Jumlah calon pimpinan (capim) dan calon Dewas Pengawas (cadewas) KPK makin meruncing. Panitia seleksi (Pansel) KPK telah merampungkan pekerjaannya dan menyerahkan 10 nama capim dan 10 nama cadewas KPK ke Presiden Jokowi, Selasa (1/10).

Nama-nama tersebut merupakan mereka yang lolos dalam seleksi terakhir di tahap wawancara dan tes kesehatan beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, Jokowi akan menyerahkan masing-masing 10 nama capim dan cadewas KPK tersebut kepada DPR untuk dilakukan tahapan seleksi berikutnya, yakni fit and proper test.

"Kami pada akhirnya memutuskan untuk mengirim 10 nama capim dan 10 nama cadewas kepada Pak Presiden, dan alhamdulillah Pak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR," ujar Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria dalam konferensi pers di Kemensetneg, Selasa (1/10).

Nantinya, DPR akan memilih masing-masing lima nama untuk ditetapkan menjadi pimpinan KPK dan komisioner Dewas KPK 2024–2029.

Hal itu juga sempat diungkapkan oleh Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh beberapa waktu lalu.

"Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5," jelas Ateh.

Sebelumnya, Arif juga mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk menyaring 10 nama capim dan 10 cadewas KPK tersebut.

"Satu integritas, dua kapabilitas, tiga adalah akseptabilitas. Jadi reputasi dan kemudian kepercayaan publik juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kami menentukan," kata Arif.

Proses penetapan kriteria tersebut tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal pansel, tetapi juga melibatkan masukan dari berbagai kalangan. Mulai dari akademisi, pebisnis, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO), semuanya diundang untuk memberikan pandangan mengenai sosok ideal yang diperlukan untuk memimpin KPK dan menjadi Dewan Pengawas.

"Dan itu merupakan bagian dari upaya kita untuk menampung aspirasi, kira-kira sosok seperti apa yang diperlukan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan KPK dan cadewas," ucap dia.

Pansel juga memperhatikan rekam jejak para calon melalui masukan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menilai. Menurut Arief, masukan dari masyarakat juga menjadi salah satu komponen penting yang tidak diabaikan dalam proses seleksi.

Berikut daftar lengkap 10 besar nama Capim KPK yang telah disampaikan kepada Presiden Jokowi:

Sementara itu, berikut daftar lengkap 10 nama calon Dewas KPK yang telah diserahkan kepada Presiden Jokowi:

Seleksi calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK telah memasuki tahap akhir. Masing-masing 20 orang Capim dan 20 orang calon Dewas KPK telah menyelesaikan seleksi wawancara dan tes kesehatan pada 17-20 September 2024.

Selanjutnya, panitia seleksi (Pansel) KPK bakal menyaring masing-masing 10 nama capim dan 10 calon Dewas KPK untuk diserahkan kepada Presiden.

Ketua Pansel KPK, Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan bahwa 10 nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada 2 Oktober 2024 nanti.

"[Pengumuman hasil wawancara] mungkin saat diserahkan ke Presiden awal Oktober. Kira-kira tanggal 2 Oktober tergantung waktu kesediaan Bapak Presiden," ujar Ateh saat dikonfirmasi, Senin (23/9).

Dengan begitu, pelaksanaan fit and proper test bagi 10 Capim KPK tersebut bakal digelar untuk DPR di periode berikutnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022, pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD terpilih akan dilangsungkan pada 1 Oktober 2024 nanti.

"Iya betul [fit and proper test oleh DPR periode berikutnya]," ujar dia.

Sebelumnya, Ateh juga menyatakan bahwa Pansel KPK nantinya bakal melakukan rapat untuk menilai hasil wawancara yang telah didapat tersebut pada akhir September nanti.

Hal itu disampaikannya seusai pelaksanaan tes wawancara bagi Capim KPK rampung pada Rabu (18/9).

