miliar dan Rp3,8 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp3,08 triliun, Rp40,10 miliar dan Rp17,99 miliar per 30 Juni 2024.

Alhasil, dengan angka tersebut menyebabkan rasio NPL secara bruto meningkat 9,36% per 31 Desember 2023 menjadi 9,76% per 30 Juni 2024.

Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai menurun dari Rp365,75 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp320,22 miliar per Juni 2024, sehingga rasio NPL secara neto meningkat 1,09% per 31 Desember 2023 menjadi 1,74% per 30 Juni 2024.

Kepala Divisi Perencanaan Akuntansi dan Keuangan Bank Banten Purbaji Basuki mengatakan penurunan CKPN dari Rp365,75 miliar per 31 Desember 2023 menjadi Rp320,22 miliar per Juni 2024 disebabkan oleh penerapan tarif baru CKPN.

Dia menyatakan tarif ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh atas beberapa aspek, antara lain identifikasi debitur, yakni evaluasi dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria CKPN individual maupun CKPN kolektif

“[Kemudian] mapping ulang produk/loan type, di mana terdapat perubahan mapping atas data produk yang memiliki struktur kredit serupa, guna menyesuaikan tarif CKPN dengan karakteristik pinjaman,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (16/10/2024).

Selain itu, aspek yang ditinjau adalah identifikasi agunan cash collateral, debitur yang memiliki agunan dalam bentuk cash collateral diberikan tarif CKPN lebih rendah sesuai dengan risiko yang lebih terukur.

Terakhir adalah aspek forward-looking adjustment yakni penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi makro terkini dan sesuai dengan produk perbankan Bank Banten.

“Penerapan tarif baru menghasilkan penurunan cadangan karena debitur dengan profil risiko rendah mendapatkan perlakukan tarif yang lebih kecil,” ucapnya.

Namun, kata Purbaji, meski CKPN menurun, perseroan tetap memantau ketat kredit yang berisiko untuk memastikan tidak ada lonjakan risiko signifikan di masa mendatang.

Adapun, BEKS membeberkan sejumlah debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit pada umumnya berasal dari segmen korporasi.

Dilaporkan beberapa perusahaan di sektor konstruksi dan perdagangan mengalami tekanan likuiditas akibat proyek yang tertunda serta penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan debitur pada segmen ini mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban kreditnya tepat waktu.

Kemudian, segmen UMKM yang beroperasi di sektor ritel dan jasa juga terdampak oleh melemahnya daya beli masyarakat selama periode yang ditinjau, mengakibatkan peningkatan kredit dalam perhatian khusus (DPK) dan kredit kurang lancar.

Ke depan, Bank Banten telah merumuskan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi potensi peningkatan kredit bermasalah dan mengelola NPL secara efektif.

Pertama, memperketat analisis risiko kredit dengan melakukan evaluasi yang lebih komprehensif, termasuk analisis mendalam terhadap kondisi industri debitur

Kedua, pengembangan early warning system dengan penggunaan sisem peringatan dini untuk mendeteksi gejala-gejala awal penurunan kualitas kredit sehingga dapat diambil tindakan sebelum kredit masuk kategori bermasalah.

Selanjutnya, Bank Banten melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memperluas segmen debitur yang digarap.

Selain itu, percepatan penyelesaian kredit bermasalah dengan mengintensifkan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kerja sama dengan tim litigasi, konsultan keuangan dan pihak eksternal lainnya untuk menyusun strategi penyelamatan kredit.

IDXChannel - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim (BJTM) mendorong pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagai strategi untuk meningkatkan pengembangan bisnis bank ke depan. Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) masuk dalam bidikan Bank Jatim untuk masuk dalam ekosistem KUB.

Corporate Secretary BJTM, Wioga Adhiarma Aji mengatakan, Bank Jatim telah menanamkan investasi di PT BPD NTB Syariah (Bank NTB Syariah) sebesar Rp100 miliar. Saat ini, perseroan juga tengah mengkaji potensi penanaman modal di PT BPD Banten Tbk atau Bank Banten (BEKS) dan PT BPD Lampung (Bank Lampung) dengan alokasi dana Rp160 miliar.

"Perseroan sedang dalam tahap perhitungan valuasi harga saham serta komposisi kepemilikan saham oleh konsultan dan KJPP," katanya lewat keterbukaan informasi dikutip Minggu (13/10/2024).

Untuk kedua BPD tersebut, Wioga mengungkapkan, Bank Jatim menyediakan anggaran investasi Rp10 miliar untuk Bank Banten dan Rp150 miliar untuk Bank Lampung. Investasi tersebut sepenuhnya dibiayai dengan dana internal Bank Jatim.

BJTM sebelumnya mengakuisisi 4,9 juta saham Bank NTB Syariah sehingga porsi kepemilikan perseroan di bank tersebut mencapai 4,09 persen. "Perseroan telah menjadi pemegang saham baru sekaligus pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah," katanya.

Wioga mengatakan, langkah BJTM mendorong skema KUB supaya bisnis perseroan bisa tumbuh secara eksponensial di luar Jawa Timur. Selain itu, KUB juga menjadi strategi integrasi dan konsolidasi bagi BPD-BPD untuk memenuhi ketentuan OJK soal pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun.

Dengan skema KUB, kata dia, Bank Jatim akan menjadi bank induk sehingga pemerintah provinsi tak lagi bertindak sebagai pemegang saham pengendali tunggal dari BPD tersebut, melainkan BJTM akan ikut memiliki pengendalian berdasarkan shareholder agreement.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA -- Investor saham Bank Banten (BEKS) mendapat sedikit angin segar setelah muncul kabar Bank Jatim (BJTM) pengambilalihan saham perseroan. Bank Jatim lewat skema Kelompok Usaha Bank (KUB) jika lancar bakal menjadi pengendali BEKS.

BEKS saat ini tengah berjuang memenuhi ketentuan modal minimum sembari terus memperbaiki kinerja. Saham BEKS pada penutupan pasar Senin (7/10), dihargai Rp24 per helai, naik 9,09%. Namun dengan harga itu, sejak awal tahun (year-to-date/YtD) saham BEKS telah anjlok 52%.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. atau Bank Jatim (BJTM) mengumumkan rencana pengambilalihan saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. atau Bank Banten (BEKS). Aksi ini merupakan bagian dari rencana masuknya Bank Banten ke kelompok usaha bank (KUB) Bank Jatim.

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa pada Kamis (4/10/2024), manajemen Bank Jatim menyatakan perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih sebanyak-banyaknya sekitar 476.190.476 saham dari total modal yang disetor dan ditempatkan dalam BEKS.

"Di mana rencana penyertaan modal oleh perseroan dimaksud merupakan bagian dari rencana masuknya BEKS pada KUB perseroan, sebagaimana diatur alam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum," tulis manajemen Bank Jatim.

Tujuan rencana pengambilalihan ini disebutkan untuk pembentukan KUB dalam rangka mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional.

Lebih lanjut BJTM menjelaskan, jika pembentukan KUB tersebut dapat dilanjutkan, maka perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali BEKS sesuai dengan pasal 1 ayat 4 huruf b POJK No.9/2018.

Apabila Bank Jatim menjadi PSP Bank Banten, maka perseroan memiliki kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan BEKS.

Adapun, negosiasi dan penyelesaian dari rencana pengambilalihan akan dilakukan antara BJTM dengan BEKS. "Materi negosiasi yang masih didiskusikan antara lain adalah mengenai nilai final rencana pengambilalihan dan Waktu penyelesaian rencana pengambilalihan," jelas manajemen Bank Jatim.

Dengan pengumuman ini, harga pembelian saham BEKS yang diambilalih apabila dilakukan penawaran tender wajib adalah Harga tertinggi perdagangan harian di BEI untuk jangka Waktu 90 hari terakhir, yaitu mulai 6 Juli 2024 hingga 3 Oktober 2024.

Suntikan Modal ke Bank Banten

Sebelumnya, dalam RUPSLB Bank Jatim yang dilaksanakan pada 26 September 2024, disetujui penyertaan modal kepada Bank Banten senilai Rp10 miliar dalam proses tahapan KUB.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada konferensi pers RDK September 2024 menyebutkan terdapat empat BPD yang telah mengajukan izin pembentukan KUB ke OJK.

"OJK juga terus mendorong dilakukannya konsolidasi melalui pembentukan KUB BPD dalam rangka penguatan BPD dan pemenuhan ketentuan minimum permodalan," jelasnya.

Selain itu, OJK juga terus berkoordinasi dengan Kemendagri sebagai pembina BUMD dalam memfasilitasi dan mendorong proses pembentukan KUB BPD. Diharapkan ke depannya, lanjut Dian, dapat mewujudkan BPD yang sehat efisien berintegritas dan berdaya saing sesuai dengan roadmap yang akan dirilis OJK.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Jumlah anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) milik PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) dipastikan bertambah. Sebab, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPLSB) telah menyepakati untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) bergabung dalam KUB milik bank daerah asal Jawa Timur tersebut.

