REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ratusan massa beratribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar unjuk rasa dengan tujuan ingin membubarkan Muktamar PKB di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8/2024). "Ya kami menuntut agar Muktamar PKB mesti dibubarkan," kata salah satu peserta massa aksi, Arwan di Kabupaten Badung, Sabtu.

Sejak siang, massa aksi berbaju putih berlambang PKB, menggunakan udeng Bali. Mereka membawa spanduk partai berkumpul di sepanjang jalan masuk lokasi muktamar atau kongres tertinggi partai.

Kongres dijadwalkan mulai berlangsung petang ini dengan dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Namun, massa aksi tetap menunggu dan sesekali memaksa masuk untuk membubarkan muktamar yang rencananya berlangsung hingga Ahad (25/8/2024).

Arwan mengatakan, selain membubarkan kongres, target mereka juga adalah mendesak Abdul Muhaimin Iskandar mundur sebagai ketua umum. Pasalnya, Cak Imin dinilai tidak sesuai dengan muruah awal dibentuknya PKB.

"Karena ini tidak sesuai, Muhaimin itu sudah tidak sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pendiri partai, Gus Dur. Tidak sesuai amanah dari pendiri-pendiri partai, Muhaimin Iskandar seperti raja kecil di partainya yang bebas memecat dan memilih pengurus, banyak hal," ucap Arwan.

Menurut Arwan, target mereka untuk masuk ke dalam Bali Nusa Dua Convention Center, lokasi utama pertemuan. Namun, hingga saat ini mereka terhalang oleh ratusan personel dari Polresta Denpasar dibantu pecalang. "Kami bertahan, nanti kami lihat situasi, yang jelas tuntutannya bubarkan muktamar, ini ada yang dari Bali dan Jawa, harusnya bisa masuk tapi polisi tidak kasih," kata Arman..

Sebelumnya Sekretaris Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar VI PKB Syaiful Huda mengaku, sudah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya mengusut massa aksi. Hal itu karena mereka mengaku-ngaku sebagai kader partai PKB.

"Ini forum tertinggi PKB, dan ada indikasi penyusupan, bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama. Oleh karena itu, kami minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," ucap Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Setidaknya, ada 2.300 kader PKB yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Steering Committee Muktamar ke-6 PKB Faisol Riza mengatakan, akan ada beberapa pembahasan dalam pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut. Salah satunya, adalah soal sikap PKB di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan.

"Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak," kata disa saat konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2024).

Menurut Faisol, secara umum suara dari seluruh DPC dan DPW PKB meminta partainya bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, keputusan mengenai sikap PKB akan diambil dalam muktamar tersebut.

"Sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Faisol.

Dia menjelaskan, dalam muktamar itu, PKB juga akan mengundang para ketua umum partai, termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo. Selain itu, PKB juga akan mengundang para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia.

"Secara lengkap nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman media di beberapa hari ke depan," ujar Faisol.

Selain itu, salah satu keputusan yang akan dibuat dalam muktamar itu adalah terkait kursi kepemimpinan PKB. Menurut Faisol, seluruh DPW dan DPC PKB telah meminta Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi ketua umum DPP PKB.

"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW, meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang, dan di Kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.

Menurut dia, pelaksanaan muktamar ini cukup padat lantaran berdekatan dengan pelaksanaan pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024. Selain itu, pelaksanaan muktamar juga berdekatan pelantikan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Karena itu, rapat yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan agenda lainnya.

"Alhamdulillah setelah dikonsultasikan, semuanya penetapan waktu ini pas dengan semua momen yang harus kita laksanakan di bulan Agustus ini," ucap Faisol.

Sekretaris Organizing Committee Muktamar ke-6 PKB Zainul Munasichin mengatakan, pihaknya telah menerima materi muktamar yang sudah dirumuskan. Secara teknis, PKB sudah melakukan persiapan pelaksanaan di lapangan.

Bahkan, teknis persiapan itu telah disampaikan kepada DPW dan DPC PKB. "Insya Allah mereka sudah siap untuk berangkat dan siap untuk menyukseskan pelaksanaan muktamar di Bali 2024," kata Zainul.

Menurut Zainul, akan ada dua agenda besar dalam muktamar tersebut. Dua agenda itu adalah opening ceremony dan persidangan muktamar. "Seluruh peserta insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan muktamar dengan penuh khidmat, dan tentu saja dengan riang gembira," kata Zainul.