"Alhamdulilah udah selesai, macam-macam kan jawabnya. Yang penting udah selesai lah, nanti kita inikan, kita rapatkan lagi tanggal 27–28 (September)," kata Ateh di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Setelah dinilai, lanjutnya, Pansel KPK akan menyaring 10 nama yang dianggap memenuhi kriteria untuk kemudian diserahkan ke Presiden Jokowi.

"Kan ini udah ini, setelah ini kita akan menyaring seleksi 10 orang untuk diserahkan ke Bapak Presiden. Nanti Bapak Presiden serahkan ke DPR, nanti Komisi III DPR akan memilih 5," jelas Ateh.

"Awal Oktober. Secepatnya lah (kata Ateh soal penyerahan 10 nama ke Jokowi)," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 yang lolos tahapan tes tertulis didominasi unsur masyarakat.

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Kompolnas Yenti Garnasih menyampaikan, terdapat 28 peserta yang berasal dari unsur masyarakat sipil, sedangkan 22 peserta lainnya pakar kepolisian.

“Jadi komposisinya adalah 28 dari masyarakat. Kemudian 22 dari pakar kepolisian. Tapi 22 pakar kepolisian bukan semuanya purnawirawan TNI-Polri,” ujar Yenti saat konferensi pers di Kantor Kompolnas, Kamis (1/8/2024).

Menurut Yenti, pakar kepolisian tersebut terdiri dari ahli ataupun akademisi yang memahami permasalahan tentang kepolisian.

Komposisi peserta yang lolos saat ini pun dianggap sesuai dengan harapan tim Pansel. Sebab, para peserta tidak didominasi oleh kalangan purnawirawan polisi maupun TNI.

“Pakar kepolisian tidak harus polisi, bisa juga dosen yang memahami tentang masalah kepolisian. Dosennya ini banyak, purnawirawan cuma 7 orang,” kata Yenti.

“Jadi ini sudah sesuai dengan harapan kita bahwa tidak mungkin didominasi oleh kepolisian,” ujar dia.

Sebanyak 101 calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 telah selesai menjalani tahapan tes tertulis pada Selasa (30/7/2024).

Peserta tes tertulis tersebut adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi calon anggota Kompolnas.

Dari 101 orang yang mengikuti tes tertulis, sebanyak 50 di antaranya dinyatakan lolos berdasarkan hasil penilaian Tim Pansel pada Rabu (31/7/2024).

Di luar 101 peserta tersebut, terdapat 6 calon anggota Kompolnas yang tidak hadir dalam tahapan tes tertulis dan langsung dinyatakan gugur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 57 calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024-2028 dinyatakan gugur setelah pelaksanaan tahapan seleksi tes tertulis, Kamis (1/8/2024).

Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Kompolnas Yenti Garnasih menyampaikan, 50 peserta dinyatakan tidak lolos tes tertulis berdasarkan hasil penilaian Tim Pansel pada Rabu (31/7/2024).

Selain itu, terdapat 6 peserta dinyatakan gugur karena tidak hadir dalam tahap tes tertulis seleksi calon anggota Kompolnas pada Selasa (30/7/2024).

“Tidak hadir 6 orang sesuai dengan pernyataan kami sebelumnya bahwa yang tidak hadir dinyatakan gugur,” ujar Yenti dalam konferensi pers di kantor Kompolnas, Kamis (1/8/2024).

Anggota Pansel Calon Anggota Kompolnas Bekto Suprapto mengatakan, terdapat seorang peserta yang dinyatakan tidak lolos karena terbukti curang saat mengikuti tes tertulis.

Peserta tersebut kedapatan membawa catatan dan diam-diam membukanya saat proses tes tertulis. Atas dasar itu, Tim Pansel menyatakan hasil tes tertulis peserta tersebut tidak layak dinilai.

