JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) menilai 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang diloloskan oleh Panitia Seleksi (Pansel) tidak layak.

Peneliti TII Alvin Nicola Nicola mengatakan, 10 nama capim yang saat ini sudah masuk ke meja presiden itu dinilai bermasalah dalam hal kapasitas dan integritasnya.

"Kenapa tidak layak? Lebih karena dua hal. Satu itu memang jelas ada problem soal kapasitas, integritas, dan itu sudah dipertanyakan sejak awal proses seleksi,” ujar Alvin dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).

Menurut Alvin, selama ini publik telah memberikan banyak masukan kepada Pansel Capim KPK. Namun, persoalan yang paling terlihat adalah tidak adanya standar uji yang digunakan pansel dalam proses seleksi.

Pihaknya menilai terdapat inkonsistensi dalam seleksi tersebut. Di antaranya menyangkut bagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) peserta dipermasalahkan karena dinilai tidak wajar sehingga tidak lolos.

Namun, standar itu tidak berlaku bagi peserta seleksi lainnya.

“Jadi kita melihat ada inkonsistensi dalam proses seleksi, batu ujinya tidak sama,” kata Alvin.

Selain itu, TII juga melihat peserta dengan latar belakang aparat penegak hukum instansi tertentu memiliki bobot yang lebih berat dibanding kandidat lain.

TII juga mencatat, persoalan seleksi ini tidak hanya terdapat pada nama-nama dan prosesnya yang tidak baik.

“Artinya nama-nama yang masuk juga bermasalah, tapi juga karena ekosistem antikorupsinya bermasalah juga,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, dosen Sekolah tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Asfinawati menilai, semua peserta seleksi yang hari ini dinyatakan lolos nyaris semuanya bermasalah.

Mereka memiliki afiliasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Ia melihat terdapat upaya agar pimpinan KPK harus diisi termasuk oleh dua instansi penegak hukum itu.

“Pendapat itu tentu saja kalau sebagai sebuah perwakilan adalah pendapat yang sesat,” ujar Asfin.

“Kecuali, kalau memang ada orang kepolisian dan kejaksaan yang memang memenuhi syarat sebagai individu yang memang memiliki keahlian, itu tidak masalah,” tambahnya.

Menurut Asfin, peserta yang lolos itu dinilai problematik karena mereka masih memiliki relasi dengan pimpinan di instansi asal.

Undang-Undang Polri misalnya, menyatakan bahwa pemimpin tertinggi polisi adalah Kapolri.

“Kalau ada orang anggota Polri di KPK kan berarti dia masih anggota atau bawahannya Kapolri,” ujar Asfin.

Kompas.com telah menghubungi Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh untuk meminta tanggapan terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, tidak ada masalah substansial terkait presiden mana yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil seleksi panitia seleksi (pansel) kepada DPR RI.

Menurutnya, hasil yang disampaikan akan tetap sama sesuai dengan proses seleksi pansel, terlepas dari apakah yang menyampaikan adalah Presiden Joko Widodo atau Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Dini sebagai tanggapan atas kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), yang mengatakan bahwa pembentukan pansel dan proses seleksi calon pimpinan (capim) serta calon dewan pengawas (dewas) KPK tidak sah sejak awal, karena dibentuk di era Presiden Jokowi.

MAKI merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 harus dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

"Secara substansi tidak ada masalah siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR, apakah Presiden Jokowi atau Presiden Terpilih Prabowo setelah pengangkatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata Dini kepada wartawan, Kamis (3/10/2024).

"Proses penyerahan nama-nama ke DPR sifatnya hanya administratif mengingat nama-nama sudah diseleksi dan diumumkan oleh pansel," beber Dini.

Dini juga menjelaskan bahwa pembentukan pansel KPK sebelum Presiden Jokowi purnatugas bertujuan agar pansel memiliki cukup waktu untuk menjaring nama-nama yang kredibel.

Dini menuturkan, keputusan tersebut diambil bukan tanpa alasan.

"Pansel tidak memiliki cukup waktu untuk bekerja jika baru dibentuk pada masa Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang," ujarnya.

Ia menekankan bahwa masa jabatan pimpinan dan dewas KPK yang sedang menjabat akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024.

