Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pemberantasan judi onlinedi Indonesia.

Budi mengatakan, saat ini persoalan judi online telah meresahkan kalangan masyarakat baik secara individu maupun keluarga.

Oleh karenanya, dia menyatakan bahwa Menkopolkam yang dipimpinnya bakal lebih serius lagi dalam memberantas judi online di Tanah Air.

"Yang kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Juga tidak boleh main-main lagi. Harus ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan, pemberantas judi online ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk dengan aparat penegak hukum.

"Tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Eks Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa saat ini tugas Kasatgas Judi Online yang telah dibentuk Joko Widodo bakal diemban Budi Gunawan.

Dia menambahkan, penyerahan tugas itu juga merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto agar Menkopolkam bisa lebih fokus memberantas judi online.

"Seperti Keppres sebelumnya, [Menkopolkam] sebagai Kasatgas," ujar Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat momen menarik antara Ketua DPR Puan Maharani dan Budi Gunawan saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Senin (21/10/2024).

Dalam pelantikan tersebut, terlihat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani yang mengenakan kebaya berwarna biru telur asin atau biru tosca yang berdiri persis di sebelah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Usai pelantikan dari 53 menteri itu, Puan pun mengikuti Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan selamat kepada setiap jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik.

Prabowo pun menggenggam erat tangan Budi Gunawan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang sekarang menjadi Menko Politik dan Keamanan (Polham).

Setelah Prabowo, Puan Maharani langsung menyalami BG, sapaan akrabnya, sambil tersenyum. Sontak, Ketua DPP Partai PDIP itu langsung saling mengepalkan tangan ala salam komando dan berfoto bersama sambil melihat ke arah fotografer di Istana.

Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) buka suara ihwal masuknya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn.) Budi Gunawan yang hadir saat pembelakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Gunawan atau biasa disapa BG diketahui mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo–Gibram di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). BG dikenal sebagai orang dekat Megawati lantaran merupakan ajudannya saat menjabat wakil presiden dan presiden.

Hasto menyebut pemilihan Budi Gunawan sebagai salah satu anggota kabinet pemerintahan baru karena hubungan kerja yang baik antara dirinya sebagai Kepala BIN saat itu, dengan Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Di sisi lain, Hasto tidak menampik kedekatan BG dengan Megawati. Namun, dia memastikan purnawirawan Polri bintang tiga itu bukan representasi PDIP di kabinet Prabowo.

"Tidak dipungkiri bahwa pak BG pernah menjadi ajudan Ibu Megawati Soekarnoputri, tapi beliau bukan anggota PDIP. Sehingga sikap selama ini tugas kepala BIN sebagai mata telinga presiden secara empiris terbukti misalnya pada Pemilu 2019 ketika beliau menjadi kepala BIN, PDIP kan dipercaya rakyat menang pemilu dengan kenaikan hanya 1,3%," ujarnya kepada wartawan usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktoral di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hasto memastikan pemilihan BG sebagai salah satu calon menteri Prabowo tidak lain dari hubungan baik antara keduanya.

Mantan anggota DPR itu lalu memastikan BG tidak memiliki keterkaitan dengan PDIP karena tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader.

"Pak Budi Gunawan bukan KTA PDI Perjuangan, sehingga beliau bukan anggota PDIP," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tiba di Istana Negara menjelang pengumuman calon menteri kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Budi Gunawan tiba di istana mengenakan pakaian batik. Isu mengenai BG masuk kabinet Prabowo telah santer terdengar belakangan ini.

Adapun Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pemilihan Budi Gunawan sebagai salah satu anggota kabinet pemerintahan baru karena hubungan kerja yang baik antara dirinya sebagai Kepala BIN saat itu, dengan Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Di sisi lain, Hasto tidak menampik kedekatan BG dengan Megawati. Namun, dia memastikan purnawirawan Polri bintang tiga itu bukan representasi PDIP di kabinet Prabowo.

