REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandataris Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan hasil temuannya pada Jumat (23/8/2024). Dari temuan dan bukti yang diperoleh, terdapat sejumlah kesimpulan.

Antara lain, berupa ajakan kepada segenap muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART sebagaimana aslinya. Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juni 2024 menetapkan beberapa keputusan.

Di antaranya, menugaskan tim yang terdiri dari KH Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam) dan H Amin Said Husni (Wakil Ketua Umum) untuk melakukan pendalaman tentang hubungan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Amin Said Husni mengatakan, tim PBNU sudah melaporkan temuannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Hal itu setelah melakukan pendalaman melalui serangkaian studi dokumen historis dan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan.

Berikut hasilnya:

1. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU dan proses kelahirannya 'dibidani' oleh PBNU melalui serangkaian rapat-rapat resmi PBNU dan penerbitan surat-surat resmi PBNU dengan melibatkan seluruh struktur organisasi secara nasional.

2. Sebagai anak kandung Gerakan Reformasi yang lahir dari rahim NU, PKB pada awal kelahirannya benar-benar menjadi mirroring NU, baik dari aspek nilai-nilai dasar perjuangannya, desain konstitusi dan permusyawaratannya, maupun struktur organisasinya. Konsep struktur kepemimpinan PKB menganut struktur kepemimpinan NU di mana ulama menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Dewan Syura berada di atas Dewan Tanfidz. Dewan Syura adalah Pimpinan Tertinggi Partai. Sedangkan Dewan Tanfidz adalah eksekutif/pelaksana saja (padsal 16 AD PKB Tahun 1998).

3. Sejak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya. Yang paling prinsipil adalah perubahan posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai, melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai (Pasal 17 AD PKB Tahun 2019).

4. Selain itu juga terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awalnya, PKB dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut piramida kedaulatan anggota. Ketua Dewan Tanfidz pada setiap tingkat kepengurusan dipilih dari dan oleh peserta musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syura terpilih. Namun sekarang prinsip dasar permusayawaratan dan kedaulatan itu dirombak sedemikian rupa, sehingga pimpinan partai di tingkat DPW dan DPC tidak lagi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, melainkan ditetapkan secara top-down oleh DPP PKB.

5. Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khittahnya. Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya 'Mandataris Muktamar'. Kekuasaan semakin memusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Dia punya kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama ‘menjaga keutuhan organisasi’. Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus (Pasal 19 AD PKB Tahun 2019).

Selanjutnya, kata Amin Said, perlu dicatat keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di dewan. Melainkan juga, sambung dia, yang lebih substansial adalah seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya.

"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dengan mengacu pada nilai-nilai dan spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998, dan untuk mencegah kemungkinan semakin jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya, dengan ini PBNU mengajak kepada seluruh peserta Muktamar PKB yang akan bermusyawarah di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2014 untuk kembali ke Khittah PKB 1998 dan mengembalikan AD-ART PKB kepada desain aslinya," kata Amin Said dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus (Pansus) PKB bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor PBNU, Jakarta Pusat pada Rabu (21/8/2024).

"Kami layangkan undangan ke Ketua Umum PKB. Kita lihat apakah dia datang atau tidak," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Dari surat undangan yang dikirim, Cak Imin iminta datang ke ruang rapat Lantai 5 Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Nomor 164 Jakarta pada Rabu sekitar pukul 12.30 WIB. Di PBNU, Cak Imin diminta menghadap tim Pansus yang dipimpin Wakil Rais Aam Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum Amin Said Husni.

Pemanggilan dilakukan berkaitan dengan kepemimpinan PKB yang dinilai telah melenceng dari fatsun awal partai ini didirikan. Selain Cak Imin, Pansus PBNU sudah memanggil Sekjen PKB Hasanuddin Wahid dan mantan sekjen PKB Lukman Edy.

Pelaku sejarah berdirinya PKB, seperti Effendy Choirie yang sekarang merupakan politikus Partai Nasdem dan Ketua Umum PP Muslimat Khofifah Indar Parawansa, turut dipanggil.

Kepada tim Pansus PBNU, mayoritas tokoh yang diundang menjelaskan, saat ini PKB memang sudah melenceng dari nilai dasar saat awal partai didirikan. Hal itu sesuai dengan temuan tim Pansus.

Penyimpangan itu antara lain pengebirian posisi Dewan Syuro di PKB. Pengebirian terjadi pada era Cak Imin memimpin PKB. Padahal saat awal didirikan, Dewan Syuro yang merupakan representasi kiai sepuh memiliki kewenangan penuh.

