Bisnis.com, MANGUPURA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap keandalan obat simtomatik asal Indonesia yang mendapat pengakuan dari pemerintah Tanzania. Hal ini pun mendorong potensi kerja sama di kedua negara tersebut.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan lembaga pengawas Indonesia mendapatkan pengakuan dari Tanzania sehingga keduanya berhasil menyepakati kerja sama perluasan pasar farmasi Indonesia di Afrika.

Dalam ajang Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 ini pihaknya bertemu dengan Tanzania Medicines and Medical Devices Authority (TMDA) untuk melakukan nota kesepahaman dengan tujuan menjalin kemitraan strategis.

"Intinya obat-obat simtomantik ini ternyata lebih efektif dibanding obat yang berasal dari India dan China, karena India dan China juga berupaya masuk," kata Taruna disela-sela Indonesia Africa Forum (IAF) 2024, Selasa (3/9/2024).

Obat simtomatik asal Indonesia diakui oleh pemerintah Tanzania dan dianggap lebih manjur dibandingkan obat dari China dan India. Sebab, butuh 4 kapsul obat dari China dan India untuk menunjukkan efektivitas, sementara obat dari Indonesia lebih cepat menunjukkan efek penyembuhan.

Adapun, Taruna menyebutkan bahwa kerja sama dengan Tanzania juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengupayakan potensi ekspor, khususnya produk obat tradisional maupun simtomatik yang diproduksi dalam negeri.

Hingga saat ini terdapat 8 jenis obat produksi perusahaan farmasi nasional telah diekspor ke Tanzania. Obat-obat yang diekspor tersebut yaitu obat flu, ondansetron (obat anti-mual), medroksiprogesteron asetat (obat kontrasepsi), omeprazol (obat tukak lambung), doripenem (antibiotik), sefiksim (antibiotik), asam mefenamat (obat anti-nyeri), dan ketokonazol (obat anti-jamur).

"Kita paham tanzania merupakan salah satu negara yg penduduknya cukup besar dan maju di afrika, jumlah penduduknya itu 67 juta, jadi cukup besar," tuturnya.

Kesepakatan Indonesia dan Tanzania mencakup kesepakatan dari segi teknis, pengawasan regulasi obat, memberikan technical assistant dari BPOM dengan Kementerian Kesehatan Tanzania.

"Kita juga berharap seperti salah satu kewajiban kami sebagai Kepala Badan POM bagaimana mengangkat reputasi badan pengawas obat dan makanan ini ke tingkat global," jelasnya.

Dengan kerja sama ini, TMDA dapat mengandalkan hasil evaluasi obat dan inspeksi good manufacturing practice (GMP) yang telah dilakukan oleh BPOM. Hal ini akan mempercepat proses registrasi dan perizinan produk farmasi Indonesia di Tanzania sehingga meningkatkan akses masyarakat Tanzania terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.