Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong transformasi industri hijau melalui pemantauan berkelanjutan dengan pelaksanaan audit Continuous Emission Monitoring System (CEMS), sistem audit pemantauan karbon.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengungkapkan sektor industri tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Kementerian Perindustrian telah mengambil langkah nyata melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara BSKJI dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mencapai target Net Zero Emission pada sektor industri sebagai tujuan jangka panjangnya,” papar Andi dalam kunjungan kerja di PLN Indonesia Power Jabar 2 Pelabuhan Ratu, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (29/10).

Ruang lingkup kerja sama itu mencakup pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan yang telah disepakati, penerapan kebijakan industri hijau, sinergi, dan objektivitas pelaksanaan pemantauan lingkungan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya industri untuk mendukung operasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Oleh karenanya, diperlukan peran aktif dan inovasi layanan jasa yang mendukung transformasi industri hijau,” tutur Andi.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah BSKJI, berkomitmen kuat dalam mengembangkan layanan yang inovatif dan aplikatif guna mendukung industri dan masyarakat dalam memenuhi regulasi serta meminimalkan dampak lingkungan.

Andi juga menuturkan bahwa BBSPJPPI telah memiliki keahlian dalam mendukung pemantauan emisi berkelanjutan melalui pelaksanaan audit CEMS pada berbagai industri. Audit CEMS ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi layanan dalam memenuhi kebutuhan industri sesuai regulasi PermenLHK No 13 Tahun 2021, terutama dalam pelaksanaan Relative Accuracy Test Audit (RATA), Cylinder Gas Audit (CGA), dan Response Correlation Audit (RCA).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBSPJPPI Semarang Sidik Herman menegaskan bahwa pihaknya siap berkontribusi dalam mencapai kemandirian energi sesuai arahan Presiden melalui kompetensi yang dimiliki dan akan selalu berinovasi untuk mendukung hal tersebut. Salah satu bentuk inovasi yang telah dilakukan BBSPJPPI Semarang adalah pengembangan layanan audit CEMS.

“Sebagai salah satu layanan utama BBSPJPPI, Audit CEMS dilakukan untuk 10 sektor industri wajib seperti peleburan besi dan baja, pulp dan kertas, rayon, carbon black, migas, pertambangan, pengolahan sampah secara termal, semen, pembangkit listrik tenaga termal, serta pupuk dan ammonium nitrat," sebut Sidik.

Sidik menjelaskan, BBSPJPPI juga telah menyiapkan sumber daya untuk pengembangan inovasi layanan lainnya seperti layanan jasa inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), kalibrasi Air Quality Monitoring System (AQMS), dan kalibrasi photometer untuk Hg CEMS.

Pada kunjungan kerja ke PLN Indonesia Power Jabar 2, BBSPJPPI juga memastikan bahwa pelaksanaan audit RCA (Relative Calibration Audit) sebagai bagian dari audit CEMS dilakukan secara akurat dan menyeluruh sesuai metode referensi yang telah ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa investor asing lebih memilih menanamkan modalnya di Malaysia daripada Indonesia karena kurangnya industri hijau di Tanah Air.

Rosan menjelaskan, industri-industri di Indonesia masih ditenagai oleh energi kotor. Padahal, menurutnya, banyak investor asing hanya ingin menanamkan modal ke industri-industri hijau.

"Banyak investasi yang mau ke Indonesia, contohnya data center. Tapi mereka setelah melihat, mereka beralih ke negara lain misalnya Malaysia karena mereka ingin penyediaan dari tenaganya adalah energi hijau," ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Oleh sebab itu, Rosan yang pernah memiliki posisi tinggi di sejumlah perusahaan batu bara seperti PT Berau Coal Energy dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) itu, mengaku akan terus mendorong agar pemerintah fokus membangun industri-industri hijau. Jika tidak maka ke depan investor asing akan semakin sulit berinvestasi ke Indonesia.

Apalagi, menurut mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, target investasi pada tahun depan tidak sedikit yaitu dalam rentang Rp1.868,2 triliun sampai dengan Rp1.905,6 triliun.

"Kita harus lebih mengakselerasi penyediaan energi hijau. Itu kalau kita ingin terus maju dan berkembang, dan juga menarik investasi, itu menjadi hal yang perlu dilakukan," jelas Rosan.

Ketika berbicara dengan calon investor asing, Rosan mengaku bahwa mereka meminta pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang nyaman di Indonesia seperti penyediaan energi bersih untuk tenagai pabrik-pabrik atau manufaktur.

