Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan menerbitkan sukuk ijarah berkelanjutan II KAI tahap I tahun 2024 sebanyak-banyaknya Rp500 miliar serta obligasi berkelanjutan II KAI tahap I tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun.

Penawaran umum tersebut dalam rangka penawaran umum berkelanjutan sukuk ijarah berkelanjutan I KAI dengan sisa imbalan sebesar Rp1 triliun serta obligasi berkelanjutan tahap II tahun 2024 dengan target dana Rp2 triliun.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan di Harian Bisnis Indonesia, obligasi dan sukuk ijarah tersebut ditawarkan dalam tiga seri yang masing-masing memiliki jangka waktu 3 tahun, 5 tahun dan 7 tahun. Namun, KAI belum merilis jumlah pokok tiap seri serta bunga yang ditawarkan.

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk dua tujuan utama. Pertama, sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B. Sisa dana akan dipakai untuk refinancing sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.

Sedangkan untuk Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya emisi, seluruh dana akan digunakan oleh Perseroan untuk dua kebutuhan. Sebanyak Rp400 miliar akan dialokasikan untuk refinancing sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.

Sisa dana dari sukuk ijarah akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatra bagian selatan, meliputi penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, penataan emplasemen di Stasiun Kramasan, serta prasarana pendukung lainnya.

Objek ljarah atau aset yang menjadi dasar (underlying asset) dalam penerbitan sukuk ijarah ini adalah hak guna (manfaat) atas angkutan kereta api berupa gerbong khusus yang mengangkut batu bara dengan perincian bahwa gerbong yang menjadi objek ijarah berjumlah 100 gerbong yang keseluruhannya adalah milik KAI dengan kapasitas angkut dari setiap gerbong seberat 54 ton.

Lokasi operasional keseluruhan gerbong berada pada wilayah Divre III Palembang, dengan rincian setiap gerbong telah dicantumkan dan dinyatakan dalam lampiran akad ijarah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan bahwa Indonesia masih membutuhkan penerbitan sukuk lebih banyak untuk mendorong pasar keuangan syariah Tanah Air.

Saat ini, bank sentral tersebut telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dengan underlying sukuk global milik BI. Namun, dalam realisasinya tidak sebanyak instrumen konvensional seperti Sekuritas Rupiah BI (SRBI).

“Ketika kami menciptakan lebih banyak sukuk untuk retailer, memperkenalkan digitalisasi layanan keuangan, tidak ada sukuk yang cukup,” tutur Perry di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC, Kamis (31/10/2024).

Sebagai pembanding, SRBI yang telah Bank Indonesia terbitkan sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun lalu, mencapai Rp934,87 triliun per 14 Oktober 2024.

Pada periode yang sama, SUVBI yang telah bank sentral terbitkan senilai US$424 juta atau setara dengan Rp6,66 triliun (kurs Rp15.700 per dolar AS).

Gubernur BI dua periode tersebut menyebutkan rendahnya realisasi SUVBI tersebut akibat keterbatasan underlying yang digunakan. Terlebih, masih minim alternatif instrumen yang berbasis syariah di Indonesia

Sekalipun terdapat Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang Kementerian Keungan terbitkan, juga tidak sebesar Surat Berharga Negara (SBN). Melihat komposisi utang pemerintah per Agustus 2024 saja, dari SBN yang senilai Rp7.452,56 triliun, Rp1.581,73 triliun merupakan SBN domestik dan valas, sementara sisanya SBN

“Bagaimana kita bisa menerbitkan instrumen dan moneter kalau tidak ada underlying-nya? Kita punya SBSN tapi terbatas,” lanjutnya

Perry juga menyoroti belum adanya sukuk yang sesuai kriteria yang diterbitkan oleh korporasi pemerintah. Untuk itu, dirinya mendorong berbagai pihak untuk menciptakan lebih banyak inovasi produk obligasi syariah

Menurutnya, sukuk atau obligasi syariah menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia

“Kita berbicara tentang layanan keuangan yang terintegrasi. Jadi ketika kita berbicara tentang sukuk untuk pasar primer, tolong bicarakan juga sukuk sebagai underlying untuk pasar sekunder, underlying untuk instrumen likuiditas,” jelasnya

