Jakarta -

Di sela-sela manyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama,yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Prabowo.

Kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal).

"Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11).

Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dalam rangka Pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," tuturnya.

"Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita," sambung Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Ia mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

"Beli kapal di China dibayar pakai ikan," ujar Anindya.

Ia melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal-awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

"Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris," tutupnya.

(ily/hns)

Jakarta -

Belum genap sebulan memimpin Indonesia, Presiden Prabowo kembali menerbitkan regulasi strategis terkait struktur organisasi kementerian/lembaga. Salah satu regulasi yang baru diterbitkan adalah Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dikutip Sabtu (9/11), Perpres 193/2024 ini berisi struktur organisasi KKP yang diperluas menjadi 10 unit dari yang awalnya hanya sembilan unit kerja Eselon 1. Berdasarkan Perpres yang ditetapkan pada 8 November itu, pemekaran terjadi pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yang dipecah menjadi dua bagian, yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan. Sedangkan, unit kerja Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan, termasuk pada nomenklatur staf ahli menteri yang berjumlah tiga orang.

Penguatan struktur organisasi di kementerian yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi prioritas KKP. Ekonomi biru sudah menjadi bagian dari Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, tepatnya di urutan kedua yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Ditjen PKRL sebelumnya bertanggung jawab atas tiga dari lima program ekonomi biru KKP yang digagas Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak 2021. Tiga program tersebut meliputi, perluasan kawasan konservasi laut, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Direktorat ini juga berkontribusi besar atas melejitnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan di masa kepemimpinan Trenggono. PNBP yang disumbangkan Ditjen PKRL melonjak hingga 600% berkat transformasi kinerja penataan ruang laut.

Namun, tugas dan fungsi tersebut berubah karena adanya Perpres baru ini. Mengacu pada Pasal 12 dan 13 Perpres 193/2024, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan ruang laut.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki tujuh fungsi meliputi,

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut,
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Di sisi lain, berdasarkan pasal 15 dan 16, Ditjen Pengelolaan Kelautan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. Unit ini juga memiliki tujuh fungsi, antara lain,

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan,adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, konservasi ekosistem dan biota perairan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai informasi, nomenklatur unit kerja Eselon I KKP lainnya yang tidak mengalami perubahan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tiga staf ahli, yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut juga tidak mengalami perubahan karena perpres ini.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan regulasi terkait penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, pinjaman nelayan di Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp600 miliar. Nominal tersebut belum termasuk utang nelayan di lembaga keuangan lainnya.

“Kalau kita di BLU aja itu kira-kira sekitar Rp600 miliaran,” ungkap Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Trenggono menyebut bahwa pihaknya tengah mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang. Dengan begitu, pihaknya bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut.

“Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Trenggono dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Aturan turunan ini nantinya memuat jumlah nelayan yang berhutang, serta syarat dan mekanisme penghapusan utang. Kendati begitu, KKP hingga saat ini masih melakukan penghitungan jumlah nelayan yang berhutang.

Dia berjanji, perhitungan dan mekanisme penghapusan utang dapat segera dirampungkan dalam waktu dekat. “Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya.

Trenggono mengharapkan, adanya penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali bahkan lebih produktif.

Sementara itu, kebijakan penghapusan utang mendapat sambutan positif dari kalangan nelayan. Perwakilan Serikat Nelayan Tradisional Kajidin mengakui, banyak nelayan berhutang ke perbankan demi memenuhi operasional melaut.

“Bagi nelayan ini sangat disambut gembira sekali, terlebih di kondisi saat ini penghasilan menurun sementara kebutuhan operasional tetap tinggi. Lalu ada penandatanganan kebijakan ini, tentu kita sangat menyambut antusias sekali,” tuturnya.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet nelayan. Hal ini ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan berdasarkan data pembiayaan Badan Layanan Umum (BLU), utang nelayan mencapai Rp 600 miliar. Angka ini belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

"Kalau di kita di BLU, ada sekitar Rp 600 miliar," kata Trenggono di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Sayangnya, Trenggono belum mengetahui pasti angka itu merupakan utang dari berapa nelayan. KKP memang memiliki Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Lembaga ini juga mengelola, atau memberikan pembiayaan kepada UMKM sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian, terkait syarat nelayan yang bisa mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet tersebut, Trenggono mengatakan akan disusun lagi dalam aturan turunan. Tetapi salah satu sasaran atas kebijakan itu bagi nelayan yang terdampak akibat COVID-19.