"Tidak dipungkiri bahwa pak BG pernah menjadi ajudan Ibu Megawati Soekarnoputri, tapi beliau bukan anggota PDIP. Sehingga sikap selama ini tugas kepala BIN sebagai mata telinga presiden secara empiris terbukti misalnya pada Pemilu 2019 ketika beliau menjadi kepala BIN, PDIP kan dipercaya rakyat menang pemilu dengan kenaikan hanya 1,3%," ujarnya kepada wartawan usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktoral di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hasto memastikan pemilihan BG sebagai salah satu calon menteri Prabowo tidak lain dari hubungan baik antara keduanya.

Mantan anggota DPR itu lalu memastikan BG tidak memiliki keterkaitan dengan PDIP karena tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader.

"Pak Budi Gunawan bukan KTA PDI Perjuangan, sehingga beliau bukan anggota PDIP," ujarnya.

Jakarta: DPR sepakat Letnan Jenderal (Purn) TNI Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. Kesepakatan ini disetujui pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.

"Apakah laporan Tim DPR yang memutuskan bahwa saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala BIN menggantikan Budi Gunawan dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga telah menyampaikan laporan mengenai pertimbangan usulan pemerintah terkait calon Kepala BIN atas nama Muhammad Herindra.

Baca juga: Proses Seleksi Capim dan Cadewas KPK Mandek di DPR, Ini Alasannya

Sebelumnya, Herindra telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi I DPR pada Rabu, 16 Oktober 2024. Uji itu dilakukan secara tertutup.

Herindra disepakati menjadi Kepala BIN oleh perwakilan dari delapan fraksi di DPR. Dia bakal dilantik langsung oleh presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menyatakan Muhammad Herindra lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN oleh Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto mendatang.

“Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Sebelum dilantik presiden terpilih, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, Herindra akan disahkan sebagai calon tunggal kepala BIN dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (17/10/2024).

“Insyaallah, paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon Kepala BIN yang akan datang ini kami akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis,” ujarnya melansir dpr.go.id.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pelantikan kepala BIN terpilih kemungkinan akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri kabinet Prabowo-Gibran pada 21 Oktober 2024 mendatang.

“Kalau keburu mungkin pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada 21 Oktober 2021,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu.

Adapun uji kelayakan dan kepatutan dilakukan DPR RI setelah nama Herindra diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Budi Gunawan.

JAKARTA, investor.id – Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, M Herindra telah diterima sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan akan dilantik oleh presiden baru. Kepastian tersebut diperoleh setelah pimpinan DPR dan perwakilan 8 fraksi menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap M Herindra di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.  

"Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN, dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh Presiden,” tutur Puan di Gedung Nusantara II Komisi I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Dengan kata lain, M Herindra akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Sebelum dilantik, DPR terlebih dahulu akan melakukan sidang paripurna penetapan M. Herindra pada Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan surat hasil penetapan M. Herindra sebagai Kepala BIN.

"InsyaAllah paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon kepala BIN yang akan datang ini, kita akan lakukan paripurnanya besok hari Kamis," kata Puan.

Puan belum dapat memastikan jadwal pelantikan M. Herindra. Dia menyerahkan kepada pemerintah baru Prabowo-Gibran. 

Namun sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan rencana pelantikan Kepala BIN pada Senin (21/10/2024) mendatang. Dasco menyebut pelantikan Kepala BIN akan bersamaan dengan pelantikan menteri.

"Ya kita rencananya hari ini setelah memberikan pertimbangan, besok kita akan paripurnakan dan berkirim surat ke Presiden. Kalau keburu mungkin, pelantikannya akan bersamaan dengan menteri kabinet pada tanggal 21," ucap Sufmi Dasco Ahmad Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru menggantikan Budi Gunawan.

Seluruh pimpinan DPR dan tim perwakilan dari delapan fraksi partai politik menerima pencalonan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhen) itu sebagai satu-satunya calon yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Herindra nantinya akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto usai hari ini dinyatakan lolos uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test, Rabu (16/10/2024).

