Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada 2025 mendatang. Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemi Covid-19.

Utang jatuh tempo tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II dan III. Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu membayar utang tersebut. Mengingat, struktur utang yang ditawarkan dengan menggunakan seri Variable Rate (VR).

Apabila pemerintah ingin memaksimalkan belanja negara untuk pembangunan, maka pemerintah bisa membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Namun dengan syarat menunggu momentum suku bunga rendah, agar biaya utang menjadi lebih rendah.

“Penerbitan bunga utang yang lebih murah di tahun depan bisa saja, penggunaanya bisa untuk apa saja, termasuk untuk membayar utang ke BI. Ini opsional karena momentum tahun depan bagus jadi pilihannya banyak,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Opsi lain, pemerintah juga bisa melakukan debt switching, yakni mengonversi utang dari jangka pendek menjadi jangka panjang, agar beban utang yang harus dibayarkan pada tahun depan menjadi berkurang.

“Tapi Rp 100 triliun terlalu besar untuk debt switching, kemungkinan tidak signifikan. Karena kalau jumlah besar juga kan kelihatannya memberikan sinyal yang kurang bagus juga,” tambahnya.

Meski begitu, Ia meyakini pemerintah masih mampu membayar utang kepada BI sebagaimana jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang sudah mulai pulih.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah sudah bisa mengatur dan menyesuaikan terkait dengan kondisi anggaran untuk membayar utang.

Untuk diketahui, BPK mencatat penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemic Covid-19.

Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menyebut, dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2025 mendatang mencapai Rp 800 triliun. Utang jatuh tempo tersebut meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp 434,29 triliun.

Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto memerinci, utang jatuh tempo tersebut terdiri jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun.

“Termasuk di dalamnya Rp 100 triliun untuk pembayaran SBN Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Bank Indonesia (BI),” tutur Suminto kepada Kontan, Senin (23/7).

Suminto menyampaikan, utang jatuh tempo tersebut akan dibayarkan sesuai bulan jatuh tempo yang sudah ditentukan sepanjang 2025. Ini juga termasuk pembayaran utang kepada Bank Indonesia.

Ia mengatakan, tingginya utang yang akan jatuh tempo di 2025 dan tahun-tahun berikutnya, antara lain disumbang penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan pandemi Covid-19 yang mulai jatuh tempo.

PT Lautan Luas Tbk (LTLS) akan segera melunasi surat utang atau Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp 315 miliar yang akan jatuh tempo pada 12 November 2024. Adapun Pefindo memberikan peringkat idA untuk oblihasi ini.

Investor Relations Lautan Luas Eurike Hadijaya mengatakan, LTLS berencana melunasi surat utang yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan kombinasi dana internal dan dana eksternal.

Hingga akhir Juni 2024, LTLS memiliki posisi kas sebesar Rp 277,6 miliar dan total aset mencapai Rp 5,81 triliun. Selain itu Lautan Luas mempunyai posisi rasio keuangan yang cukup kuat dengan rasio net debt to equity 0,24 dan Net debt to EBITDA 1,07.

"Pelunasan obligasi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perusahaan dan selanjutnya akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang," kata Eurike, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Selama semester I-2024, Eurike mengatakan, LTLS membukukan pendapatan sebesar Rp 3,706 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,50 triliun.

"Hampir 90% dari total pendapatan kami merupakan penjualan di Indonesia, terutama kepada pelanggan B2B di industri Makanan dan minuman, Pakan Hewan, dan Perawatan Pribadi & Rumah," ujarnya.

Sementara itu, selama semester I2024, laba bersih LTLS melesat 166% menjadi Rp 136,56 miliar. Adapun laba bersih LTLS di semester I 2023 lalu sebesar Rp 51,3 miliar.

Eurike menambahkan, perusahaan juga akan tetap berfokus memperkuat bisnis utamanya untuk sektor makanan-minuman dan personal home care. Termasuk juga bisnis pengolahan air bersih, yang mana perusahaan memproduksi sejumlah bahan kimia untuk keperluan pengolahan air minum dan air limbah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan cara membayar utang jatuh tempo di awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Diketahui utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan setiap utang jatuh tempo harus dibayar. Karena itu, pemerintah tidak akan menegosiasi untuk mencicil utang itu.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang tersebut adalah dengan refinancing. Refinancing adalah metode pembayaran utang dengan cara mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

"Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit (APBN) plus utang jatuh tempo dengan prinsip refinancing," katanya dalam media gathering Kemenkeu di Serang, Banten, Jumat (27/9).

Skema refinancing, sambung Riko, dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mau berinvestasi kembali, maka investor akan melihat peringkat kredit Indonesia.