Mengutip Keterbukaan Informasi (3/10), RUPSLB yang dihadiri 82,276% pemegang saham Bank Jatim menyetujui penyuntikan modal senilai Rp 10 miliar. Nantinya, hal tersebut bakal dilanjutkan dengan tahapan proses KUB berikutnya.

“Menyetujui aksi korporasi perseroan berupa Penyertaan Modal kepada Bank Banten sebesar Rp 10 miliar yang selanjutnya dilanjutkan dalam proses tahapan KUB,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasinya (3/10).

Sebagai informasi, KUB Bank Jatim akan berisikan tiga BPD lainnya untuk pemenuhan modal inti. Adapun, dua bank daerah lainnya adalah Bank Lampung yang sedang berproses dan Bank NTB Syariah yang sudah disuntik modal Rp 100 miliar.

Sebelumnya, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto bilang dengan adanya tiga bank bergabung dalam KUB Bank Jatim maka soal peningkatan laba pasti ada dan besarannya sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Di mana, semakin cepat bertumbuh, semakin besar kontribusinya.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami juga optimistis kinerja Bank Banten bisa lebih membaik lagi menyusul adanya rencana bergabung dengan KUB milik Bank Jatim. Prosesnya pun ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

Selain menyepakati proses KUB Bank Banten, RUPSLB pun juga menyetujui dan mengangkat pengurus perseroan, dalam hal ini komisaris. Di antaranya, Dadang Setiabudi untuk menjadi komisaris independen.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) berencana melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru melalui Penawaran Umum Terbatas VIII (PUT VIII) dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue.

Adapun, penawaran umum terbatas ini juga termasuk di dalamnya adalah rencana penyertaan modal dalam bentuk nontunai (inbreng) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten (Pemprov Banten) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Berdasarkan prospektus perusahaan, perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham yang berada di dalam portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50.

“Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.185.000.000 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,996% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Rabu (11/9/2024).

Nantinya, pelaksanaan PMHMETD akan dilakukan usai mendapatk persetujuan Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat dalam 12 bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui rencana PMHMETD tersebut.

Adapun, soal bentuk penyetoran, di mana Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 66,11% akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan inbreng atas aset milik Pemprov Banten, yakni berupa Eks Gedung Kantor Disperindag yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.

Lalu, Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berlokasi di Jl Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Kemudian, Gedung Samsat Cikokol Lama yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten serta Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten yang berlokasi di Jl Raya Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Sementara itu, bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

“Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan sebesar Rp114,1 miliar untuk melakukan pembelian tanah dan/atau bangunan," lapor manajemen BEKS.

Nantinya, aset tersebut akan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan serta sisanya untuk pengembangan bisnis perseroan.

Adapun, secara umum pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas saham perseroan.

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan dapat memperbaiki kondisi keuangan perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti dapat digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) menyebut tengah menyiapkan serangkaian strategi untuk keluar dari papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia (BEI). Tercatat, hingga saat ini BEKS masih belum lepas dari tato notasi X.

Untuk diketahui, BEKS memang menjadi saham bank yang masuk dalam papan pemantauan khusus sejak 30 November 2022.

Dalam notasi X, BEKS masuk ke dalam kriteria 1, yaitu harga rata-rata saham di pasar reguler dan/atau pasar reguler Periodic Call Auction kurang dari Rp51,00 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari Rp5 juta dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir.

“[Strategi untuk keluar notasi khusus] nomor satu tentunya kita perbaiki performance. Terus kemudian juga kita kerja sama dengan perusahaan sekuritas,” ujar Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, Selasa (21/8/2024).

Lebih lanjut, meski nilai saham BEKS turun, akan tetapi Busthami menyebut hal ini tidak memberikan pengaruh kepada kegiatan bisnis dan operasional BEKS. Sayangnya, dia enggan menyampaikan secara rinci soal target BEKS bisa keluar dari notasi khusus itu.

“Insya Allah, kita kan ini [sedang] dalam rangka konteks KUB. Itu kan banyak hal yang harus kita perbaiki atau sesuaikan. Mudah-mudahan lah,” ucapnya.

