JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyepakati beberapa komitmen dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini Rabu (6/11/2024).

"Pertama, mengenai kerjasama pertahanan dan hukum, Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, defence cooperation agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer," kata Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Terkait kerja sama ekonomi, Prabowo menyebut Singapura sebagai salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Dirinya berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar.

"Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan serta IKN," kata Prabowo.

Mengenai teknologi energi rendah karbon, Prabowo dan PM Lawrence membahas proyek kerja sama yang sedang berjalan termasuk interkoneksi listrik lintas batas, pengembangan bersama untuk hidrogen hijau di Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya.

"Kami juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon, carbon capture and storage," kata Prabowo.

Untuk ketahanan pangan, Prabowo dan PM Lawrence membahas potensi kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan. Khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan food estate.

"Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MoU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian," jelasnya.

Sedangkan terkait sumber daya manusia (SDM), Prabowo dan PM Lawrence sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.

"Kelima, mengenai pengembangan sumber daya manusia. Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, dan pertukaran profesional," tandasnya.

Jakarta -

Ketahanan pangan menjadi salah satu pembicaraan utama dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Sederet potensi kerja sama disampaikan Prabowo kepada Wong, salah satunya adalah soal pengembangan lumbung pangan alias food estate. Prabowo mengajak ada transfer teknologi antara Indonesia dan Singapura di bidang pertanian perkotaan dan juga food estate.

"Kami membahas potensi kerjasama terkait transfer teknologi dan pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan, khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan, food estate," ungkap Prabowo usai pertemuan yang dihelat pada Rabu (6/11/2024).

"Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MoU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian," tegasnya.

Wong pun merespons positif tawaran Prabowo. Dia mengatakan pertukaran teknologi antara Indonesia dan Singapura harus dilakukan agar kedua negara memperoleh manfaat di sektor pertanian dan pangan.

"Salah satunya adalah ketahanan pangan. Oleh karena itu, kami membahas bagaimana, melalui pertukaran praktik terbaik dan berbagi teknologi, kita dapat saling memperoleh manfaat dari kerja sama di sektor pertanian dan pangan," sebut Wong di kesempatan yang sama.

(hal/fdl)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto akan mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Selatan. Proyek cetak sawah untuk lumbung pangan (food estate) ini bertujuan menopang target mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari 5 tahun.

“Hari ini kita sudah petakan untuk lahan cetak sawah 500 ribu hektare. Ini kalau bisa direalisasikan menjadi kekuatan pangan kita,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Program Cetak Sawah Rakyat pada Senin, 4 November 2024 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dikutip dari keterangan tertulis.

Amran menjelaskan pemerintah akan mengejar target 500 ribu hektare tersebut secara bertahap. Kementerian Pertanian atau Kementan akan mulai cetak sawah tahap pertama seluas 152.291 hektare di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tapin. Cetak sawah kemudian dilanjutkan untuk daerah lainnya di Kalimantan Selatan.

“Tolong kita seriusi, ini nanti total ada 500 ribu, aku mau cek satu-satu nanti. Kalau produksinya 2-3 kali, ini bisa mengangkat produksi beras kita,” ucap Amran.

Proyek cetak sawah di Kalimantan Selatan, kata dia, akan digarap dengan memanfaatkan teknologi, dari pengolahan lahan, penanaman, hingga pemanenan dan pascapanen. Karena itu, Kementan menggandeng beberapa perusahaan untuk mendukung percepatan cetak sawah dengan penyediaan alat dan mesin pertanian.

Saat ini tercatat ada 14 perusahaan yang telah berkomitmen menyiapkan alat untuk cetak sawah. Total alat tersebut mencapai sekitar 2 ribu unit. Amran mengaku telah meminta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian agar kontrak diselesaikan dalam waktu 1-2 hari, maksimal 3 hari.

Selain itu, ia mengatakan generasi muda akan terlibat dalam program cetak sawah melalui Brigade Pangan yang dikawal Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP). Lewat sistem itu, setiap 200 hektare akan dikelola oleh 15 orang yang diberi alat teknologi.

Untuk mewujudkan proyek cetak sawah ini, Kementan telah menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di lingkup Kalsel, Kodam, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pupuk Indonesia.

