JAKARTA - China berpihak pada Rusia dalam perselisihan dengan Barat yang dipimpin AS (Amerika Serikat) ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membahas soal siapa yang bertanggungjawab atas ledakan pipa gas alam Nord Stream pada tahun 2022, lalu.

Dukungan China kepada Rusia untuk melawan Barat disampaikan ketika Presiden China, Xi Jinping dijadwalkan bakal bertemu dengan Pemimpin Rusia, Vladimir Putin di bulan ini. Selain itu diplomat top Wang Yi pada pekan ini juga menegaskan, bakal memperdalam hubungan dengan Moskow untuk melawan tekanan dari Barat.

Wakil perwakilan tetap China untuk PBB, Geng Shuang menyuarakan, kekecewaan Beijing atas kurangnya kemajuan dalam penyelidikan ledakan pipa Nord Stream di Laut Baltik dua tahun lalu.

Sebagai informasi pipa bawah laut Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 yang membawa gas alam Rusia ke Jerman mengalami kerusakan parah pada 26 September 2022, tujuh bulan setelah Rusia menginvasi Ukraina.

Utusan Rusia untuk PBB sebelumnya meminta masalah Nord Stream menjadi bahasan serius. Terkait hal itu, Geng Shuang meminta negara-negara anggota untuk "secara aktif berkomunikasi dan bekerja sama" dengan Moskow dan menghindari standar ganda atau mempolitisasi penyelidikan.

"Sayangnya, kami belum mencapai kesimpulan pasti," katanya, menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua.

"Apakah ada agenda tersembunyi terkait munculnya penolakan terhadap penyelidikan internasional? Apakah bukti telah ditutup-tutupi dan dihancurkan selama dua tahun terakhir atau lebih? Kapan kepercayaan dan waktu yang telah kita berikan akan dihargai dengan kebenaran tentang apa yang terjadi?" ungkap Geng.

Awalnya, pejabat AS dan Eropa menyalahkan Rusia atas ledakan itu. Sementara Putin menuduh bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Ukraina berada di balik ledakan pipa Nord Stream, tetapi tidak memberikan bukti.

Rusia menyerukan penyelidikan independen atas insiden Nord Stream pada tahun lalu. Akan tetapi proposal yang didukung oleh China dan Brasil, diblokir di badan PBB.

Perwakilan dari Rusia, AS dan Prancis berdebat sengit pada pertemuan dewan PBB di hari Jumat (4/10) kemarin, menurut siaran pers PBB, dimana Moskow menuduh ada upaya "menutup-nutupi" oleh negara-negara Barat.

AS dan sekutu NATO-nya dalam beberapa bulan terakhir telah meningkatkan tekanan mereka terhadap China atas perang Rusia di Ukraina. Mulai dari menjatuhkan sanksi dan menuduh Beijing bertindak sebagai "pendukung" yang dinilai "sangat substansial" dalam perang Rusia di Ukraina.

Sementara itu China terus memperkuat kemitraan "tanpa batas" dengan Moskow, ketika kedua belah pihak saat ini sedang mempersiapkan pertemuan Xi-Putin untuk ketiga kalinya tahun ini sejak Mei.

Jakarta -

Pipa gas Nord Stream 1 dan 2 yang berada di Laut Baltik, perairan Denmark mengalami kerusakan pada September 2022 lalu. Pada awalnya banyak pihak mengira Rusia yang telah merusak pipa penyaluran gas dari negara mereka ke Eropa.

Namun berdasarkan klaim dalam laporan di Wall Street Journal (WSJ), ternyata pipa gas tersebut diledakkan oleh tim sabotase kecil asal Ukraina. Perusakan pipa itu dilakukan dalam operasi militer yang pada awalnya sempat disetujui oleh Volodymyr Zelenskiy.

Melansir dari The Guardian, Jumat (16/8/2024), operasi sabotase tersebut melibatkan kapal layar kecil dan tim yang beranggotakan enam orang. Tim ini disebut-sebut terdiri tentara Ukraina dan warga sipil dengan keahlian yang relevan.

Menurut sumber WSJ, operasi militer tersebut menggunakan pendanaan pihak swasta, namun diarahkan oleh seorang jenderal angkatan darat, yang kemudian juga melapor kepada panglima tertinggi Ukraina saat itu, Valerii Zaluzhnyi.

"Zelenskiy menyetujui rencana tersebut, namun kemudian menarik kembali setelah CIA mengetahuinya dan meminta Kyiv untuk membatalkannya," tulis WSJ dalam laporannya sebagaimana dikutip dari The Guardian.

"Meskipun demikian, Zaluzhnyi tetap melanjutkan misinya," sambung laporan tersebut.

Zaluzhnyi, yang sekarang menjadi duta besar Ukraina untuk Inggris, mengatakan kepada WSJ bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang operasi tersebut. Bahkan dirinya menyebut tuduhan ini sebagai provokasi belaka.