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan dalam pengembangan industri halal perlu cara inovatif lainnya. Saat ini pun pemerintah Indoensia menggunakan berbagai teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dalam rantai industri halal

“Saya berharap kemajuan untuk sistem keuangan Islam di Asia akan terus berlanjut. Tetapi kami percaya bahwa apa yang Pak Perry sebutkan tadi, kita membutuhkan lebih banyak sukuk,” ujarnya

Destry melihat komposisi sukuk global hanya sebesar 0,7% dari global konvensional. Angka sukuk yang diterbitkan oleh negara-negara seperti Indonesia pun tidak jauh berbeda

“Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan atau mengembangkan instrumen sukuk, paling tidak kita juga harus mengembangkan salah satunya adalah sukuk, dan juga aset-aset dan proyek-proyek lain yang terkait dengan syariah Islam,” tuturnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi BI dalam menerbitkan instrumen moneter berbasis syariah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, alasan penerbitan instrumen sukuk masih terbatas karena penerbitan sukuk di Indonesia belum bervariatif. Dari pemerintah hanya ada surat berharga negara syariah (SBSN), sementara BI hanya menerbitkan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI).

Nah karena keterbatasan penerbitan jenis sukuk tersebut, maka BI kesulitan memilih underlying yang ada. Saat ini underlying SUVBI adalah sukuk global milik BI.

Perry menyebut, saat ini BI hanya menciptakan lebih banyak sukuk untuk retailer, dengan memperkenalkan digitalisasi layanan keuangan. Sementara itu, ketersediaan penerbitan sukuk masih belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar.

“Kami tidak memiliki underlying. Bagaimana kita bisa menerbitkan instrumen dan moneter kalau tidak ada underlying-nya?,” tutur Perry dalam Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Adapun penerbitan SUVBI, bila dibandingkan penerbitan obligasi konvensional, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) nilainya memang lebih rendah.

Perry mencatat, BI telah menerbitkan SRBI senilai Rp 934,87 triliun per 14 Oktober 2024.

Sementara itu, pada periode yang sama penerbitan, SUVBI hanya sebesar US$ 424 juta atau setara dengan Rp 6,66 triliun (kurs (Rp 15.700 per dolar AS).

Ia menyebut, rendahnya rendahnya realisasi SUVBI tersebut disebabkan karena keterbatasan underlying yang ada. Pun dengan masih minimnya alternatif instrumen yang berbasis syariah di Indonesia.

Di samping itu, Perry juga menyoroti, di Indonesia belum ada sukuk korporasi pemerintah yang sesuai dengan kriteria BI. Belum adanya sukuk korporasi tersebut yang menyebabkan sulitnya memperkenalkan sukuk di pasar uang.

Sehingga Perry mendorong agar BUMN dan pemerintah bisa menciptakan produk dan inovasi sukuk baru.

Nah dengan banyaknya inovasi penerbitan sukuk, maka bisa menciptakan likuiditas jangka pendek, sebagian kecil dari instrumen melalui digitalisasi.

“Tapi ketika kita bicara sukuk untuk pasar primer, tolong bicara juga sukuk sebagai underlying untuk pasar sekunder, underlying untuk instrumen likuiditas,” ungkapnya.

Meski begitu, di tengah keterbatasan underlying sukuk, Perry menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai solusi. Dengan adanya digitalisasi, maka akan menciptakan lebih banyak inovasi produk dan memungkinkan akses yang lebih luas ke instrumen keuangan, termasuk instrumen berbasis syariah.

.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar di dunia atau yang disebut dengan sukuk. Nilainya kurang lebih mencapai US$ 5 miliar.

Perry mengatakan nilai sukuk tersebut terbilang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai nilai Islam.

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$ 5 miliar, yang kedua adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan lainnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi," kata Perry dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (31/10/2024).

Perry menyebut besaran surat berharga syariah itu belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal sukuk sebagai instrumen surat berharga yang sudah stabil.

