Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang diisiukan maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 disebut belum juga mengirimkan surat pengunduran diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal, batas waktu resign sudah habis.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Aang Witarsa Rofik mengatakan batas akhir penyerahan surat pengunduran diri adalah sampai 17 Juli 2024. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Mendagri nomor 100.2.1.3/2314/SJ tentang pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada serentak nasional tahun 2024.

"Pj kepala daerah untuk paling lama menyerahkan surat pengunduran diri 17 Juli jika maju pilkada," ujar Aang saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 18 Juli 2024.
Meski sudah menyerahkan surat pengunduran diri, Aang menyebut para pj kepala daerah tak langsung berhenti dari jabatannya. Mereka masih tetap bekerja seperti biasa hingga nantinya diterbitkan surat keputusan (SK) dari Mendagri dan keputusan presiden (Keppres).

"Bagi yang mengundurkan sebelum keluar SK ya tetap bekerja. Bukan pada saat mengundurkan diri selesai. Mundur itu permohonan, setelah itu SK, sebelum Keppres keluar baru berhenti sebagai pj-nya. Jadi tetap bekerja," ungkap dia.

Baca juga:Pj Kepala Daerah Maju Pilkada Diminta Mundur Paling Lambat 17 Juli

Pemberian tenggat waktu ini disebut Aang bertujuan memberi waktu kepada Kemendagri untuk mencari pengganti. Sebab, penunjukan Pj baru tak bisa langsung dilakukan dan harus melewati beberapa tahapan.

"Karena waktu menyiapkan pengganti. Harus surati DPRD, surati gubernur untuk bisa mendapatkan masukan, surati kementerian lembaga, sidang Pra-TPA dengan KPK, PPATK, jika ada masalah hukum. Jadi paling lambat tanggal 17 Juli 2024," ucapnya.

Meski 17 Juli, SE Mendagri itu tak memberitahukan tanggal pastinya batas pengunduran diri. Hanya saja dituliskan paling lambat penyerahan surat pada 40 hari sebelum pendaftaran.

Sementara itu, pendaftaran kepala daerah jalur partai politik dimulai dari 27 sampai 29 Agustus. Jika mengacu pada 40 hari sebelum 29 Agustus, masih ada waktu sampai 19 Juli bagi Pj kepala daerah untuk menyerahkan surat pengunduran diri.(Mohamad Farhan Zuhri)





(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Selebritas Deddy Corbuzier merespons kabar bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Barat mengusulkan namanya untuk maju dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.

Melalui akun Instagramnya, dia mengunggah gambar tangkapan layar dari artikel berita terkait hal itu. Deddy mengucapkan terima kasih apabila kabar tersebut benar.

“Jadi hari ini saya dikejar-kejar media karena berita ini. Kalau ini benar, makasih atas apresiasinya. Masalahnya cuma satu, saya nyetir aja di Jakarta masih nyasar. Kumaha atuh,” katanya dalam keterangan foto di akun @mastercorbuzier, Senin (8/7/2024).

Hingga berita ini ditulis, unggahan itu telah mendapatkan ribuan komentar. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD PSI Jakarta Barat William Aditya Sarana turut mengomentari unggahan Deddy tersebut.

“Bener, Om Ded. Itu aspirasi dari teman-teman kita di DPD PSI Jakarta Barat,” tulis William.

Bisnis telah menghubungi William terkait hal ini. Pihaknya menilai bahwa Deddy merupakan sosok figur publik yang bisa berperan lebih di masyarakat.

“Peran publik Deddy Corbuzier di militer sebagai Letkol Tituler sangat baik. Otot politiknya kuat,” katanya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (8/7/2024).

Pernyataan tersebut mengacu pada pangkat Letkol Tituler TNI AD yang diberikan pemerintah kepada Deddy pada penghujung 2022 lalu. Deddy dianggap cakap dalam berkomunikasi di media sosial.

Oleh karenanya, William meyakini bahwa Deddy akan mampu melanjutkan kiprah kesuksesannya di bidang pemerintahan.

Namun demikian, DPD PSI Jakarta Barat tidak hanya mengusulkan nama Deddy untuk Pilgub Jakarta, melainkan bersama lima nama figur publik lainnya.

Mereka adalah Ketua PSI Kaesang Pangarep, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Staf Khusus Presiden RI Grace Natalie, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

William menjelaskan, nama-nama tersebut diperoleh dari penjaringan yang dilakukan terhadap masyarakat Jakarta Barat maupun aspirasi internal partai.

Usulan itu disebutnya bakal dimatangkan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, baru kemudian dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Masih dalam tahapan pengusulan dari DPD ke DPW, setelah itu difinalisasi di DPW. Baru dari DPW ke DPP,” pungkasnya.