JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan “serangan balik” terhadap pengajuan keberatan atas perampasan aset yang diajukan keluarga Rafael Alun Trisambodo.

Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan putusan pengadilan, sejumlah aset Rafael dirampas.

Adapun keberatan diajukan oleh Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar Sulaksono, serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Markus merupakan kakak Rafael Alun sementara Gangsar adik mantan pejabat pajak tersebut.

Dalam tanggapannya, jaksa KPK mempertanyakan alasan keluarga Rafael mengajukan keberatan.

Jaksa menyebut, permohonan atas perampasan aset diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tipikor.

“(Permohonan sesuai undang-undang dan Perma) atau hanya upaya dari pemohon mencari celah seolah-olah aset yang telah dirampas itu merupakan harta kekayaan yang sah,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Mereka menyebut, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat nantinya akan memeriksa alasan permohonan ini dengan cermat.

Aspek formil dan materiil permohonan akan diperiksa sehingga alasan pengajuan itu disimpulkan sesuai undang-undang atau peraturan MA.

“Mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatri nilai kebenaran dan nilai keyakinan untuk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah,” ujar jaksa KPK.

Pemohon terlibat cuci uang

Dalam tanggapan menyangkut aspek formil permohonan keluarga Rafael, jaksa KPK menyebut adik dan kakak Rafael terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Jaksa mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan, pencucian uang dilakukan istri Rafael, Ernie Meike Torondek, ibu Rafael Irene Suheriani Suparman, Gangsar hingga anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

Sementara, Markus disebut terlibat bersama-sama menyembunyikan mobil Jeep Wrangler.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata jaksa KPK.

Mereka disebut turut serta melakukan pencucian uang berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Aset-aset tersebut saat ini telah dirampas dan menjadi obyek yang dimohonkan oleh keluarga Rafael.

Karena Markus dan Gangsar terlibat dalam dalam pencucian uang itu, jaksa KPK menilai mereka bukan pihak yang beritikad baik.

"Para pemohon keberatan tersebut (Markus dan Gangsar) bukanlah pihak ketiga yang beritikad baik," kata jaksa KPK.

"Pengajuan keberatan a quo tidak sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2022," lanjut jaksa KPK.

Sebelumnya, empat pihak tersebut mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

CV Sonokeling Cita Rasa mengajukan keberatan terhadap penyitaan aset sebagai berikut karena tak terima penyitaan terhadap 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH.

Sementara itu, aset yang disita dari Petrus, Markus, dan Gangsar terdiri dari uang di SDB Rafael sebesar 9.800 Euro, 2.098.365 dollar Singapura, dan 937.900 dollar AS.

Kemudian, perhiasan di SDB Rafael berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin.

Lalu, beberapa properti di Jakarta, termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran, rumah di Srengseng, ruko di Meruya, 2 unit kios di Kalibata City, serta 1 unit mobil VW Caravelle.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan alasan saudara mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo mengajukan keberatan atas perampasan aset oleh KPK.

Hal ini tertuang dalam tanggapan Jaksa KPK atas permohonan keberatan keluarga Rafael di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jaksa KPK mengatakan, permohonan keberatan atas perampasan aset di antaranya diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam perkara Tipikor.

“(Permohonan sesuai undang-undang dan Perma) atau hanya upaya dari pemohon mencari celah seolah-olah aset yang telah dirampas itu merupakan harta kekayaan yang sah,” kata jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Jaksa KPK menyebutkan, alasan pengajuan keberatan menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan cermat.

Hakim nantinya akan memberikan pendapat mengenai aspek formil dan materiil guna menilai apakah alasan pengajuan keberatan itu sesuai UU Pemberantasan Tipikor dan Peraturan MA Nomor 2 tahun 2022.

Jaksa KPK yakin, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki pandangan yang arif dan bijaksana dalam menentukan pandangan rasional terkait suatu peristiwa pidana dan perbuatan materiil.

“Mengingat di dalam diri setiap majelis hakim terpatri nilai kebenaran dan nilai keyakinan untuk menakar mana yang benar itu benar dan mana yang salah itu salah,” ujar jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK.

Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan, Markus Seloadji, Martinus Gangsar, serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari tiga pemohon lainnya terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran.

Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung menuntut eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Nur merupakan satu dari sejumlah terdakwa dugaan korupsi proyek jalur kereta api Besitang-Langsa yang didakwa merugikan negara Rp 1,1 triliun.

“(Menuntut) menjatuhkan pidana pada terdakwa Nur Setiawan Sidik dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Selain pidana pokok, jaksa juga menuntut Nur membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 miliar, dikurangi aset barang bukti yang telah disita penyidik.

Uang itu harus dibayarkan paling lama satu bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita dan dirampas untuk negara untuk menutupi kekurangan uang pengganti.

Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta, maka hukuman uang pengganti itu akan diganti hukuman 4 tahun pidana badan.

Selain Nur, jaksa juga menuntut sejumlah terdakwa lain bersalah.

Mereka adalah Team Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan dituntut dengan 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Arista juga dituntut membayar uang pengganti Rp 12.336.333.484 atau Rp 12,3 miliar subsider 4 tahun kurungan.

Kemudian, jaksa juga menuntut beneficial owner atau pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Freddy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 64.297.134.494 atau Rp 64,2 miliar, dikurangi aset yang disita sebagai barang bukti.

Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak dibayar, masa hukuman badan Freddy ditambah 3,5 tahun.

Sementara itu, eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Amanna Gappa dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Gappa juga dituntut membayar uang pengganti Rp dan uang pengganti Rp 12.336.333.484 (Rp 12,3 miliar), dikurangi aset yang disita sebagai barang bukti. Jika dalam waktu yang ditentukan uang pengganti itu tidak diganti hukuman 4 tahun penjara.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14153941/pengacara-tom-lembong-pertanyakan-temuan-bpk-soal-kerugian-negara-dalam.

Jakarta: Sejumlah ahli hukum melakukan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kedua pasal yang kerap digunakan penegak hukum menjerat pelaku korupsi dianggap problematis, karena hanya terpatok pada kerugian negara.

"Kami sedang ajukan permohonan ke MK untuk menguji Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3, karena kami lihat memang kerugian negara adalah elemen pokok, karena ketika tidak ada kerugian negara orang tidak bisa kena pasal ini," ujar advokat Senior Maqdir Ismail dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Maqdir Ismail menyebut pengujian pasal karena melihat potensi suap menyuap jauh lebih substansial, ketimbang soal kerugian negara. Terlebih, unsur itu juga dapat menentukan itikad buruk dalam sebuah kasus.
"Tetapi sekarang ini apakah orang punya itikad buruk atau nggak. Kami mengusulkan untuk melihat mensrea ini apakah ada suap menyuap," kata Maqdir.

Maqdir menilai, korupsi tidak akan berkurang jika tidak ada pemberantasan soal suap menyuap. Sebab, tindakan itu dilakukan dalam berbagai tingkatan, sedangkan korupsi yang menimbulkan kerugian negara dapat dilakuan dalam kasus atau proyek besar.

"Kerugian suap menyuap ini jauh lebih besar karena ini bukan hanya mengakibatkan pengaturan keuangan menjadi salah tapi mental orang jadi rusak, akibatnya ini bergenerasi," kata dia.

Maqdir mencontohkan penegakan hukum di Vietnam yang tidak memasukan lagi korupsi sebagai kerugian negara. Namun, memperkuat penindakan kasus suap dan penyalahgunaan jabatan negara.

"Di Vietnam itu KUHP mereka sejak 2018 itu tidak memasukan lagi korupsi sebagai kerugian negara. Tetapi yang mereka masukkan suap menyiap dan penyalah gunaan kewenangan," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki arah baru. Yakni dengan memberantas suap menyuap dan penyalahgunaan jabatan.

"Kalau korupsi yang merugikan negara hanya bisa terjadi dengan orang yag memiliki jabatan. Kita harus buat arah baru mengingatkan pemerintahan bahwa arah baru pemerintahan kita adalah meberantas suap menyuap dan penyalahgunaan jabatan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pertama, Yunus Husein dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga timah yabg menjerat Harvey Moeis dan kawan-kawan, Kamis (31/10/2024).

Yunus dihadirkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung sebagai ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga menjerat Harvey Moeis.

Dalam persidangan ini, ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menanyakan sejumlah pengetahuan umum terkait pencucian uang hingga Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Selain Yunus Husein, jaksa juga menghadirkan ahli ilmu ekonomi lingkungan Universitas Bina Bangsa Profesor M Suparmoko dan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Profesor Hibnu Nugroho.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, eks Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama.

Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga Rp 300 triliun.

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah beberapa pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewaperalatan processing peleburan timah.

Surat dakwaan jaksa menyebut, pemilik perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim, diduga berperan memfasilitasi Harvey Moeis yang mewakili perusahaan smelter PT Refined Bangka Tin (RBT).

Perusahaan money changer milik Helena itu disebut menampung uang pengamanan senilai 500 hingga 700 dollar Amerika Serikat (AS) per ton.

Uang itu dikumpulkan dari perusahaan smelter yang menangani kerja sama smelter dengan PT Timah Tbk yakni, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa dan PT Tinindo Inter Nusa.

Dana tersebut dikumpulkan seakan-akan menjadi corporate social responsibility (CSR) dari para smelter yang mengambil bijih timah dari izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Helena bersama suami aktris Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang Rp 420 miliar dari tindakan tersebut.

“Memperkaya Harvey Moeis dan terdakwa Helena setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” kata jaksa.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah diterbitkan dan siap untuk segera diimplementasikan.

Sandi mengungkapkan, meski menunggu kebijakan teknis dari Kapolri, eksekusi program ini sebenarnya sudah dapat dimulai.

“Saat ini, untuk kelengkapan administrasi, Peraturan Kepolisian (Perpol) sedang diharmonisasi dengan lembaga terkait,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai perintah Kapolri, kita bisa segera action untuk menindaklanjuti program presiden dalam mencegah dan menanggulangi masalah korupsi di Indonesia,” ucap Sandi.

Sandi menyampaikan, pembentukan Kortas Tipikor merupakan upaya penguatan struktur organisasi Polri dalam penanganan kasus korupsi, dengan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas Tipikor.

Evaluasi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum Artikel Kompas.id Inisiatif ini untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memastikan penanganan korupsi berjalan efektif, meliputi pencegahan, penegakan hukum, serta pelacakan aset hasil korupsi.

“Penanggulangan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah Polri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam memberantas korupsi yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini,” ucap Sandi.

Menurutnya, Kortas Tipikor dibentuk sebagai upaya konkret dari komitmen Kapolri untuk mengatasi korupsi dengan pendekatan kolaboratif yang lebih efektif.

Kortas Tipikor juga mencakup aspek preventif, di samping penindakan dan pemulihan aset, guna memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Jadi ada sisi pencegahannya, ada sisi penegakan hukumnya, dan ada juga sisi penelusuran asetnya. Ada banyak hal yang turut kita kerjakan bersama,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpres Kortas Tipikor Terbit, Polri Siap Eksekusi Program Anti-korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/22511641/perpres-kortas-tipikor-terbit-polri-siap-eksekusi-program-anti-korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap memiskinkan mafia tanah.

Caranya dimulai dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kapolri, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," tegas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Menurut Nusron, Pemerintah tidak hanya puas apabila mafia tanah dikenakan delik pidana umum atau pidana murni.

Apabila mafia tanah melibatkan aparat negara, tentunya akan menggunakan delik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya mendapatkan efek jera. Nah, ini yang perlu kita dorong dalam Rakor, kita sedang simulasi," lanjutnya.

Kebijakan tersebut dilakukan agar persoalan mafia tanah benar-benar musnah di Indonesia.

Sebab, menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan masyarakat marjinal yang memiliki hak atas tanah, namun diserobot.

"Baik dari pemerintah maupun di DPR tidak kategori orang yang zolim terhadap orang-orang yang kecil, atau orang-orang yang berhak," tutur Nusron.

Nusron mengidentifikasi siapa saja yang menjadi mafia tanah yang melibatkan tiga komponen.

Mereka adalah oknum orang dalam, pemborong tanah yang punya kepentingan, serta pihak ketiga yang menjadi pendukung.

"Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer (pengacara), bisa oknum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), oknum notaris, juga bisa Permata, Persatuan Makelar Tanah, maupun Bimantara, Bisnis Makelar dan Perantara, yang terlibat di situ," tandas Nusron.

Sidoarjo: Sidang kasus dugaan korupsi potongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu, menghadirkan sepuluh orang saksi.