"Beberapa perusahaan juga yang ingin berinvestasi di EV Car contohnya, electric manufacturing di mobil. Ya mereka ingin membuat electric car dari clean energy, dari renewable energy [energi bersih, energi terbarukan]," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rosan mengingatkan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan.

Selama ini, lanjutnya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 53%—54%. Sementara itu, investasi masih berkontribusi sekitar 25%—26%.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ada dua perusahaan asing yang siap berinvestasi Indoneisa dalam Waktu dekat ini.

Rosan mengatakan kedua perusahaan asing tersebut berasal dari Korea Selatan dan China. Keduanya akan bekerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) untuk menggarap pabrik baterai kendaraan listrik.

"Total investasinya mencapai Rp 80 triliun atau US$ 5,5 miliar," jelasnya dalam Konferensi Pers, Selasa ( 15/10).

Sesuai dengan permintaan global, Rosan mengungkapkan akan terus mendorong ekosistem industri hijau di Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk menarik lebih banyak perusahaan asing untuk bisa membangun pabrik-pabrik baterai EV di Indonesia.

"Jadi bagaimana kita mendorong inevstasi Indonesia itu yang clean energy dan berorinetasi pada ekspor," ungkapnya.

Menurutnya, dua ruang tersebut yang masih memiliki potensi pertumbuhan investasi paling tinggi. Jadi target investasi di tahun 2025 sebesar Rp 1.905 triliun akan lebih mengakselerasi tenaga kerja berbasis energi hijau.

Adapun Kementerian Investasi (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) mencatat, realisasi investasi kuartal III 2024 sebesar Rp 431,38 triliun. Realisasi investasi pada kuartal ketiga ini tumbuh 15,24% year on year (yoy), dan lebih tinggi 0,72 % dibanding kuartal sebelumnya. Angka realisasi ini juga setara 26,15% dari target yang dipasang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp 1.650 triliun.

Pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi meningkatkan emisi karbon. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi tersebut mengandalkan hilirisasi nikel yang disinyalir merupakan industri pengguna Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara captive terbanyak di Indonesia.

Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, mengatakan pertumbuhan ekonomi 8 persen keluar dari keinginan agar Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen dalam tiga tahun ke depan.

Namun demikian, dia mengatakan, salah satu penopang pertumbuhan 8 persen itu adalah memasifkan industri hilirisasi nikel. Komoditas tersebut digadang mendukung transisi energi karena merupakan bahan baku mobil listrik.

“Tapi menurut saya ini kontradiktif. Jangan sampai pertumbuhan nikel, alih-alih tujuannya jaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tapi justru berkontradiksi kepada transisi energi,” ujarnya dalam agenda Konferensi Nasional Mineral Kritis, di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Agung mengatakan, Indonesia merupakan penyuplai utama nikel dunia yaitu sekitar 55% dari pasokan global. Namun perlu diingat, nikel Indonesia lebih banyak digunakan untuk bahan baku stainless steel. Sementara nikel untuk kebutuhan baterai baru mencapai 5 persen.

Di sisi lain, industri nikel merupakan pengguna PLTU captive terbanyak di Indonesia. PLTU captive adalah pembangkit yang dimiliki dan dioperasikan peruusahaan tertentu untuk menyuplai listriknya sendiri dan berada di luar jaringan PLN.

Mengutip data Koalisi Sulawesi Tanpa Polusi, emisi karbon dioksida (CO2) dari PLTU captive Diperkirakan akan mencapai 80 Mt per tahun dan akan terakumulasi hingga 2 Gt antara tahun 2025-2050. Di sisi lain, aktivitas PLTU captive juga dinilai dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan hilangnya biodiversitas di daerah tempat PLTU captive berada.

Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menyebutkan terdapat 117 captive di Indonesia dengan kapasitas 10,8 gigawatt (GW). Sebanyak 67 persen di antaranya menyokong industri nikel. Sementara PLTU diketahui merupakan salah satu penyumbang terbesar emisi di sektor energi.

Dalam laporan tersebut, disebutkan jika saat ini masih ada antrean 11-14 GW PLTU yang akan dibangun hingga 2030. “Jadi kalau seandainya pemerintah tidak punya roadmap terhadap dekarbonisasi, maka ini jadi tantangan,” ujar Agung.

Peta Jalan Dekarbonisasi

Sementara itu, Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, mengatakan pihaknya tengah mengebut penyelesaian peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan sektor industri.

