JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meresmikan Pencanangan Pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten (USNB) dan Groundbreaking Rumah Sakit (RS) Islam Syekh Nawawi Banten pada Senin (14/10/2024) di Tanara, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam acara tersebut, Wapres menegaskan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat peradaban Islam yang mampu menyebarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran Islam.

"Tujuan besarnya adalah ingin membangun tempat ini, kawasan ini, menjadi pusat peradaban Islam yang akan memancarkan ilmu (dan) juga pemikiran," ungkap Wapres.

Wapres menjelaskan bahwa proyek ini terinspirasi oleh Baitul Hikmah, sebuah pusat peradaban besar di Baghdad pada masa Abbasiyah yang melahirkan banyak pemikir Islam terkemuka.

Ia menekankan pentingnya USNB sebagai tempat untuk melahirkan generasi pemikir dan ahli di berbagai bidang.

"Saya terinspirasi oleh adanya pusat (peradaban) namanya Baitul Hikmah ketika zaman Abbasiyah, (yang) besar di Baghdad. Dari situlah lahir ulama-ulama besar, pemikir-pemikir besar," kata Wapres.

Pembangunan USNB dan RS ini juga diharapkan menjadi bentuk penghormatan terhadap Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar asal Banten yang terkenal di Indonesia maupun di luar negeri.

"Bagian proses pengembangan pendidikan (bertujuan) untuk mengenang Al-Maghfurllah Syekh Nawawi Al-Bantani," ungkap Wapres.

Saat ini, USNB telah memperoleh izin untuk mendirikan delapan fakultas, yang terdiri dari tujuh fakultas agama dan satu fakultas umum.

Wapres berharap universitas ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga bidang-bidang keilmuan modern seperti teknologi, kedokteran, dan ekonomi.

"Universitas ini sudah memperoleh izin untuk 7 fakultas agama dan 1 fakultas umum, nanti fakultas umumnya akan terus kita lengkapi," kata Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan bahwa kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung lainnya, termasuk pendidikan vokasi dan Museum Syekh Nawawi Al-Bantani.

“Sehingga kalau orang ingin melihat Syekh Nawawi karangannya, profilnya, kerangka berpikirnya, atau apanya, nanti akan kita buat museumnya di situ,” jelas Wapres.

Ia berharap kawasan ini akan menjadi pusat peradaban Islam yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan dapat memberikan kontribusi besar dalam pembangunan nasional.

"Saya ingin kawasan ini nanti menjadi pusat peradaban yang melahirkan para orang-orang yang menguasai agama, yaitu (mereka) yang bisa memberikan sumbangan lebih besar di dalam rangka pembangunan nasional Indonesia," ujar Wapres.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho.