Dalam rangka menjaga kepastian dan penerapan good governance dalam berinvestasi, Badan Pengusahaan Batam sedang melakukan penyempurnaan database dan Land Management System (LMS). Sekretaris Menteri Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan penyempurnaan sistem LMS (pengelolaan lahan), terutama terkait dengan database dan proses bisnis alokasi lahan.

Susiwijono menegaskan tidak ada moratorium pelayanan pertanahan selama penyempurnaan sistem LMS yang waktunya kebetulan bersamaan dengan Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjalani masa cuti.

⁠"Tidak ada moratorium pelayanan, namun pengalokasian lahan baru belum dapat dilakukan karena database tanah sedang dilakukan penyempurnaan terkait kualitas dan integritas data. Bahwa tidak benar pemberitaan yang beredar berkaitan dengan adanya moratorium pelayanan pertanahan yang ada hanya penyempurnaan database lahan dan sistem pengelolaannya," kata Susiwijono, dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Adapun saat ini pelayanan LMS tetap berjalan tetapi khusus pelayanan pengalokasian statusnya off karena sedang pemutakhiran database. Sementara layanan lainnya seperti perpanjangan hak atas tanah, peralihan dan perizinan lainnya tetap berjalan normal.

Susiwijono berharap iklim investasi berjalan kondusif dan berpesan untuk dapat menjaga investasi dengan kepastian berusaha. Sebab kalau dialokasikan sekarang, kemudian ada perbedaan karena perbaikan database, akan menimbulkan ketidakpastian.

"Kita ingin menjaga iklim investasi ini kondusif salah satunya dengan kepastian terkait pengelolaan tanah," pungkasnya.

Tuntut Air Bersih, Ribuan Warga Tanjung Uncang Blokade Jalan

Tuntut Air Bersih, Ribuan Warga Tanjung Uncang Blokade Jalan

Bisnis.com, BATAM - Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi resmi mengajukan cuti mulai 25 September 2024 hingga 23 November 2024. Cuti di luar tanggungan negara ini karena keikutsertaan Rudi di Pilgub Kepulauan Riau (Kepri) 2024.

Cuti tersebut tertuang dalam surat ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 kemarin.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan cuti Rudi sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2/2024, yang menyatakan bahwa wali kota yang mencalonkan diri kembali di daerah yang sama, maka selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

"Menindaklanjuti surat permohonan dari Kepala BP Batam tersebut, Kemenko Perekonomian memberikan persetujuan untuk cuti," kata Susiwijono dalam siaran pers resmi, Selasa (24/9/2024).

Selama cuti, tugas Rudi akan digantikan oleh Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62/2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Bunyinya adalah bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara, maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

Susi menambahkan bahwa setelah berakhir masa cuti pada 23 November 2024 nanti, maka Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenanganya sampai dengan berakhirnya masa kerja hingga akhir 2024.

"Untuk jabatan Kepala BP Batam, dari Kemenko yang memberikan izin, tapi untuk Wali Kota itu menjadi kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujarnya.

Sementara itu, Kemendagri telah menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung akan menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam selama Rudi cuti dari tugasnya.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kemendagri Nomor 100.2.1.3.3801 Tahun 2024 tentang penunjukkan penjabat sementara Bupati dan Penjabat Sementara Wali Kota pada Provinsi Kepri.

Andi Agung dulu pernah bertugas di Dinas Pendidikan Batam. Setelah itu, ia ditarik ke provinsi dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.(K65)

BATAM, investor.id - Kepala BP Batam Muhammad Rudi secara resmi telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara, sehubungan dengan jabatannya selaku Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Muhammad Rudi mengajukan cuti dalam rangka melakukan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Selaku ex-officio Kepala BP Batam, ia mengajukan permohonan izin cuti di luar tanggungan negara kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan Batam). Cuti berdasarkan Surat kepada Menko Perekonomian Nomor B-100/KA/RT.00/9/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk Melaksanakan Kampanye.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selaku Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Batam Susiwijono Moegiarso mengatakan hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala BP Batam tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan kajian dari aspek peraturan perundang-undangan,” kata Susiwijono. Hal ini sesuai dengan ketentuan di Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 (tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang) mengatur bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada, maka dapat memahami bahwa Wali Kota Batam selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Susiwijono Moegiarso menjabarkan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, pada Lampiran telah diatur bahwa pelaksanaan kampanye Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 s.d. 23 November 2024. Selanjutnya, berdasarkan pada ketentuan yang diatur pada Pasal 2A Ayat (1e) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, telah diatur bahwa selama Kepala BP Batam berhalangan sementara (melaksanakan cuti di luar tanggungan negara), maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam.

“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, selaku Kepala BP Batam persetujuan untuk melaksanakan cuti diberikan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam, dan untuk menjalankan tugas dan wewenang selaku Kepala BP Batam dilaksanakan oleh Wakil Kepala BP Batam,” kata Susiwijono.

Susi menambahkan bahwa setelah berakhir masa cuti 23 November 2024, maka Kepala BP Batam Muhammad Rudi wajib kembali melaksanakan tugas dan kewenanganya sampai dengan berakhirnya masa kerja.

“Catatan, bahwa kewenangan memberikan persetujuan cuti oleh Menko Perekonomian ini hanya terkait dengan jabatan sebagai Kepala BP Batam, sedangkan kewenangan memberikan persetujuan cuti selaku Wali Kota Batam merupakan kewenangan Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri,” pungkas Susiwijono.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News