Sebelumnya, Busthami mengatakan saat ini pihaknya terus meyakinkan pasar tentang prospek bank milik pemerintah daerah tersebut. Langkah yang diambil mulai dari perubahan status Bank Banten (BEKS) dari anak usaha BUMD menjadi BUMD Perseroda. Dari sisi keuangan juga terus dilakukan perbaikan.

“Kemudian hubungan kita dengan yang lain, kita proses Kelompok Usaha Bank [KUB]. [Lalu] sekarang [ada] perpindahan Rekening Kas Umum Daerah [RKUD] ke Bank Banten, ya mudah-mudahan itu juga akan ada pengaruhnya,” ujarnya.

Berdasarkan RTI Business, harga saham BEKS masih berada di level Rp25 pada hari ini, Rabu (21/8/2024). Adapun, dengan patokan harga ini, maka secara tahunan saham BEKS turun 50%.

Jika ditilik sejak awal tahun atau secara year to date (ytd), harga saham BEKS juga masih turun 50%. Bahkan, pergerakan lima tahun terakhir harga saham BEKS juga terkoreksi hingga 73,09%.

Per 31 Juli 2024, pemegang saham pengendali BEKS adalah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki 66,11% atau 34,28 miliar saham. Sedangkan kepemilikan publik atas saham BEKS sebesar 33,89% atau setara dengan 17,58 miliar saham.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) buka suara terkait isu prospek saham perusahaan sekaligus menepis rumor delisting di tengah harga saham perseroan kini tinggal Rp25 pada perdagangan Rabu (21/8/2024).

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan saat ini pihaknya terus meyakinkan pasar tentang prospek bank milik pemerintah daerah tersebut. Langkah yang diambil mulai dari perubahan status Bank Banten (BEKS) dari anak usaha BUMD menjadi BUMD Perseroda. Dari sisi keuangan juga terus dilakukan perbaikan.

“Kemudian hubungan kita dengan yang lain, kita proses Kelompok Usaha Bank [KUB]. [Lalu] sekarang [ada] perpindahan Rekening Kas Umum Daerah [RKUD] ke Bank Banten, ya mudah-mudahan itu juga akan ada pengaruhnya,” ujarnya, Selasa (21/8/2024)

Bank Banten sejak diambilalih dari Grup Recapital berkutat pada kerugian dan kekurangan modal. Pada 2020, perusahaan kemudian melakukan reverse stock atau menggabungkan saham 1;10. Dengan aksi ini, saham Bank Banten diperdagangkan pada level Rp500 per lembar. Aksi itu kemudian diikuti dengan rights issue dengan harga pelaksanaan Rp76. Setelahnya harga saham Bank Banten terus longsor.

Soal KUB sendiri, seperti diberitakan sebelumnya, Bank Banten sedang menjalani serangkaian proses untuk menjadi anggota KUB Bank Jatim (BJTM). Adapun, kata Busthami prosesnya terus berjalan baik dan kini sudah dalam tahap due diligence dengan target rampung sebelum akhir tahun.

Ke depan, Busthami pun optimistis harga saham BEKS dapat naik seiring dengan perbaikan dan peningkatan kinerja fundamental perseroan.

“InsyaAllah, kalau kita saja bisa bikin dari dia tidur sampai bangun [kinerja keuangan rugi menjadi mulai untung], kenapa kayak gitu [saham naik] enggak bisa, tergantung bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan segala sesuatu. Ya kan kalau stakeholder itu bicara soal trust.Trust salah satunya adalah bukti. Buktinya berupa pertumbuhan,” paparnya.

Sementara itu, dilihat dari laporan keuangan, BEKS melaporkan membukukan labaRp27,29 miliar per Desember 2023.

Sedangkan untuk semester I/2024, laba perseroan menjadi Rp3,56 miliar. Meski turun dari kondisi ini, secara tahunan atau dibanding kinerja Juni 2024, perseroan berada dalam kinerja yang lebih baik. Pasalnya semester I/2023, Bank Banten mengalami rugi -Rp24,10 miliar.

Laba Bank Banten sendiri ditopang dari pemulihan kerugian dan penurunan nilai. Pos ini menyumbang kas Rp45,35 miliar dibanding periode sebelumnya Rp8,8 miliar. Perusahaan juga memangkas beban administrasi dan umum dari Rp106,16 miliar pada Juni 2023 menjadi Rp63,75 miliar.

Pemulihan dan penghematan ini membantu menjaga kinerja laba perseroan karena pendapatan bunga hanya naik tipis menjadi Rp229,72 miliar dari sebelumnya Rp222,41 miliar. Sedangkan beban bunga naik lebih tinggi menjadi Rp147,08 miliar dari Rp127,34 miliar.