Selain Kalimantan Selatan, pemerintah menjalankan proyek cetak sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan membangun jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam hingga Muting, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan mendukung program cetak sawah ataufood estateyang tengah digeber pemerintahan Prabowo untuk mencapai target swasembada pangan.

Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayor Jenderal Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, program cetak sawah di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Menurut dia, pemerintah akan mencetak sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian dari Wanam hingga Muting. Target total luas sawah mencapai 1 juta hektar.

"Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektar, kemudian nanti yang kita mulai dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektar," ujar Ahmad Rizal lewat keterangan tertulis, 3 November 2024.

Ahmad Rizal menjelaskan, jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen. Ia mengklaim, dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, ketersediaan air telah melimpah di Merauke. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15-30 sentimeter.

"Ini kalau menurut kami sangat mendukung dan program pencapaian swasembada pangan akan tercapai dari Merauke," ucap Ahmad Rizal.

Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Ahad, 3 November 2024, mengunjungi Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam rangka meninjau pengembangan program pertanian berkelanjutan. Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo melihat persiapan demplotdemonstration plot(demplot) padi untuk meningkatkan produktivitas pangan di wilayah timur Indonesia.

Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia. Dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kinifood estateditargetkan akan menopang ambisi swasembada pangan Prabowo dalam waktu kurang dari lima tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai swasembada pangan. Program-program itu yakni cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen.

Presiden Prabowo Subianto menjajal proses panen padi menggunakan mesin alat panen modern combine harvester di proyek lumbung pangan atau food estate Merauke, Papua Selatan pada Minggu pagi (3/11).

Peninjauan proses tanam dan panen padi itu dilakukan dalam rangka pengembangan program prioritas Prabowo, yakni swasembada pangan nasional.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyapa dan berbincang dengan para petani yang sedang melakukan proses tanam padi. Ia juga melihat langsung proses tanam padi di atas menara pandang bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Prabowo turut menyaksikan proses panen padi dengan menggunakan combine harvester, yang mempermudah pekerjaan petani di Merauke. Bahkan, ia sempat menaiki alat tersebut dan mencoba langsung proses panen padi.

Salah satu petani di Desa Telaga Sari, tempat lumbung pangan tersebut, menyampaikan hasil panen tadinya hanya sekitar 2 ton gabah sebelum lahan diperluas. Setelah diperluas, hasil panen meningkat menjadi 7-8 ton.

"Bersyukur sudah diberikan program ini untuk kami masyarakat petani di Merauke, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan karena program ini peningkatan hasil panen kami bertambah, mengucap syukur dan terima kasih untuk program yang diadakan di Kabupaten Merauke," ujar Petrus, seperti dikutip melalui keterangan resmi.

Prabowo bertekad membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan mampu terus meningkatkan produksi pangan nasional dan menyejahterakan para petani di wilayah Timur Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meninjau proyek cetak sawah atau food estate di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Ahad pagi, 3 November 2024. Kunjungan kerja perdananya di Papua itu didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia. Dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kini food estate ditargetkan akan menopang ambisi swasembada pangan Prabowo dalan waktu kurang dari lima tahun.

Amran mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai swasembada pangan. Program-program itu yakni cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen.

Sepanjang 2024, Amran mengklaim pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Kabupaten Merauke. Dari 40 ribu hektare itu, ini 35.000 hektare di antaranya sudah ditanami. Sedangkan 5.000 hektare sisanya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

“Program ini ditargetkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan,” ucap Amran, dikutip dari keterangan tertulis.

Selanjutnya, Amran mengatakan pemerintah akan melaksanakan program cetak sawah seluas 1 juta hektare secara bertahap di Kabupaten Merauke. Langkah ini dimulai dengan demontration plot (demplot) di Kawasan Sentra Produksi Pangan seluas 20 hektar di Distrik Wanam sebagai model.

