Bisnis.com, JAKARTA – Sektretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah kepengurusan organisasi untuk menjalankan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Hal itu dia sampaikan untuk merespon adanya inisiatif dari beberapa ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang berkumpul di Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah untuk membahas persiapan Muktamar Luar Biasa NU (MLB NU) pada Senin (23/9/2024) lalu.

"Ya enggaklah. Enggak. Enggak di NU itu enggak ada MLB. Enggak ada dalam sejarah itu NU itu MLB," katanya Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, dia pun tak menampik bahwa beberapa kali memang pernah ada gerakan untuk melaksanakan MLB NU, tetapi aksi itu terus menghilang dengan sendirinya.

Dia menekankan bahwa tokoh-tokoh dalam organisasi masyarakat (ormas) keagamaannya itu termasuk kiai tidak memiliki ambisi untuk memiliki jabatan tertentu.

"Ini saya percaya betul bahwa NU ini banyak yang menjaga, kiai-kiai, ulama yang pada dasarnya para kiai ulama itu tidak suka rebutan jabatan. Maka tidak pernah berhasil tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang menginginkan MLB. Jadi gitu aja," ucap dia.

Tak hanya itu, Menteri Sosial (Mensos) itu pun berharap agar seluruh mata dapat melihat secara jelas pihak yang menginisiasi ide untuk melaksanakan gerakan tersebut.

"Coba sampeyan lihat satu persatu datanya segala macam dilihat siapa nanti. Pernah dulu terjadi juga tapi akhirnya hilang gitu aja. Jadi nggak ada itu," pungkas Gus Ipul.

Pengasuh Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menanggapi ancaman yang timbul jelang Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama.

Dengan santai, Gus Salam mengatakan bakal mengajak seluruh pihak untuk mengaji sambil ngopi bersama. Gus Salam adalah orang dekat Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Kalau ada, siapa pun datang ke acara MLB, baik yang setuju atau tidak setuju, bahkan memiliki niat membubarkan akan kami ajak ngopi, diskusi dan ngaji," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9).

Gus Salam mengatakan ia sengaja untuk menghadapi segala macam ancaman dengan cara lembut, seperti yang dicontohkan Gus Dur saat melawan Orde Baru dulu.

"Membangkang Orde Baru penuh dengan perjuangan. Segala ancaman, intimidasi, kekerasan tidak pernah di balas dengan hal sama. Tapi kita respons dengan kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Kami berharap Ansor-Banser-Pagar Nusa (PN) bersikap lebih dewasa, bijaksana dan proporsional," katanya.

MLB rencananya yang akan digelar awal Oktober. Gus Salam mengatakan MLB ini dilakukan adalah demi kebaikan Nahdlatul Ulama (NU), Nahdliyin, hingga masyarakat Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti berjuang demi kebaikan NU, Nahdliyin & Masyarakat Indonesia," ujar Gus Salam.

"Saya yakin sahabat-sahabat Ansor, Banser, PN akan selalu bersikap berlandaskan hati nurani, keilmuan, akhlaqul karimah sebagai aktualisasi dari prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Pengasuh Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menanggapi ancaman yang timbul jelang Muktamar Luar Biasa (MLB).

Dengan santai, Gus Salam mengatakan bakal mengajak seluruh pihak untuk mengaji sambil ngopi bersama.

"Kalau ada, siapa pun datang ke acara MLB, baik yang setuju atau tidak setuju, bahkan memiliki niat membubarkan akan kami ajak ngopi , diskusi dan ngaji," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9).

Gus Salam mengatakan ia sengaja untuk menghadapi segala macam ancaman dengan cara lembut, seperti yang dicontohkan Gus Dur saat melawan Orde Baru dulu.

"Membangkang Orde Baru penuh dengan perjuangan. Segala ancaman, intimidasi, kekerasan tidak pernah di balas dengan hal sama. Tapi kita respons dengan kelembutan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Kami berharap Ansor-Banser-Pagar Nusa (PN) bersikap lebih dewasa, bijaksana dan proporsional," katanya.

MLB rencananya yang akan digelar awal Oktober. Gus Salam mengatakan MLB ini dilakukan adalah demi kebaikan Nahdlatul Ulama (NU), Nahdliyin, hingga masyarakat Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti berjuang demi kebaikan NU, Nahdliyin & Masyarakat Indonesia," ujar Gus Salam.