Kewenangan Dewan Syuro, antara lain bisa menyetujui atau membatalkan calon ketua PKB dan juga ikut menandatangani surat-surat keputusan penting. Namun saat ini, kewenangan Dewan Syuro dipreteli dan nyaris hanya menjadi hiasan di PKB.

Sementara itu, Cak Imin mengaku siap berdialog dengan putri presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur Yenny Wahid dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin untuk membahas konflik yang terjadi antara PBNU dan PKB. "Kita berdialog dengan siapa pun. Ngopi di rumah saya, ngopi dengan siapa pun, siap," kata Cak Imin.

Dia pun hanya menginginkan semua hal dalam kondisi yang damai. Oleh karena itu, Cak Imin menerima semua kritik dan masukan. Kendati demikian, Cak Imin menegaskan, PBNU dan PKB adalah organisasi yang berbeda.

"PKB memang PBNU waktu itu, tapi perlu diingat PBNU waktu itu setelah mendirikan. Gus Dur sendiri menyampaikan bahwa tidak ada organisatoris," ujar wakil ketua DPR tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta mantan mantan pasangannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Anies Rasyid Baswedan bisa bersabar menghadapi dinamika politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

"Memang proses politik ini begitu cepat, saya minta Mas Anies sabar," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2024) malam WIB.

Dia pun tak menyangka dinamika politik pada Pilkada Serentak 2024 terjadi begitu cepat. Semula DPW PKB DKI Jakarta mengusulkan Anies sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta 2024. Pun dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Namun, ketiga partai itu secara kompak meninggalkan Anies.

Cak Imin mengaku, hingga kini, masih intens menjalin komunikasi dengan Anies. Dia pun mengaku, memang ada informasi yang belum sempat disampaikan ke Anies. "Terlalu cepat kemarin, saya tidak menyangka secepat itu. Jadi, saya belum sempat (menyampaikan dinamika)," jelas wakil ketua DPR tersebut.

PKB, Nasdem, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan saat Pilpres 2024. Ketiga partai sempat kompak bergabung pada Pilgub Jakarta 2024, untuk mengusung Anies sebagai cagub. Namun, pada detik-detik terakhir, mereka malah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketiga partai itu setuju mendukung cagub M Ridwan Kamil (RK). Total ada 12 partai di Jakarta yang mendukung pasangan RK-Suswono. Adapun tersisa PDIP dengan 15 kursi DPRD DKI yang tak bisa mengajukan calon sendiri pada Pilgub Jakarta 2024. Pun Anies jadinya tidak memiliki kendaraan untuk maju.

Anies tak kecewa...

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengeklaim, Anies tidak kecewa dengan keputusan partainya membatalkan dukungan pada Pilgub Jakarta 2024. Menurut dia, Anies bisa menerima keputusan Nasdem bergabung ke KIM.

"Enggak ada yang kecewa. Teman-teman bisa tanya ke Anies, dan ini bukan keputusan yang ujug-ujug. Ada banyak dinamika, ada banyak variabel, yang semua diambil dan dibicarakan secara bersama-sama dengan Anies," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Walaupun demikian, ia mengatakan, Nasdem akan selalu menjadi rumah bagi Anies untuk berdiskusi membicarakan banyak hal. "Dan Anies sudah memahami situasi yang ada ini. Keputusan diambil secara bersama-sama, bukan bertepuk sebelah tangan karena itu kultur yang dibangun Pak Surya (Paloh)," ujar Willy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, partainya masih belum memiliki kepastian untuk mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Ya kita tunggu aja. Desk Pilkada (PKB) sedang bekerja. Kami akan sampai pada kesimpulan satu sampai dua hari ini," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Pada kesempatan itu, ia turut merespons kabar mengenai deklarasi antara PKB dengan Gerindra untuk Pilgub Jakarta 2024. "Sampai sekarang belum ada kabar," kata Cak Imin singkat.

Selain itu, Cak Imin menegaskan, kabar bergabungnya PKB dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih menunggu tanggal 19 Agustus 2024. "Nanti kita lihat, yang penting tanggal 19," jelas wakil ketua DPR tersebut.

KIM merupakan koalisi pendukung pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Sejumlah partai KIM adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, hingga Partai Solidaritas Indonesia.