"Yang akibat dari karena COVID-19, dan lain sebagainya, tapi yang seperti apanya kan saya belum bisa bicara, karena itu menunggu PP, PP-nya sedang proses. Jadi dari situ nanti kemudian kita akan lihat" ungkapnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

(ada/ara)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan.

Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodir kebijakan tersebut telah diteken.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sedang mempelajari mekanisme kebijakan tersebut.

"Tadi nelayan, pengusaha nelayan dan perikanan, nelayan kelautan dan perikanan ya. Itu di antaranya nelayan-nelayan. Lalu kemudian di sektor pertanian juga," ujr Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kita sedang pelajari secara detail," sambung Trenggono

Trenggono juga belum bisa bicara lebih jauh, termasuk jumlah kredit nelayan yang akan dihapus. "Masih dalam hitungan," katanya.

Prabowo mengatakan, kebijakan ini diambil setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak. Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," terang Prabowo.

(acd/hns)

Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengembangkan bahan bakar untuk pesawat ramah lingkungan, bioavtur dari rumput laut. Hal ini salah satu langkah dari hilirisasi rumput laut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Rosan mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan riset dari sejumlah asosiasi terkait dengan potensi rumput laut menjadi bioavtur.

"Ya risetnya yang terkait dengan KKP dan lain-lain. Tapi untuk riset awalnya dengan asosiasi juga sudah menyampaikan kepada kami," ucapnya.

Menurut Rosan potensi pengembangan itu sangat besar, apa lagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia. (kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kabinet Merah Putih siang ini. Nampak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Muliaman Hadad masuk ke istana sejak pukul 13.00 WIB.

Swasembada pangan bakal jadi bahasan utamanya. Meski begitu, para menteri singkat bicara ketika ditanya soal pembahasan akan dilakukan soal apa.

"Nanti pas keluar. (Bahas swasembada pangan?) Ya sekitar situ kira-kira," ujar Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

"Sepertinya itu, soal pangan," kata Trenggono ketika ditanya apakah rapat membahas soal swasembada pangan.

Swasembada pangan sendiri sangat ingin diraih Prabowo di Indonesia. Dia memberikan pesan kepada jajaran menterinya bahwa target swasembada pangan menjadi prioritas pada pemerintahannya. Hal itu penting guna menjamin pangan masyarakat dalam negeri.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar. Perang besar bisa pecah tiap saat. Kita harus jamin kemampuan berikan makan rakyat kita sendiri," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024) yang lalu.

(hal/kil)

IDXChannel - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku optimistis program ekonomi biru mampu membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan di masa depan.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Untuk itu, Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Dia pun mengaku tidak akan menoleransi, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” kata dia.

Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya di KKP, sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan koservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.

Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap menyokongnya.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Sakti Wahyu Trenggono kembali diberikan amanah untuk memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kabinet Merah Putih. Trenggono optimistis untuk meneruskan berbagai terobosan guna mentransformasi sektor kelautan dan perikanan melalui Program Ekonomi Biru.

Dalam masa jabatan sebelumnya, Trenggono dan timnya telah merancang lima program utama yang meliputi perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengawasan wilayah pesisir, dan pembersihan sampah plastik laut. Lima program Ekonomi Biru tersebut dijalankan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk melindungi laut dari aktivitas merusak yang mengancam keberlanjutannya.

Selain itu, peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional juga menjadi prioritas. Produk perikanan Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan negara maju dan tetangga. Padahal, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan potensi besar untuk unggul di sektor perikanan.

