KUPANG - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan Bank Jatim.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU antara Bank Jatim dan Bank NTT tentang Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai Pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020. Selain itu Bank Jatim dan Bank NTT juga meneken Perjanjian Kerahasiaan atau Non Disclosure Agreement (NDA) tentang Pertukaran Informasi Dalam Rangka Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank .

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menjelaskan, Bank Jatim selalu terbuka untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan sesama BPD dalam kerangka KUB. Melalui KUB, Bank Jatim ingin mendorong industri BPD agar dapat berjalan bersama sebagai suatu grup keuangan yang besar dan kuat.

?Kami berkomitmen untuk terus melakukan sinergi demi mendukung pertumbuhan bisnis dan sekaligus mengembangkan sektor potensial di daerah. Sehingga kedepannya hal ini diharapkan dapat menopang perekonomian daerah setempat,? ungkapnya, Rabu (6/11/2024).

Busrul memaparkan, Bank NTT merupakan bank ke empat yang menjalin komitmen dengan Bank Jatim. Setelah penandatanganan MoU dan NDA tersebut, secara paralel Bank Jatim akan melakukan kajian studi kelayakan dan permohonan izin KUB melalui RUPS serta dilanjutkan dengan mempersiapkan perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani terkait KUB ini.

Selain itu, sinergi perbankan juga akan dilakukan secara paralel dengan Bank NTT. Seperti transaksi BI Fast, layanan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembiayaan kredit, hingga pengembangan layanan digital.

Busrul menegaskan, berbagai sinergi dan inisiasi kerjasama lainnya sebenarnya sudah dapat dimulai dan dikembangkan dengan segera tanpa menunggu KUB efektif terlebih dahulu sehingga dampak positif sinergi dapat dirasakan segera dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

?Bank Jatim siap untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan sebagai BPD pionir dalam melakukan berbagai langkah strategis, termasuk berbagai aksi korporasi permodalan," ujarnya.

Menurut Busrul, pengalaman Bank Jatimsebagai BUMD terbesar di Jawa Timur akan sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan BPD lain. Pelaksanaan KUB dengan sesama BPD di Indonesia, lanjut Busrul, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tercatat, hingga triwulan ketiga tahun 2024, nilai aset Bank Jatim mencapai Rp106,63 triliun. Kemudian kredit yang berhasil disalurkan BJTM pada triwulan ketiga 2024 berada di angka Rp62,19 triliun atau meningkat 20,13% (YoY).

?Partisipasi aktif Bank Jatim dalam pelaksanaan KUB ini memberikan positioning bahwa perseroan memiliki kekuatan bisnis, keuangan, dan human capital yang baik sehingga mampu bersinergi bersama BPD yang lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama,? ucapnya.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Bank NTT Yohanis Landu Praing mengatakan, KUB ini merupakan sinergi dan kolaborasi. ?Sebagaimana arahan OJK, kami berharap manfaat KUB tidak hanya dalam hal melakukan penyertaan modal dan meningkatkan aset secara anorganik saja, tetapi juga dapat meningkatkan sinergitas bisnis di berbagai lini,? paparnya.

Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana menambahkan, dalam rangka mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing, OJK telah memberi perhatian khusus kepada bank-bank di daerah.

Salah satunya lewat KUB. Adapun progress perkembangan KUB Bank NTT yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bank DKI menemui hambatan. Dimana hasil pembahasan atau due diligence dengan Bank DKI menghasilkan 12 poin. Namun yang menjadi konsen utama ada 3 poin yang tidak dapat disepakati bersama.

?Maka dari itu, Bank NTT langsung mengambil langkah cepat untuk tahap negosiasi dan pertemuan dengan Bank Jatim yang telah berlangsung selama beberapa kali sehingga pada hari ini dilaksanakan penandatanganan MoU dan NDA,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng merayakan hari jadinya yang ke-63 tahun.

Perayaan tahun ini menandai transformasi produk dan layanan digital perseroan, hingga pengenalan awal untuk identitas perusahaan yang baru. Logo baru Bank Kalteng akan efektif digunakan pada tahun 2025.

Plt Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah mengungkapkan, perubahan ini bukan sekadar
visual semata, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya,” kata Maslipansyah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Logo baru Bank Kalteng terinspirasi dari Burung Tingang, ikon khas Kalimantan. Burung ini bukan hanya melambangkan kepemimpinan dan kewibawaan, tetapi juga menyiratkan kesetiaan, keindahan, serta kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

Adapun elemen warna yang menjadi identitas baru Bank Kalteng mencerminkan ketegasan (hitam), keberanian (merah), harapan (hijau), energi positif (kuning), dan kedamaian (ungu).