"SBN ada pemegangnya. Nah ketika jatuh tempo pemegang SBN jatuh tempo dia akan beli membeli SBN tersebut, refinancing konsep gitu, karena dia butuh instrumen buat investasinya. Apa yang dilihat dia? Bagaimana credit rating negara tersebut. Jadi dia akan refinancing SBN dia yang jatuh tempo sepanjang dia tahu bahwa negara yang dia investasikan kredibel," imbuhnya.

Agar investor percaya, maka fondasi perekonomian Indonesia katanya harus dijaga tetap kuat. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan penjelasan terkait perekonomian Indonesia kepada investor-investor besar yang memiliki obligasi global atau global bond.

"Dan mereka apresiasi akan hal tersebut dan mereka akan tetap menginvestasikan kekayaan mereka di bond di Indonesia," katanya.

Utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo. Jumlah ini terdiri terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, presiden terpilih Prabowo Subianto harus membayar utang yang sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang jatuh tempo itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.

"Itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Kamis (6/6).

Pada 2025 pemerintah harus membayar jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Artinya, utang tersebut menjadi tanggungan dari pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan, utang-utang tersebut akan dilunasi pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang.

"Setiap utang jatuh tempoh itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi (minta tambahan waktu) gitu,nggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Riko menjelaskan, sumber pendanaan untuk pembayaran utang utamanya berasal dari refinancing. Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

Strategi ini dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Menurutnya, strategi ini bisa diandalkan lantaran Indonesia sendiri punya kondisi ekonomi yang cukup baik.

"Karena yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investmentgrade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya utang jatuh tempo utang disebabkan pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun tambahan belanja, saat penerimaan negara turun 19% karena aktivitas ekonomi berhenti.

"Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di tujuh tahun dan sekarang konsentrasi di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) lalu.

Sementara itu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah baru-baru ini menyampaikan, Rp 1.000 triliun dari total Rp 3.600 triliun di APBN Prabowo di tahun depan akan digunakan untuk membayar utang.

"Soal APBN kita cuma punya Rp 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – ANYER. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mengalami penurunan per akhir Agustus 2024 menjadi sebesar Rp 8.461,93 triliun.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal, posisi utang pemerintah tersebut berkurang Rp 40,76 triliun atau turun 0,47% dibandingkan posisi utang pada akhir Juli 2024 yang sebesar Rp 8.502,69 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, menyampaikan, kemungkinan penurunan utang ini disebabkan adanya pembayaran utang jatuh tempo pada periode tersebut.

“Jatuh tempo itu kan di satu tahun itu nggak di satu titik, disebar juga. Jadi pas mungkin bulan itu, ada jatuh tempo yang sangat besar, jadi utangnya turun,” tutur Riko kepada awak media, Kamis (26/9).

Adapun rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,49%. Angka ini menurun dari rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang sebesar 38,68%.

Rasio utang yang tercatat per akhir Agustus 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Riko menyampaikan, rasio utang tersebut masih dalam batas aman. Malah pihaknya berharap agar rasio utang tetap dipertahankan dalam koridor yang menurun. Hal ini mengingat pada pandemi Covid-19 utang pemerintah melonjak tajam.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Per akhir Agustus 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 7,95 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia," jelas Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang kontribusinya sebesar 88,07%. Hingga akhir Agustus 2024, penerbitan SBN tercatat sebesar Rp 7.452,56 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing (valas).

Dalam laporan tersebut, SBN Domestik tercatat sebanyak Rp 6.063,41 triliun yang terbagi menjadi Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.845,68 triliun serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.217,73 triliun.

Sementara itu, SBN Valas yang tercatat adalah sebesar Rp 1.389,14 triliun dengan rincian, SUN sebesar Rp 1.025,14 triliun dan SBSN senilai Rp 364 triliun.

Kemenkeu juga memaparkan, utang pemerintah tersebut ada kontribusi 11,93% dari utang pinjaman pemerintah hingga akhir Agustus 2024 yang sebesar Rp 1.009,37 triliun. Pinjaman ini dirincikan dalam dua kategori yakni pinjaman dalam negeri sebanyak Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 969,74 triliun.

Untuk pinjaman luar negeri, rinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 264,05 triliun, pinjaman multilateral Rp 578,76 triliun, dan pinjaman komersial bank sebesar Rp 126,94 triliun.