Sementara itu, kata Cak Imin, DPP PKB tetap menerima usulan Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta mengenai pengusungan Anies pada Pilgub Jakarta. "Usulan dan aspirasi DPW menjadi perhatian DPP, tetapi pilkada ini ada satu tim yang memang menangani, saya pun tidak bisa intervensi, yaitu Desk Pilkada yang itu akan ditentukan dalam waktu-waktu secepatnya," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diagendakan bertemu Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Wapres pada Kamis (15/8/2024) sore. Pertemuan itu dilakukan salah satunya untuk membahas perselisihan antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Cak Imin mengonfirmasi rencana pertemuan dengan Ma'ruf Amin. Menurut dia, pertemuan itu sekaligus untuk memberikan undangan Muktamar ke-6 PKB kepada Kiai Ma'ruf. Ia pun akan meminta kesediaan Wapres untuk hadir dalam kegiatan itu.

"Ya, kami akan menghadap ke Wapres untuk mengundang beliau di Muktamar PKB tanggal 24 (Agustus) dan sekaligus memohon kesediaan beliau untuk memberi arahan bagi para peserta Muktamar," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan membahas perseteruan antara PKB dan PBNU. Namun, pembahasan itu tak akan terlalu fokus membahas konflik PKB-PBNU.

"Ya, tidak terlalu serius membahas itu, tapi yang penting Kiai Ma'ruf itu menjadi salah satu pendiri PKB sekaligus wakil presiden yang akan menjadi salah satu narasumber penting di dalam proses Muktamar yang akan datang," ujar Cak Imin.

Ia mengatakan, urusan PBNU itu merupakan masalah internal organisasi masyarakat (ormas) tersebut. Menurut dia, PKB tak akan terlalu jauh untuk mencampuri urusan PBNU.

"Kepada urusan PBNU sih rumah tangganya berbeda, masing-masing harus menghargai dan menghormati. Jangan saling mengintervensi. Saya minta PBNU untuk taat kepada konstitusi," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin juga melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Daarul Rahman yang diasuh oleh KH Syukron Makmun. Dalam kesempatan itu, Cak Imin diminta islah dengan PBNU terkait masalah yang ada saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi ulama senior KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Kunjungan itu dilakukan untuk silaturahmi dengan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) tersebut jelang Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan, Kiai Syukron merupakan salah satu sesepuh NU yang menjadi rujukan di partainya. Karena itu, pihaknya meminta nasihat kepada Kiai Syukron untuk meminta arahan dan petunjuk jelang Muktamar PKB.

"Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta, apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kami ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar benar mengabdi tidak pernah pamrih," kata Cak Imin di lokasi.

Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga melaporkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar NU (PBNU) yang sedang terjadi. Menurut dia, Kiai Syukron sepakat bahwa antara PKB dan NU hanya memiliki hubungan kultural, bukan hubungan organisasi.

Karena itu, menurut dia, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Hal itu lantaran dua lembaga tersebut tak memiliki hubungan organisasi.

Namun, Cak Imin akan sangat menyambut jika PBNU ingin bersilaturahim dengan PKB. Apalagi, ada wacana PBNU akan bertemu dengan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. "Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin.

Islah...

Sementara itu, Kiai Syukron mengaku heran timbulnya perselisihan antara PKB dan PBNU. Dia menyebut, perselisihan itu tidak perlu terjadi. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara dua pihak tersebut.

"Maka aaya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini. Ya islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin tolong sampean kalau dikatakan oleh pbnu menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya, dan saya akan kembali kepada jalannya NU," kata Kiai Syukron.

Dia juga meminta PKB menerima saran dan arahan dari PBNU terkait penyelewengan itu. Namun, PBNU harus membuktikan penyelewengan yang dilakukan PKB.

Di sisi lain, PBNU tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan PKB, karena dua organisasi itu berbeda secara tugas dan tujuan. Pasalnya, tugas PBNU pada dasarnya adalah urusan umat, sementara PKB merupakan partai politik.

"NU mengatur NU-nya, PKB mengatur PKB-nya. Karena ini dua ruangan yang berbeda, ini (PBNU) ruangan urusan umat, ini (PKB) urusan politik," kata Kiai Syukron.

Adapun Cak Imin tiba Pondok Pesantren Daarul Rahmah sekitar pukul 09.30 WIB. Cak Imin tak datang sendirian, melainkan ditemani sejumlah elite PKB. Salah satunya yang mendampingi adalah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. "Silaturahmi, jelang muktamar," kata Cak Imin kepada wartawan.