"Dari pertimbangan tersebut, menyatakan bahwa bapak Muhammamd Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya pada presiden yang nantinya dilantik pada 20 oktober yaitu presiden yang akan datang, Prabowo Subianto," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan mengatakan hasil fit and proper test yang digelar hari ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR besok, Kamis (17/10/2024). Selanjutnya, pimpinan DPR akan menyurati pemerintah terkait dengan pelantikan Herindra sebagai Kepala BIN yang baru.

"Bahwa nanti pelantikannya kapan, kami akan serahkan ke pemerintah," ujar perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Puan menyebut DPR memberikan sejumlah pertimbangan kepada Herindra yang diterima sebagai calon tunggal Kepala BIN. Purnawirawan TNI bintang tiga itu diminta agar bisa menjaga stabilitas NKRI serta secara konsisten memastikan netralitas lembaga intelijen negara itu.

"Kemudian tentu saja bekerja bukan ke dalam saja tetapi juga menjaga tugas tupoksinya untuk ke luar, maksudnya ke luar negeri," kata Ketua DPR dua periode itu.

Pada kesempatan yang sama, Herindra secara singkat menyampaikan bahwa sebagai Kepala BIN nantinya akan terus berkolaborasi untuk menjaga keutuhan negara.

"Tentunya kita harus kolaborasi. Tentunya kita akan tetap menjaga keutuhan negara," pungkasnya.

Bisnis.com, BOGOR - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan telah hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor pada Rabu (16/10/2024).

Seperti diketahui, Prabowo tengah melakukan pembekalan terhadap calon pejabat yang bakal masuk kabinet pemerintahan di kediamannya tersebut.

Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menhan, Letkol Inf Borlak menyampaikan kehadiran sejumlah tamu yang diundang ke Hambalang dimulai pada 06.00 WIB. Satu persatu tokoh hadir ke Hambalang, termasuk Budi Gunawan.

"Pak Budi Gunawan, terakhir," ujarnya di Hambalang, Rabu (16/10/2024).

Dia menambahkan, bahwa total ada 59 tamu yang telah diundang ke rumah Prabowo Subianto ini. Puluhan tamu itu nantinya akan mendapatkan materi pembekalan kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029.

"Mulai dari jam 6 lewat sedikit, tamu pertama sekali yang datang pak yusril sudah masuk dan teman-teman yang lain masuk, yang sesuai data ada 58 [tamu]," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, hingga pukul 08.30 pagi sudah terpantau beberapa tokoh yang berdatangan ke Hambalang.

Perinciannya, sosok yang sudah hadir ke Hambalang yakni Yusril Ihza Mahendra, Nusron Wahid, Budi Santoso, Kapolri Listyo Sigit dan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Adapun, Mensesneg Pratikno, Menkominfo Budi Arie, Waketum PAN Yandri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga turut hadir di Hambalang.

Menyusul, mobil dinas Mendagri Tito itu bermerek Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi RI 21 terlihat memasuki kediaman Prabowo sekitar 08.57 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan memberhentikan Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa pemberhentian tersebut dilakukan usai diskusi dengan Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto.

“Oh itu administrasi saja, karena Kepala BIN yang baru akan dilantik bersama dengan menteri baru pada 21 Oktober sehingga [pemberhentian] itu dilakukan dan kami telah berbicara dengan pak Prabowo. Itu atas permintaan pak Prabowo,” tuturnya kepada wartawan di Medan, Rabu (16/10/2024).

Untuk diketahui, Keputusan pemberhentian Budi Gunawan tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN

Selanjutnya, nama Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra diusulkan menggantikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

Kendati demikian, menurut pantauan Bisnis, Budi Gunawan tetap membersamai Jokowi saat meresmikan Amanah Youth Creative Hub yang digelar di Gedung Pusat Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (AMANAH), Kabupaten Aceh Besar, Selasa (15/10/2024).

Mengenakan batik Aceh berwarna biru navy dengan motif tumpal atau segitiga yang teratur dan berulang serta membentuk satu baris horizontal atau vertikal secara simetris.