"Saya yakin sahabat-sahabat Ansor, Banser, PN akan selalu bersikap berlandaskan hati nurani, keilmuan, akhlaqul karimah sebagai aktualisasi dari prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menandatangani hasil Muktamar PKB ke-VI yang digelar di Bali, 24-25 Agustus 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.AH. 11.02 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029 yang diterima kumparan, hasil Muktamar itu sudah ditandatangani bahkan sejak Senin (26/8), yakni sehari setelah Muktamar selesai.

Saat dikonfirmasi, Bendahara Umum PKB Bambang Susanto membenarkan jajaran pengurus yang tercantum dalam SK tersebut.

“Benar itu adalah Kumham,” kata Bambang saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (5/9).

Secara garis besar kepengurusan DPP PKB hasil Muktamar Bali ke-VI tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Namun Bambang mengatakan bahwa jajaran kepengurusan itu belumlah lengkap. Sebab belum tercantum beberapa jabatan baru seperti ketua harian, deputi, hingga sekretaris eksekutif.

“Masih akan ada penambahan posisi katua harian, deputi dan sekretaris eksekutif yang akan diisi kader muda PKB berprestasi namanya akan jadi kejutan dan diumumkan berbarengan saat pengukuhaan atau pelantikan pengurus DPP PKB periode 2024- 2029,” tuturnya.

Berikut adalah SK yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM yang berisi jajaran lengkap pengurus PKB:

Wasekjen PKB Syaiful Huda memberikan keterangan bahwa kini PKB secara resmi menyatakan bergabung ke dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat pleno dalam Muktamar PKB VI yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, 24-25 Agustus 2024.

"Keputusan muktamar secara kelembagaan PKB resmi bergabung dan mendukung pemerintah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka," kata Huda dalam konferensi pers usai penutupan Muktamar, Minggu (25/8).

Huda menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dari kesepakatan seluruh DPC, DPW, hingga DPP.

"Jadi kalau selama ini masih bersifat belum kelembagaan pada muktamar ini kami pertegas sikap politik PKB," kata Huda.

"PKB secara institusi secara lembaga muktamirin sepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Sebenarnya secara tidak resmi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sudah menunjukkan hubungan erat dengan Prabowo pascaPilpres 2024.

Anies Baswedan senang melihat Cak Imin kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Muktamar PKB di Bali, Sabtu (24/8) kemarin.

Hal ini disampaikan Anies usai konsolidasi bersama Partai Hanura.

“Bagi kami, saya pribadi paling bahagia menyaksikan bahwa PKB terus di bawah kepemimpinan Gus Imin, itu yang paling penting, itu yang prioritas utama dan itu yang sudah terlaksana, itu yang paling penting,” sambungnya.

Menurut Anies, Cak Imin berhasil membangun kepercayaan publik terhadap PKB di bawah kepemimpinannya.

“Kami semua senang sekali bahwa Gus Imin memimpin lagi dan insyaallah kemarin lompatan kepercayaan masyarakat kepada PKB itu sangat tinggi,” tambah dia.

Tapi, apakah ini tanda PKB akan mendukung Anies terlebih dengan adanya PKPU berdasarkan putusan MK?

“Jadi gini, semua akan diumumkan pada waktunya. Ya kan. Jadi biarlah semuanya berjalan, berproses,” ucap Anies.

Muktamar PKB ke-VI sepakat memutuskan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketum DPP PKB periode 2024-2029.

Sebelumnya dalam rapat pleno laporan pertanggungjawaban seluruh 38 DPW PKB kompak meminta Cak Imin kembali memimpin sebagai Ketum 5 tahun ke depan. Hal ini menjadikan Cak Imin terpilih sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi.

Hal ini kemudian dibawa kepada sidang pleno dengan agenda pembahasan pemilihan ketua umum.

Seluruh forum pun setuju untuk menunjuk Cak Imin pimpin PKB lagi hingga tahun 2029 mendatang.

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengikuti penutupan Muktamar VI PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (25/8).

Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Syura PKB Periode 2024-2029 yang baru ditunjuk oleh Cak Imin tadi malam, Ma'ruf Amin menutup langsung Muktamar VI PKB. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sempat dikatakan akan menutup Muktamar terlihat berhalangan hadir karena ada agenda mendesak.

Muktamar tersebut menghasilkan sejumlah keputusan di antaranya menetapkan Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB periode 2024-2029, Muhaimin Iskandar menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 serta menegaskan bergabungnya PKB ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut rencana muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Cak Imin terpilih lagi menjadi ketua umum pada Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini.

“Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (25/8/2024).

Cak Imin menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU. “Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata Haramin.

Selain itu, menurutnya, pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.

PKB baru saja rampung menggelar forum pengambilan keputusan tertinggi partai atau Muktamar yang ke-VI di Bali, 24-25 Agustus 2024.

Dalam Muktamar ini diambil beberapa keputusan penting, di antaranya penunjukan kembali Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Ketua Umum PKB Periode 2024-2029.

Juga penunjukan Wapres RI, Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB Periode 2024-2029.

Cak Imin mengatakan, hasil Muktamar 2024 ini akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan otomatis berlaku dalam kurun waktu 7 x 24 jam.

“Ya otomatis 7 kali 24 jam kan harus disahkan. UU mengatakan 7 kali 24 jam,” kata Cak Imin saat konferensi pers usai penutupan Muktamar ke-VI di Nusa Dua, Bali, Minggu (25/8).

Cak Imin dalam Muktamar kali ini juga disepakati forum untuk menjadi mandatoris tunggal. Dengan begitu Cak Imin memiliki wewenang penuh untuk menunjuk pengurusnya.

“Nanti bersamaan menyampaikan susunan pengurus kita akan sampaikan rekomendasi dan hasil-hasil (Muktamar),” kata Cak Imin.

PKB memang dibayangi Muktamar tandingan di Jakarta. Muktamar tandingan akan digelar 2-3 September 2024. Muktamar tandingan ini dimotori para fungsionaris PKB yang mendukung pandangan PBNU bahwa PKB kini sudah keluar dari jalur yang semestinya.

Wapres RI Ma'ruf Amin menerima tugas baru sebagai Ketua Dewan Syura Dewan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mengaku sulit melupakan PKB.

"Saya sulit sekali untuk melupakan PKB," katanya saat menutup Muktamar ke-6 PKB di Bali, Minggu (25/8).

Ma'ruf menuturkan, ia termasuk salah satu anggota Tim Lima yang membentuk lahirnya PKB tahun 1998 lalu. Ma'ruf saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Syura, sedangkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Sekjen PKB.

"Jadi kalau saya sekarang Ketua Dewan Syura lagi, Ketua Dewan Syura sesudah 26 tahun Ini masuk rekor muri ini kayaknya," katanya.

Hal ini juga yang membuatnya sulit menolak saat para Kiai meminta dirinya kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Syura.

"Kalau Kiai sudah minta itu susah, susah nolaknya itu. Apalagi Ketua Dewan Syura itu, Ketua Dewan Syura PKB," katanya.

Ma'ruf bercerita sempat prihatin saat jumlah suara PKB turun 4,5 persen pada Pemilu 2014. Ma'ruf berjuang bersama kader sehingga jumlah suara terus meningkat pada Pemilu 2024, yang kini mencapai 10 persen.

Ma'ruf mengungkapkan karakter politik PKB adalah saling mencintai satu sama lain. Dia meminta para kader yang memiliki pandangan politik berbeda menjaga solidaritas. Ma'ruf optimistis jumlah suara PKB pada Pemilu 2029 naik 13 persen bila kader berjuang bersama dan solid.

"Orang PKB balik, Ini rumah Anda semua. Jangan ikut rumah orang, Insyaallah di sini nyaman, di sini ada teman-teman semua, kumpul semua. Saya yakin Kalau sekarang kita hanya dapat 10 persen, ke depan seperti saya katakan kita akan bisa mencapai paling tidak 13 persen," katanya.

Sebelumnya, hubungan antara PKB dan PBNU kian memanas beberapa pekan terakhir. Mulai dari pembentukan pansus Haji di DPR oleh Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga menjabat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

PBNU kemudian membuat tim khusus untuk mengembalikan PKB ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan NU.

PBNU gencar memanggil mantan pengurus PKB hingga kader PKB yang memiliki hubungan dengan Cak Imin untuk dimintai keterangan terkait tudingan perebutan PKB saat konflik 2008 silam.

Beberapa di antaranya adalah eks sekjen PKB Lukman Edy, lalu eks anggota DPR RI fraksi PKB, yang kini menjadi kader partai NasDem, Effendi Choirie.

Penyelenggaraan Muktamar PKB-6 juga ditolak oleh para pendukung PBNU. Mereka menolak dengan cara melakukan demonstrasi dan berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Ketua Dewan Syura Dewan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ma'ruf Amin bicara soliditas dalam berpartai. Ia menegaskan watak PKB adalah saling mencintai, meski berbeda pandangan menghadapi kontestasi politik.