Per 31 Juli 2024, pemegang saham pengendali BEKS adalah Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki 66,11% atau 34,28 miliar saham. Sedangkan kepemilikan publik atas saham BEKS sebesar 33,89% atau setara dengan 17,58 miliar saham.

Langkah Bank Banten Penuhi Modal

Bank Banten kini tengah dikejar tenggat untuk memenuhi aturan modal jika tidak ingin turun kelas menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan batas 31 Desember 2024 agar BPD seperti Bank Banten untuk memiliki modal inti tier I minimal Rp3 triliun.

Aturan modal ini akan lebih longgar jika Bank Banten membentuk holding bayangan atau Kelompok Usaha Bank (KUB). Sejak tahun lalu, BEKS terus berupaya mencari induk KUB setelah pemegang saham menunjukkan keengganannya menyuntikkan modal tambahan sejauh ini. Negosiasi terdekat, BEKS membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim). Dengan KUB, syarat modal Bank Umum tinggal Rp1 triliun.

Lainnya, perubahan status menjadi BUMD untuk mengerek kepercayaan pasar dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Banten pada 23 Februari 2024. Keputusan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk., yang disahkan akhir tahun lalu oleh Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar. Dengan perubahan ini, Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih kepemilikan Bank Banten dari PT Banten Global Development.

Per Juni 2024, Bank Banten melaporkan total ekuitas sebesar Rp1,66 triliun, yang masih jauh dari persyaratan ekuitas namun cukup untuk KUB. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Bank Banten dihadapkan pada tekanan untuk memperkuat modal dalam waktu yang terbatas.

Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten menargetkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) dapat turun hingga di bawah 5 persen pada tahun 2025.

Per akhir Juni 2024, rasio NPL gross Bank Banten berada di level 9,76 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 9,59 persen.

“Kami berharap (NPL) bisa di bawah 5 persen. Apalagi kalau RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) banyak yang bisa efektif di tahun ini, itu sangat membantu sekali. Kenapa sangat membantu? Karena salah satunya membuka akses bisnis yang lebih besar lagi bagi Bank Banten,” kata Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami saat dijumpai media usai peluncuran Panduan Resiliensi Digital di Jakarta, Selasa.

Busthami mengatakan, Bank Banten terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan NPL termasuk berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu perusahaan BUMN yang menjadi debitur terbesar Bank Banten.

Di samping itu, secara keseluruhan, Bank Banten juga terus berupaya memperbaiki kinerja keuangannya dan terus menumbuhkan bisnis perseroan.

Sebelumnya, Bank Banten mencetak laba bersih Rp26,59 miliar di tahun 2023. Menurut Busthami, ini menjadi titik balik bagi Bank Banten setelah beberapa tahun belum meraih profit sejak tahun 2016.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten No. 5 Tahun 2023, Bank Banten ditetapkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan saham pengendali dipegang oleh Pemerintah Provinsi Banten sebesar 66,11 persen. Bank ini juga mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Banten.

Bank Banten saat ini tengah dalam proses untuk bergabung menjadi salah satu anggota Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Jatim. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Untuk BPD, OJK memberikan tenggat waktu hingga akhir 2024.

Adapun Bank Jatim dan Bank Banten mulai menjajaki kerja sama KUB yang ditandai dengan penandatanganan MoU pada 4 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) pada 25 April 2024.

“Ini sudah sudah ada timeline-nya (proses KUB dengan Bank Jatim). Karena deadline POJK-nya kan akhir tahun, kami pasti berharap sebelum deadline itu (sebelum akhir 2024 bisa bergabung menjadi anggota KUB Bank Jatim),” kata Busthami.

Hingga akhir Juni 2024, Bank Banten mencatatkan laba bersih Rp3,56 miliar. Pada periode yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp4,6 triliun atau tumbuh 3,37 persen secara tahunan (YoY). Sedangkan penyaluran kredit turun tipis dari yang sebelumnya Rp3,65 triliun pada akhir Juni 2023 menjadi Rp3,64 triliun pada akhir Juni 2024.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. atau Bank Banten (BEKS) mencetak laba bersih pada semester I/2024 setelah pada periode yang sama tahun lalu membukukan rugi bersih.

Dikutip dari laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia pada Kamis (15/8/2024), laba bersih Bank Banten pada semester I/2024 tercatat Rp3,56 miliar. Sementara, pada paruh pertama tahun lalu rugi Rp24,10 miliar.