Melalui filosofi ini, Bank Kalteng bertekad menghadirkan layanan yang penuh ketegasan dan keberanian dalam mengambil langkah maju, energi positif dalam perubahan, dan harapan, kedamaian, serta kebijaksanaan untuk masa depan yang lebih cerah.

”Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif," ujar Maslipansyah.

"Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik," imbuh dia.

Bank Kalteng juga juga meningkatkan dan menambahkan berbagai fitur baru pada produk-produk digital yang telah ada, di antaranya penambahan fitur layanan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), Pembayaran Pajak Negara MPN Gen 3, serta BI-Fast pada Cash Management System (CMS) Bank Kalteng.

Kemudian, penambahan fitur layanan Cardless serta perubahan tampilan baru dari Betang Mobile yang fokus pada kemudahan dan kenyaman saat menggunakan aplikasi.

Selanjutnya, penyediaan Smart EDC Laku Pandai, yang dapat digunakan oleh para agen Laku Pandai Bank Kalteng.

Adapun fitur dan aplikasi lain yang akan segera dihadirkan Bank Kalteng dalam waktu dekat adalah
Super App, QRIS dan Kalteng Portal Payment (layanan VA untuk lembaga) pada Betang Mobile, serta SIPLAH – BPDAja untuk pembayaran pembelanjaan dana BOS pada CMS Corporate Bank Kalteng.

Kemudian, EPOK (E-Money Bank Kalteng), SIPD (untuk pencairan SP2D), dan Betang Agunan (informasi agunan yang akan dijual Bank Kalteng).

Sebagai informasi, hingga September 2024, total aset Bank Kalteng tumbuh 25,92 persen secara tahunan menjadi Rp 18,5 triliun. Adapun penyaluran kredit Bank Kalteng mencapai Rp 10,4 triliun, tumbuh 12,19 persen secara tahunan.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 13,3 triliun.

Layanan Bank Kalteng tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor dan sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng merayakan hari jadinya yang ke-63 tahun.

Perayaan tahun ini menandai transformasi produk dan layanan digital perseroan, hingga pengenalan awal untuk identitas perusahaan yang baru. Logo baru Bank Kalteng akan efektif digunakan pada tahun 2025.

Plt Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah mengungkapkan, perubahan ini bukan sekadar
visual semata, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya,” kata Maslipansyah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Logo baru Bank Kalteng terinspirasi dari Burung Tingang, ikon khas Kalimantan. Burung ini bukan hanya melambangkan kepemimpinan dan kewibawaan, tetapi juga menyiratkan kesetiaan, keindahan, serta kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

Adapun elemen warna yang menjadi identitas baru Bank Kalteng mencerminkan ketegasan (hitam), keberanian (merah), harapan (hijau), energi positif (kuning), dan kedamaian (ungu).

Melalui filosofi ini, Bank Kalteng bertekad menghadirkan layanan yang penuh ketegasan dan keberanian dalam mengambil langkah maju, energi positif dalam perubahan, dan harapan, kedamaian, serta kebijaksanaan untuk masa depan yang lebih cerah.

”Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif," ujar Maslipansyah.

"Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik," imbuh dia.

Bank Kalteng juga juga meningkatkan dan menambahkan berbagai fitur baru pada produk-produk digital yang telah ada, di antaranya penambahan fitur layanan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), Pembayaran Pajak Negara MPN Gen 3, serta BI-Fast pada Cash Management System (CMS) Bank Kalteng.

Kemudian, penambahan fitur layanan Cardless serta perubahan tampilan baru dari Betang Mobile yang fokus pada kemudahan dan kenyaman saat menggunakan aplikasi.

Selanjutnya, penyediaan Smart EDC Laku Pandai, yang dapat digunakan oleh para agen Laku Pandai Bank Kalteng.

Adapun fitur dan aplikasi lain yang akan segera dihadirkan Bank Kalteng dalam waktu dekat adalah
Super App, QRIS dan Kalteng Portal Payment (layanan VA untuk lembaga) pada Betang Mobile, serta SIPLAH – BPDAja untuk pembayaran pembelanjaan dana BOS pada CMS Corporate Bank Kalteng.

Kemudian, EPOK (E-Money Bank Kalteng), SIPD (untuk pencairan SP2D), dan Betang Agunan (informasi agunan yang akan dijual Bank Kalteng).

Sebagai informasi, hingga September 2024, total aset Bank Kalteng tumbuh 25,92 persen secara tahunan menjadi Rp 18,5 triliun. Adapun penyaluran kredit Bank Kalteng mencapai Rp 10,4 triliun, tumbuh 12,19 persen secara tahunan.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 13,3 triliun.

Layanan Bank Kalteng tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor dan sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng merayakan hari jadinya yang ke-63 tahun.

Perayaan tahun ini menandai transformasi produk dan layanan digital perseroan, hingga pengenalan awal untuk identitas perusahaan yang baru. Logo baru Bank Kalteng akan efektif digunakan pada tahun 2025.

