BOGOR, KOMPAS.com – Badan Intelijen Negara (BIN) mengidentifikasi sejumlah ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala BIN Muhammad Herindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11), memaparkan ancaman tersebut mencakup radikalisme, terorisme, sampai gangguan siber dan penyebaran berita hoaks.

Herindra menekankan, meskipun tingkat ancaman terorisme saat ini menurun, aspek radikalisme tetap mengkhawatirkan.

"Kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Herindra juga menyoroti meningkatnya tantangan dalam bentuk serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan data, serta penyebaran hoaks dan berita bohong di tengah masyarakat.

Dari segi tantangan alam, masuknya musim hujan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendistribusian logistik pemilu, yang bisa terhambat akibat kondisi tersebut.

"Saat ini mau memasuki musim hujan, tentunya ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujar Herindra.

Selain itu, tantangan ekonomi dan geografis di beberapa daerah dapat mempersulit pelaksanaan pilkada yang lancar.

Masalah lain seperti kerusakan logistik, koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta validasi data pemilih juga disebut sebagai hambatan yang mungkin mengganggu proses Pilkada 2024.

"Masih ada hambatan logistik, kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data," ucap Herindra.

Di masyarakat, Herindara memaparkan ancaman seperti kampanye hitam, jual beli suara, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu yang terus dipantau.

"Gangguan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi," ucap Herindra.

Dia juga memaparkan potensi praktik politik uang (money politic), penggelembungan suara, dan potensi bentrokan antarpendukung sebagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Dalam pemetaan BIN, hampir semua wilayah di Indonesia dinilai rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun, Herindra optimistis.

"Pilkada ini sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," kata mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan prediksi ancaman keamanan seputar pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satu perhatian utamanya tertuju pada minggu tenang, fase terakhir sebelum hari pencoblosan. Dalam pandangannya, pada masa itu justru harus diwaspadai karena rentan operasi senyap.

Herindra menyebutkan, dalam minggu tenang rentan terjadi mobilisasi tak terlihat atau aktivitas tertutup yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada.

Ia mengungkapkan, selama masa tenang, berbagai upaya tersembunyi sering terjadi, mulai dari intimidasi sampai politik uang.

"Minggu tenang, namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang," kata Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

BIN, kata Herindra, telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi dalam fase krusial Pilkada ini.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," lanjut Herindra.

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Herindra menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu sering kali menyebar lebih intensif.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

JAKARTA, investor.id - Analis politik dan intelijen Boni Hargens berpendapat penunjukan Letjen Purn. Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan merupakan langkah strategis untuk memperkuat agenda pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto.

BIN merupakan tulang punggung dalam menjamin keamanan nasional dalam kerangka kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral dengan institusi lain yang relevan.

BIN merupakan koordinator dari seluruh komunitas intelijen berdasarkan UU 17 tahun 2011. Artinya, BIN tulang punggung dari aktivitas koleksi, lokasi, dan diseminasi informasi dalam rangka menopang keamanan nasional. 

“Dalam konteks itu, penunjukkan Pak Muhammad Herindra bagi saya merupakan langkah yang strategis. Beliau memiliki pengalaman yang memadai sebagai prajurit dan sebagai mantan wamen Kemenhan. Tentu saja beliau memiliki kompetensi  untuk merespons potensi ancaman yang mungkin terjadi ke depan, baik dari lingkungan global maupun dari lingkungan domestik,” kata Boni kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Herindra, kata dia, juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto.

Hal itu, lanjut Boni, menjadi jaminan loyalitas yang tak diragukan lagi terhadap presiden baru sebagai end-user dalam proses diseminasi informasi intelijen.

"Saya yakin, kemajuan institusi BIN yang sudah dilakukan Pak Budi Gunawan selama 8 tahun terakhir terus meningkat di tangan Kepala BIN baru," paparnya.

Pada kesempatan itu, Boni menjelaskan, soal dinamika lingkungan strategis global yang makin rumit dan konflktual akan dengan sendirinya mempengaruhi Indonesia ke depan, entah dalam gatra keamanan, politik, ideologi, ataupun gatra ekonomi dan yang lainnya. Perang di Gaza dan Ukraina, misalnya. Belum Lagi menguatnya blok BRISC yang otomatis memicu ketegangan dengan blok NATO. 

“Indonesia akan dituntut untuk mewujudkan politik bebas aktif yang lebih feasible. Kita tidak  bermaksud menjadi Westphalian atau realis tapi tetap pada prinsip idealis dengan prinsip menjunjung tinggi perdamaian dunia, Di dalam negeri, kita masih berurusan dengan gejolak sepatisme dan terorisme,” ujarnya.

Dia menilai Prabowo Subianto adalah sosok yang mampu menyatukan semua elemen masyarakat. Ini menjadi modal besar untuk menghimpun   kekuatan nasional dalam rangka konsolidasi demokrasi dan menjamin keamanan nasional.

Selain itu, Prabowo juga merupakan sosok patriot sejati dan cerdas sehingga kepemimpinannya dapat diandalkan dalam menghadapi kompleksitas keamanan nasional selama lima tahun ke depan.

“Menyatukan kekuatan militer, polisi, dan sipil dalam matra keamanan adalah pilihan strategis. BIN salah satu contoh institusi yang merupakan gabungan ketiga matra tersebut. Kita berharap, hal itu bisa diterapkan di institusi lain yang terkait,” katanya

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjelaskan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto usai disetujui menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Herindra mengungkapkan pesan Prabowo, yakni harus berkolaborasi dengan seluruh pihak.

Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu tak banyak berkata-kata usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR hari ini.

"Ya intinya kita harus berkolaborasi dari semua stakeholder ya. Intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila, itu aja," kata Herindra di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Herindra menjadi calon Kepala BIN.

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR Puan Maharani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Puan menjelaskan, menurut rencana, pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Sumber: Kompas TV | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR RI menyetujui Letjen (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Keputusan itu diambil setelah Herindra menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Jakarta pada hari ini sebagai calon Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

"Hasil dari tim menyatakan Muhammad Herindra kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan menjelaskan, rencana pihaknya akan menggelar rapat paripurna pengesahan Herindra sebagai calon Kepala BIN pada Kamis (17/10/2024).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, Herindra akan dilantik menjadi Kepala BIN berbarengan dengan menteri Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 mendatang.

"Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21 (Oktober 2024)," kata Dasco di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Menurut rencana, pihak DPR akan menggelar Rapat Paripurna pengesahan Herindra sebagai Kepala BIN pada Kamis besok.

"Ya kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden," kata Dasco.

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.

Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI pada Rabu (16/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Herindra ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdasarkan surat presiden (Surpres) Nomor R51 tanggal 10 Oktober perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN, yang ditujukan kepada DPR.

Herindra harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebelum bisa memangku jabatan Kepala BIN.

Berikut profil dari M. Herindra yang menjadi Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan.

Fakta singkat

Herindra lahir di Magelang, 30 November 1964. Ia merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhirnya Letnan Jenderal (Letjen).

Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan sejak Desember 2020 mendampingi Prabowo Subianto dalam menjalankan tugas di Kementerian Pertahanan.

Herindra adalah lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) angkatan 1987 yang cakap di bidang infanteri. Ia adalah peraih Adhi Makayasa Akmil.

Sebelum menjadi Wamenhan, ia adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI.

Karier militer

M Herindra mengawali karier militernya di kecabangan infanteri Kopassus. Karier militernya banyak dihabiskan di Korps Baret Merah tersebut.

Di pasukan elit TNI Angkatan Darat (AD) itu sederet jabatan elit pernah diembannya, di antaranya Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus pada 2013–2014, lalu menjadi Kasdam III/Siliwangi, dan selanjutnya dipercaya menduduki jabatan Danjen Kopassus pada 2016.

Karier militer Herindra terus menanjak. Ia tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI, yakni Pangdam III Siliwangi periode 2016–2017, Irjen TNI periode 2018–2020, sebelum akhirnya diangkat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Pendidikan

Herindra menghabiskan masa pendidikan dasarnya hingga Akmil di kota berjuluk kota militer, Magelang.

Setelah menamatkan SD dan SMP Negeri 2 Magelang, Herindra melanjutkan ke SMA Negeri 1 Magelang.

Lulus dari SMA, Herindra mengikuti jejak ayahnya yang berlatar belakang militer yaitu Letkol Inf (Purn) Drs Hudaya, Herindra melanjutkan ke Akmil.

Sepanjang berkarier di TNI Angkatan Darat, Herindra banyak menempuh pendidikan kemiliteran dan komando, di antaranya The Militery College of Vermont-Norwich University USA dan National Defense University USA.

Ia juga tercatat menempuh pendidikan khusus, seperti: Terjun Bebas, Suslapa I, Suslapa II, Seskoad, Susdanyon, Susdandim, Seskogab Malaysia, dan Lemhannas.

Selain itu, Herindra pernah menjalani berbagai operasi tempur dan penugasan, di antaranya ia pernah bertugas di medan perang Timor Timur.