"Karena tanpa sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan syariah? Karena sukuk sudah mapan, produknya sudah ada, yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan permintaan ini, mengajari mereka, membantu mereka untuk menerbitkan lebih banyak sukuk," ucap Perry.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk berinovasi mengembangkan sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek.

"Tidak hanya menjadi penerbit, tapi bagaimana sukuk tersebut dapat digunakan untuk likuiditas. Dalam aspek ini, lebih kepada bagaimana membantu negara dan korporasi serta umat untuk bisa menciptakan lebih banyak sukuk yang menawarkan takaful dan juga waqaf," tuturnya.

Perry menilai kebutuhan akan sukuk ke depan bakal semakin besar. Pasalnya permintaan terhadap sukuk dari ritel khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi seiring berkembang pesatnya teknologi.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua?" tutur Perry.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, penerbitan obligasi syariah atau sukuk di Indonesia perlu diperbanyak. Hal ini untuk mendukung sektor keuangan syariah.

“Karena sukuk sudah mapan. Produknya sudah ada, dan yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan demand ini. Beri saya cara untuk menciptakan lebih banyak sukuk untuk memenuhi begitu banyak permintaan Indonesia,” tutur Perry dalam agenda BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum, Kamis (31/10).

Di samping itu, Perry juga menyampaikan bahwa, digitalisasi di Indonesia saat ini juga sudah berjalan, sehingga bisa mempercepat penerbitan sukuk.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan, penerbitan sukuk perlu diperbanyak, karena bila dibandingkan dengan obligasi konvensional hanya mencapai 0,7%.

“Jika kita ingin meningkatkan atau mengembangkan sukuk, setidaknya kita juga harus mengembangkan sukuk dan juga aset dan proyek lain yang terkait dengan sukuk,” tutur Destry.

Untuk diketahui, BI juga menerbitkan obligasi syariah yakni sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI). BI mencatat, hingga 14 Oktober posisi instrumen SUVBI mencapai US$ 424 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan Indonesia menjadi penerbit sukuk terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB).

Perry menuturkan dalam forum yang digelar pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, bahwa Indonesia telah menerbitkan sukuk sekitar US$5 miliar atau sekitar Rp78,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$5 miliar. Kedua adalah IsDB," ujarnya dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di JCC, Kamis (31/10/2024).

IsDB atau Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. IsDB juga mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs).

Meskipun telah menjadi yang terbesar, Perry menilai Indonesia masih membutuhkan sukuk lebih banyak lagi.

Perry berpandangan sukuk menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, Indonesia perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Perry mendorong kemajuan dalam menciptakan nilai-nilai islam, khususnya untuk layanan keuangan islam melalui inovasi produk.

"Inovasi produk, saya hanya ingin fokus tiga produk jasa keuangan islam, yakni sukuk, takaful, dan wakaf. Bahkan Khalifah Umar [Umar bin Khattab] telah menjadi pemimpin kita dalam memajukan tiga aspek ini," ungkap Perry.

Sukuk, takaful, dan terutama wakaf menjadi instrumen keuangan terbaik untuk menciptakan nilai-nilai kemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Untuk diketahui, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sementara Takaful merupakan asuransi syariah.

BI hingga 14 Oktober 2024 tercatat telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrument yang pro-market senilai US$424 juta.

Instrumen tersebut menjadi salah satu untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi di angka 1,5% hingga 3,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan Indonesia menjadi penerbit sukuk terbesar di dunia, bahkan mengalahkan Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IsDB).

Perry menuturkan dalam forum yang digelar pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, bahwa Indonesia telah menerbitkan sukuk sekitar US$5 miliar atau sekitar Rp78,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS).

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$5 miliar. Kedua adalah IsDB," ujarnya dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di JCC, Kamis (31/10/2024).

IsDB atau Bank Pembangunan Islam adalah lembaga keuangan pembangunan multilateral yang menyediakan pembiayaan syariah untuk pembangunan infrastruktur. IsDB juga mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (SDGs).

Meskipun telah menjadi yang terbesar, Perry menilai Indonesia masih membutuhkan sukuk lebih banyak lagi.