Pada periode itu, BEKS juga membukukan laba operasional bersih senilai Rp30,86 miliar usai mencetak rugi operasional bersih Rp30,60 miliar per 30 Juni 2023. Kinerja pada semester I tahun ini berasal dari pendapatan bunga bersih senilai Rp82,65 miliar, lebih rendah 13,06% YoY dari Rp95,07 miliar.

Bank Banten sebenarnya mencatatkan kenaikan pendapatan bunga 3,29% YoY menjadi Rp229,73 miliar. Namun, era suku bunga tinggi juga mendongkrak beban bunga 15,50% menjadi Rp147,08 miliar.

Meskipun secara pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional BEKS mengalami penurunan, tetapi tercatat pelonjakan pemulihan kerugian penurunan nilai aset keuangan bersih sebesar 414,76% YoY dari Rp8,81 miliar menjadi Rp45,35 miliar.

Dari situ, Bank Banten pun dapat membukukan laba operasional bersih dan laba bersih usai mencatatkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penyaluran kredit, tercatat senilai Rp3,64 triliun turun tipis 0,35% YoY dengan nilai simpanan pihak ketiga Rp4,44 triliun yang juga lebih rendah 0,33% YoY. Aset bank mengalami kenaikan dari Rp6,80 triliun menjadi Rp7,13 triliun per akhir Juni 2024.

Sementara itu, jika dilihat dari rasio keuangan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) Bank Banten tercatat 43,04% per 30 Juni 2024. Lalu, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross masih tinggi sebesar 9,76%, naik dari 9,59% pada 30 Juni 2023.

Angka itu di atas threshold yang ditetapkan oleh regulator sebesar 5%. Rasio NPL net juga mengalami kenaikan dari 1,42% menjadi 1,74%.

Dengan raihan laba bersih pada semester I/2024, ROA dan ROE BEKS pun positif yaitu masing-masing sebesar 0,10% dan 0,57%. Lalu, rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) tercatat 3,21% dari 3,92% dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 94,59%, membaik dari 111,65%.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh akselersi dan sinergitas dalam proses Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT BPD Banten Tbk (Bank Banten) dengan PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang sedang berjalan saat ini.

Baru saja, Pemerintah Provinsi Banten dipimpin Pj. Gubernur Banten Al Muktabar beserta jajarannya bersama Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten melakukan kunjungan kerja lanjutan ke Bank Jatim yang disambut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono beserta seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim di Kantor Utama Bank Jatim pada Jumat lalu.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk saling mengakselerasi proses KUB yang sedang berjalan dan pelaksanaan sinergitas bisnis antar kedua BPD dalam waktu dekat ini.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Non Disclosure Agreement (NDA) yang telah dilakukan sebelumnya.

“Tujuan pertemuan ini adalah untuk saling mengakselerasi jalannya proses KUB dan sinergi bisnis tentunya dengan melihat besarnya potensi di Provinsi Banten yang dapat digali bersama oleh Bank Banten dan Bank Jatim” jelas Busthami dikutip dalam keterangan resminya, Minggu 28/7).

Sementara itu Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menyatakan KUB dan sinergitas bisnis ini merupakan Kolaborasi yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi masing-masing BPD tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Jawa Timur dan Provinsi Banten.

“Ini adalah langkah penting dan perlu diakselerasi untuk memperkuat sinergi dalam industri perbankan dengan tetap saling memperhatikan kaidah hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyebut, melalui KUB dan sinergi bisnis antara Bank Jatim dan Bank Banten yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan.

Menurutnya kerjasama ini bukan hanya untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk memajukan ekonomi kedua wilayah. Pihaknya optimis kerjasama ini akan saling menguntungkan, mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Begitu juga dengan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, menyampaikan kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam melanjutkan proses KUB yang telah berjalan. Hakikatnya BPD dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga likuiditas dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Oleh karena itu, ia menyebut, dengan melanjutkan dan memperkuat sinergi melalui KUB ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi yang ada di Banten dan Jawa Timur secara optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jatim. Semoga KUB antara Bank Banten dan Bank Jatim ini bisa membawa keberkahan tidak hanya bagi BPD masing-masing tapi juga bagi masyarakat kedua wilayah” kata Al Muktabar.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan kolaborasi dalam bentuk KUB dan sinergi bisnis antara Bank Banten dan Bank Jatim ini dapat segera terwujud untuk memperkuat posisi kedua bank di industri perbankan serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di kedua provinsi dan juga nasional.