Sepuluh orang saksi yang dihadirkan adalah dari staf BPPD Sidoarjo. Mereka adalah Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun, dan Fahrudin.

Para saksi mengakui uang insentifnya dipotong, dengan persentase nilai potongan yang beragam. Namun mereka mengaku tidak pernah tahu, peruntukan dari potongan-potongan tersebut.

Uang potongan dana insentif tersebut, di lingkungan BPPD Sidoarjo sebagai uang sedekah. insentif yang mereka sebut sedekah itu diberikan setelah menerima kitir, dengan nilai rupiah yang telah ditetapkan.

Terdakwa Ahmad Muhdlor kemudian memberikan peninjauan, atas keterangan 10 saksi tersebut. Sepuluh saksi mengaku kenal bupati, tapi tidak pernah komunikasi langsung dan tidak memiliki nomor kontak bupati.

Para saksi juga mengaku tidak pernah mengetahui, keterlibatan bupati akan pemotongan dana insentif itu. Demikian pula terkait SK pemotongan dana insentif, para saksi kompak menjawab tidak ada keterlibatan bupati.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari 2024 lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. MGN/Heri Susetyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Halim Hartono dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Halim merupakan satu dari sejumlah tersangka dalam dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp 1,1 triliun.

Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai, Halim Hartono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer.

“(Menuntut) menjatuhkan pidana pada terdakwa Halim Hartono dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa saat membacakan amar tuntutannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).

Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Halim berupa uang pengganti sebesar Rp 28.584.867.600 atau Rp 28,5 miliar.

Jika dalam waktu satu bulan setelah terbit putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap uang pengganti itu belum dibayar, maka harta bendanya boleh dirampas oleh jaksa.

Dalam hal harta terdakwa tidak menutupi uang pengganti, kata jaksa, hukuman uang pengganti diganti menjadi tambahan pidana badan 4 tahun bui.

Selain Halim Hartono, mantan PPK lainnya dalam proyek ini, Akhmad Afif Setiawan juga dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kutungan, serta membayar uang pengganti senilai Rp 9,5 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Akhmad Afif Setiawan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 9.556.000.000,” ujar jaksa.

Sementara itu, eks Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Rieki Meidy Yuwana dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

Rieki juga dituntut membayar uang pengganti Rp 785.100.000 yang akan diganti hukuman 3 tahun penjara jika tidak dibayarkan.

Sebelumnnya, jaksa mendakwa Halim Hartono, Rieki, Afif, dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Nur Setiawan Sidik telah merugikan negara Rp 1,1 triliun.

Kerugian negara itu timbul akibat korupsi yang telah dilakukan mereka sejak tahap perencanaan, pelelangan hingga proses pelaksanaan disebut jaksa telah memperkaya sejumlah pihak.

Perkara ini juga menyeret eks Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Amanna Gappa; Tim Leader Tenaga Ahli PT Dardella Yasa Guna, Arista Gunawan; Beneficial Owner dari PT. Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Prasarana, Freddy Gondowardojo.

Kemudian, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hendy Siswanto; dan eks Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono.

Mereka didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Pulogadung Abdul Hadi Aviciena memerintahkan anak buahnya mencopot kamera CCTV di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 yang baru satu hari dipasang.

Perintah ini disampaikan setelah broker Surabaya bernama Eksi Anggraeni yang kerap membeli emas dalam skala besar dan belakangan diketahui mencurangi PT Antam marah.

Keterangan ini diungkapkan mantan Supervisor Security System Control UBPP LM PT Antam, Andi Asmara saat dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi manipulasi pembelian emas yang menjerat Abdul Hadi dan pengusaha Budi Said.

Mulanya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Toni Irfan bertanya kepada Andi terkait pemasangan kamera CCTV di BELM Surabaya.

“Yang memerintahkan Saudara untuk melakukan pengawasan pemasangan di Butik Surabaya?” tanya Hakim Toni di ruang sidang, Selasa (22/10/2024).

Andi mengatakan, saat itu ia dan rekannya menerima informasi dari pihak retail PT Antam Pulogadung bernama Edi bahwa sudah dibelikan kamera.

“Kameranya itu untuk dipasang di Butik Surabaya atas permintaan Pak Abdul Hadi,” kata Andi.

Kemudian, pada 19 Juli 2018, Andi pergi ke Surabaya untuk memastikan kamera pengawas tersebut telah dipasang dengan benar.

