Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama International Finance Corporation (IFC) menjalin kerja sama untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Advisory Engagement Letter yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan bersama IFC, anggota dari World Bank Group, yang diwakili Manager Upstream & Advisory, INR Asia Pacific Department IFC Victoria Delmon.

"Hal itu guna memperkuat ekosistem dalam mendorong penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah,” ujar Ferry dalam keterangan resminya, Minggu (20/10).

Pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, telah secara aktif mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembiayaan kreatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sendiri.

Adapun salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang bisa dipilih oleh Pemda sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP HKFN yaitu obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Ferry mengatakan, upaya Pemerintah Pusat mendorong Pemda dalam penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah bukanlah hal yang baru. Saat ini, beberapa daerah telah menyampaikan minat penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, seperti Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Selatan di 2024.

"Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat juga pernah menyampaikan minat yang sama, namun rencana tersebut akan dilanjutkan pada periode pasca Pemilihan Kepala Daerah 2024,” kata Ferry.

Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC, sebagai lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas Pemda. Terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.

Melalui Advisory Engagement Letter ini, IFC bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, berkomitmen memberikan pendampingan ke Pemda untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening.

Selanjutnya, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara.

Kemenko Perekonomian yakin bahwa tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, yang juga telah mendapat dukungan dari lembaga internasional lainnya seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), United Nations Development Programme (UNDP), dan Commercial Law Development Programme (CLDP).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (POJK/10/2024). Analis menilai aturan baru tersebut dapat menjadi katalis positif bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Untuk diketahui, POJK 10/2024 diterbitkan untuk merevisi, menggabungkan serta mencabut keberlakuan tiga POJK yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2017. Adapun POJK 10/2024 bertujuan untuk mendorong perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research and Distribution Division Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi Riawan mengatakan bahwa langkah ini akan menjadi katalis bagi pemerintah daerah dalam penerbitan obligasi.

"Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalis bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif menerbitkan obligasi dan sukuk sebagai sumber pembiayaan alternatif," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, penerbitan obligasi dan sukuk daerah juga dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Dengan adanya sumber pembiayaan yang lebih luas, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon petahana," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan surat utang daerah hingga saat ini, karena adanya beberapa kendala.

"Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman teknis di tingkat pemerintah daerah, persyaratan administratif yang rumit, dan kekhawatiran terhadap risiko keuangan," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, proses pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan dari berbagai pihak juga menjadi hambatan.

Adapun di sisi lain, dia menegaskan bahwa penerbitan obligasi dan sukuk daerah juga menawarkan peluang besar untuk diversifikasi sumber pembiayaan.

Selain itu, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

"Dengan aturan yang lebih sederhana, diharapkan lebih banyak pemerintah daerah yang tertarik untuk memanfaatkan instrumen ini," tambahnya.

Untuk diketahui, OJK menerbitkan POJK 10/2024 untuk mengganti, menggabungkan serta mencabut keberlakuan tiga POJK yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2017.

Tiga POJK itu di antaranya, yaitu POJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah; POJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah; dan POJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan atau Sukuk Daerah.

Penyesuaian dalam POJK 10/2024 ini di antaranya mencakup empat hal, pertama, penambahan kewajiban memperoleh hasil pemeringkatan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Kedua, penyesuaian kewajiban penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah periode terakhir yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tidak wajib disampaikan kepada OJK, namun wajib tersedia di situs web pemerintah daerah.

Ketiga, penyesuaian persyaratan penyampaian dokumen Peraturan Daerah sebagai persyaratan Pernyataan Pendaftaran; dan keempat, penghapusan ketentuan mengenai kewajiban penyampaian dokumen lain berupa pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melihat adanya potensi gagal bayar terkait daerah yang diperbolehkan menerbitkan obligasi atau sukuk daerah.

Adapun aturan tersebut baru saja diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diharapkan daerah bisa memanfaatkan sumber pendanaan di pasar modal, melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah.

Ketentuan perluasan sumber pembiayaan fiskal pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber pendanaan di pasar modal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 (POJK 10/2024).

Direktur Eksekutif KPPOD Armand Suparman menilai, pemerintah pusat utamanya Kementerian Keuangan diharapkan bisa meninjau dengan bijak terkait daerah mana saja yang boleh menerbitkan obligasi. Hal ini untuk menghindari adanya potensi gagal bayar terhadap investor.

“Review dari Kementerian Keuangan itu benar-benar harus sistematis dan akuntabel untuk mengantisipasi jika di kemudian hari obligasi itu atau pemerintah daerahnya itu gagal melakukan pembayaran. Jadi kami melihat walaupun itu nanti dilaksanakan, potensi gagal bayar itu juga masih bisa terjadi,” tutur Armand kepada Kontan, Minggu (11/8).

Armand menilai, potensi gagal bayar bisa terjadi mengingat kualitas dan pengelolaan belanja daerah yang masih belum baik. Rata-rata daerah masih lambat dalam merealisasikan belanjanya.

Disamping itu, kualitas belanja daerah yang belum baik juga akan menjadi pertimbangan ulang investor untuk lebih hati-hati dalam menempatkan dananya di obligasi daerah.

“Minimal dari dana (pemda) yang dianggarkan misalnya untuk belanja modal, benar-benar diperuntukkan untuk pembiayaan belanja modal,” tambahnya.

Disamping itu, Kementerian Keuangan juga perlu menyebarluaskan atau meliterasi terkait rencana penerbitan obligasi daerah ini agar dipercaya investor.

Jika syarat-syarat tersebut berhasil dilaksanakan, Armand melihat obligasi daerah ini akan menjadi opsi baik untuk mendapatkan pendanaan di daerah.

Lebih lanjut, Armand menilai beberapa daerah yang sudah mampu menerbitkan obligasi daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya yang berada di wilayah Jawa.

“Kemudian kota-kota seperti Kota Tangerang Selatan, Kota Surabaya, Kota Bandung gitu ya, yang kita tahu punya kemandirian fiskal yang tinggi,” imbuhnya.