Bahkan, dalam pidatonya, Budi Gunawan beberapa kali memuji kepemimpinan Jokowi di depan hadirin.

“Tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Beliau adalah Presiden dengan approval rating terbaik di dunia hingga saat ini. Saya rasa tidak berlebihan karena Bapak betul-betul telah membangun dan memeratakan pembangunan di Indonesia,” tutur Budi.

Keinginan Prabowo

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi pun mengatakan bahwa pencalonan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN lantaran calon presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto ingin melantik Kepala BIN bersama kabinetnya nanti.

“Pak Prabowo ingin melantik menteri-menteri dan Kepala BIN bersamaan, maka proses di DPR mengenai pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan harus dilakukan lebih awal,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (15/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN berbeda dengan pengangkatan menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden.

Penyebabnya, Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Sehingga, kata Hasan, untuk dapat mengangkat Kepala BIN, maka Presiden mengusulkan satu orang calon untuk mendapatkan pertimbangan DPR RI.

"Karena memang begitu prosedurnya. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN berbeda prosedurnya dengan pengangkatan dan pemberhentian menteri. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN harus melewati proses pertimbangan di DPR," pungkas Hasan.

Di sisi lain, Istana Kepresidenan pun juga angkat bicara dengan keputusan besar yang dipilih Jokowi jelang 5 hari memasuki masa purnabakti pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan bahwa Jokowi memang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang dari jabatannya.

“Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala BIN setelah mendapatkan pertimbangan DPR RI,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ari pun mengatakan bahwa Jokowi pun telah mendiskusikan keputusan tersebut bersama dengan Prabowo Subianto.

“Terkait proses pemberhentian dan pencalonan Kepala BIN telah dibicarakan/didiskusikan dengan Presiden Terpilih,” tandas Ari.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra diusulkan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dia akan menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi. Surpres (Surat Presiden) Pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Puan mengatakan bahwaHerindraakan mengikutifit and proper testatau uji kelayakan dan kepatutan oleh tim pemberian pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIN di DPR RI, Rabu, 16 Oktober 2024.

“Insyaallah akan dilakukanfit and properatau pertimbangan dari DPR itu insyaallah besok pagi di DPR,” ucap Puan. Lantas, bagaimana rekam jejak Herindra?

Rekam Jejak Militer Muhammad Herindra

Herindra lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 30 November 1967. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) pada 1987, satu angkatan dengan eks Panglima TNI Andika Perkasa.

Herindra adalah lulusan terbaik Akmil, sehingga memperoleh penghargaan Adhi Makayasa yang ahli dalam bidang infanteri sekaligus mendapatkan Tri Sakti Wiratama.

Adapun Adhi Makayasa adalah penghargaan tahunan yang dianugerahkan kepada lulusan terbaik dari setiap matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebelum menjadi Wamen Pertahanan untuk mendampingi Menhan Prabowo Subianto, dia dipercaya sebagai Kepala Staf Umum TNI sejak 21 Oktober 2020 hingga 22 Desember 2020. Jabatan tersebut diembannya setelah lebih dahulu menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI pada 2018-2020.

Karier militer Herindra dimulai dari komandan peleton, lalu naik ke komandan Resimen Sandi Yudha, dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau Korps “Baret Merah”.

Pada 2015, dia ditunjuk menjadi Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Siliwangi, lalu Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 2015-2016, dan Panglima Kodam Siliwangi 2016-2017.

Daftar Jabatan Militer Muhammad Herindra

Berikut rincian jabatanmiliteryang pernah diemban Herindra:

-Pa Org Lat Sima Grup II.

-Komandan Peleton Grup 1/Para Komando.

-Komandan Unit 2 Grup 1/Para Komando.

-Komandan Subtim 1 Sat-81/Gufor.

-Komandan Tim 1 Sat-81 Gufor.

-Komandan Resimen 62 Yon 32 Grup 3/Sandhi Yudha.