Usai menyapa wartawan, Cak Imin langsung masuk ke kediaman KH Syukron Makmun ditemani sejumlah elite PKB. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Setidaknya, ada 2.300 kader PKB yang akan hadir dalam kegiatan tersebut.

Ketua Steering Committee Muktamar ke-6 PKB Faisol Riza mengatakan, akan ada beberapa pembahasan dalam pelaksanaan agenda lima tahunan tersebut. Salah satunya, adalah soal sikap PKB di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun ke depan.

"Antara lain itu memutuskan kita ada di dalam pemerintahan bergabung dengan pemerintahan yang ada atau tidak," kata disa saat konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2024).

Menurut Faisol, secara umum suara dari seluruh DPC dan DPW PKB meminta partainya bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, keputusan mengenai sikap PKB akan diambil dalam muktamar tersebut.

"Sampai sekarang itu menginginkan hampir semua mengatakan meminta supaya PKB ikut bergabung di dalam pemerintahan yang akan datang," kata Faisol.

Dia menjelaskan, dalam muktamar itu, PKB juga akan mengundang para ketua umum partai, termasuk Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo. Selain itu, PKB juga akan mengundang para kiai yang selama ini menjadi basis kultural PKB di seluruh Indonesia.

"Secara lengkap nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman media di beberapa hari ke depan," ujar Faisol.

Selain itu, salah satu keputusan yang akan dibuat dalam muktamar itu adalah terkait kursi kepemimpinan PKB. Menurut Faisol, seluruh DPW dan DPC PKB telah meminta Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menjadi ketua umum DPP PKB.

"Mengenai permintaan kepada Bapak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memimpin kembali memang itu sudah disampaikan oleh semua cabang maupun DPW, meminta kesediaan beliau untuk memimpin kembali PKB di pemerintahan yang akan datang, dan di Kepengurusan DPP yang akan datang," kata Faisol.

Menurut dia, pelaksanaan muktamar ini cukup padat lantaran berdekatan dengan pelaksanaan pendaftaran pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024. Selain itu, pelaksanaan muktamar juga berdekatan pelantikan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Karena itu, rapat yang akan dilaksanakan akan disesuaikan dengan agenda lainnya.

"Alhamdulillah setelah dikonsultasikan, semuanya penetapan waktu ini pas dengan semua momen yang harus kita laksanakan di bulan Agustus ini," ucap Faisol.

Sekretaris Organizing Committee Muktamar ke-6 PKB Zainul Munasichin mengatakan, pihaknya telah menerima materi muktamar yang sudah dirumuskan. Secara teknis, PKB sudah melakukan persiapan pelaksanaan di lapangan.

Bahkan, teknis persiapan itu telah disampaikan kepada DPW dan DPC PKB. "Insya Allah mereka sudah siap untuk berangkat dan siap untuk menyukseskan pelaksanaan muktamar di Bali 2024," kata Zainul.

Menurut Zainul, akan ada dua agenda besar dalam muktamar tersebut. Dua agenda itu adalah opening ceremony dan persidangan muktamar. "Seluruh peserta insya Allah sudah siap untuk mengikuti pelaksanaan muktamar dengan penuh khidmat, dan tentu saja dengan riang gembira," kata Zainul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024) siang WIB. Kedatangan rombongan PSI langsung dikomandoi oleh Kaesang Pangarep sebagai ketua umum.

Setibanya di lokasi, Kaesang langsung masuk ke ruang pertemuan untuk berkomunikasi dengan jajaran elite PKB. Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Pantauan Republika.co.id, pertemuan antara pimpinan PSI dan PKB dilakukan secara tertutup. Pertemuan itu tak memakan waktu lebih dari satu jam. Usai melakukan pertemuan, Kaesang dan Cak Imin langsung menghampiri awak media untuk melakukan konferensi pers.

"Saya ucapkan selamat datang kepada Mas Kaesang berserta rombongan DPP yang telah hadir di kantor PKB. Tentu kami sangat senang dan terima kasih berkunjung ke kantor DPP PKB dengan niat yang sama untuk bersama-sama bersinergi di dalam peran kehidupan politik denokrasi dan pemerintahan serta negara bangsa," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah peluang koalisi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah. Apalagi, batas waktu pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan dibuka dalam waktu tak lama lagi.

"Salah satu yang paling mendesak menyangkut pilkada, yang akan segera kita mulai pendaftarannya pada 27 Agustus yang akan datang," ujar Cak Imin. Dia mengaku, menyambut baik tawaran kerja sama yang diajukan oleh PSI.

