JAKARTA, investor.id – Peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagatra Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto gagal digelar pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, Danantara perlu lebih dulu menempuh proses yang hati-hati dan bijaksana sebelum nantinya secara resmi diluncurkan.

Presiden Prabowo menyinggung gagasan pemerintah untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara ketika memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis, (7/11/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menerangkan, dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru. Menurut Presiden, Danantara yang menjadi embrio super holding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

“Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik,” kata Hasan Nasbi, seperti dikutip dari Antara.

Sesuai arahan Kepala Negara tersebut, peluncuran BPI Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur. BPI Danantara akan diresmikan usai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan ke depan.

Hasan Nasbi menjelaskan, BPI Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Mirip pula dengan Government of Singapore Investment Corporation atau perusahaan investasi yang dimiliki pemerintah Singapura.

Sebelumnya Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah mengungkapkan bahwa Danantara akan berperan sebagai badan pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

“Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya,” kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto,

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Mundurnya jadwal peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang semula diagendakan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis (7/11/2024), meninggalkan dua pesan sekaligus. Pertama, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. Kedua, Danantara belum cukup matang untuk diresmikan.

Keputusan Presiden Prabowo mengulur peresmian Danantara itu menyusul roadshow kenegaraan perdananya sebagai presiden ke-8 RI ke lima negara yang tentunya tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Tapi, di luar urusan foreign affairs, mundurnya peresmian badan yang digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN ini sekali lagi mengirimkan pesan, pemerintah tidak ingin grusa-grusu dalam mengambil keputusan strategis.

Mundurnya peluncuran Danantara juga setidaknya memberikan napas panjang kepada pengurus Danantara untuk menyiapkan segala sesuatunya lebih matang. Terlebih, Presiden Prabowo sudah berterus terang memerintahkan anak buahnya supaya Danantara dapat disiapkan sematang mungkin.

Kepala BP Investasi Danantara Muliaman D. Hadad mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar Danantara dipersiapkan sebaik mungkin sebelum badan itu benar-benar resmi diluncurkan.

Pemerintah telah merevisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) demi mendirikan Danantara. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah tidak mengubah undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap Muliaman seperti dikutip dari Antara pada Rabu (6/11/2024).

SWF Terbesar Keempat

Pemerintah akan mendesain BP Investasi Danantara sebagai lokomotif beraset jumbo yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ekonomi global yang terus berubah.

Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset (asset under management/AUM) sekitar US$ 10,8 miliar atau setara Rp 163 triliun yang bersumber dari aset sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi (LPI) Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Tahap selanjutnya, pemerintah mengonsolidasikan aset INA dan tujuh BUMN besar ke dalam Danantara. Tiga dari tujuh BUMN itu di antaranya anggota bank himbara yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan nilai aset Rp 2,174 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp 1,965 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,087 triliun.

BUMN lain yang juga masuk dalam pengelolaan Danantara adalah PT PLN (Persero) dengan nilai aset sebesar Rp 1,671 triliun, PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,412 triliun, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 318 triliun, dan BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID dengan nilai aset sebesar Rp 259 triliun.

Pada tahap ini, total nilai aset kelolaan Danantara yang berasal dari gabungan aset INA dan tujuh BUMN lain bakal menyentuh US$ 600 miliar. Angka ini melampaui nilai aset Temasek Holdings pada akhir tahun fiskal 2023 yang sebesar US$ 280 miliar. Juga, melebihi nilai aset kelolaan Khazanah Nasional Berhad yang sebesar US$ 24 miliar pada 2023.

Tahap terakhir, pemerintah mencanangkan BP Investasi Danantara sebagai portofolio investasi global untuk mengonsolidasikan aset atau portofolio dari negara-negara lain secara gradual. Dengan model semacam ini, pemerintah berkeyakinan, Danantara bisa menjadi SWF terbesar keempat di dunia.

Fokus Regulasi dan Pengawasan

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memberikan catatan kritis kepada terkait hadirnya BP Investasi Danantara ini. Dia berpandangan, keberadaan BP Investasi Danantara pada satu sisi dan Kementerian BUMN sebagai afiliasi pada sisi yang lain akan menimbulkan kekacauan pada perusahaan-perusahaan BUMN under Danantara ketika mereka hendak melakukan aksi korporasi.

“Pembagian Danantara dan Kementerian BUMN ini belum jelas. Di UU, Kementerian BUMN itu menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN. Artinya, untuk aksi korporasi besar misalnya BUMN mau IPO itu harus meminta persetujuan pemegang saham. Berarti, Danantara selaku pengelola aset harus meminta persetujuan Kementerian BUMN,” ujar dia kepada Investor Daily, Kamis (7/11/2024).

Merujuk pada Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan, menteri (BUMN) merupakan menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan.

Herry menilai, jika Danantara memang disiapkan sebagai superholding BUMN layaknya Temasek atau Khazanah, maka keputusan-keputusan menyangkut aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah kelolaan Danantara sudah sepantasnya cukup meminta persetujuan Danantara tanpa perlu meminta persetujuan Kementerian BUMN.

“Kalau UU BUMN tidak diubah, maka Danantara harus minta izin kepada Kementerian BUMN (terkait aksi korporasi BUMN) sebagai kuasa pemegang saham. Ini membuat gerak perusahaan-perusahaan BUMN tidak lincah dalam menggelar aksi korporasi sekaligus menunjukkan keterbatasan dari Danantara itu sendiri,” terangnya.

Ke depan, Herry berpikir, Kementerian BUMN sebaiknya cukup berfokus pada regulasi dan pengawasan. Sedangkan, untuk pengelolaan korporasi diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

“Jadi, nanti Kementerian BUMN bikin regulasi. Setelah itu, dia menjadi pengawas. Kalau statusnya masih seperti sekarang tanpa ada pembagian wewenang yang jelas antara Danantara dan Kementerian BUMN, maka perusahaan-perusahaan BUMN tidak lebih dari semacam sandwich yang terhimpit,” tandasnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran lembaga pengelola investasi di tanah air, Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Peresmian lembaga baru ini rencananya dilaksanakan di Kantor Danantara di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Menteng, Jakarta, (7/11/2024).  

"Jadinya tanggal 7, di kantor Danantara. (Presiden Prabowo) hadir," kata Wakil Ketua BP Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024) malam.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, Danantara akan berperan sebagai pengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengelola aset-aset milik pemerintah.

"Semua aset pemerintah yang telah dipisahkan akan diurus oleh badan ini. Namun, tentu dilakukan secara bertahap; badan dibentuk terlebih dahulu, diikuti dengan pembuatan undang-undangnya," kata Muliaman seusai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto,

BP Investasi Danantara dipimpin oleh Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala, dengan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala. Keduanya diangkat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. 

Muliaman menambahkan bahwa pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam menciptakan pengelolaan investasi negara yang lebih terpadu dan terarah.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News