“Pak menteri inginnya sebelum pergantian kabinet beberapa minggu ini sudah rampung, tapi kami tidak tahu di lapangan,” kata Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, saat konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Sembilan sektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah sektor alat transportasi (otomotif). Dia mengatakan, peta jalan tersebut mengatur bahwa setiap industri akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor gas rumah kaca.

Tiga sektor tersebut adalah energi yang digunakan untuk industri, penggunaan produk dalam proses industri, serta pengolahan limbah industri. “Nanti harus ada strateginya apa, teknologinya seperti apa, dan investasinya berapa,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, salah satu yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang dioperasikan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri, di luar jaringan listrik PLN.

Namun, dia belum bisa membocorkan lebih jauh mengenai aturan PLTU tersebut karena masuk dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Taufik, peta jalan dekarbonisasi tersebut juga akan menekankan pada penggunaan energi baru terbarukan. Aturan terkait penggunaan EBT tersebut akan menyesuaikan dengan regulasi nasional seperti target bauran energi

Peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan sektor industri segera rampung. Industri selanjutnya akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor penyumbang gas rumah kaca.

“Pak menteri inginnya sebelum pergantian kabinet beberapa minggu ini sudah rampung, tapi kami tidak tahu di lapangan,” kata Ketua Tim Program Pengembangan Industri Hijau Kementerian Perindustrian, Ahmad Taufik, saat konferensi Nasional Mineral Kritis Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/10).

Sembilan sektor tersebut adalah industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik, pupuk, petrokimia, serta makanan dan minuman, ditambah sektor alat transportasi (otomotif).

Dia mengatakan, peta jalan tersebut mengatur bahwa setiap industri akan bertanggung jawab terhadap tiga sektor gas rumah kaca. Tiga sektor tersebut adalah energi yang digunakan untuk industri, penggunaan produk dalam proses industri, serta pengolahan limbah industri.

“Nanti harus ada strateginya apa, teknologinya seperti apa, dan investasinya berapa,” ujar Taufik.

Dia mengatakan, salah satu yang diatur dalam peta jalan tersebut adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive. PLTU captive adalah pembangkit listrik tenaga uap batu bara yang dioperasikan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri, di luar jaringan listrik PLN. Namun, dia belum bisa membocorkan lebih jauh mengenai aturan PLTU tersebut karena masuk dalam ranah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Taufik, peta jalan dekarbonisasi tersebut juga akan menekankan pada penggunaan energi baru terbarukan. Aturan terkait penggunaan EBT tersebut akan menyesuaikan dengan regulasi nasional seperti target bauran energi.

Industri Lahap Energi

Sebelumnya, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sembilan sektor industri tersebut dipilih karena paling banyak menggunakan energi.

“Sektor-sektor ini yang disebut dengan industri lahap energi,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 Oktober tahun lalu.

Sebanyak sembilan sektor itu ditentukan dalam Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Penyusunan Rencana Aksi Dekarbonisasi Sektor Industri Menuju Target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2050 yang digelar Rabu (11/10).

Agus menegaskan, pihaknya siap menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian dalam mendukung proses dekarbonisasi. Permenperin ini antara lain akan mengatur tentang rencana aksi dan peta jalannya.

“Apalagi, saat ini kami sudah punya 35 standar industri hijau, sehingga sambil menunggu kesiapan industri agar bisa memitigasi,” terangnya.

Agus optimistis target net zero emission (NZE) di sektor industri bisa tercapai pada 2050, lebih cepat 10 tahun dari target net zero emission nasional pada 2060. Optimisme tersebut didasarkan pada tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri di Indonesia dari 2015-2022 yang hanya sebesar 8-20 persen dari total emisi GRK nasional.

Sementara jika dilihat dari sumber emisi sektor industri tahun 2022, komponen emisi dari kategori penggunaan energi di industri menyumbang 64 persen, emisi dari limbah industri 24 persen dan proses produksi dan penggunaan produk atau Industrial Process And Product Use (IPPU) sebesar 12 persen.

PT TBS Energi Utama Tbk melakukan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 200 MW senilai US$ 144,8 juta atau Rp 2,2 triliun. Langkah korporasi itu dilakukan untuk mengejar target netralitas karbon pada 2030.

Divestasi dua aset PLTU dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur modal perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina dalam keterangan di Jakarta, Selasa (8/10).

