Bisnis.com,JAKARTA - Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai kepengurusan baru PKB telah terbit.

Hal tersebut diungkapkan olehnya kepada wartawan, usai acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu malam (31/8/2024).

“Ya pastilah, otomatis selesai lah. Itu kan administrasi saja, udah selesai,” terangnya Cak Imin.

Terkait pertemuan PKB dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Sabtu sore (31/8), Cak Imin menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat jajaran pengurus DPP dalam melengkapi pengurus baru.

Dalam rapat tersebut, dikatakan bahwa tidak ada pembahasan soal Muktamar tandingan.“Gak ada itu. Udah selesai semuanya dan kita melengkapi pengurus,” tuturnya.

Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar disahkan kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024 - 2029 di Muktamar Bali.

Diberitakan sebelumnya, barisan pendukung PBNU muncul usai Muhaimin Iskandar disahkan kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024 - 2029 di Muktamar Bali dan mengeluarkan wacana muktamar tandingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jika wacana ini terealisasi maka perpecahan di PKB mendekati kenyataan, konflik berkepanjangan diprediksi akan kembali terjadi seperti konflik antara Cak Imin dengan Gus Dur pada kurun 2005 hingga 2010.

Wacana muktamar tandingan dimunculkan oleh eks Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy dan Malik Haramain pada Sabtu (24/8/2024) malam di salah satu hotel di Nusa Dua yang tidak jauh dari arena Muktamar PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut rencana muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Cak Imin terpilih lagi menjadi ketua umum pada Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini.

“Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (25/8/2024).

Cak Imin menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU. “Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata Haramin.

Selain itu, menurutnya, pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.