‘Yang dilanggar adalah membawa catatan sebelumnya dan waktu mengerjakan membuka catatan itu sembunyi-sembunyi. Sehingga diputuskan oleh kami yang ini tidak layak untuk dinilai. Itu kesepakatan dari kami,” ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 101 calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 telah selesai menjalani tahapan tes tertulis pada Selasa (30/7/2024).

Peserta tes tertulis tersebut adalah orang-orang yang sebelumnya dinyatakan lolos tahapan seleksi administrasi calon anggota Kompolnas.

Dari 101 orang yang mengikuti tes tertulis, sebanyak 50 di antaranya dinyatakan lolos berdasarkan hasil penilaian Tim Pansel pada Rabu (31/7/2024).

“Tadi malam sudah selesai semua. Sisanya tinggal 50 peserta,” ujar Ketua Pansel Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo.

Para peserta yang lolos itu terdiri dari 39 laki-laki dan 11 perempuan. Selanjutnya, mereka akan menjalani tahapan seleksi tes kesehatan pada 5-6 Agustus 2024.

Jakarta: Sebanyak tujuh calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinyatakan gugur saat tes tulis. Panitia seleksi (pansel) memutuskan tindakan itu karena pesertanya tidak hadir.

“Yang tidak hadir itu dinyatakan gugur,” kata anggota pansel capim KPK Elwi Danil di Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Juli 2024.

Elwi enggan memerinci nama-nama tujuh capim itu. Pansel tidak memberikan diskresi untuk mereka karena pemberitahuan tes sudah dikabarkan sejak lama.
“Mereka sudah tahu kalau mereka tidak hadir otomatis mereka gugur,” ucap Elwi.

Pansel juga menegaskan tidak ada tes ulang untuk tujuh orang itu. Peserta lain yang dinyatakan lolos nantinya akan menjalani tahapan profil asesmen.

“Mereka yang dinyatakan lolos pada tes tertulis ini nanti akan dilakukan profile assesment,” tutur Elwi.

(ADN)

Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) diminta tegas dalam melakukan seleksi terhadap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberanian dibutuhkan agar muruah dan citra KPK dapat lebih baik ke depan.

“Jadi tugas Pansel benar-benar menyeleksi, bukan hanya administrasi. Kalau tugas Pansel selangkah lebih jauh dengan berani mencoret calon yang bermasalah,” kata Yudi dalam tayangan Metro TV, Senin, 15 Juni 2024.

Yudi menyebut Pansel harus lebih berani dalam melakukan seleksi. Jika ada calon yang ditolak publik, rekam jejaknya buruk, bahkan pernah terlibat dalam pelanggaran etik, Pansel tidak perlu ragu untuk mencoret nama calon tersebut.

Baca juga: Nawawi Pomolango Ogah Nyalon Capim KPK

“Kalau misalnya nanti saat pengunguman masih ada yang bermasalah, tentu reputasi Pansel akan diragukan oleh publik, dan trauma kita terhadap Pansel yang lalu bisa jadi akan berulang kembali,” ucap Yudi.
Yudi mengatakan, Pansel harus menunjukan bahwa mereka independen dalam melakukan proses seleksi. Meski Pansel diisi orang-orang yang mempunyai kompetensi, namun hal itu dinilai belum menjamin.

“Orang-orangnya sama (dengan Pansel sebelumnya), kualitasnya ada, tapi saat ini kita belum bisa menilai Pansel kali ini, karena dalam tanda kutip mereka belum bekerja dan belum melakukan suatu hal yang menurut kita signifikan,” ujar Yudi.

Pendaftaran capim KPK periode 2024-2029 telah dibuka sejak 26 Juni 2024 dan akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024. Nantinya Pansel akan menyeleksi setiap pendaftar hingga tersisa 10 nama, barulah akan diserahkan kepada Presiden kemudian diteruskan kepada DPR.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 Arief Satria mengatakan, hingga Senin (15/7/2024) malam, tercatat ada 468 pendaftar capim dan calon anggota Dewas KPK.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 orang di antaranya adalah perempuan.