"Saat ini Indonesia berada pada posisi 13 negara eksportir perikanan, kalah jauh dari China dan Vietnam yang masuk dalam jajaran lima besar," ujar Trenggono dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Untuk mengatasi ini, KKP telah melakukan perbaikan di hulu secara masif, mulai dari penataan sistem penangkapan yang lebih terukur hingga pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan melalui model yang telah dibangun.

Daya saing produk perikanan tidak hanya diukur dari jumlah ikan, tetapi juga dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan, dan distribusinya. Dengan diharapkan produk perikanan Indonesia dapat bersaing lebih baik dalam hal kualitas dan proses produksi yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, KKP tengah mengembangkan teknologi digital melalui sistem Ocean Big Data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ruang laut dan memastikan setiap aktivitas di perairan dapat dipantau dengan baik.

Sistem ini juga memungkinkan KKP untuk mengukur dampak kegiatan ekonomi terhadap ekologi laut sehingga keputusan kebijakan dapat lebih tepat dan efisien.

Trenggono juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sampah laut yang menjadi isu global. Program Bulan Cinta Laut (BCL), yang diperkenalkan pada periode sebelumnya, akan terus dilanjutkan dengan strategi yang lebih inovatif di seluruh Indonesia.

Ekonomi Biru juga menjadi bagian dari Misi Asta Cita. Prabowo telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan ini harus dilakukan dengan cepat dan tuntas.

"Insyaallah, saya bersama Pak Wamen Didit Herdiawan dan seluruh jajaran di KKP, akan bekerja sebagai teamwork serta all out. Kami optimis, pelaksanaan program Ekonomi Biru menjadi jawaban majunya sektor kelautan dan perikanan nasional," ujar Trenggono.

Strategi model intervensi pemerintah akan dilanjutkan untuk menyediakan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai daerah. Pembangunan perikanan budidaya dan kampung nelayan modern sebelumnya telah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk, serta membuka lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pembangunan ini bukan hanya meningkatkan kualitas produk perikanan tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat, dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi mereka.

Pada akhir pernyataannya, Trenggono mengutip kata-kata penyair Kahlil Gibran, bahwa seorang optimis akan melihat keindahan mawar tanpa terjebak pada durinya. Dengan semangat optimisme, KKP siap bekerja sama untuk membawa kemajuan di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusung strategi model intervensi pemerintah (Government Intervention Model) untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam melanjutkan pelaksanaan program-program Ekonomi Biru.

Dengan strategi ini, pihaknya akan mengambil peran lebih besar dalam membangun sarana prasarana atau infrastruktur sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya adalah mendorong peningkatan produktivitas pelaku utama perikanan, serta mendukung sistem ketahanan pangan nasional.

"Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan sektor ini bisa maju pesat, dan strategi seperti ini juga dijalankan di negara-negara lain di dunia," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Di periode sebelumnya, Trenggono sudah menjalankan strategi ini. Salah satu program yang dijalankan adalah pembangunan Kampung Nelayan Modern di Biak, Papua.

Di kampung Samber-Binyeri, Biak, KKP membangun sarana prasarana perikanan untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern, produktif, dan berdaya saing. Sarana prasarana yang dibangun, antara lain, balai pelatihan, gudang pendingin penyimpan ikan, dermaga, sentra kuliner, pembagian kapal, hingga area docking kapal.

Trenggono menambahkan strategi intervensi pemerintah inilah yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan hingga pembudidaya. Ia menargetkan nilai tukar nelayan maupun pembudidaya bisa melesat ke angka 200 dari nilai rata-rata saat ini yang hanya 104-106.

Sebagai informasi, nilai tukar nelayan/pembudidaya adalah rasio antara harga hasil ikan yang diterima nelayan maupun pembudidaya dengan harga kebutuhan yang dibayarnya. Nilai tukar ini merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli mereka.

