JAKARTA - Pembangunan proyek objek vital nasional ( obvitnas ) di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk pembangunan terminal LPG Tuban di Jawa Timur, perlu didukung semua pihak. Infrastruktur energi seperti terminal LPG sangat strategis dan berperan besar dalam mendukung ketahanan energi nasional.

"Infrastruktur energi sangat penting, apalagi, kebutuhan LPG di Indonesia terus meningkat," ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Berdasar data, kata dia, kebutuhan LPG nasional telah mencapai 7 juta metrik ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kehadiran terminal LPG menjadi sangat penting dalam rantai ketahanan energi nasional.

"Karena itu pembangunan terminal LPG Tuban yang sedang dilakukan oleh anak usaha Pertamina itu harus kita dukung, jangan dirongrong sehingga prosesnya terganggu," tegas dia.

Sofyano menambahkan, pembangunan terminal LPG juga berbeda dengan objek vital nasional lain. Pasalnya, LPG merupakan gas yang butuh penanganan khusus guna memastikan keamanan dan keselamatan. "Karena itu, selain aspek TKDN, aspek asset integrity harus menjadi prioritas. Ini tidak bisa sembarangan, mengingat pentingnya kehadiran terminal LPG dalam rantai ketahanan energi nasional," jelasnya.

Terminal LPG di Tuban, Jawa Timur, tengah dibangun oleh PT Pertamina Energi Terminal (PET). Pembangunan terminal tersebut sudah memenuhi aspek TKDN sebesar 33,23% atau lebih tinggi dari aturan pemerintah sebesar 30%.

Terminal LPG Tuban akan berperan sebagai hub terminal utama untuk distribusi LPG ke wilayah timur Indonesia. Terminal tersebut diproyeksikan bisa melayani hingga 40% kebutuhan LPG nasional, menjamin ketersediaan energi dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk. ( BUMI ), melalui anak usahanya, PT Kaltim Prima Coal (KPC) berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu dalam menjaga dan melindungi wilayah operasional pertambangan.

"Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola, menjaga, dan melindungi salah satu area yang menjadi Obyek Vital Nasional ini," ujar Presiden Direktur BUMI, Adika Nuraga Bakrie dalam siaran pers, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, BUMI bersama anak usahanya berkomitmen untuk melakukan yang terbaik melalui Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu ini.

"Kami mengintegrasikan sejumlah aspek keamanan dengan prinsip Good Mining Practice, yang diturunkan menjadi rangkaian prosedur yang wajib dilaksanakan oleh setiap lini," tuturnya.

Area operasional KPC juga memiliki cadangan batu bara cukup besar. Wilayah di Sangatta, Kutai Timur ini telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas) karena berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi langsung terhadap perekonomian nasional melalui berbagai sektor, di antaranya pajak, royalti, dan devisa.

Dikutip dari laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang dimaksud dengan Obyek Vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.

Dalam memastikan pengamanan Obvitas ini, KPC memadukan aspek-aspek keamanan dengan operasional Good Mining Practice dalam sebuah Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu. Sistem Management Pengamanan PT KPC ini dikembangkan berdasarkan elemen dari Peraturan Kepala Kepolisian RI No 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah dan syarat kepatuhan terhadap ISO 28000 tentang Specification for Security Management System for the Supply Chain. Hal ini membuktikan bahwa KPC selain membuat system manajemen pengamanan berdasarkan kearifan lokal, namun tetap patuh terhadap standar operasi yang bertaraf internasional.

Sistem tersebut di antaranya, mewajibkan semua anggota satuan pengamanan di lapangan untuk mengikuti Pendidikan Dasar (DIKSAR) sebelum ditugaskan. DIKSAR diberikan oleh Kepolisian Daerah setempat dengan materi dan kurikulum pelatihan yang telah ditetapkan, guna mengoptimalkan kualitas keamanan yang baik untuk menjaga wilayah operasional KPC yang merupakan Obvitas. Seluruh anggota satuan pengamanan atau 100% petugas telah mengikuti DIKSAR tersebut.

Terkait pelaksaan sistem terpadu ini, apresiasi telah didapatkan dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, Nanang Avianto saat berkunjung memantau pelaksanaan sistem pengamanan di area tambang KPC pertengahan tahun ini.

Kunjungan juga dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi akurat sebagai referensi dalam merumuskan strategi pengamanan Obvitas di Kaltim. Pada kesempatan tersebut, Kapolda Kaltim menyampaikan pengamanan operasional tetap berjalan lancar dan aman.