Keesokan harinya, Andi kemudian datang pagi-pagi ke butik tersebut untuk mengontrol pemasangan CCTV dan memastikan kamera pengawas itu merekam dengan baik.

“Nah, saya datang di hari kedua itu, saya ketemu sama Misdianto (pegawai bagian administrasi Butik Surabaya), Misdi bilang katanya Bu Eksi marah,” ujar Andi.

“Bu Eksi marah?” tanya hakim Toni.

“Ya, begitu. Bu Eksi marah, enggak nyaman, intinya gitu karena CCTV-nya ada (bisa merekam) suaranya, seperti itu Pak. Saya langsung lapor Pak Paiman, 'Pak, bagaimana ini?' gitu,” jawab Andi.

Setelah itu, Andi melaporkan persoalan tersebut kepada Paiman. Koleganya tersebut kemudian menghubungi Abdul Hadi.

“Pak Abdul Hadi terus kembali menghubungi lagi ke saya bahwa itu dicabut aja, bawa pulang,” ujar Andi.

Setelah itu, Andi pun mencopot kamera pengawas tersebut sebagaimana perintah Abdul Hadi.

“Saya yang mencabutnya memang,” kata Andi.

Dakwaan Abdul Hadi dan Budi

Dalam dakwaan Jaksa disebutkan, Abdul Hadi mengirimkan 100 kilogram emas ke BELM Surabaya 01 tanpa perencanaan kebutuhan stok dan tanpa pengajuan permintaan pengiriman produk emas.

Ia disebut mengabaikan jumlah ketersediaan dan pengalokasian stok butik pada BELM Surabaya 01 atas permintaan pengusaha Budi Said melalui Eksi.

Budi Said bersama-sama Eksi juga disebut menerima 100 kilogram emas Antam dari Kepala BELM Surabaya 01 Endang Kumoro dan dua pegawai Antam lainnya. Jumlah itu terlalu banyak hingga 58,135 kilogram.

Jaksa juga menyebut BELM Surabaya 01 mengalami kekurangan fisik emas Antam sebanyak 152,80 kilogram.

Hilangnya emas ini berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan Budi Said melalui Eksi.

Sejumlah pegawai PT Antam termasuk Endang Kumoro tidak mencatat stok opname yang sebenarnya atas pembelian Budi Said maupun pembeli lain yang melakukan transaksi melalui Eksi.

Eksi saat ini telah dijebloskan ke penjara. Ia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi manipulasi jual beli emas.

Pengadilan Tinggi Jawa Timur menghukum Eksi dengan vonis 11 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 82 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Hukuman itu lebih berat dari putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum Eksi 7 tahun penjara dan denda Rp 600 juta serta uang pengganti Rp 82 miliar subsider 2,5 tahun kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bukti keseriusan Polri dalam memberantas korupsi.

Yudi menjelaskan, sebelumnya tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi berada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di bawah Bareskrim.

"Saat ini, dengan status sebagai Korps yang langsung berada di bawah Kapolri, ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam memerangi korupsi," ungkap Yudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2024).

Ia merasa gembira dengan pembentukan korps baru ini, yang dianggapnya sebagai terobosan dalam upaya pemberantasan rasuah.

Yudi juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakomodir aspirasi terkait pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi ini.

Usulan pembentukan korps ini sebelumnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam beberapa kesempatan menekankan perlunya percepatan pemberantasan korupsi.

"Termasuk merekrut 44 mantan pegawai KPK sebagai cikal bakal korps pemberantasan korupsi yang saat ini tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi," tambahnya.

Yudi menjelaskan, korps ini akan mengedepankan empat hal, yakni pencegahan korupsi, pembinaan, penindakan melalui penyelidikan dan penyidikan, serta perbaikan sistem.

"Pembentukan tata kelola pelayanan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi," ujarnya.

Ia berharap, korps ini dapat menjawab permasalahan korupsi yang terus berkembang, mengingat para pelaku korupsi semakin canggih dalam melakukan aksinya, baik dalam mengambil uang panas maupun menyembunyikannya.

"Modus korupsi sebagai kejahatan luar biasa semakin canggih dan lintas negara, termasuk upaya pencucian uang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Kortas Tipikor di bawah naungan Polri, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortas Tipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi Pasal 20A Ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024.