JAKARTA, investor.id – Realisasi utang pemerintah terus bertambah setiap tahun, yang bila tidak dikelola secara optimal akan membuat bunga utang terus menggunung, dan menjadi warisan utang dari rezim saat ini ke rezim selanjutnya. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus dilakukan secara efisien agar tidak menambah beban fiskal di masa mendatang.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, kebijakan utang yang dijalankan pemerintah tidak produktif karena mayoritas utang dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Idealnya, pemerintah menggenjot belanja modal yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten perusahaan pembiayaan atau multifinance dijadwalkan melunasi obligasi jatuh tempo pada semester II/2024.

Mayoritas emiten multifinance pun mengandalkan kas internal untuk memenuhi kewajiban kepada investor tersebut ketimbang menerbitkan surat utang baru (refinancing). Pelunasan kewajiban dengan kas internal itu ditopang dengan likuiditas multifinance yang cukup baik.

Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka diminta berhati-hati dalam mengelola utang jatuh tempo warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp 3.748,2 trilun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto menilai, pemerintahan Prabowo bakal dibayangi utang jatuh tempo karena kebutuhan pendanaan negara makin ketat.

"Kebutuhan pendanaan semakin ketat, utang jatuh tempo semakin meningkat kemungkinan mencapai puncaknya pada tiga tahun pertama pemerintahan baru," kata Akbar dalam diskusi CORE Mid Year Economic Review 2024, Selasa, (23/7).

Kondisi tersebut dipastikan akan terjadi sebagai konsekuensi defisit belanja pemerintah. Apalagi, utang pemerintah mencapai Rp 8.353 triliun pada Mei 2024, atau meningkat 7,3% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam paparan CORE, total utang jatuh tempo pemerintah mencapai 3.748,2 trilun pada periode 2025-2029. Terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.245,3 triliun dan utang jatuh tempo pinjaman yang mencapai Rp 502,9 triliun.

"Profil jatuh tempo pemerintah pusat ini tinggi sekali, ini harus hati-hati," ujar Akbar.

Posisi Utang Pemerintah Tidak Aman

Jika dibandingkan rasio utang terhadap pendapatan, sudah mencapai 300% pada Mei 2024. Sementara posisi Desember 2023, rasio utang terhadap pendapatan mencapai 292,6%.

"Posisi utang pemerintah terhadap pendapatan cenderung tidak aman karena melebihi batas yang ditetapkan Dana Moneter Internasional dalam range 90-150%," kata Akbar.

Dalam paparan CORE, utang eksternal pemerintah mencapai 40% dari total utang. Hal itu terdiri dari 14,9% kepemilikan asing dalam SBN domestik, SBN valas, dan pinjaman luar negeri.

"Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa dari konsekuensi itu semua kita harus hati-hati dan sebagian dari utang itu akan jatuh tempo pada 2024, 2025, 2026 sampai 2027," ujar Akbar.

Dia menilai biaya utang yang ditanggung pemerintah juga mahal. Akbar menuturkan bahwa biaya utang tersebut merupakan imbal hasil yang signifikan.

"Imbal hasil dari utang pemerintah sangat besar lebih tinggi dari imbal hasil di negara lain dan lebih tinggi dari Bank Indonesia," kata Akbar.

Rasio Utang Cenderung Turun

Berdasarkan buku APBN Kita, utang pemerintah kembali bertambah menjadi Rp 8.353,02 triliun pada Mei 2024. Angka tersebut naik 0,17% dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.

Kenaikan utang pemerintah tersebut membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,71% pada Mei 2024. Rasio utang tersebut naik dari realisasi April 2024 sebesar 38,64%.

Rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Bahkan tren penurunan rasio utang terjadi dari tahun ke tahun. Pada 2021, rasio utang dari PDB sebesar 40,74%.

Kemudian pada 2022 rasio utang turun menjadi 39,70% dan kembali turun pada 2023 menjadi 39,21%, atau lebih baik dari yang telah ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 pada kisaran 40%.

JAKARTA, investor.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok, karena turun 25,97 poin (0,36%) ke level 7.287,8 pada penutupan sesi I, Rabu (24/7/2024). Pilarmas investindo Sekuritas mengatakan, IHSG hari ini rontok dihajar ramainya sentimen negatif, baik eksternal dan dalam negeri. Apa saja?

Pilarmas menjelaskan, sentimen dari eksternal tersebut adalah pasar tampaknya fokus menilai data manufaktur Jepang, Australia yang mengalami kontraksi. Dari Jepang dimana The au Jibun Bank Japan Manufacturing merosot ke 49,2 di bulan Juli dari 50,0 di bulan Juni dan manufaktur Australia meskipun mengalami kenaikan namun masih di zona kontraksi dimana naik tipis menjadi 47,4 pada Juli 2024 dari 47,2 pada bulan Juni.