Arief mengungkapkan, data yang dirangkum pihaknya itu berdasarkan rekapitulasi pendaftaran hingga pukul 20.15 WIB.

"Yang telah melakukan pendaftaran, dengan menyertakan dokumen sebanyak 468 orang. Adapun perinciannya adalah, jumlah pendaftar capim KPK 280 orang. Laki-laku 261 orang, perempuan 19 orang," ujar Arief dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Senin malam.

"Jumlah pendaftar calon Dewas KPK sebanyak 188 orang. Dengan komposisi 167 orang laki-laki dan 21 perempuan," kata dia.

Dengan begitu, jika digabung, ada 40 orang perempuan telah mendaftar capim dan calon anggota Dewas KPK.

Arief pun menjelaskan, para pendaftar capim dan calon anggota Dewas tersebut berasal dari berbagai latar belakang, antara lain aparatur sipil negara (ASN), akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan juga dari civil Society organization.

"Dan pendaftaran akan ditutup pada hari ini pukul 23.59 WIB," ujar Arief.

Pendaftaran seleksi capim dan calon anggota Dewas KPK dibuka selama 20 hari, yakni sejak 26 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024.

Setelah masa pendaftaran capim dan Dewas ditutup pada 15 Juli, Pansel akan melalukan seleksi administrasi pada 16-22 Juli 2024.

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan kepada publik pada 24 Juli 2024.

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 menegaskan akan tetap bekerja secara profesional dan independen.

Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pernah mengakomodasi calon atau pendaftar Capim dan Dewas titipan.

"Kita bekerja secara independen," kata Arif saat ditemui di Kota Makassar, Kamis (11/7).

Ia menegaskan bahwa Pansel bekerja dengan berpedoman pada undang-undang.

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada dalam undang-undang. Itu adalah pegangan dan acuan kami," ujarnya.

Pansel Capim dan Dewas KPK dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) dari Presiden Jokowi. Meskipun demikian, Pansel KPK mengaku tidak mendapatkan arahan khusus dari Presiden Jokowi terkait calon pimpinan dan Dewas KPK.

"SK berasal dari beliau (Jokowi). Kita bekerja sesuai dengan undang-undang. Tidak ada arahan khusus," ujarnya singkat.

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti minimnya pendaftar dari kalangan perempuan.

Anggota Pansel KPK, Rezki Sri Wibowo, menyatakan bahwa hingga hari ini, Kamis (11/7), pendaftar perempuan untuk Capim dan Dewas KPK hanya sebanyak 7 orang.

"Sampai hari ini, baru satu perempuan mendaftar untuk Capim KPK dan 6 orang untuk Dewas KPK," kata Rezki Sri Wibowo di Makassar, Kamis (11/7).

Menurutnya, jumlah partisipan perempuan ini sangat memprihatinkan. Padahal, perempuan sangat dibutuhkan sebagai pemimpin.

"Ini sangat penting karena perempuan bisa menjadi pejuang utama dalam pemberantasan korupsi. Kita sangat membutuhkan banyak perempuan yang mendaftar," tuturnya.

Rezki pun mengajak para aktivis dan penggiat antikorupsi dari kalangan perempuan untuk segera mendaftar sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

"Ayo, para aktivis perempuan dan penggiat antikorupsi yang berpotensi, mohon segera mendaftar," harapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria, menyebut jumlah pendaftar hingga hari ini, Kamis (11/7), telah mencapai 632 orang.

"Hingga hari ini, pendaftar Capim KPK yang sudah mendaftar akun mencapai 632 orang. Dari jumlah tersebut, 79 orang telah mengirimkan dokumen untuk Capim, sementara untuk Dewas, sudah 64 orang. Jumlah ini terus bertambah setiap hari," kata Arif di Makassar.