Secara terpisah, pemerintah Ukraina selalu membantah terlibat dalam kasus ledakan pipa Nord Stream tersebut. Bahkan hingga Kamis lalu juru bicara Zelenskiy kembali menuduh Rusia melakukan sabotase.

"Tindakan seperti itu hanya dapat dilakukan dengan sumber daya teknis dan keuangan yang luas... dan siapa yang memiliki semua sumber daya tersebut pada saat pengeboman terjadi? Hanya Rusia," kata Mykhailo Podolyak kepada Reuters.

Badan pemerintahan Ukraina lainnya juga membantah keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Seorang pejabat senior dari SBU, dinas keamanan Ukraina, mengatakan kepada WSJ bahwa tidak mungkin bagi Zelenskiy melakukan tindakan yang akan merugikan negara sekutu mereka.

"Zelenskiy tidak menyetujui penerapan tindakan semacam itu di wilayah negara ketiga dan tidak mengeluarkan perintah yang relevan" terang pejabat itu.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jerman mengirimkan surat perintah penangkapan kepada pemerintah Polandia sehubungan dengan pelaku serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream pada 2022 lalu. Namun, tersangka itu dikabarkan telah meninggalkan negara tersebut.

Mengutip Reuters pada Kamis (15/8/2024), seorang Jaksa Polandia mengatakan surat penangkapan tersebut adalah untuk seorang pria Ukraina bernama Volodymyr Z. Dia menyebut, pelaku bisa keluar dari Polandia karena pihak Jerman tidak memasukkan namanya dalam database orang-orang yang dicari.

Jaringan pipa Nord Stream 1 dan 2 bernilai miliaran dolar AS yang mengangkut gas di bawah Laut Baltik putus akibat serangkaian ledakan pada September 2022, tujuh bulan setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Penyelidik Jerman yakin bahwa Volodymyr Z, seorang penyelam asal Ukraina, adalah bagian dari tim yang memasang bahan peledak tersebut, demikian laporan surat kabar SZ dan Die Zeit bersama stasiun penyiaran ARD, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Juru bicara Kantor Kejaksaan Nasional Polandia, Anna Adamiak, mengatakan pihak berwenang Jerman mengirimkan surat perintah Eropa ke Kantor Kejaksaan Distrik di Warsawa pada Juni lalu untuk Volodymyr Z sehubungan dengan proses yang dilakukan terhadapnya di Jerman.

Dalam keterangannya, Adamiak mengatakan, Volodymyr Z tidak ditahan karena telah meninggalkan wilayah Polandia pada awal Juli lalu dengan melintasi perbatasan Polandia-Ukraina.

"Penyeberangan bebas perbatasan Polandia-Ukraina oleh orang yang disebutkan di atas dimungkinkan karena pihak berwenang Jerman tidak memasukkannya ke dalam database orang yang dicari. Ini berarti Penjaga Perbatasan Polandia tidak memiliki pengetahuan dan alasan untuk menahan Volodymyr Z,” jelas Adamiak

Adapun, hukum Polandia tidak mengizinkan publikasi nama lengkap tersangka dalam investigasi kriminal. Sementara itu, pihak Jerman mengatakan hubungannya dengan Ukraina tidak terdampak karena penyelidikan Nord Stream ini.

“Prosedur tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang digambarkan oleh Kanselir (Olaf Scholz) sebagai dukungan pertahanan Ukraina terhadap perang agresi ilegal Rusia, selama diperlukan,” tambah juru bicara pemerintahan Jerman.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraina hingga saat ini belum memberikan komentar terkait kejadian tersebut. Kantor kejaksaan federal Jerman juga menolak mengomentari laporan media tersebut.

Adapun, sepasang suami istri, seorang pria dan seorang wanita yang juga instruktur selam asal Ukraina juga telah diidentifikasi dalam penyelidikan Jerman atas sabotase jaringan pipa gas ini. Namun, laporan dari SZ, Zeit dan ARD menyebut sejauh ini tidak ada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk keduanya.

Wanita tersebut mengatakan kepada stasiun TV Jerman, Welt, pada Rabu waktu setempat bahwa baik dia maupun suaminya tidak terlibat. Dia juga mengatakan dirinya berada di Kyiv, ibu kota Ukraina, pada saat serangan pipa terjadi.

Ledakan tersebut menghancurkan tiga dari empat jaringan pipa Nord Stream, yang telah menjadi simbol kontroversial ketergantungan Jerman pada gas Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina.

Rusia menyalahkan Amerika Serikat, Inggris dan Ukraina atas ledakan tersebut, yang sebagian besar memutus pasokan gas Rusia dari pasar Eropa yang menguntungkan. Negara-negara tersebut membantah terlibat.

Jerman, Denmark, dan Swedia semuanya membuka penyelidikan atas insiden tersebut. Dalam penyelidikannya, otoritas Swedia menemukan jejak bahan peledak pada beberapa benda yang ditemukan dari lokasi ledakan dan membenarkan bahwa aksi tersebut adalah tindakan yang disengaja. Investigasi di Swedia dan Denmark ditutup pada Februari 2024 tanpa adanya identifikasi tersangka.