-Perwira Seksi 2 Yon 2/1/Grup 2 Kopassus.

-Kepala Urusan Latihan Khusus Staf Operasi Kopassus.

-Perwira Pelatih Sat-81/Gultor.

-Komandan Detasemen Bannik Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon 52 Grup 5 Kopassus.

-Komandan Batalyon Bantuan Sat-81/Gultor.

-Perwira Pembantu Madya Pengamanan Staf Intelijen Kodam I/Bukit Barisan.

-Komandan Kodim 0303/Bengkalis.

-Wakil Komandan Resimen Taruna Akmil.

-Asintel Danjen Kopassus.

-Asintel Kasdam Jaya.

-Direktur Penelitian dan Pengembangan Pusintelad.

-Pamen Denma Mabesad (Dik LN).

-Kooorspri KSAD.

-Danrem 101/Antasari.

-Wadanjen Kopassus.

-Kasdam III/Siliwangi.

-Danjen Kopassus.

-Pangdam III/Siliwangi.

-Pa Sahli Tk III Bid Hubint Panglima TNI.

-Irjen TNI.

-Kepala Staf Umum TNI.

Herindra diketahui juga sedang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) atau DEFEND ID. Adapun DEFEND ID adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri persinyalan kereta api.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah ramai pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri oleh Presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Pemberhentian Budi Gunawan tersebut diketahui saat Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (15/10/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Nama Budi Gunawan diketahui sempat santer terdengar bakal menjadi bagian dari kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tetapi, pria yang disebut orang dekat dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tersebut tidak terlihat hadir saat Prabowo memanggil para calon menteri dan wakil menteri atau kepala badan pada 14-15 Oktober 2024.

1. Jokowi Berhentikan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN

Pemberhentian Budi Gunawan diketahui saat Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyebut bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat pemberhentian dari Presiden Jokowi bertanggal 10 Oktober itu.

"Selanjutnya surat tersebut telah dibahas dalam rapat Konsul pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa.

Puan lantas mengatakan, rapat konsultasi yang digelar pada Senin (13/10/2024), memutuskan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti surat Presiden tersebut. Sebab, alat kelengkapan dewan (AKD) belum terbentuk dan belum ada komisi yang secara definitif menjadi mitra kerja BIN.

Tim ini dipimpin oleh pimpinan DPR RI dan bertugas membahas pertimbangan atas pemberhentian dan pengangkatan calon Kepala BIN yang baru, untuk selanjutnya dilaporkan pada Rapat Paripurna terdekat.

Puan menyebut, hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 111-112 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 yang menyangkut soal tata tertib.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Raffi Ahmad Dipanggil Prabowo, Jadi Wamen?

Berita populer lainnya datang dari proses pembentukan kabinet oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah kejutan terjadi selama dua hari, yakni 14-15 Oktober 2024.

Setelah publik sempat dikejutkan dengan kehadiran mantan istri Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica Tan ke kediaman Prabowo di Kertanegara, masyarakat kembali terkejut dengan kemunculan selebritas Raffi Ahmad.

Suami dari Nagita Slavina itu hadir ke kediaman Prabowo saat para calon wakil menteri (wamen) atau kepala badan dipanggil pada Selasa (15/10/2024).

Raffi datang bersama beberapa orang lainnya, di antaranya pemimpin salah satu pondok pesantren di di Indonesia, Miftah Maulana Habibburahman (Gus Miftah) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono.

Usai bertemu Prabowo, Raffi menyebut bahwa dirinya siap membantu pemerintahan Prabowo dalam bidang yang dikuasainya, seperti bidang industri kreatif dan generasi muda.

Namun, Raffi Ahmad tidak secara gamblang mengatakan bahwa dirinya bakal menjadi wakil menteri pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

Diketahui, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berada ada dalam deretan selebritas yang turut mendukung kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, baru-baru ini Raffi Ahmad ditunjuk menjadi Waketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024-2029 versi Munaslub Kadin Anindya Bakrie.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.