Plt Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah mengungkapkan, perubahan ini bukan sekadar
visual semata, tetapi langkah nyata untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih canggih dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Logo ini mencerminkan karakter, kemampuan, dan harapan kami untuk terus berinovasi. Bank Kalteng ingin terus berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah sekaligus merangkul teknologi digital dalam setiap aspek layanannya,” kata Maslipansyah dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Logo baru Bank Kalteng terinspirasi dari Burung Tingang, ikon khas Kalimantan. Burung ini bukan hanya melambangkan kepemimpinan dan kewibawaan, tetapi juga menyiratkan kesetiaan, keindahan, serta kesejahteraan bagi daerah dan masyarakatnya.

Adapun elemen warna yang menjadi identitas baru Bank Kalteng mencerminkan ketegasan (hitam), keberanian (merah), harapan (hijau), energi positif (kuning), dan kedamaian (ungu).

Melalui filosofi ini, Bank Kalteng bertekad menghadirkan layanan yang penuh ketegasan dan keberanian dalam mengambil langkah maju, energi positif dalam perubahan, dan harapan, kedamaian, serta kebijaksanaan untuk masa depan yang lebih cerah.

”Pesan utama dari perkenalan logo baru ini tentunya juga untuk memberikan statement pada publik bahwa Bank Kalteng itu berubah. Budaya kerja kita akan berubah menjadi lebih baik, lincah, produktif dan tentunya adaptif," ujar Maslipansyah.

"Dengan logo yang baru dan terlihat lebih dinamis ini, proses bisnis seperti kredit dan berbagai layanan jasa kita juga akan lebih baik," imbuh dia.

Bank Kalteng juga juga meningkatkan dan menambahkan berbagai fitur baru pada produk-produk digital yang telah ada, di antaranya penambahan fitur layanan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), Pembayaran Pajak Negara MPN Gen 3, serta BI-Fast pada Cash Management System (CMS) Bank Kalteng.

Kemudian, penambahan fitur layanan Cardless serta perubahan tampilan baru dari Betang Mobile yang fokus pada kemudahan dan kenyaman saat menggunakan aplikasi.

Selanjutnya, penyediaan Smart EDC Laku Pandai, yang dapat digunakan oleh para agen Laku Pandai Bank Kalteng.

Adapun fitur dan aplikasi lain yang akan segera dihadirkan Bank Kalteng dalam waktu dekat adalah
Super App, QRIS dan Kalteng Portal Payment (layanan VA untuk lembaga) pada Betang Mobile, serta SIPLAH – BPDAja untuk pembayaran pembelanjaan dana BOS pada CMS Corporate Bank Kalteng.

Kemudian, EPOK (E-Money Bank Kalteng), SIPD (untuk pencairan SP2D), dan Betang Agunan (informasi agunan yang akan dijual Bank Kalteng).

Sebagai informasi, hingga September 2024, total aset Bank Kalteng tumbuh 25,92 persen secara tahunan menjadi Rp 18,5 triliun. Adapun penyaluran kredit Bank Kalteng mencapai Rp 10,4 triliun, tumbuh 12,19 persen secara tahunan.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,22 persen dari tahun sebelumnya, yakni Rp 13,3 triliun.

Layanan Bank Kalteng tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dengan total 108 jaringan kantor dan sebaran terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 254 unit.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penerapan digitalisasi terus digencarkan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna menghadapi persaingan bisnis dan menjawab kebutuhan pasar.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) misalnya, dalam proses digitalisasi ini, Bank Jatim melakukan pengembangan Aplikasi Mobile dan Layanan Perbankan Digital melalui JConnect Mobile Banking.

Selain itu, melakukan penambahan fitur transaksi seperti pembayaran tagihan, dan pembelian produk digital secara langsung dari ponsel. Bank Jatim juga tengah mengembangkan juga JConnect Mobile yang akan memiliki fitur lebih terintegrasi, baik dari sisi pinjaman dan fasilitas lain.

Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, seluruh bank saat ini memang dituntut secara masif dalam mengembangkan layanan digital, untuk menghadapi tantangan besar dalam era digitalisasi, terutama karena persaingan dengan bank nasional dan bank digital yang lebih besar.

"Pengembangan mobile banking Perseroan sudah secara roadmap masterplan terstruktur. Fitur yang dikembangkan di tahun 2024 ini sudah terealisasikan dengan baik, mulai dari sistem pengembangan Virtual account untuk ekosistem rumah sakit, dan bidang Pendidikan," kata Edi kepada kontan.co.id, Selasa (22/10).

Hal ini pun tercermin dari realisasi pertumbuhan pengguna JConnect Mobile mengalami pertumbuhan signifikan setiap periodenya. Di mana bulan Januari 2024 sebanyak 651.997 pengguna, dan pada September 2024 jumlah pengguna sudah mengalami peningkatan hingga 770.548 pengguna, peningkatannya lebih dari 18%.

