Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal memindahkan fokus pengembangan proyek lumbung pangan ataufood estatedari wilayah Kalimantan ke Merauke.

Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.

“Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

Seiring dengan hal itu, Drajad menyebut ke depan pemerintah akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke yang dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar.

Satu-satunya yang menjadi persoalan untuk pengembangan lumbung pangan di Merauke hanyalah masalah infrastruktur yang kurang memadai.

“Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” imbuhnya.

Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah jenis tumbuhan lain.

Namun demikian, Drajad Wibowo memastikan bahwa proyek lumbung pangan di Kalimantan tidak akan ditinggalkan mangkrak.

“Hal tapi itu yang sudah dipilih [Kalimantan] akan tetap diteruskan, cuma kami menyadari tak bisa mengandalkan Kalimantan karena itu sekarang kita kembangkan di Merauke. Karena Merauke tanahnya flat dan luas,” pungkasnya.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara terkait kelanjutan proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua pada 2025.

Sudaryono memaparkan, program food estate di Merauke menjadi salah satu proyek yang akan dilanjutkan pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Meski demikian, dia menuturkan Kementerian Pertanian (Kementan) belum menganggarkan dana khusus yang akan digunakan untuk kelanjutan program ini.

"Belum ada [anggaran khusus untuk food estate Merauke]. Itu kan uangnya dari Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani]," jelasnya di Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Adapun, Sudaryono menuturkan, pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan anggaran yang akan digunakan untuk program tersebut kepada Prabowo. Namun, Sudaryono tidak memerinci besaran dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan food estate di Merauke.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi masyarakat sipil, Fian Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek food estate di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua.

Peneliti Fian Indonesia, Hana Saragih, menyampaikan, food estate bertentangan dengan agenda reforma agraria yang sejatinya merupakan realisasi dari pemenuhan hak atas pangan dan gizi.

“Food estate mempertahankan dan mendorong tingginya ketimpangan alokasi tanah sekaligus menggeser peran produsen pangan utama yaitu produsen pangan skala kecil sehingga mendorong pada pemiskinan,” kata Hana dalam keterangannya, dikutip Selasa (24/9/2024).

Program yang dijalankan atas nama ketahanan pangan itu dinilai memperparah konflik agraria. Sebab, kata Hana, prosesnya merampas hak atas tanah dan disertai dengan aksi intimidatif dari aparat negara.

Secara struktural, deforestasi dan upaya budidaya tanaman pangan yang monokultur dan skala besar mengubah sistem hidup masyarakat tempatan. Hana mencontohkan, Kementerian Pertanian (Kementan) secara khusus mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,3 triliun pada 2023 di Papua untuk ekspansi food estate.

Sayangnya, hal tersebut justru memaksa transisi pola makan pada masyarakat Papua. Beberapa penelitian di Papua dan Papua Barat mengungkapkan bahwa food estate telah membuat sumber-sumber pangan yang didapat langsung dari hutan semakin menghilang dan sulit diperoleh seiring dengan ekspansi lahan.

“Hal tersebut menunjukkan kontradiksi kehadiran food estate di Papua yang justru berkontribusi secara nyata terhadap kemiskinan dan kelaparan,” ujarnya.

Faktanya, Hana mengungkapkan bahwa kondisi itu tidak hanya terjadi di Papua, tapi juga di lokasi lainnya seperti Sumatra Utara dan Kalimantan Tengah. Pada 2022, Fian dalam laporannya di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara menemukan bahwa korporasi menjebak arah pembangunan masyarakat setempat dalam genggaman “tangan besi” mereka melalui pertanian kontrak.

Dalam skema tersebut, Hana mengungkapkan bahwa petani tidak diberikan salinan butir-butir isi kontrak. Melainkan, hanya sebuah surat pernyataan yang isinya ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Petani juga didikte melalui pemberian pinjaman input pertanian dari perusahaan.

Selain itu, mekanisme penentuan harga, mitigasi risiko, dan asuransi bagi petani juga tidak diketahui. Oleh karena itu, Fian Indonesia menilai pertanian kontrak adalah titik krusial dari tekanan proyek food estate di Sumatra Utara, bahkan sejak musim tanam pertama, dimana pertanian kontrak belum diterapkan.

Lalu, pada laporan di tahun yang sama, Fian Indonesia setidaknya mencatat dua duka cita yang ditimbulkan oleh program food estate di Kalimantan Tengah. Pertama, pembukaan lahan untuk kepentingan proyek food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas telah berhasil menghancurkan sistem pangan lokal berbasis pertanian ladang gilir balik.

Kedua, merebaknya konsumsi makanan ultra-proses karena masyarakat tidak lagi memproduksi beras sendiri. “Mereka memilih untuk mengonsumsi mie instan dan penyedap rasa sintetis demi menghemat pengeluaran belanja serta waktu memasak,” ungkap Hana.