"Apabila pembentukan pansel harus menunggu presiden yang baru diangkat pada tanggal 20 Oktober 2024, maka secara logika tidak akan cukup waktu bagi pansel untuk bekerja," tuturnya.

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa jangka waktu penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK ke DPR sudah diatur dalam UU KPK, yaitu maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden.

"Jadi penyerahan nama-nama oleh Presiden ke DPR adalah semata-mata pelaksanaan amanah UU agar tidak melewati batas waktu maksimal yang sudah ditentukan," jelas Dini.

Sebelumnya, MAKI menyatakan bahwa proses pembentukan pansel hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK tidak sah sejak awal.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, sesuai putusan MK, proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan menyerahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK menegaskan bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK tersebut, Boyamin berpendapat bahwa proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil pansel calon pimpinan KPK dan dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subianto)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas menjadi nilai utama untuk menyeleksi kandidat yang namanya akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Ketua Pansel Arief Satria pun menekankan bahwa pihaknya akhirnya telah menyelesaikan proses seleksi dan menetapkan 10 nama Capim serta 10 nama Cadewas

"Bahwa kriteria yang kita tetapkan dalam memilih Capim dan Cadewas ini adalah, satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," katanya di Gedung Kemensetneg RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa proses penetapan kriteria tersebut, tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal Pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan.

Dia menjelaskan sosok seperti dari kalangan akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO) turutdiundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas ugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan Cadewas," ucapnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa pihaknya turut memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai.

Menurutnya, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Setelah melalui proses panjang, kata Arief, Jokowi pun menyambut baik hasil kerja Pansel dan mengapresiasi usaha yang dilakukan.

"Sehingga kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama Capim dan 10 nama Cadewas kepada pak presiden, dan alhamdulillah pak presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," pungkas Arief.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan calon dewan pengawas (dewas) KPK telah menyerahkan nama-nama hasil seleksi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Ada 10 nama calon pimpinan KPK dan 10 nama calon dewan pengawas KPK.

Ketua Pansel KPK M Yusuf Ateh mengatakan, Pansel telah menyerahkan hasil akhir seleksi kepada Presiden Jokowi sekitar pukul 12.30 siang tadi. Setelah itu, Pansel mempublikasikan nama – nama kepada publik.

“Kami sudah serahkan dan bapak presiden meminta kami untuk menyampaikan kepada teman-teman media dan sekaligus nanti akan menyampaikan 10 calon pimpinan dan 10 calon dewas KPK,” ujar Ateh dalam konferensi pers, Selasa (1/10).

Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menambahkan, kriteria yang ditetapkan dalam memilih calon pimpinan dan calon dewan pengawas antara lain integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Reputasi dan kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan.

“Kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama capim dan 10 nama cadewas kepada pak presiden. Alhamdulillah pak presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR,” jelas Arif.

Nantinya, DPR akan melakukan fit and proper test 20 nama tersebut. Selanjutnya, 5 nama akan dipilih menjadi pimpinan KPK dan 5 nama akan dipilih menjadi dewan pengawas KPK.

Arif melanjutkan, dalam proses seleksi, Pansel melalui PPATK menelusuri transaksi maupun aliran dana terkait calon pimpinan dan calon dewas. Pihaknya melakukan klarifikasi pada sesi wawancara. Hasil klarifikasi itulah yang kemudian menjadi bahan bagi pansel untuk mengambil keputusan.

“Saya kira masukan dari masyarakat banyak sekali, luas sekali, dan itu benar-benar kami perhatikan,” kata Arif.

Adapun 10 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan kepada presiden antara lain, Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

Kemudian, 10 nama calon dewan pengawas KPK antara lain, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwazi, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dilansir dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum Jokowi melalukan kunjungan kerja (kuker) ke beberapa daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat untuk menentukan 10 nama dari 20 nama capim yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat tersebut akan diadakan pada tanggal 27-28 September 2024.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo pun kembali mengingatkan agar pansel tidak memilih 10 nama yang bermasalah apalagi calon titipan.