Peningkatan jumlah pengguna yang signifikan ini, disebut Edi juga diikuti dengan jumlah transaksinya, utamanya penggunaan QRIS. Adapun target Bank Jatim ke depan dalam pengembangan JConnect Mobile adalah memulai integrasi penggunaan sistem AI ke dalam ekosistem digital, serta menjadi Bank dengan penggunaan transasksi QRIS terbanyak di Jawa Timur. Untuk target pengguna JConnect Mobile, Bank Jatim menargetkan mengalami peningkatan lebih dari periode 2024.

Di sisi lain, Edi menyampaikan tantangan Pengembangan Layanan Digital Bank Jatim adalah Infrastruktur Teknologi yang masih perlu ditingkatkan, di mana meskipun Bank Jatim telah melakukan investasi di infrastruktur IT, tantangan seperti keterbatasan sistem teknologi yang andal dan skalabilitas masih menjadi masalah.

"Mengembangkan infrastruktur yang sebanding dengan bank nasional besar dan bank digital memerlukan investasi yang terus-menerus. Selain itu, terkait literasi digital nasabah dimana banyak nasabah BPD, khususnya di daerah pedesaan, mungkin belum terbiasa dengan layanan digital. Tingkat literasi digital yang rendah dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah menjadi hambatan dalam adopsi layanan digital secara luas," jelasnya.

Adapun, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat BPD melalui kerja sama dan integrasi antar-BPD disebut Edi memiliki dampak yang signifikan pada digitalisasi BPD, termasuk Bank Jatim.

Dampak KUB adalah sinergi dan peningkatan Kapasitas dalam mengembangkan infrastruktur digital bersama. Kedua, Percepatan Implementasi Teknologi dimana KUB memberikan kesempatan bagi BPD untuk mengadopsi teknologi baru secara kolektif. Misalnya, pengembangan layanan digital seperti QRIS, integrasi fintech, atau platform pinjaman online bisa dilakukan lebih cepat karena didukung oleh sinergi antar-BPD.

"Secara keseluruhan, KUB dapat menjadi alat penting dalam mempercepat transformasi digital BPD, tetapi tantangan harmonisasi dan integrasi antar-bank perlu diatasi dengan strategi yang matang agar hasilnya efektif," tandasnya.

PT Bank BPD DIY juga berkomitmen dalam transformasi digital dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan bagi nasabah dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank BPD DIY juga konsisten menjadi mitra kerja sama digitalisasi keuangan Pemda DIY.

"Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan seluruh Pemda, Pemkab, dan Pemkot di DIY dalam meraih peringkat Digital dalam Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETPD) melalui sinergi dengan Bank BPD DIY," ungkap Direktur Pemasaran PT Bank BPD DIY Agus Tri Murjanto .

Selain itu, Edi menyebut, Bank Indonesia sendiri memetakan kualitas transformasi keuangan digital Bank BPD DIY terutama kaitannya dalam mendukung elektronifikasi transaksi Pemda dalam klaster 3 (dengan level tertinggi pada klaster 4).

Saat ini, Bank BPD DIY telah mengembangkan beberapa kanal yang secara spesifik menjawab kebutuhan Nasabah. Bagi Nasabah perorangan, perseroan menyediakan BPD DIY Mobile. Untuk Nasabah lembaga dan korporasi, perseroan menyediakan Cash Management System untuk mendukung pengelolaan keuangan.

Selain itu, bagi pelaku usaha ritel, Bank BPD DIY juga memiliki layanan merchant QRIS yang dapat bertransaksi dengan seluruh lembaga jasa keuangan.

Agus membeberkan, bahwa Bank BPD DIY Mobile telah memiliki beragam fitur yang dirancang untuk menjawab kebutuhan Nasabah dan stakeholder. Sejumlah fitur unggulan BPD DIY antara lain, transfer dana BI Fast dan Online, payment (PBB, Retribusi, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah, Tagihan Pulsa, Tagihan Listrik, BPJS Kesehatan, Tagihan PDAM, Pembayaran Universitas, Tagihan E-Commerce, Tiket KAI dan Garuda).

Selain itu, purchase (Pulsa Parbayar, Token Listrik, TopUp Ewallet), dan Digital On Boarding – Pembukaan rekening dari aplikasi mobile banking.

Per September 2024 BPD DIY mencatatkan jumlah pengguna mobile banking mencapai 238.538, CMS sebanyak 4.351, dan Merchant QRIS sebanyak 118.475

Adapun frekuensi transaksi untuk mobile banking mencapai 7,3 juta transaksi, CMS 1,2 juta transaksi, dan Merchant QRIS 3,4 juta transaksi.

