Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang dengan nomer putusan siding 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Semarang.

Sebelum terjadi putusan pailit ini, perusahaan tekstil kain Sritex ini seringkali diisukan bangkrut mengingat pendapatan yang anjlok karena adanya pandemi covid-19. Apa bedanya pailit dengan bangkrut?

Melansir website resmi Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan niaga. Proses ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang disingkat UUK 2004.

Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, kepailitan merupakan sita umum terhadap semua aset debitur yang mengalami kepailitan, yang dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah suatu proses yang mencerminkan kesulitan debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya kepada kreditur, yang pada akhirnya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pailit.

Pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga meliputi kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan jaksa.

Sebelum mengajukan permohonan pernyataan pailit, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUK 2004, yaitu:

1. Debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur.

2. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Setelah permohonan tersebut diterima oleh pengadilan, akan dilakukan sidang pemeriksaan, dan putusan pailit harus dibacakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan.

Kepailitan membatasi kewenangan debitur pailit, terutama terkait harta kekayaan. Kewenangan untuk mengelola dan menyelesaikan asetnya beralih ke kurator. Debitur pailit hanya boleh melakukan tindakan hukum terkait harta jika tindakan tersebut dapat menambah aset pailit.

Jika ada tindakan hukum yang berpotensi merugikan kreditur atau mengurangi aset pailit, kurator dapat meminta pembatalan tindakan tersebut. Selain itu, debitur pailit harus berkonsultasi dengan kurator sebelum melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan untuk mencegah kerugian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bangkrut berarti mengalami kerugian besar yang mengakibatkan perusahaan gulung tikar. Istilah bangkrut merujuk pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil akibat kerugian yang signifikan, sehingga perusahaan harus menghentikan operasinya.

Berbeda dengan bangkrut, pailit diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dengan kata lain, bangkrut mencerminkan situasi keuangan yang buruk yang memaksa perusahaan untuk tutup, sedangkan pailit adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo, dan dinyatakan melalui keputusan Pengadilan Niaga.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PP Properti Tbk (PPRO) menunda pembayaran bunga ke-11 Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B yang seharusnya jatuh pada 14 Oktober 2024.

Jumlah kupon yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 4,33 miliar.

Andek Prabowo, Direktur Utama PP Properti mengatakan bahwa pada 7 Oktober 2024 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan PPRO dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 hari.

PPRO selaku debitur dalam keadaan PKPU tidak boleh membayar utang dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utang kepada kreditur, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan ke seluruh kreditur.

"Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang PKPU, selama proses PKPU terhadap PP Properti masih berlangsung, maka pembayaran atas bunga obligasi tidak dapat dilakukan/harus ditunda terlebih dahulu kepada para pemegang obligasi," ungkap Andek dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin (14/10).

Dia menambahkan bahwa selama masa PKPU sementara, PP Properti akan melakukan kegiatan yang difasilitasi dan diawasi oleh Tim Pengurus. Saat ini, PP Properti sedang mempersiapkan beberapa langkah strategis untuk melalui kondisi PKPU sementara dengan pendampingan dari konsultan hukum maupun financial advisor.

Sekadar informasi, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B memiliki nilai pokok Rp 163,5 miliar dan bunga 10,60% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 14 Januari 2025.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan pailit terhadap ahli waris PT Krama Yudha, yaitu Ery dan Rozita.

Sebelumnya, kedua warga negara asing (WNA) asal Singapura tersebut dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Arsjad Rasjid cs di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Kamis (7/9/2023), dengan status PKPU Sementara.

Putusan dengan nomor perkara PKPU NO.226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA.JKT.PST, itu memiliki perjalanan sangat panjang.

Proses hukum tersebut berawal dari PKPU Sementara yang awalnya hakim pengawas menetapkan tidak ada utang. Namun, Arsjad Rasjid cs mengajukan keberatan dan akhirnya berujung pada putusan pailit pada Jumat (31/5/2024).