Juli mengatakan perseroan akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut sebesar kurang lebih US$ 87,4 juta. Melalui transaksi ini, TBS akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, dijelaskan TBS bahwa transaksi ini akan mencatatkan kerugian non kas sebesar kurang lebih 77 juta dolar AS. Hal ini disebabkan oleh standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan dimuka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP (Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25 tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Menurut Juli, transaksi ini akan membantu perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70 persen. Hal ini akan meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TBS lebih 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun. Langkah ini juga akan mengukuhkan perseroan sebagai pionir dan satu dari sebagian kecil perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon.

"Bersama dengan divestasi saham perseroan secara tidak langsung di PT Paiton Energy di tahun 2021, transaksi ini akan memberikan keuntungan lebih dari US$ 100 juta, di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan," kata dia.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong percepatan transformasi industri hijau dan inovasi digital dalam rangka mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

“Dengan capaian 62,5 persen target SDGs, artinya masih ada 37,5 persen target yang mesti dicapai lagi. Saya harap semua pihak agar terus meningkatkan komitmen dan kerja keras untuk mencapai semua target SDGs tahun 2030,” ujarnya dalam acara Peresmian Pembukaan Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs Annual Conference/SAC) 2024, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Wapres menekankan, pembangunan industri hijau dan inovasi digital harus menjadi prioritas utama dalam mempercepat pencapaian SDGs tersebut. Menurutnya, kedua sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga berperan penting dalam mencapai tujuan lingkungan dan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa industri hijau dan inovasi digital memenuhi kebutuhan masa kini sekaligus menjawab tantangan dan aspirasi generasi mendatang,” kata Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga mendorong berbagai pihak untuk terus berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan program SDGs. Wapres mengajak sektor swasta dan filantropi untuk berkontribusi lebih besar melalui blended finance.

“Selain dari pihak swasta, agar juga digali pemanfaatan berbagai dana amanah umat dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hingga wakaf yang saat ini sudah mulai berkembang dan dikelola secara lebih profesional, transparan, dan berbasis digital,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengingatkan, pencapaian SDGs harus diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan nasional 2025–2029 sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Dia berpendapat, keberhasilan dalam mencapai target SDGs pada 2030 akan menjadi fondasi kuat bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.

“Penyelesaian target SDGs pada tahun 2030 akan menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas menjadi negara maju pada tahun 2045,” kata Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi semua pihak yang telah berkomitmen mendukung pencapaian SDGs, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan generasi muda.

“SDGs bukan hanya soal mencapai target, tetapi soal menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita bergerak maju dengan semangat yang baru, dengan inovasi yang segar, dan tekad untuk memberikan perubahan yang terbaik dan lebih bermakna bagi bangsa Indonesia dan dunia,” katanya.

(Dhera Arizona)

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) paling cepat di dunia. Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari target SDGs atau berada diatas rata-rata global yang hanya 17 persen.

“Ini adalah wujud dari komitmen kuat Indonesia dalam pelaksanaan SDGs,” ujarnya dalam acara SDGs Annual Confrence, di Jakarta, Senin (7/10).

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan indikator yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur. Target tersebut memiliki tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian, kemakmuran manusia, serta planet bumi di masa sekarang dan masa depan.

Menurut Ma'ruf, Indonesia berhasil menjaga laju pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Kemajuan ini termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting pada balita, yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia fokus menjadikan pembanguan industri hijau dan inovasi digital berkelanjutan dalam mencapai target sustainable development goals (SDGs). Industri hijau dan inovasi digital tidak hanya berfungsi untuk mendukung ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan dan sosial.

29% Target SDGs Indonesia Keluar Jalur

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan sebanyak 29,5 persen capaian SDGs Indonesia keluar jalur. Dari 222 indikator SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian Indonesia baru mencapai 62,5 persen yang sudah sesuai jalur.

"Kita tetap harus memberikan perhatian khusus pada 29,5 persen indikator yang off track, karena stagnan bahkan memburuk," ujar Suharso.

Dia mengatakan, dunia diperkirakan membutuhkan waktu hingga 32 tahun lagi untuk mencapai seluruh target SDGs jika tidak ada upaya yang transformatif.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan terdapat tambahan 15,3 juta pekerja pada sektor hijau atau green jobs pada 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan potensi besar pada green jobs dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

"Dengan pendidikan berkualitas yang mampu mengantisipasi perubahan keterampilan hingga 44% kita optimis dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja," ujar Suharso dalam acara SDGs Annual Confrence, di Jakarta, Senin (7/10).

