Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan strategi guna mencapai net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

Agus menerangkan, pihaknya menargetkan NZE di sektor industri bakal terjadi pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dari target pemerintah.Target tersebut, kata Agus, diragukan oleh beberapa pihak.Meski demikian, dia optimistis bahwa industri hijau dapat terwujud pada 2050.

“Ini wajar saja kalau banyak pihak yang skeptis, tapi kami yakin bahwa kami bisa achieve NZE pada tahun 2050 karena kami sudah memiliki strategi untuk mencapai hal tersebut,” kata Agus dalam Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024, Kamis (19/9/2024).

Agus menuturkan, strategi untuk mencapai NZE meliputi beberapa faktor seperti pendanaan, teknologi, dan kebijakan pemerintah terkait emisi.

Saat ini, kata Agus, pihaknya tengah merumuskan beberapa kebijakan salah satunya mengenai batas atas emisi untuk industri dan kebijakan nilai ekonomi karbon (NEK) guna mencapai tujuan emisi nol bersih di sektor industri pada 2050.

“Ini merupakan langkah penting dalam mendukung pengurangan gas rumah kaca dan transisi menuju ekonomi hijau,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus pun mengharapkan adanya dukungan tak hanya dari pemerintah dan asosiasi, tapi juga dari sektor lainnya untuk mewujudkan NZE sektor industri pada tahun 2050.

“Kami berharap akan datang dukungan dari sektor lain dalam rangka mendukung pencapaian target penurunan emisi sektor industri hingga mencapai net zero emission di tahun 2050,” ucap Agus.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan NZE di sektor industri dapat tercapat pada 2050 atau 10 tahun lebih cepat dibandingkan target NZE nasional pada 2060.

Berdasarkan data yang ditunjukkan Kemenperin, tingkat emisi gas rumah kaca sektor industri pada 2022 mencapai 238,1 juta ton CO2e atau naik dibandingkan 2021 sebesar 222,9 juta ton CO2e.

Tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia sepanjang 2015-2022 sebesar 8-20% dibandingkan dengan total emisi GRK nasional.

Adapun, komposisi sumber emisi sektor manufaktur tahun 2022 paling besar yakni energi industri (64%), limbah industri (24%) dan industrial process and product use (12%).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, Indonesia memerlukan tindakan tegas untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca.

"Kami ingin target NZE di sektor industri lebih cepat 10 tahun dari target NZE nasional. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Agus dalam Rapat Kerja Kemenperin di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

PT Unilever Indonesia Tbk mengusulkan pemerintah agar mendorong penggunaan truk berbasis baterai listrik di dalam negeri. Emiten konsumer berkode UNVR tersebut menilai penggunaan truk berbasis listrik akan mempercepat kebijakan pengurangan karbon di Indonesia.

Director of Sustainability & Corporate Affairs UNVR Nurdiana Darus menargetkan seluruh rantai pasok UNVR dapat mencapai kondisi karbon netral pada 2039. Target tersebut lebih lama dari target karbon netral dalam lingkup operasional pabrik dan penggunaan energi di kawasan pabrik.

"Sekarang konsep kendaraan berbasis listrik atau EV baru didorong pada kendaraan personal dan bus. Kalau konsep EV bisa didorong untuk truk dan kendaraan logistik, itu keren banget untuk pengurangan karbon nasional," kata Nurdiana kepada Katadata.co.id, Rabu (7/8).

Nurdiana menjelaskan, pengurangan karbon di seluruh rantai karbon UNVR disebut sebagai ruang lingkup III. Ruang lingkup III dibagi menjadi dua bagian, yakni distribusi dan penggunaan lahan.

Nurdiana menyampaikan, pencapaian karbon netral di seluruh rantai pasok lebih lama sembilan tahun lantaran UNVR menggunakan lebih dari 3.000 unit truk per hari. Truk tersebut digunakan untuk mendistribusikan produk-produk UNVR ke penjuru negeri.

Oleh karena itu, Nurdiana mencatat pengurangan karbon untuk proses distribusi hanya dapat mencapai 42% pada 2030. Pada tahun yang sama, pengurangan kabron untuk sisi penggunaan lahan hanya mampu berkurang 30,3%.

Nurdiana menjelaskan, lambatnya pengurangan karbon UNVR disebabkan oleh tidak adanya kondisi yang mendukung bagi mitra perseroan mengurangi kabron. Maka dari itu, ia menilai perlu ada perubahan sistemik melalui regulasi pemerintah.

"Dengan adanya dukungan perusahaan lain, stakeholder, dan dorongan pemerintah, kami baru bisa benar-benar membuat satu perubahan sistemik terkait pengurangan karbon di dalam negeri," katanya.

Hasil kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia menunjukkan, sebesar 74,5% emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor industri Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan karena dekarbonisasi yang dilakukan oleh industri di Indonesia masih dalam tahap awal.

Sustainable Business and Net Zero Analyst WRI Indonesia, Nada Zuhaira sebelumnya menilai, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini belum bisa mengintegrasikan penghitungan emisi industri. Pasalnya, sektor industri di Indonesia masih kebingungan dalam mengklaim kontribusinya dalam mereduksi emisi karbon.

“Perkara emisi tersebut dilaporkan kemana juga masih menjadi pertanyaan,” ujarnya.