"Animo Nasabah dalam menggunakan layanan digital dapat tergambar dengan baik pada potret tingkat penggunaan kanal-kanal digital kami, di antaranya Mobile Banking, CMS, dan merchant QRIS," katanya.

Ke depan, Bank BPD DIY berkomitmen untuk terus memperluas dan meningkatkan kualitas layanan digital, antara lain melalui kolaborasi dengan penyedia layanan digital lain untuk memperluas jangkauan dan variasi layanan digital.

"Bank BPD DIY juga sedang merancang upgrade aplikasi mobile banking menjadi super-app dengan konsep one-stop-service sehingga semakin memudahkan Nasabah dalam mengakses layanan keuangan digital kapan pun dan di manapun," kata Agus.

Di sisi lain, pihaknya memahami bahwa perkembangan teknologi digital sangat pesat dan dinamis. Banyak faktor yang mempengaruhi arah perkembangan digital.

Walau demikian, pihaknya optimis bahwa dengan komitmen dan sinergitas antara Bank BPD DIY dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain terkait layanan keuangan digital, pihaknya dapat menjawab setiap tantangan tersebut dengan menghadirkan fitur berkualitas yang tanggap terhadap perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Adapun Direktur Utama (Dirut) Bank BJB Yuddy Renaldi sekaligus Ketua Umum Asbanda membeberkan, tantangan dalam pengembangan layanan digital. Menurutnya, tantangan utamanya adalah literasi dan edukasi yang harus ditingkatkan kepada masyarakat agar menjadi aware dengan digitalisasi yang memudahkan dan aman digunakan.

Di bank bjb sendiri, pihaknya melakukan proses transformasi digital berupa perubahan bisnis proses dengan menggunakan digitalisasi, improvement aplikasi, re-engineering sumber daya manusia yang berbasis IT dan digital, peningkatan program marketing serta peningkatan digital ekosistem dengan pihak ketiga.

Sementara untuk KUB juga akan dilakukan transformasi digital dengan menggunakan platform-platform yang sudah tersedia di bank bjb sehingga proses development dapat berjalan baik, selain tentunya diperlukan evaluasi infrastruktur dan system jaringan agar bisa mendukung proses implementasinya.

"Bank bjb juga membantu pembuatan join promo marketing serta keagenan agar fee based di masing-masing KUB dapat optimal," ujarnya.

Untuk pengembangan mobile banking disebut Yuddy sudah mengarah ke Superapps, di mana mobile banking sudah dilengkapi dengan fitur customer on boarding (buka rekening online), multi source of fund dengan eWallet Digicash, cardless, biometric login serta dilengkapi dengan ratusan fitur.

"Selain itu, mobile banking Digi bank bjb juga mempunyai tingkat keamanan yang baik di mana sudah dilengkapi dengan fitur pelindung keamanan (Ipvication) untuk mencegah phishing dan social engineering," tambahnya.

Terlihat dari pengguna Digi saat ini sudah mencapai 2,1 juta di mana terjadi pertumbuhan 29,21% YoY.

Untuk transaksi Digi naik di atas 5% secara year on year di bandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya juga menargetkan pengguna Digi naik sekitar 40%-50%, dengan pertumbuhan transaksi di harapkan bisa tumbuh di atas 10%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peluang yang menjanjikan dari penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Ini sejalan dengan dorongan pemerintah pusat agar memanfaatkan kartu tersebut dalam melakukan transaksi untuk belanja daerah.

Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Maurits Panjaitan mengungkapkan bahwa saat ini perkembangan penggunaan KKPD mulai meningkat. Setidaknya, 90,6% pemda telah menggunakan KKPD.

“KKPD atau yang saat ini kita sebut sebagai Kartu Kredit Indonesia itu sudah ada sekitar 193 pemda yang menggunakan,” ujar Horas belum lama ini.

Ia pun berharap penggunaan KKPD ini bisa semakin meningkat, sejalan dengan penguatan peran BPD yang saat ini memang sedang dilakukan oleh regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldy mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan layanan KKPD ini untuk seluruh pemda di Jawa Barat dan Banten. Di mana, ruang pertumbuhannya pun masih ada.

Ia mencatat per September 2024, plafon KKPD yang telah terbentuk di Bank BJB senilai Rp 168,6 miliar. Sementara, jumlah pengguna sekitar 1.402 dengan nominal transaksinya senilai Rp 22,7 miliar.

“Strategi untuk peningkatan transaksi adalah lebih kepada kebijakan dari pemda itu sendiri,” ujar Yuddy, Jumat (18/10).

Ia bilang penggunaan terbesar untuk KKI ini adalah belanja makan dan minum rapat, belanja bahan bakar, belanja perjalanan dinas dan belanja ATK.