Green jobs adalah jenis pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Ciri green jobs adalah memenuhi kriteria pekerjaan yang layak, seperti upah yang memadai, kondisi yang aman, dan hak-hak pekerja. Selain itu, green jobs juga mendorong kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bappenas telah mempublikasikan Peta Okupasi Nasional Green Jobs dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hingga Agustus 2022, pemetaan okupasi ini telah mengidentifikasi 191 jenis green jobs.

Menurut Suharso, gerenasi muda berperan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, inovasi dan digitalisasi yang berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui pendidikan, pengembangan kompetensi, serta keterampilan kerja.

29% Target SDG Indonesia Keluar Jalur

Suharso mengatakan sebanyak 29,5 persen capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia keluar jalur. Dari 222 indikator SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian Indonesia baru mencapai 62,5 persen yang sudah sesuai jalur.

"Namun demikian, kita tetap harus memberikan perhatian khusus pada 29,5 persen indikator yang off track, karena stagnan bahkan memburuk," ujarnya.

Dia mengatakan, capaian Indonesia relatif lebih baik baik dibandingkan rata-rata pencapaian SDGs dunia yang tercatat sebesar 17 % dari target yang ditetapkan. Dunia diperkirakan membutuhkan waktu hingga 32 tahun lagi untuk mencapai seluruh target SDGs jika tidak ada upaya yang transformatif.

"Jadi kita 4 kali lebih hebat di rata-rata global," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor industri manufaktur masih memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan strategis dan sinergi yang kuat untuk mendukung peningkatan kinerja industri manufaktur di Indonesia yang berdaya saing dan berkeberlanjutan.

“Peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, tidak hanya menetapkan regulasi yang akan memacu pelaku industri untuk bertransformasi menuju industri yang berkelanjutan, namun juga hadir memberikan solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Kamis (2/10/2024).

Dalam upaya mewujudkan tantangan tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui salah satu unit pelayanan teknisnya, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang menggelar Business Gathering dengan mengusung tema “Sinergi BBSPJPPI dan Industri dalam Mendukung Operasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan” di Semarang, Kamis (2/10/2024).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi menyampaikan bahwa inovasi dan layanan aplikatif yang disediakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI memiliki peran penting bagi industri dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri, sehingga tercipta industri yang ramah lingkungan.

Andi juga menyampaikan bahwa Kemenperin dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman terkait pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri.

Kerja sama strategis ini mencakup penerapan kebijakan pemantauan dampak lingkungan, penguatan industri hijau, optimalisasi layanan jasa industri, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pemantauan yang sinergis dan objektif.

“Kemenperin berkomitmen untuk mendorong inovasi teknologi serta layanan jasa teknis yang bermanfaat dalam membangun sektor industri yang mandiri, maju, adil, dan inklusif. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBSPJPPI Semarang, Sidik Herman menegaskan bahwa BBSPJPPI berkomitmen dalam menjaga kesinambungan dan kualitas layanan yang inovatif, profesional, transparan, dan akuntabel serta siap berkolaborasi menjadi mitra industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai Badan Layanan Umum, BBSPJPPI menawarkan fleksibilitas layanan dan optimalisasi kerja sama dengan berbagai pihak serta mengedepankan integritas.

“Inovasi layanan terus dilakukan, termasuk pengembangan layanan baru seperti audit terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang mendukung industri yang ramah lingkungan dan efisien,” ungkap Sidik.

Audit CEMS yang dimaksud ini bertujuan memperkuat kompetensi layanan dalam rangka menjawab kebutuhan industri memenuhi regulasi PermenLHK No 13 Tahun 2021 khususnya melakukan kegiatan Relative Accuracy Test Audit (RATA), Cylinder Gas Audit (CGA), dan Response Correlation Audit (RCA).

Layanan audit CEMS ini harapannya dapat dijangkau untuk industri di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada 10 (sepuluh) sektor industri yang diwajibkan melakukan pemantauan emisi secara terus-menerus, yaitu Industri Rayon, Pulp dan/atau Kertas, Carbon Black, Semen, Pupuk dan Amonium Nitrat, Peleburan Besi & Baja, Industri Minyak & Gas, Industri Pertambangan, Pengolahan Sampah secara Termal, dan Pembangkit Listrik secara Termal.

Pada kesempatan agenda Business Gathering tersebut, BBSPJPPI juga mengenalkan alat uji RATA yang dimiliki kepada seluruh peserta.