Perry berpandangan sukuk menjadi salah satu cara yang dapat memajukan sektor keuangan syariah. Untuk itu, Indonesia perlu lebih banyak sukuk untuk memenuhi permintaan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Perry mendorong kemajuan dalam menciptakan nilai-nilai islam, khususnya untuk layanan keuangan islam melalui inovasi produk.

"Inovasi produk, saya hanya ingin fokus tiga produk jasa keuangan islam, yakni sukuk, takaful, dan wakaf. Bahkan Khalifah Umar [Umar bin Khattab] telah menjadi pemimpin kita dalam memajukan tiga aspek ini," ungkap Perry.

Sukuk, takaful, dan terutama wakaf menjadi instrumen keuangan terbaik untuk menciptakan nilai-nilai kemajuan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Untuk diketahui, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah. Sementara Takaful merupakan asuransi syariah.

BI hingga 14 Oktober 2024 tercatat telah menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrument yang pro-market senilai US$424 juta.

Instrumen tersebut menjadi salah satu untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar rupiah dan pencapaian sasaran inflasi di angka 1,5% hingga 3,5%.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang (obligasi) korporasi secara nasional mencapai Rp 94,9 triliun sampai kuartal III-2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 Pefindo Martin Pandiangan memerici, penerbitan obligasi dan sukuk tercatat senilai Rp 93,4 triliun.

Jumlah itu tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat senilai Rp 89,3 triliun.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

"Total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan atau nasional itu sekitar Rp 94,9 triliun, dengan outstanding per posisi September adalah di sekitar Rp 474 triliun untuk total surat utang korporasi yang outstanding ya," kata dia dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan, penerbitan obligasi jangka menengah (MTN) tercatat senilai 1 triliun sampai kuartal III-2024.

Angka tersebut turun secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,7 triliun.

Kemudian, penerbitan efek utang lainnya yaitu perpetual dan Surat Berharga Komersial (SBK) menurun menjadi senilai Rp 500 miliar pada periode Januari-September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 800 miliar.

Lalu untuk sekuritisasi pada periode Januari-September 2024, Martin bilang belum ada penerbitan. Adapun, pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penerbitan senilai Rp 924,3 miliar.

"Pefindo melakukan pemeringkatan terhadap 85,6 persen surat utang korporasi nasional yang diterbitkan selama periode Januari-September 2024," imbuh dia.

SHUTTERSTOCK/TZIDO SUN Ilustrasi investasi.

Martin menuturkan, penerbitan surat utang tersebut masih didominasi oleh sektor jasa keuangan.

Adapun sektor lain yang juga ramai menerbitkan surat utang adalah perusahaan bubur kertas dan produk kertas, perusahaan induk, pertambangan, dan telekomunikasi.

Adapun, tujuan penggunaan dana penerbitan surat utang korporasi sebagian besar adalah untuk modal kerja sebesar 65,4 persen, dan refinancing sebesar 24,5 persen.

"Penerbitan suatu utang korporasi yang diperingkat oleh Pefindo total sebesar Rp 81,3 triliun untuk periode Januari hingga September 2024, dimana masih didominasi oleh obligasi korporasi dan diikuti oleh suatu utang jenis lainnya yaitu sukuk dan lain-lainnya,” tutup Martin.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat, penerbitan surat utang (obligasi) korporasi secara nasional mencapai Rp 94,9 triliun sampai kuartal III-2024.

Kepala Divisi Pemeringkatan Non-Jasa Keuangan 1 Pefindo Martin Pandiangan memerici, penerbitan obligasi dan sukuk tercatat senilai Rp 93,4 triliun.

Jumlah itu tumbuh dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat senilai Rp 89,3 triliun.

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

"Total penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan atau nasional itu sekitar Rp 94,9 triliun, dengan outstanding per posisi September adalah di sekitar Rp 474 triliun untuk total surat utang korporasi yang outstanding ya," kata dia dalam konferensi pers Pefindo, Kamis (24/10/2024).

Ia menambahkan, penerbitan obligasi jangka menengah (MTN) tercatat senilai 1 triliun sampai kuartal III-2024.