“Di penghujung tugasnya, pansel harus berhati-hati memilih 10 capim KPK
agar tidak terpilih pimpinan KPK yang bermasalah dan diduga titipan,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2024).

Menurut Yudi, capim bermasalah akan terbebani dosa masa lalu jika akhirnya terpilih menjadi pimpinan KPK. Akibatnya, kerja pemberantasan korupsi terganggu.

Demikian juga, dia mengatakan, calon titipan akan merusak upaya pemberantasan korupsi. Sebab, capim tersebut dipastikan tidak akan bekerja secara independen.

“(Capim titipan) Tidak akan independen dalam memgambil keputusan ketika menjadi pimpinan KPK, serta mudah diarahkan oleh yang menitipkan dan yang lebih parah adalah penanganan kasus akan tebang pilih,” ujar Yudi.

Oleh karena itu, Yudi menekankan agar pansel berani mencoret capim KPK bermasalah apalagi yang terindikasi titipan.

“Saya yakin akan integritas sembilan anggota pansel untuk memilih bukan hanya terbaik dari sisi akademis, karakter ataupun administratif, namun juga rekam jejak,” katanya.

Yudi menegaskan bahwa masa depan pemberantasan korupsi juga berada di tangan lima orang capim KPK yang nantinya akan dipilih usai melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan di DPR.

Tak hanya itu, lima pimpinan KPK terpilih memiliki tugas berat mengembalikan citra lembaga antikorupsi yang sempat terpuruk di era kepemimpinan Firli Bahuri.

Sebagaimana diketahui, 20 orang capim KPK sudah mengikuti seleksi tahap akhir, yakni tes wawancara dan kesehatan.

Ketua Pansel Capim KPK, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan bahwa mereka akan menyerahkan 10 nama dari 20 capim KPK kepada Presiden pada awal Oktober 2024.

"Namanya akan dikirim ke Presiden secepatnya, mungkin sekitar tanggal 2 Oktober. Kalau lewat dari itu, nanti DPR sudah bubar untuk persiapan pergantian komisi,” ujar Ateh saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada 18 September 2024.

Setelah 10 nama diserahkan oleh pansel, tahap berikutnya adalah penyerahan nama-nama tersebut oleh Presiden kepada DPR. Kemudian, Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test sebelum memilih lima pimpinan KPK periode 2024-2029.

Seleksi calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK telah memasuki tahap akhir. Masing-masing 20 orang Capim dan 20 orang calon Dewas KPK telah menyelesaikan seleksi wawancara dan tes kesehatan pada 17-20 September 2024.

Selanjutnya, panitia seleksi (Pansel) KPK bakal menyaring masing-masing 10 nama capim dan 10 calon Dewas KPK untuk diserahkan kepada Presiden.

Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa 10 nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada 2 Oktober 2024 nanti.

"[Pengumuman hasil wawancara] mungkin saat diserahkan ke Presiden awal Oktober. Kira-kira tanggal 2 Oktober tergantung waktu kesediaan Bapak Presiden," ujar Ateh saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Dengan begitu, pelaksanaan fit and proper test bagi 10 Capim KPK tersebut bakal digelar untuk DPR di periode berikutnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2024 nanti.

"Iya betul [fit and proper test oleh DPR periode berikutnya]," ujar dia.

Sebelumnya, Ateh juga menyatakan bahwa Pansel KPK nantinya bakal melakukan rapat untuk menilai hasil wawancara yang telah didapat tersebut pada akhir September nanti.

Hal itu disampaikannya seusai pelaksanaan tes wawancara bagi Capim KPK rampung pada Rabu (18/9).

"Alhamdulilah udah selesai, macam-macam kan jawabnya. Yang penting udah selesai lah, nanti kita inikan, kita rapatkan lagi tanggal 27–28 (September)," kata Ateh di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Setelah dinilai, lanjutnya, Pansel KPK akan menyaring 10 nama yang dianggap memenuhi kriteria untuk kemudian diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Kan ini udah ini, setelah ini kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5," jelas Ateh.

"Awal Oktober. Secepatnya lah (kata Ateh soal penyerahan 10 nama ke Jokowi)," ujarnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) umumkan 40 nama dari 230 calon yang lolos dari tes tulis.