Mentan Amran mengatakan, pelaksanaan pertanian di Merauke akan dilakukan secara modern. Pertanian skala luas seperti di Merauke, kata dia, membutuhkan alat mesin pertanian seperti traktor, rice transplanter, pompa air, dan combine harvester untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Karena itu, Amran mengatakan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan untuk dikelola 214 brigade pangan. Bantuan itu yakni 65 unit traktor roda dua, 113 unit traktor roda empat, 76 unit rice transplanter, 638 unit pompa air, 20 unit combine harvester, dan 90 unit handsprayer.

IDXChannel – Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengkaji kawasan Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, untuk disulap menjadi lokasi food estate.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, pihaknya sudah membicarakan hal ini dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Sudaryono juga sudah mengunjungi Nusakambangan bersama jajaran Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jateng, termasuk dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

"Nusakambangan itu satu pulau luasnya sekitar 12 ribu hektare, yang termanfaatkan jadi lapas (lembaga pemasyarakatan) baru 10 persenan, sisanya ingin kita petakan," kata Sudaryono usai menghadiri Konsolidasi Petani Milenial Nasional, di Kota Semarang, Sabtu (2/11/2024).

"Kami kemarin sudah bicara dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bagaimana lahan itu dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam kaitannya dengan ketahanan pangan,” katanya.

Saat ditanyakan apakah Nusakambangan akan jadi salah satu lokasi food estate, Sudaryono tak membantah.

“Ya, kita sedang kaji ke arah sana,” kata dia.

Food estate sendiri merupakan konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan di sebuah kawasan. Food Estate, sebut Sudaryono, berkaitan dengan ketersediaan dan ketahanan pangan.

“Ketahanan pangan kita nggak hanya beras, tapi juga holtikultura, kita tahu komoditas holtikultura seperti cabai, bawang merah, itu sangat menyumbang inflasi paling besar," katanya.

"Jadi kita harus hati-hati betul memainkan suplly and demand-nya agar betul-betul bisa menjaga stabilitas dan jaga inflasi kita di posisi yang aman,” kata Sudaryono.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo siap melawan tudingan bahwa proyek food estate atau lumbung pangan merusak lingkungan pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (COP29).

Adapun Hashim ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, pada November 2024 mendatang.

"Dan juga untuk menangkis beberapa tuduhan-tuduhan mengenai deforestasi. Seolah-olah food estate itu akan menghancurkan, seolah-olah ya. Dan pemerintah Indonesia tidak setuju itu. Kita bisa bikin kawasan food estate tapi juga menjaga lingkungan hidup sekaligus," tutur adik Prabowo itu di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10), melansir Detik Finance.

Dalam helatan COP29, Hashim juga akan menegaskan bahwa Prabowo siap melanjutkan komitmen Presiden ke-7 Jokowi dalam hal iklim. Selain itu, dia juga bakal mempromosikan program carbon capture.

"Yang penting adalah komitmen presiden baru untuk melanjutkan komitmen presiden lama. Apa yang sudah disetujui dan di-commit oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo akan lanjutkan. Terus ada hal-hal baru, misalnya ada program carbon capture. Karbon dioksida itu diserap di dalam tanah di Indonesia," ujar dia lebih lanjut.

Dalam COP29, Hashim akan memimpin sekitar 570 orang delegasi dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan swasta, pemerintah, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia juga mengatakan Prabowo akan absen dalam konferensi tersebut karena harus bertolak ke Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri perhelatan G20 dan Lima, Peru dalam penyelenggaraan APEC Leaders Meeting.

Hashim sebelumnya mengatakan persiapan RI menjelang pelaksanaan COP29 di Indonesia semakin baik.

"Saya rasa (persiapannya) semakin lengkap. Saya optimis bahwa tujuan pemerintah Indonesia dapat tercapai," kata dia dalam keterangan resmi.

Dia menjelaskan bahwa COP29 dihelat sebagai bentuk diplomasi Indonesia kepada dunia dalam mengatasi perubahan iklim yang gini juga menjadi masalah global.

Hashim menambahkan bahwa pada konferensi tersebut, Indonesia juga akan menyampaikan setiap pencapaiannya dalam memenuhi target perubahan iklim yang sudah ditetapkan di dalam Dokumen Kontribusi Nasional (NDC).

Dalam dokumen tersebut, Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen pada 2030. Sebagian besar target itu akan dicapai lewat upaya mandiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Pemerintah telah memperkirakan bahwa pada 2060 negara ini akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 103 persen.