Trenggono berpendapat bahwa sudah bertahun-tahun nilai tukar berkutat pada angka 104 sampai dengan 106. Baginya, angka tersebut masih masuk dalam kelompok miskin terus menerus. Untuk itu, di usia KKP ke 25 tahun ini, Trenggono mengaku akan tancap gas untuk meningkatkan nilai tersebut.

"Hitungan saya sebetulnya itu bisa mencapai di atas 200, dan ini adalah salah satu target saya," tegas Trenggono.

Peningkatan kesejahteraan pelaku utama perikanan seperti nelayan dan pembudidaya dinilai akan berdampak besar pada produktivitas sektor perikanan. Hal ini tentunya bisa berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dukungan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

Selama hampir empat tahun memimpin KKP, Trenggono sudah membangun empat modeling budidaya berkelanjutan, yaitu modeling budidaya lobster di Batam, udang vaname di Kebumen, rumput laut di Wakatobi, dan nila salin di Karawang.

Dalam modeling tersebut tergambar intervensi pemerintah, mulai dari pembangunan sarana di hulu hingga hilirnya. Program modeling ini telah terbukti menghasilkan komoditas perikanan kualitas ekspor.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), pada saat mengumumkan susunan kabinetnya, yakni Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10) malam.

Jabatan ini bukan hal yang baru bagi Trenggono, pasalnya dia sudah pernah dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019–2024.

Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Dia merupakan sarjana (S1) Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dan S1 School of Information System Universitas Bina Nusantara (Binus University).

Pendidikannya dilanjutkan ke jenjang S2 dalam program Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah lulus dari ITB, Trenggono memulai karirnya di PT Astra Honda Motor dan bekerja di perusahaan itu selama 11 tahun.

Dia kemudian memiliki perusahaan PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) dan PT Tower Bersama Infrastruktur, dua perusahaan yang bergerak di sektor menara telekomunikasi.

Kedua perusahaan tersebut tumbuh menjadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Indonesia.

Lalu dia mendirikan PT Teknologi Riset Global (TRG) Investama, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, teknologi, properti, media, dan e-commerce.

Selanjutnya, karir politik Sakti Wahyu Trenggono dimulai saat dia bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dia tercatat sebagai salah satu tokoh dalam tim kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin, pada Pilpres 2019.

Selain itu, Sakti Wahyu Trenggono juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) RI saat itu Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan jajaran menterinya yang dinamakan Kabinet Merah Putih, pada Minggu (20/10/2024) malam.

Sebanyak 53 menteri dan kepala badan setingkat menteri, serta 56 nama wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghibahkan lahan 2,5 hektare ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana, Bali. Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut dari permohonan majelis adat.

Berkas penyerahan aset diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa. Lahan yang dihibahkan akan digunakan untuk upacara keagamaan.

“Akhirnya penantian lama yang hampir setahun ini dimohonkan oleh masyarakat adat melalui majeli desa adat Kecamatan Negara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai penerima hibah BMN (barang milik negara) untuk tujuan tempat acara atau kegiatan keagamaan dapat terpenuhi,” kata Budiasa melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.
Tanah yang dihibahkan itu memiliki nilai jual Rp1,2 miliar. KKP juga menyerahkan bangunan yang ada di atas tanah tersebut.

Setidaknya, ada tugu permanen senilai Rp634,5 juta di lahan tersebut. Jika ditotal, keseluruhan aset yang dihibahkan senilai Rp1,8 miliar.

Pemkab Jembrana berjanji akan menggunakan aset itu dengan semestinya. Warga setempat dipastikan bisa menyelenggarakan upacara keagamaan di sana.

“Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam BAST dan naskah perjanjian hibah, yaitu menerima hibah untuk tujuan tempat kegiatan keagamaan dan peribadatan umat hindu di Kabupaten Jembrana, melakukan penatausahaan, menggunakan, memelihara, melakukan pengamanan, dan hal lain sesuai dengan kewajiban penerima hibah dengan sebaik-baiknya,” tutur Budiasa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)