“Pasar menilai hal ini potensi dari output dan pesanan baru turun dan perusahaan-perusahaan masih berada di bawah tekanan dari harga yang lebih tinggi dan kondisi bisnis yang belum pulih sehingga terjadi perlambatan perekonomian yang menyebabkan penurunan pesanan dan produksi baru,” tulis Pilarmas dalam risetnya, Rabu (24/7/2024).

Sedangkan dari Amerika Serikat (AS), Pilarmas memaparkan, pasar juga menanti akhir drama calon presiden dari partai Demokrat pasca Joe Biden menyatakan mundur dari pencalonan calon presiden. Pasar terus mengikuti perkembangan siapa yang akan menjadi lawan calon presiden Donald Trump pada pilpres November tahun ini.

Sebelumnya Joe Biden telah menunjuk Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari Partai Demokrat untuk maju menjadi calon presiden, Namun informasi dimana Michelle Obama yang merupakan isteri dari mantan Presiden AS Barack Obama akan dicalonkan menjadi calon presiden dari partai demokrat untuk melawan Donald Trump pada November.

“Hal itu tampaknya juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan Partai Republik,” papar Pilarmas.

Sentimen Dalam Negeri

Sementara dari dalam negeri, lanjut Pilarmas, utang jatuh tempo pemerintahan RI pada 2025 akan meningkat. Hal ini berdasarkan data Kementerian Keuangan mencatat, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2025 mendatang mencapai Rp 800 triliun. Utang jatuh tempo tersebut meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp 434,29 triliun.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan bahwa tingginya utang yang akan jatuh tempo di 2025 dan tahun-tahun berikutnya, antara lain disumbang penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan pandemi Covid-19 yang mulai jatuh tempo.

“Tentunya ini menjadi kekhawatiran pasar jika pertumbuhan ekonomi dalam negeri lebih rendah dari pertumbuhan bunga utang. Pasar berharap, langkah dan kebijakan pemerintah terhadap pembayaran utang jatuh tempo tersebut tetap dapat menjaga kepercayaan pasar akan kondisi ekonomi dalam negeri,” jelas Pilarmas.

Pada sesi pertama hari ini, saham-saham yang mengalami kenaikan terbesar HELI, BCIC, IBFN, HADE, INTA. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan terbesar ISEA, MIRA, BEBS, REAL, EMDE.

Pilarmas merekomendasikan saham SMRA untuk perdagangan di sesi II. “Kami merekomendasikan SMRA buy dengan support dan resistance di level 560–600,” tutup Pilarmas.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembayaran utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp 800 triliun di 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Utang tahun depan terhitung meningkat bila dibandingkan tahun ini yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo tersebut?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, untuk membayar utang jatuh tempo tersebut pemerintah bisa melakukan refinancing, yang mana investor melakukan penempatan kembali (reinvestment) pada SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.

“Namun jika ini dilakukan tentu akan berpengaruh ke ekonomi. Nah tergantung kondisi pasar. Kalau kondisi pasar lagi longgar, nggak ada masalah, jadi yield nya bisa murah. Tetapi kalau kondisi pasarnya nggak baik dan supply nya banyak, tapi demand nya kurang akhirnya yield nya kan naik. Kalau yield naik kita bayar bunga lebih tinggi,” tutur David kepada Kontan, Selasa (23/7).

Meski begitu, David menambahkan refinancing SBN untuk melunasi pembayaran utang jatuh tempo sebenarnya tak masalah jika pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan PDB bunga utang.

Namun Ia mencatat, sejak 2012 pertumbuhan PDB nominal rata-rata hanya 14,4% secara tahunan atau year on year (yoy), tetapi PDB bunga utang tumbuh rata-rata 14,4% yoy.

“Ini agak mengkhawatirkan kalau beban bunga tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan PDB nominalnya,” kata David.

Di sisi lain, Ia juga menilai pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus putar strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Misalnya dengan menggali potensi-potensi penerimaan yang saat ini belum tersentuh.

Menurutnya, pemerintah juga bisa mengandalkan sektor ekonomi digital, kripto dan fintech untuk mengerek penerimaan lebih banyak. Pasalnya sektor tersebut menyumbang cukup banyak penerimaan pajak sejak beberapa tahun lalu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Sementara itu, pendapatan pajak dari bisnis fintech peer to peer (P2P) lending dan pajak kripto mencapai Rp 2,53 triliun hingga Maret 2024.

“Belum yang lainnya juga masih bisa digali, misalnya dari cukai. Selain itu pemerintah juga harus melihat di lapangan banyak perusahaan yang justru tidak semuanya bayar PPN,” ungkapnya.