PT Lautan Luas Tbk (LTLS) akan segera melunasi surat utang atau Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp 315 miliar yang akan jatuh tempo pada 12 November 2024. Adapun Pefindo memberikan peringkat idA untuk oblihasi ini.

Investor Relations Lautan Luas Eurike Hadijaya mengatakan, LTLS berencana melunasi surat utang yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan kombinasi dana internal dan dana eksternal.

Hingga akhir Juni 2024, LTLS memiliki posisi kas sebesar Rp 277,6 miliar dan total aset mencapai Rp 5,81 triliun. Selain itu Lautan Luas mempunyai posisi rasio keuangan yang cukup kuat dengan rasio net debt to equity 0,24 dan Net debt to EBITDA 1,07.

"Pelunasan obligasi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perusahaan dan selanjutnya akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang," kata Eurike, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Selama semester I-2024, Eurike mengatakan, LTLS membukukan pendapatan sebesar Rp 3,706 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,50 triliun.

"Hampir 90% dari total pendapatan kami merupakan penjualan di Indonesia, terutama kepada pelanggan B2B di industri Makanan dan minuman, Pakan Hewan, dan Perawatan Pribadi & Rumah," ujarnya.

Sementara itu, selama semester I2024, laba bersih LTLS melesat 166% menjadi Rp 136,56 miliar. Adapun laba bersih LTLS di semester I 2023 lalu sebesar Rp 51,3 miliar.

Eurike menambahkan, perusahaan juga akan tetap berfokus memperkuat bisnis utamanya untuk sektor makanan-minuman dan personal home care. Termasuk juga bisnis pengolahan air bersih, yang mana perusahaan memproduksi sejumlah bahan kimia untuk keperluan pengolahan air minum dan air limbah.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) menunda pembayaran bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B yang seharusnya jatuh pada 14 Oktober 2024.

Jumlah kupon yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4,33 miliar.

Andek Prabowo, Direktur Utama PP Properti mengatakan bahwa pada 7 Oktober 2024 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan PPRO dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari.

PPRO selaku debitur dalam keadaan PKPU tidak boleh membayar utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan ke seluruh kreditur.

"Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang PKPU, selama proses PKPU terhadap PP Properti masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada para pemegang obligasi," ungkap Andek dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (14/10).

Dia menambahkan bahwa selama masa PKPU sementara, PP Properti akan melakukan kegiatan yang difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus. Saat ini, PP Properti sedang mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk melalui kondisi PKPU sementara dengan pendampingan dari konsultan hukum maupun financial advisor.

Sekadar informasi, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B memiliki nilai pokok Rp 163,5 miliar dan bunga 10,60% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 14 Januari 2025.