“Alat uji RATA BBSPJPPI ini memiliki beragam fasilitas spesifikasi unggul yang dibutuhkan seperti penggunaan detektor dan sensor yang memenuhi persyaratan metode uji, memiliki kemampuan mengukur hingga dua belas komponen gas inframerah dan oksigen, serta dapat dilakukan secara real-time dengan akses jarak jauh,” tegas Sidik.

Dalam rangkaian agenda Business Gathering, juga dilaksanakan penyerahan BBSPJPPI Awards 2024 guna memberikan apresiasi kepada enam pelanggan dan satu mitra atas loyalitasnya terhadap penggunanaan layanan jasa BBSPJPPI.

Selain itu, dilaksanakan penandatanganan kerjasama pelaksanaan uji RATA di PT Indonesia Power Semarang dengan CV Anugerah Abadi, nota kesepahaman kerjasama Kalibrasi Photometer Hg untuk Hg Analyzer CEMS dengan PT Polaris Instrumentasi Dinamika, berita acara serah terima instalasi pengolahan air limbah kepada PT Retota Sakti, serta berita acara serah terima Persetujuan Teknis kepada PT Citra Warna Abadi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan atas dukungan dan kesetiaannya dalam memanfaatkan layanan BBSPJPPI Semarang. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan yang inovatif, profesional, berkelanjutan, mandiri, dan kompetitif,” pungkas Sidik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53 persen dari total piutang pembiayaan.

“Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di Jakarta, Kamis.

Agusman menuturkan peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik ke depan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem pembiayaan hijau (green financing) di Indonesia.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda dua per Agustus 2024 meningkat sebesar 12,94 persen year on year (yoy) menjadi Rp108,49 triliun.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua diproyeksikan masih memiliki peluang tumbuh sampai dengan akhir 2024, dengan melihat pertumbuhan yang positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor tersebut.

Menurut dia, faktor yang dapat mendukung permintaan kendaraan bermotor roda dua antara lain peningkatan daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi pribadi.

Outstanding pembiayaan kendaraan bermotor roda dua per Agustus 2024 memiliki porsi sebesar 20,63 persen dari total seluruh pembiayaan kendaraan bermotor.

Sedangkan, outstanding pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baik baru dan bekas per Agustus 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,58 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 240,86 triliun.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) memperkirakan kebutuhan investasi senilai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 38,4 triliun untuk membangun kilang yang mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Produksi BBM rendah sulfur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Dirjen Migas No. 447.K/2023 dan No. 110.K/2022 menetapkan BBM jenis Solar/Gasoil dan Bensin/Gasoline dengan batasan sulfur maksimum 50 parts per million (ppm). Aturan ini akan berlaku pada 1 Desember 2027 untuk solar dan 1 Januari 2028 untuk bensin.

Hermansyah Y Nasroen, Corporate Secretary KPI, mengatakan saat ini produk KPI yang kandungan sulfurnya di bawah 50 ppm adalah Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Untuk mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah, Pertamina telah dan akan membangun beberapa proyek Diesel Hydrotreated (DHT) dan Gasoline Sulfur Hydrotreater (GSH) di beberapa kilang.

"Secara keseluruhan, perkiraan nilai investasi untuk proyek GSH dan DHT tersebut mencapai lebih dari US$ 2,5 miliar," ujar Hermansyah saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Kamis (3/10).

Hermansyah menjelaskan, beberapa proyek yang telah dilaksanakan Kilang Pertamina salah satunya adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Proyek RDMP Balikpapan akan menghasilkan produk BBM dengan kualitas setara Euro5 dan ditargetkan rampung pada 2025.

Selain itu, KPI tengah menggarap proyek pembangunan unit DHT untuk memproduksi BBM jenis solar dengan kadar sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Cilacap dan Kilang Dumai. Selanjutnya, proyek Pembangunan unit GSH untuk memproduksi bensin atau gasoline dengan sulfur maksimum 50 ppm di Kilang Plaju dan Kilang Balongan.

"Saat ini, untuk proyek DHT Kilang Cilacap sudah memasuki tahap Final Investment Decision (FID) sedangkan proyek GSH Kilang Plaju dan Kilang Balongan sedang pada tahap Front End Engineering Design (FEED)," ujarnya.

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari kontribusi KPI untuk ikut mengurangi emisi dan jg bagian dari implementasi prinsip environment, social, and governance (ESG) untuk menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta mempunyai tata kelola yang baik.