Kuasa Hukum Rozita dan Ery, Damian Renjaan, menyatakan bahwa ada banyak kejanggalan mulai dari sidang PKPU pada 2023 hingga pembacaan putusan pailit pada Jumat.

Untuk diketahui, putusan tersebut dibacakan pada tengah malam pukul 23.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padahal jam kerja pengadilan seharusnya berakhir pada pukul 17.00 WIB. Kejadian ini merupakan yang pertama dalam sejarah hukum Indonesia.

"Orang yang paling bertanggung jawab adalah majelis hakim yang memutuskan PKPU Sementara, pada September 2023, Hakim Dewa Ketut Kartana yang saat ini menjadi ketua, putusannya tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum," ujar Damian dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Damian menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi kliennya bukanlah utang, tetapi hanya sebatas bonus yang salah satunya akan diserahkan kepada ayahnya Arsjad Rasjid dari pemilik PT Krama Yudha, yaitu kakek dari Ery (Sjarnobi Said).

Hal tersebut dituangkan dalam Akta 78 Tahun 1998. Namun berdasarkan akta ini, permasalahan itu bukanlah kewajiban hukum dari Sjarnobi Said yang diberikan secara rutin.

“Setelah kami menelusuri bukti transaksi dari Eka Said (ayah Ery) sebagai penerus dari Sjarnobi Said lebih dari 10 tahun telah memberikan uang sebagian besar kepada para Pemohon PKPU. Akan tetapi, masih menuntut pembayaran bonus itu yang dianggap sebagai utang dari 2002-2022,” imbuh Damian.

"Pertama, mereka telah mengajukan PKPU kepada klien kami Ery dan Rozita selaku ahli waris PT Krama Yudha yang sah dan telah diputus pada 7 September 2023,” sambungnya.

Damian mengatakan bahwa pihaknya menolak utang sehingga hakim pengawas yang mengawasi PKPU menetapkan tidak adanya utang. Hal ini kemudian dibatalkan hakim pemutus dan PKPU diperintahkan untuk dilanjutkan, sehingga terkesan Ery dan Rozita dipaksa untuk membayar utang tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa pengurus awalnya menetapkan Rp 541 miliar sekian, tetapi hakim pengawas akhirnya menetapkan Rp 132 miliar sekian.

Damian menyebutkan bahwa pihaknya cukup kooperatif dengan jumlah Rp 132 miliar tersebut dengan berbagai pertimbangan untuk membayarnya.

"Namun, hal ini seolah dihalangi oleh pengurus yang bersikeras pada anggaran sebesar Rp 541 miliar sampai sebelum putusan pailit," jelasnya.

Damian menilai bahwa hakim pemutus terkesan sangat berpihak kepada Pemohon PKPU, sehingga banyaknya prosedural yang tidak sesuai dengan undang-undang (UU) apalagi rasa keadilan.

"Kami telah mengajukan kasasi terhadap putusan ini dan sedang berproses dokumennya di Mahkamah Agung (MA). Karena klien kami ini adalah warga negara asing (WNA), kami merasa malu dengan hukum Indonesia yang sangat tidak dan dzalim seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Damian memohon kepada MA memohon kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk membantu kliennya dalam perkara tersebut.

Sebagai informasi, kasus tersebut telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), para kurator senior, dan mahasiswa dari beberapa kampus fakultas hukum.

"Ada apa dengan majelis hakimnya, yakni Dewa Ketut Kartana, Heneng Pujadi, dan Betsji Siske Manoe yang pada awalnya memutuskan untuk memberlakukan PKPU. Bahkan setelah Hakim Dewa Ketut Kartana dipindahkan, Hakim Heneng Pujadi dan Betsji Siske Manoe diduga menjadi aktor utama berikutnya karena mereka yang memutuskan pailit pada Jumat tengah malam," ucap Damian.

"Sedangkan Hakim Dariyanto yang menggantikan Hakim Dewa Ketut Kartana memiliki pendapat hukum yang berbeda (dissenting opinion) dalam kasus ini, dengan menyatakan seharusnya tidak ada PKPU dan bahkan pailit," sambungnya.