Ke depan, Yuddy bilang Bank BJB bersama pemda akan berkolaborasi melalui implementasi QRIS dan EDC pada merchant- merchant yang sering digunakan untuk belanja pemda.

Direktur Keuangan Bank Jatim Edi Masrianto menambahkan KKPD ini merupakan bentuk Value Added Services yang disediakan Bank Jatim kepada pemda dalam mendukung kegiatan belanja operasional atau pengadaan dan perjalanan dinas.

“Mengingat KKPD merupakan salah satu bentuk pembayaran operasional pemda, maka potensi tersebut berkembang seiring dengan kebutuhan pemda atas transaksi operasionalnya,” ujar Edi.

Hanya saja, Edi tak mengungkapkan berapa transaksi KKPD yang sudah dilakukan oleh Bank Jatim. Ia hanya bilang tak memiliki target khusus untuk KKPD ini.

“Saat ini strategi dan target kami terkait hal tersebut tidak secara spesifik,” tandasnya.

BPD memiliki peran penting untuk mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk meningkatkan kontribusi dan perannya pada pengembangan produk serta penyaluran pembiayaan produktif, misalnya kredit UMKM.

Ia mengatakan bahwa BPD memiliki peran penting untuk mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia, apalagi di tengah penurunan penyaluran kredit UMKM serta penurunan jumlah kelas menengah.

“Bank Pembangunan Daerah ini diharapkan perannya akan semakin besar ya, tidak semata-mata hanya untuk kredit pegawai dan pensiunan, tetapi juga memang akan betul-betul (berkontribusi) kepada kredit-kredit yang sifatnya produktif,” kata Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Untuk meningkatkan peran bank-bank daerah tersebut, pihaknya pun meluncurkan Peta Jalan Penguatan BPD 2024-2027.

Peta jalan tersebut merupakan pemutakhiran dan penyelarasan terhadap program-program penguatan yang telah ada, dengan memperhatikan evaluasi serta berbagai tantangan dan peluang agar BPD mampu tumbuh dan bersaing serta lebih berperan dalam perekonomian daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dian juga menyampaikan apresiasi kepada BPD yang telah melakukan penguatan permodalan melalui pemenuhan modal inti minimum, termasuk dengan bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

“Kepada Bank yang memilih bergabung dalam KUB, terlihat bahwa sinergi positif yang dibangun antar-BPD dalam KUB tidak hanya terbatas pada aktivitas perbankan, namun juga dapat mendorong sinergi ekonomi antar daerah,” ujarnya.

Pihaknya berharap bahwa skema KUB yang saling menguntungkan di antara BPD dapat mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi bisnis serta percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa koordinasi antar-BPD perlu diperluas dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, sehingga akan terjalin kerja sama yang saling menguntungkan yang mampu mendukung penguatan perbankan dan perekonomian di masing-masing daerah.

Hingga saat ini, BPD terus membuktikan kemampuannya untuk bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan selama lima tahun pada total aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yang masing-masing mengalami peningkatan sekitar 8 persen.

Terdapat empat pilar penguatan BPD pada peta jalan tersebut, yakni penguatan struktur dan keunggulan BPD, akselerasi transformasi digital BPD, penguatan peran BPD dalam ekonomi daerah dan nasional, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan BPD.

“Peluncuran roadmap ini diharapkan dapat menjadi guidelines BPD untuk terus menjadi bank yang kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendukung program strategis pemerintah daerah dan sumber pembiayaan bagi UMKM,” kata Dian pula.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik atau yang disebut dengan kredit menganggur (Undisbursed Loan) tercatat terus meningkat.

Hal ini menandakan para pengusaha menahan untuk menarik fasilitas kreditnya yang telah disetujui oleh pihak perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, pada periode Juli 2024 Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% menjadi Rp 2.158,25 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.019,16 triliun.

Dan meningkat secara bulanan (mtm) sebesar 0,28% dari periode Juni 2024 sebesar Rp2.152,19 triliun.

Meningkatnya Undisbursed Loan Bank Umum berasal dari kenaikan Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 1,3 dan 4.

Berbeda dengan Bank KBMI 1,3 dan 4, Undisbursed Loan Bank Umum KBMI 2 justru turun 0,20% menjadi Rp 381,88 triliun secara tahunan (yoy) dari Juli 2023 mencapai Rp 382,63 triliun, walaupun tercatat naik secara bulanan 0,78% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 384,90 triliun.

Sementara itu, Undisbursed Loan Bank Persero atau milik BUMN tercatat turun pada periode Juli 2024 sebesar 1,47% menjadi Rp 408,14 triliun yoy, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 414,24 triliun. Namun angka tersebut naik secara bulanan 1,63% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 401,58 triliun.