"Permusuhan, kebencian itu bukan watak PKB tapi menyayangi saling mencintai itu adalah karakter politik PKB. Walaupun berbeda pandangan di dalam kontestasi politik tapi mereka adalah kawan kita dalam arti sesungguhnya, saling mencintai dan menyayangi," kata Ma'ruf saat menutup Muktamar ke-6 di Bali, Minggu (25/8).

Ma'ruf lalu bercerita kondisi PKB di Pemilu 2014, saat itu suara partai turun hingga 4,5 persen. Dia lalu berjuang bersama kader PKB hingga akhirnya pada Pemilu 2024, suara partai mencapai 10 persen.

Menurutnya, kunci naiknya suara partai jika seluruh kader partai solid. Dia meminta seluruh kader yang angkat kaki lantaran beda pandangan politik segera kembali ke PKB. Ia optimis pada Pemilu 2029 suara partai naik 13 persen.

"Orang PKB balik, Ini rumah Anda semua. Jangan ikut rumah orang, Insyaallah di sini nyaman, di sini ada teman-teman semua, kumpul semua. Saya yakin Kalau sekarang kita hanya dapat 10 persen, ke depan seperti saya katakan kita akan bisa mencapai paling tidak 13 persen," katanya.

Sebelumnya, hubungan antara PKB dan PBNU kian memanas beberapa pekan terakhir. Mulai dari pembentukan pansus Haji di DPR oleh Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga menjabat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

PBNU kemudian membuat tim khusus untuk mengembalikan PKB ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan NU.

PBNU gencar memanggil mantan pengurus PKB hingga kader PKB yang memiliki hubungan dengan Cak Imin untuk dimintai keterangan terkait tudingan perebutan PKB saat konflik 2008 silam.

Beberapa di antaranya adalah eks sekjen PKB Lukman Edy, eks anggota DPR RI fraksi PKB, yang kini menjadi kader partai NasDem, Effendi Choirie.

Penyelenggaraan Muktamar PKB-6 juga ditolak oleh para pendukung PBNU. Mereka menolak dengan cara melakukan demonstrasi dan berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-3 September 2024.

Wapres RI Ma’ruf Amin menerima tugas tugas baru sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan satu syarat. Yakni, Dewan Syuro berperan memberikan saran dan kebijakan strategis di PKB.

"Untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama, untuk kepentingan kita bersama maka dengan Bismillah saya terima permintaan itu," katanya saat menutup Muktamar ke-6 di Bali, Minggu (25/8).

"Saya juga ajukan syarat, saya minta syarat, syaratnya tidak banyak bahwa Dewan Syura harus diposisikan sebagai mestinya, hal-hal yang strategis harus diputuskan oleh Dewan Syura bersama Ketua Umum," sambungnya.

Menurutnya, peran Dewan Syura akan membuat perjuangan PKB dan PBNU menjadi selaras. "Perjuangan PKB harus tetap Islam, Ahlu Sunnah, Wal Jawa'ah," katanya.

Ma'ruf Amin menyatakan, dengan adanya peran Dewan Syuro ini juga menunjukkan tidak ada masalah yang terjadi antara PBNU dan PKB.

Hal ini mengingat Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain sebelumnya mengkritik hasil AD/ART hasil Muktamar PKB ke-5 tahun 2019, yang menghapus peran Dewan Syura untuk mengawasi dan membuat kebijakan strategis untuk masa depan PKB.

"Kalau seperti itu berarti tidak ada masalah di PKB karena yang dimasalahkan katanya Dewan Syura tidak berfungsi. Terus apa lagi yang dipersoalkan Apa lagi yang dipersoalkan, tidak ada, selesailah masalah konflik yang mungkin terjadi itu," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Fungsionaris DPP PKB yang merupakan pendukung PBNU berencana mengelar muktamar tandingan di Jakarta.

Beberapa pertimbangan mengelar muktamar tandingan adalah mereka menilai Muktamar PKB pada tanggal 24-25 Agustus 2024 tidak sah atau cacat hukum. Hal ini mengingat hasil Mukernas PKB disepakati muktamar digelar usai Pilkada serentak.

Fungsionaris Pengurus DPP menerima ratusan surat mandat mengembalikan PKB sesuai marwah PBNU, yakni memberikan kewenangan kepada Dewan Syura mengawasi dan membuat kebijakan strategis masa depan PKB.