Ada sejumlah figur politik yang berhasil melenggang ke tahap selanjutnya untuk mengisi bangku pimpinan KPK.

Nama-nama figur yang lolos tersebut di antaranya, Anggota DPR RI Johan Budi, dua Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti disebut lolos capim KPK periode 2024-2029.

Tak hanya itu, akademisi sekaligus juru bicara kampanye Anies Baswedan di pemilihan presiden kemarin Sudirma Said juga dinyatakan lolos tes tulis ini.
Berikutnya, ada nama Mantan Wakil Kepala Bareskrim Polri sekaligus mantan Plt. Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar yang juga lolos.

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, tes tertulis yang dilaksanakan pada 31 Juli 2024 diikuti oleh 230 orang calon Pimpinan KPK dan 142 orang calon dewan pengawas. Dari tes tulis ini, terpilih 40 orang capim KPK dan 40 orang calon Dewas KPK.

“Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assesment, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024,” ujarnya melalui keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (8/8).

Selanjutnya, kata Ateh, hasil profile assessment akan diumumkan pada tanggal 10 September 2024. Dia bilang, pihaknya mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta yang lolos tersebut.

“Tanggapan masyarakat disampaikan langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024, melalui website Administrasi Panitia Seleksi Elektronik (APEL) pada alamat https://apel.setneg.go.id, atau melalui email ke pansel.capim.kpk@setneg.go.id,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengaku tidak puas dengan 40 nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tertulis, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, masih ada nama-nama "bermasalah" yang bercokol di daftar tersebut.

Ia menyoroti hakim Albertus Usada yang namanya masuk dalam daftar 40 calon pimpinan KPK yang lolos seleksi pada hari ini.

"Dia pernah memutus ringan kasus megakorupsi dugaan benih lobster ketika itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata dia dalam webinar yang digelar pada Kamis (8/8/2024).

"Itu ramai sekali dan dia lolos-lolos saja. Padahal informasi ini bisa digali di mana-mana dan bisa diklik, muncul, dan kelihatan," ujar Julius.

Julius juga menilai, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebagai contoh nama yang problematik.

Ghufron pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena kasus dugaan pelanggaran etik.

Julius juga mengingatkan bahwa Ghufron pernah menggugat masa jabatan pimpinan KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan, Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK semestinya mencoret nama-nama tersebut.

Julius beranggapan, independensi, kapasitas, integritas, dan kompetensi harus menjadi syarat dasar seleksi capim KPK, yang baginya dapat disamakan dengan ijazah PAUD atau TK.

"Coret nama-nama yang bermasalah ini karena kalau tidak disoren jelas Anda punya kepentingan dan sebetulnya Anda telah melanggar prosedur pemilihan capim dan Dewas KPK ke depan," kata dia.

"Kita tidak bisa mengambil risiko sekecil apa pun terhadap calon-calon yang bermasalah. Sedikit catatan, take out. Sedikit catatan, take out, apalagi di level yang paling rendah," ujar Julius.

Selain itu, Julius menyoroti masih cukup banyaknya "kontingen" Polri, kejaksaan, hingga hakim yang ada dalam daftar 40 nama capim KPK ini.

Ia juga mempersoalkan beberapa nama yang dia anggap masih cukup awam atau belum teruji kiprahnya dalam dunia antirasuah.

"Sisanya kami juga melihat nama-nama yang belum ada latar belakang antikorupsinya," kata dia.

"Jadi ini apa yang mau kita harapkan? KPK dalam kondisi hancur lebur, api dan semua lava meletus, tiba-tiba datang orang yang baru saja hari itu tahu tentang KPK dan pemberantasan korupsi dan itu pum soal teori," ujar Julius.

Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dominasi aparat dalam daftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang lolos tes tulis. ICW pun mempertanyakan independensi Pansel dalam menjaring capim KPK.

“Ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat tentang independensi Pansel dalam bekerja. Potensi keberpihakan yang berlebih pada aparat penegak hukum disinyalir sedang terjadi pada proses seleksi kali ini," kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Kurnia menjelaskan kecurigaan itu didasari adanya 16 capim KPK yang kini aktif menjabat maupun sebagai purnawirawan di sejumlah lembaga penegak hukum. ICW kini mengkhawatirkan independensi Lembaga Antirasuah ke depannya.
"Sedangkan menyangkut independensi, baik kandidat yang berasal dari Polri, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung, berpotensi memiliki loyalitas ganda," ucap Kurnia.

Baca juga: Publik Diminta Beri Masukan soal Capim KPK yang Lolos, Ditunggu Sampai 24 Agustus

Menurut dia, capim dari penegak hukum cenderung patuh kepada atasan di instansi asalnya. Dengan begitu, ketika menangani perkara di KPK, mudah 'disetir'.

"Saat kelak ia menjabat sebagai Komisioner KPK, secara administratif kedinasan, mereka masih berada di bawah kekuasaan lembaganya terdahulu yang dipimpin oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Atas kondisi ini, masyarakat khawatir penanganan perkara di KPK tidak objektif," ujar Kurnia.

Pansel capim KPK diharapkan mendengar masukan ini. Para juri diminta mendesak para peserta mengundurkan diri dari jabatannya jika lolos di tahap berikutnya.

"ICW mendorong agar Pansel mendesak mereka untuk tidak hanya menanggalkan jabatan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam UU KPK, akan tetapi juga meminta mundur dari institusi asalnya," tegas Kurnia.

Sebanyak 230 orang capim KPK dan 142 orang calon anggota Dewas mengikuti ujian tulis. Pansel mengumumkan ada 40 capim KPK lolos tes tulis dan 40 orang untuk calon anggota Dewas.

Selanjutnya, mereka menjalani tes porfil asesmen pada 28-29 Agustus 2024. Hasilnya diumumkan pada 23 Agustus 2024.

(AGA)

Jakarta: Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat kekayaan salah satu calon Pimpinan KPK, Johanis Tanak, sekitar Rp11,2 miliar. LHKPN Johanis Tanak terakhir terlaporkan pada 31 Desember 2023.

Mengutip data LHKPN, jumlah kekayaan Johanis Tanak terdiri atas harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) sebesar Rp5,9 miliar. Lalu, harta bergerak (alat transportasi dan mesin) Rp685 juta.

Pada harta tidak bergerak, Johanis Tanak memiliki satu tanah di daerah Karawang dan tiga tanah di Jakarta Timur. Total nilai aset tanah milik Johanis Tanak mencapai hampir Rp6 miliar.

Baca juga: 40 Capim KPK Lolos Tes Tertulis, Ini Daftarnya

Kemudian, Johanis Tanak memiliki mobil Toyota Corolla Sedan pembuatan tahun 1997 senilai Rp40juta, mobil Willys Universal CJ 7 pembuatan tahun 1980 senilai Rp250 juta, dan mobil Honda CZ Sedan pembuatan tahun 2013 senilai Rp295 juta.
Johanis juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp139 juta. Lalu, kas dan setara kas mencapai Rp4,4 miliar. Johanis tercatat tidak memiliki utang.

Johanis tanak merupakan wakil ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini. Selain Johanis, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinyatakan lolos dalam seleksi capim KPK periode 2024-2029.

(AGA)

Jakarta: Sebanyak 40 orang dinyatakan lolos tes tertulis seleksi calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyingkirkan ratusan kandidat lainnya.

"Yang dinyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang calon pimpinan KPK dan sebanyak 40 orang calon dewan pengawas KPK," ujar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK Yusuf Ateh dalam konferensi pers di Gedung Sekertariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024.

Total ada 230 orang yang mengikuti tes tertulis capim KPK. Sedangkan, 142 orang untuk calon dewas KPK.
Peserta yang lolos seleksi ini akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu asesmen profil. Tahapan ini diselenggarakan pada 28-29 Agustus 2024.

"Panitia seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus," ujar Yusuf.

Baca juga: Lolos Tes Tulis Capim KPK, Nurul Ghufron Bersiap Hadapi Tahapan Asesmen

Berikut ini daftar capim KPK yang lolos tes tulis:

1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendi
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R Benny Riyanto
30. R.Z Panca Putra S.
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho

(AGA)