Adapun, Undisbursed Loan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang justru mencatat naik pada periode Juli 2024 sebesar 15,92% menjadi Rp31,39 triliun secara tahunan (yoy), dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp27,08 triliun. Akan tetapi, angka tersebut turun secara bulanan sebesar 0,41% dari periode Juni 2024 sebesar Rp31,52 triliun.

Selanjutnya, Undisbursed Loan Bank Swasta Nasional juga tercatat naik secara tahunan (yoy) pada periode Juli 2024 sebesar 13,97% menjadi Rp 1.442,36 triliun, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1.265,55 triliun. Angka tersebut juga naik secara bulanan sebesar 0,02% dari periode Juni 2024 sebesar Rp 1.442,05 triliun.

Pengamat perbankan & praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo menilai, pertumbuhan kredit menganggur kemungkinan berkaitan dengan pelemahan daya beli dan tren deflasi yang terjadi secara beruntun.

Indonesia memang mencatat deflasi lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Deflasi beruntun tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 1999 atau 25 tahun terakhir.

Menurutnya, saat daya beli masyarakat melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung berkurang, sehingga kredit yang telah disetujui oleh bank tidak langsung disalurkan (undisbursed).

"Tren deflasi juga bisa mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, yang membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menggunakan fasilitas kredit untuk ekspansi atau operasional," kata Pria yang akrab disapa Didiet ini kepada Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Di sisi lain, OJK juga mencatat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,4% secara tahunan (yoy) atau Rp 7.508 triliun per Agustus 2024.

Didiet juga mengatakan, pertumbuhan dua digit baik dalam penyaluran kredit maupun undisbursed loan menunjukkan adanya keinginan dari pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun ada penundaan dalam realisasi penggunaan kredit tersebut.

"Ini bisa berarti bahwa meskipun ada pertumbuhan kredit yang baik, banyak nasabah yang belum menggunakan dana pinjaman mereka secara maksimal, mungkin karena ketidakpastian ekonomi atau masih lemahnya permintaan di pasar," ujar Didiet.

Hal ini disebut Didiet, secara umum, mengindikasikan adanya kepercayaan dalam mendapatkan kredit, tetapi ketidakpastian atau hambatan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menyebabkan tertahannya realisasi kredit.

Adapun, kredit menganggur kemungkinan besar berasal dari sektor-sektor yang terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti.

"Sektor ini biasanya mengajukan kredit dalam jumlah besar, namun realisasi penggunaan dana bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan yang tertunda, hambatan proyek, atau penundaan ekspansi," ucapnya.

Selain itu, sektor usaha yang terkait dengan komoditas atau perdagangan juga bisa mengalami keterlambatan dalam menggunakan kredit, tergantung kondisi pasar.

Hingga akhir 2024, tren undisbursed loan pun diproyeksikan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik global maupun domestik, masih berlangsung. Namun, kata Didiet jika ada perbaikan dalam daya beli, stabilisasi inflasi, dan kepercayaan pasar meningkat, maka sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama dari sektor-sektor yang menunggu sinyal pemulihan ekonomi.

"Namun demikian, jika kondisi ekonomi belum stabil, undisbursed loan bisa terus tumbuh seiring dengan penyaluran kredit yang juga meningkat," tandasnya.

Kredit menganggur atau undibursed loan di sejumlah bank juga terlihat masih menumpuk, meskipun rata-rata pertumbuhan kredit mereka meningkat dua digit.

Ambil contoh PT Bank Mandiri Tbk yang mencatatkan pertumbuhan kredit sebesr 23% hingga Agustus 2024, mencapai Rp 1.222,13 triliun. Namun kredit menganggur Bank Mandiri masih cukup besar, bahkan naik secara tahunan seiring dengan kredit yang bertumbuh.

Bank Mandiri mencatat total kredit menganggur mencapai Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, naik 15,04% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp205,39 triliun.

Tidak hanya Bank Mandiri, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mencatatkan total kredit menganggur yang lebih besar, yakni Rp 405,04 triliun pada Agustus 2024, naik 11,19% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 364,27 triliun.

Kenaikan kredit menganggur tersebut seiring dengan pertumbuhan kredit BCA yang sebesar 16% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 842,71 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, kenaikan undisbursed loan perseroan dikarenakan meningkatnya pembiayaan di semua segmen, seperti UKM, Korporasi, hingga kredit konsumer.

"Pada prinsipnya, BCA berkomitmen menyalurkan kredit ke berbagai sektor untuk menunjang program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah," kata Hera.

Di sisi lain, bank di jajaran KBMI 3 juga mencatatkan kredit menganggur yang masih menggunung, seperti PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), kendati mencatatkan penurunan kredit sebesar 7,41% yoy pada Agustus 2024 mencapai Rp 2,00 triliun.

Tetapi total kredit menganggur Danamon justru meningkat, mencapai Rp 103,71 triliun pada semester I-2024, naik 31,43% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 78,91 triliun.

Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk mencatat total kredit sebesar Rp 4,36 triliun pada Agustus 2024, naik 4,31% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,18 triliun. Sejalan dengan itu, total kredit menganggur perseroan meningkat menjadi 6,71% menjadi Rp 105,13 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 98,52 triliun.

Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan, kebanyakan kredit menganggur tersebut berasal dari debitur segmen Usaha Kredit Menengah (UKM), Korporasi hingga Komersial.

"Saat ini kami tidak melihat ada pergerakan unused credit facility di CIMB Niaga karena pertumbuhan kredit non ritel juga selektif," ungkap Lani.

Adapaun di jajaran Bank Daerah juga mencatatkan kredit menganggur yang masih tinggi.
Edi Masrianto Direktur Keuangan, Treasury and Global Services Bank Jatim menjelaskan, untuk posisi di Agustus 2024, fasilitas kredit relatif sudah digunakan oleh debitur, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan total kredit month to month (MtM) yang disalurkan oleh BJTM, yang menyentuh Rp 60.6 triliun, tumbuh Rp 1,2 triliun dari Juli 2024.

Walau demikian, Edi mengaku terdapat peningkatan undisbursed loan di bulan Agustus sebesar Rp 1,3 triliun dari bulan Juli 2024 sebesar Rp 1 triliun.

"Sehingga kondisi tersebut mencerminkan terdapat pengaruh deflasi yang terjadi antara bulan Mei-September 2024 ini," katanya.

Hingga agustus 2024, undisbursed loan BJTM disebut Edi mendekati nilai 1% dari total keseluruhan kredit yang telah disalurkan.

Dengan sektor yang mendominasi dalam kurangnya pemaksimalan pemanfaatan kredit BJTM yaitu yang berhubungan dengan kredit modal usaha dibidang perdagangan dan infrastruktur.

Kendati begitu, dengan kebijakan penurunan suku bunga dasar yang ditetapkan oleh BI, pihaknya optimistis akan berpengaruh pada pertumbuhan kredit BJTM secara keseluruhan, termasuk pemanfaatan kredit oleh debitur.

Selain itu, peningkatan demand kredit kepada BJTM, terutama dari sektor-sektor yang berhubungan terhadap biaya modal seperti usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Jika kondisi makroekonomi Jawa Timur tetap stabil hingga akhir tahun 2024 ini, tren penyaluran kredit Bank Jatim berpotensi tumbuh hingga akhir tahun sesuai yang ditargetkan," ujar Edi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.

“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.

“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.

“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belum selesai kewajiban terkait pemenuhan modal inti, kini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi pengendali Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah daerah. Artinya, suntikan modal perlu kembali dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa sebagai bagian dari ketentuan Single Presence Policy (SPP), BPR yang dimiliki pemerintah daerah perlu dikendalikan oleh BPD. Di mana, masih ada waktu dua tahun untuk memenuhi hal tersebut.

“Kan BPD jadi pemilik nantinya, tentu saja sebagai pemilik, kewajibannya adalah menyuntik modal kalau terjadi sesuatu,” ujar Dian di Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ia pun menjelaskan bahwa nantinya keberadaan BPR tetap dimiliki oleh pemerintah daerah, provinsi dan juga kabupaten dan kota tetapi melalui BPD. Dian bilang BPD ini diasumsikan lebih kuat dalam segala hal, termasuk dalam permodalan, governance dan lain sebagainya.

Ke depan, Dian juga berharap kalau ada terjadi sesuatu permasalahan dengan BPR, bisa ada penyelamatan yang lebih cepat. Artinya, tidak lagi mengandalkan proses politik di DPRD dan lain sebagainya.

“Tapi ini lebih cepat diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR itu sangat kecil, kalau dibandingkan kekuatan BPD,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan sebagai pemain di sektor keuangan, Bank Jatim selalu mendukung secara positif terhadap program OJK. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan, terutama dalam hal akselerasi bisnis BPR.

"(Terkait BPD yang harus menyuntik modal ke BPR) itu bisa dikaji per masing-masing daerah kan setiap provinsi ya , enggak sama," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD DIY Santoso Rohmad bilang tak terlalu bermasalah jika memang harus kembali menyuntik modal untuk menjadi pemilik dari BPR-BPR tersebut.

“Kita tidak masalah dengan itu karena modal minimum mereka juga kecil kan ya, Rp 6 miliar kan,” ujar Santoso.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa memang perlu melihat lagi ketentuannya nanti seperti apa. Di mana, perlakuan setiap BPR milik Pemda pun perlu dilakukan berbeda-beda dengan adanya due diligence nantinya.

“Kalau bisnis secara irisan itu pasti ada, tetapi kan kita tidak mungkin melayani semua masyarakat ya, pasti ada hal-hal yang bisa ditangani oleh BPR maupun BPD,” tandasnya.