COP atau Conference of the Parties sendiri merupakan konferensi perubahan iklim yang dihelat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam konferensi ini, setiap negara yang hadir akan membahas isu-isu yang terkait perubahan iklim dan solusi-solusi untuk menangani dampak dari fenomena tersebut.

Bisnis.com, TERNATE - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut bahwa proyek food estate tebu untuk bioetanol di Merauke, Papua Selatan akan mulai berproduksi pada 2027.

Pengembangan ekosistem industri bioetanol sebagai alternatif bahan bakar minyak itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk bioetanol kan kita juga lagi mengembangkan ekosistem di Merauke. Itu akan menjadi pasokan terbesar buat bahan bakunya," ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).

Nantinya, kata Yuliot, pada proyek tersebut akan terdapat tiga unit fasilitas produksi bahan baku bioetanol dengan kapasitas masing-masing sebesar 300.000 kiloliter per tahun.

"Kami mengharapkan tahun 2027, bioetanolnya sudah bisa sebagian dihasilkan dulu," kata Yuliot.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah menyiapkan 2 juta hektare (ha) lahan untuk program swasembada gula dan bioetanol di Merauke.

Lahan tersebut terbagi atas tiga klaster.
Klaster 1 dan klaster 2 diperkirakan mencapai 1 juta hektare, klaster 3 seluas 504.373 hektare, dan klaster 4 seluas sekitar 400.000 hektare.

Pada klaster 3, akan dibangun perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri gula dan bioetanol. Proyek ini diperkirakan bakal menelan investasi mencapai US$5,62 miliar atau sekitar Rp83,27 trilliun.

Secara terperinci, dari total investasi tersebut, sebesar Rp29,2 triliun dibutuhkan untuk pembangunan perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian, Rp53,8 triliun untuk pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol, sebesar Rp120 miliar untuk pembangunan Pusat pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan Rp150 miliar per tahun untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menilai bahwa selama ini proyek lumbung pangan atau food estate hanya menambah beban keuangan negara. Ia menilai food estate belum memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan. Bahkan, cenderung membebani keuangan negara dengan hasil yang kurang sepadan.

“Sejauh ini keberadaan food estate belum mempengaruhi peningkatan produksi pangan, pendapatan petani dan perekonomian lokal karena belum ada yang berhasil,” ujar Eliza ketika dihubungi pada Senin, 28 Oktober 2024.

Proyek food estate yang terus-menerus gagal ini, menurut Eliza, disebabkan oleh perencanaan yang tidak serius. Ia menyebut, bila tidak ada perubahan dalam hal perencanaan, maka kemungkinan besar food estate akan gagal kembali.

“Persoalannya ini uang rakyat harus digunakan secara bijak. Jika dalam pembangunan food estate masih tidak mengikuti kaidah ilmiah, sudah dapat dipastikan akan gagal lagi,” kata dia.

Menurut dia, anggaran food estate sebaiknya dialihkan untuk hal lain yang jauh lebih terlihat dampaknya bagi sektor pertanian. Ia mencontohkan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2024 untuk irigasi di seluruh Indonesia dianggarkan sebesar Rp1,68 triliun. Sementara untuk jalan food estate saja sudah dianggarkan Rp1,1 triliun.

“Sebaiknya anggaran difokuskan untuk hal-hal yang memang akan signifikan meningkatkan produksi (pertanian) karena irigasi ini kunci,” ucapnya.

Senada dengan Eliza, Direktur Eksekutif Sustain (Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia), Tata Mustasya, menilai bahwa dampak dari kegagalan food estate selama ini menimbulkan kerugian ekonomi. Pada akhirnya, negara lah yang mau tidak mau menanggung beban kerugian tersebut.

“Masih ada opsi yang lebih baik bagi Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan tanpa harus merusak lingkungan dengan ongkos yang besar,” kata akademisi UPN Veteran Jakarta tersebut ketika dihubungi, Senin, 28 Oktober 2024.

Tata juga menyebutkan, menganggap food estate sebagai jalan keluar untuk menuju kedaulatan pangan adalah kekeliruan dalam berpikir. Ia menilai, untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, model produksi pangan yang terdesentralisasi adalah pilihan yang jauh lebih baik dibanding food estate yang sentralistis.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu mengungkap Presiden Prabowo Subianto rencana menggapai target swasembada pangan mulai dijalankan. Wakil Sri Mulyani itu mengatakan strategi awalnya adalah dengan mengembangkan food estate atau lumbung pangan di Maluku hingga Kalimantan Tengah.

Program lumbung pangan dimulai dengan cetak sawah 1 juta hektare.”Kalau kita bangun 3 juta, Indonesia akan menjadi penghasil beras terbesar di dunia. Tapi step by step, satu juta dulu, kami akan siapkan anggarannya untuk tiga juta,” ujarnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15Sekolah Vokasi UGM yang disiarkan daring, Senin 28 Oktober 2024.

Anggito mengatakan swasembada merupakan prioritas Presiden RI kedelapan, dengan memastikan Indonesia tidak akan lagi impor beras. Produksi dalam jumlah besar diharapkan mampu membantu menghidupi rakyat melalui pangan.

Program ini dipimpin oleh Kementerian Pertanian dan pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus. Sebelumnya disebutkan bakal ada tambahan anggaran untuk tujuh program unggulan Prabowo-Gibran atau program Quick Wins. Program lumbung pangan, nasional, daerah, dan desa di bawah Kementerian Pertanian mendapatkan alokasi dana sebesar Rp15 triliun.

Anggito mengatakan cetak sawah sebetulnya telah mulai dijalankan di beberapa wilayah. “Bisa lihat di Kalimantan Tengah sudah mulai berjalan, food estate sebetulnya idenya. Kemudian di Maluku,” ujarnya.

Selain cetak sawah, wakil menteri keuangan yang baru tersebut mengatakan pemerintah juga memperkuat buloh melalui revitalisasi. “Bulog sekarang jadi Bulognas, sudah direvitalisasikan, supaya punya peran sebagai buffer (penyangga) untuk kebutuhan- kebutuhan pangan kita,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan Presiden Prabowo Subianto berpesan agar target swasembada pangan tercapai dalam waktu singkat atau kurang dari empat tahun. “Mudah-mudahan lebih cepat, perintah Bapak Presiden sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya,” kata dia di kantor Kementerian Pertanian, Selasa 22 Oktober 2024.

Untuk memulai rencana tersebut, kementerian pertanian telah menyiapkan dua program, yakni intensifikasi lewat pompanisasi dan ekstensifikasi dengan cetak sawah. Rencana tersebut menurut Amran akan segera dimulai. Lokasinya adalah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh, hingga Jambi.

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya dan jajaran Kementerian Pertanian untuk melanjutkan program food estate. Proyek ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

Apalagi saat ini penduduk di Indonesia masih akan terus bertambah dengan adanya bonus demografi. Dia bilang suka tidak suka food estate untuk menjaga ketahanan pangan harus dilakukan.

"(Food estate) Harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak penduduknya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan," ujar Sudaryono kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Ini untuk menjamin pangan kita. Bukan untuk diri kita tahun ini, tahun depan, tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan," lanjutnya.

Nah sejalan dengan upaya ketahanan pangan dengan menggenjot food estate. Pemerintahan Prabowo, kata Sudaryono, akan fokus juga mengembangkan ketahanan energi dengan sumber-sumber energi terbarukan.

Beberapa sumber energi terbarukan pun dapat ditemui di tanaman-tanaman pangan. Mulai dari sawit ataupun tebu.

"Ketahanan energi dari mana? Dari renewable energy. Sawit, tebu, dari mana-mana. Kita mengarah ke sana dan kita mampu," ujar Sudaryono.

Dia menekankan Indonesia mampu melakukan itu semua. Apalagi dengan modal tanah yang subur, matahari sepanjang tahun, dan juga sumber daya manusia yang mumpuni.

"Tanah kita subur, petani kita rajin, matahari sepanjang tahun. Tidak ada alasan lain untuk tidak swasembada pangan dan pelan-pelan kita swasembada energi," tegas Sudaryono.

(hal/rrd)