Menurut Cak Imin, tawaran itu akan ditindkalanjuti lebih detail itu. Dia menyebutkan, sejauh ini sudah ada kerja sama yang terbangun antara PKB dan PSI di beberapa daerah. Menurut wakil ketua DPR itu, peluang kerja sama di daerah antara PKB dan PSI masih akan terbuka.

Sementara itu, Kaesang mengatakan, beberapa daerah yang sudah terbangun kerja sama antara PKB dan PSI adalah Cilacap, Blora, dan Lamongan. Namun, ia berharap kerja sama dengan PSI dan PKB bisa juga dilakukan di daerah lainnya.

"Saya berharap seperti yang dikatakan oleh Gus Ketum, kami bisa kerja sama, terkhusus di beberapa pilkada seperti ada di Blora, ada di Cilacap, Lamongan," kata Kaesang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!" kata Cak Imin, sapaan karibnya, dalam akun sosial media X pribadinya @cakimiNOW dipantau di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

"Jadi ini murni urusan pekerjaan Komisi VIII yang meminta Pansus Angket Haji. Fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji," ucapnya.

Cak Imin menyebut, gagasan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 berawal dari Komisi VIII DPR yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu karena dewan tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai.

"Ketertutupan Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," kata Cak Imin.

Pada Ahad (28/7/2024), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Sehingga, ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukan Pansus Haji DPR.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Mantan juru bicara Presiden Gus Dur tersebut berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

Sejauh ini, Gus Yahya juga mengaku, masih bertanya-tanya mengenai latar belakang pembentukan pansus tersebut. "Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," katanya.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyentil kualitas negarawan saat ini. Menurutnya saat ini banyak politisi tapi tak banyak negarawan yang mempunya visi jelas guna membangun Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Gus Imin saat membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah III yang meliputi Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara di Bali, Rabu (17/7/2024). Gus Imin mendorong Sespim Perubahan sebagai sarana rekrutmen pemimpin bangsa yang bukan saja berperan sebagai politisi, namun juga negarawan.

"Kita ingin melahirkan pemimpin politisi sekaligus negarawan. Banyak politisi tapi tidak banyak negarawan yang memiliki visi yang jelas tentang masa depan bangsa," kata Gus Imin dalam keterangannya pada Rabu (17/7/2024).

Dalam kegiatan itu, Gus Imin menyebut Sespim Perubahan digelar sebagai supporting PKB dalam mengasah kemampuan dan pengetahuan seluruh Anggota Legislatif PKB yang terpilih pada Pileg 2024. Sehingga diharapkan kader PKB punya kapasitas memadai dalam menjalankan tugasnya di legislatif.

"Kepemimpinan politik kita harus terus disupport dengan kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tantangan yang baru. Nah, Sekolah Pemimpin Perubahan ini adalah salah satu media mengasah kemampuan kepemimpinan itu," ujar Gus Imin.

Oleh karena itu, Gus Imin menegaskan bahwa Sespim Perubahan wajib diikuti oleh seluruh kader PKB yang terpilih di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Gus Imin tak ingin ada yang absen dalam kegiatan ini.

"Kita ingin agar mereka berperan di legislatif dengan maksimal, memiliki modal untuk berkiprah dengan produktif, melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat buat rakyat," ucap Wakil Ketua DPR RI tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut, ucapan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai masukan yang penting. Hal itu setelah Mahfud mendapat laporan ada komisioner KPU RI bergaya hedonisme.

"Masukan penting untuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) supaya betul-betul berhati-hati agar warning (peringatan) itu tidak mengganggu pelaksanaan pilkada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Hanya saja, Cak Imin mengaku, tidak tahu terhadap pernyataan Mahfud soal kehidupan mewah komisioner KPU. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu, nanti kalau ada, saya belum tahu itu, kalau tahu nanti baru komentar," ujarnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berterima kasih kepada Mahfud yang menyoroti lembaganya usai pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). "Tentu kami terima kasih (pada) semua kritikan, masukan ke penyelenggara," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Menurut Afifuddin, pernyataan Mahfud merupakan ungkapan rasa sayang terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, dia menegaskan, apa yang menjadi perhatian semua pihak tentu akan menjadi atensi KPU juga sebagai penyelenggara pemilu.

Adapun Mahfud melalui akun media sosial X, @mohmahfudmd, Ahad (7/7/2024) pukul 22.30 WIB, mengkritik gaya hidup komisioner KPU. Hanya saja, Mahfud tidak menjelaskan siapa sosok yang dimaksud.

"Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam.

Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat."