Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peluncuran Danantara bakal diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini. Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu Presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya.

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura. Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA). Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman.

Ia menuturkan, nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara. Oleh karena itu, pihaknya akan banyak berdiskusi lebih dulu dengan kementerian terkait.

“Di-leverage, dikelola. Kemudian kebijakan investasi nasional seperti apa, nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," ucap dia.

Untuk tahap awal, Muliaman akan mempersiapkan lembaga ini berdiri terlebih dahulu. Ia menargetkan, pembentukan badan akan rampung secepatnya, meski belum bisa berjanji bakal selesai akhir tahun ini.

Hal yang jelas, katanya, biaya operasional badan sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Belum (rampung akhir tahun) ya mungkin, kita harus berkoordinasi dulu dengan kementerian terkait. Jadi semacam Investment Authority of Indonesia. Cikal bakalnya SWF, cuma nanti diperbesar. Mestinya iya (bergabung dengan INA)," ucap Muliaman.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Peluncuran Danantara Diundur hingga Prabowo Kembali dari Luar Negeri", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/06415801/peluncuran-danantara-diundur-hingga-prabowo-kembali-dari-luar-negeri?page=all#page2.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran lembaga pengelola investasi di tanah air, Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Peresmian lembaga baru ini rencananya dilaksanakan di Kantor Danantara di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta, (7/11/2024).  

"Jadinya tanggal 7, di kantor Danantara. (Presiden Prabowo) hadir," kata Wakil Ketua BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024) malam.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, Danantara akan berperan sebagai pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

"Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya," kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto,

BP Investasi Danantara dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala, dengan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala. Keduanya diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. 

Muliaman menambahkan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam menciptakan pengelolaan investasi negara yang lebih terpadu dan terarah.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bertugas untuk pengelolaan investasi. Badan tersebut ialah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menegaskan, Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA). Namun Muliaman sampaikan ,Danantara memiliki cakupan yang lebih luas, lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Muliaman menyebutkan, pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Muliaman menyampaikan, Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pembentukan ini ditandai dengan pengangkatan kepala dan wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 144 P Tahun 2024 tentang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dijabat oleh Muliaman Darmansyah Hadad dan Wakil Kepala oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang. Keduanya resmi menjadi Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara setelah pengambilan sumpah jabatan.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman D Hadad bukan orang baru dalam pemerintahan. Muliaman tercatat pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (2006-2012). Dirinya juga pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017). Selain pernah didapuk sebagai Duta Besar untuk Swiss, pekerjaan terakhirnya adalah sebagai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan Komisaris Independen PT Astra International Tbk (ASII).

Investasi menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% dalam lima tahun mendatang.Investasi tercatat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi kedua setelah konsumsi.

JAKARTA, investor.id - Peneliti Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan mengatakan, ada sejumlah nama potensial untuk memimpin Badan BUMN. Salah satu di antaranya yaitu Muliaman Hadad.

Dia juga menyoroti kelemahan menteri BUMN sebelumnya yang berasal dari tim sukses politik, di mana banyak kepentingan politik yang mengganggu pengelolaan BUMN. "Jadi, kelemahan kalau dari tim sukses ya itu tadi, ada banyak kepentingan politik yang kemudian masuk. Apalagi yang menteri sekarang, pengusaha kan latar belakangnya," pungkas dia

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News