Proyek food estate di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Keerom, Papua juga mendapat sorotan. Pemerintah melalui proyek ini mewajibkan masyarakat untuk menanam jagung tanpa memberi gambaran yang adil atas konsekuensi atau kontradiksi yang harus dihadapi, bahkan apa saja yang harus dikorbankan demi menuai mimpi tersebut.

Terhadap temuan-temuan ini, Fian Indonesia menyimpulkan bahwa proyek food estate secara terang-benderang melanggar hak atas pangan dan gizi masyarakat setempat. Fian Indonesia menilai, negara seharusnya melakukan pemantauan pelanggaran hak atas pangan dan gizi, serta melakukan evaluasi menyeluruh pada proyek yang melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proyek food estate tersebut. “Segera menghentikan proyek food estate di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, dan Papua,” tegas Hana.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, merespons kabar yang menyebut proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi gagal.

Dia menilai bahwa dalam pelaksanaannya program lumbung pangan (food estate) tentu membutuhkan evaluasi, tetapi bukan berarti kebijakan tersebut gagal dilakukan.

Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan di gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Senin (22/1/2024) dalam menjawab tudingan kegagalan program food estate yang dibawa salah satu kontestan calon wakil presiden (cawapres) saat melakukan debat keempat.

“Dalam implementasinya tentu ada evaluasi, perbaikan, penyempurnaan itu terus berjalan supaya apa yang jadi cita-cita. Jadi tujuan kebijakan itu bisa tercapai,” kata Ari kepada wartawan.

Ari menjelaskan bahwa kebijakan food estate sebenarnya merupakan bentuk upaya pemerintah dalam merespons situasi yang tengah dihadapi berbagai Negara. Mengingat bahwa situasi perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, salah satunya ada ancaman krisis pangan.

Menurutnya, usai dihadapkan gelombang pandemi Covid-19 seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan. Sehingga banyak negara yang kemudian menjadi Negara gagal karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan termasuk juga harga pangan yang melambung tinggi di pasaran dunia.

Oleh sebab itu, Ari melanjutkan bahwa untuk merespons ancaman global tersebut maka harus ada terobosan dengan skala besar. Sehingga, menjadi alasan dari Kepala Negara mendorong kebijakan lumbung pangan.

“Tujuannya adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemeirntah, sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, tidak perlu tergantung dari negara lain,” pungkas Ari.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Investasi (Wameninves) Yuliot Tanjung membeberkan perkembangan investasi proyek swasembada gula di food estate Merauke.

Adapun, untuk mencapai target swasembada gula 2030 pemerintah membidik investasi untuk perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula hingga bioetanol di Merauke, Papua Selatan.

Yuliot mengatakan, saat ini pengembangan klaster 3 dari lahan tebu seluas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke terus berjalan. Dia menyebut, pada klaster 3 tersebut direncanakan bakal dibangun 5 pabrik gula yang juga terintegrasi dengan produksi bioetanol.

Menurutnya, saat ini para pelaku usaha yang terlibat dalam proyek tersebut telah menyiapkan infrastruktur dan pendanaan untuk pelatihan masyarakat setempat. Selain itu, kata dia, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) yang bekerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA) juga telah dibangun di Merauke.

"Kami sudah melihat bagaimana fasilitas yang sudah disiapkan. Standar yang disiapkan jauh lebih baik dari pada fasilitas yang ada di Australia sendiri, jadi kita melihat ada keseriusan dari pelaku usaha," ujar Yuliot dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (21/7/2024).

Adapun, proyek perkebunan tebu klaster 3 yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol itu diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

Yuliot menambahkan, sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi, pemerintah tengah berencana membebaskan tarif bea masuk impor alat dan mesin pertanian terkait.

Untuk diketahui, dalam rencana proyek swasembada gula di Merauke itu, pemerintah menetapkan lima klaster dengan total area mencapai 2 juta hektare. Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (26/6/2024), Holding BUMN sektor perkebunan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III membeberkan kondisi lahan tebu food estate di Merauke yang menjadi bagian dari proyek percepatan swasembada gula nasional.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani mengeklaim, piloting project pertanaman tebu yang telah dilakukan pihaknya menunjukkan hasil pertumbuhan yang baik. Adapun, Ghani menjelaskan bahwa uji coba tersebut dilakukan dengan penanaman 10 varietas tebu pada lahan seluas satu hektare di proyek food estate tebu Merauke.

"Orang katakan di Merauke enggak cocok tebu, tapi kami sudah sampai 5 bulan, tebu itu bagus di sana," ujar Ghani dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, Selasa (25/6/2024).

Kendati begitu, dia mengakui bahwa yang menjadi persoalan saat ini yaitu ihwal kelayakan investasi pertanian di Merauke. Musababnya, kelayakan investasi yang rendah menyebabkan investor enggan menanamkan modalnya di proyek food estate tebu di Merauke itu.