Angka tersebut turun secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,7 triliun.

Kemudian, penerbitan efek utang lainnya yaitu perpetual dan Surat Berharga Komersial (SBK) menurun menjadi senilai Rp 500 miliar pada periode Januari-September 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 800 miliar.

Lalu untuk sekuritisasi pada periode Januari-September 2024, Martin bilang belum ada penerbitan. Adapun, pada periode yang sama tahun sebelumnya terdapat penerbitan senilai Rp 924,3 miliar.

"Pefindo melakukan pemeringkatan terhadap 85,6 persen surat utang korporasi nasional yang diterbitkan selama periode Januari-September 2024," imbuh dia.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menyerap dana sebanyak Rp 10 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berlangsung pada Selasa (22/10).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa lelang SBSN ini memiliki tujuh seri yang ditawarkan.

Dari ketujuh seri tersebut, total penawaran yang masuk mencapai Rp 17,4 triliun.

"Sedangkan total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp 10 triliun," tulis DJPPR dalam situs reminya, Selasa (22/10).

Adapun dari ketujuh seri SBSN yang ditawarkan, PBS038 menjadi seri dengan penawaran masuk tertinggi yaitu sebanyak Rp 4,95 triliun. Sayangnya PBS038 tidak menjadi seri tertinggi yang diserap pemerintah.

Lebih lanjut, berikut rincian hasil lelang SBSN pada Selasa (22/10).

1. SPNS01042025 mencatat penawaran yang masuk mencapai Rp2,715 triliun dengan jumlah nominal dimenangkan Rp2,250 triliun. Ini menjadi seri dengan nominal tertinggi kedua yang diserap pemerintah. Adapun yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri SPNS01042025 sebesar 6,21%. Seri ini akan jatuh tempo pada 1 April 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

2. SPNS07072025 mencatat penawaran masuk hingga Rp3,397 triliun. Jumlah nominal yang diserap pemerintah sebanyak Rp3,050 triliun, menandai seri dengan nominal tertinggi yang dimenangkan oleh pemerintah. Sementara yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan pada seri ini adalah 6,25%. Seri ini akan jatuh tempo pada 7 Juli 2025 dengan tingkat imbalan diskonto.

3. Seri PBS032 catat penawaran masuk sebesar Rp1,71 triliun, dengan nominal yang dimenangkan pemerintah adalah Rp 0,700 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan PBS032 ini adalah 6,44%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2026 dengan tingkat imbalan 4,875%

4. Seri PBS030 mencatatkan penawaran masuk sejumlah Rp2,68 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,46%. PBS030 akan jatuh tempo pada 15 Juli 2028 dengan tingkat imbalan 5,875%

5. Seri PBS029 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp1,140 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,900 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,67%. PBS029 akan jatuh tempo pada 15 Maret 2034 dengan tingkat imbalan 6,375%

6. Seri PBS004 mencatatkan penawaran masuk adalah Rp0,864 triliun dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp0,150 triliun untuk seri ini. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 6,82%. Seri ini akan jatuh tempo pada 15 Februari 2037 dengan tingkat imbalan 6,1%.

7. Seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk Rp4,953 triliun, dengan jumlah penawaran dimenangkan Rp1,95 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri PBS038 sebesar 6,97%. PBS038 akan jatuh tempo pada 15 Desember 2049 dengan tingkat imbalan 6,875%

IDXChannel – Pemerintah menggandeng International Finance Corporation (IFC), anggota dari World Bank Group, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dalam mempersiapkan penerbitan obligasi dan sukuk daerah. Kerja sama itu tertuang dalam advisory engagement letter yang ditandatangani Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan IFC.

Penandatanganan surat perjanjian kerja sama itu dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, dan; Manager Upstream & Advisory, INR Asia Pacific Department IFC, Victoria Delmon, awal pekan lalu.

“Hal itu guna memperkuat ekosistem dalam mendorong penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah,” ungkap Ferry dalam keterangan pers yang dirilis pada Minggu (20/10/2024).

Dia menjelaskan, kerja sama itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN).

Pascapenerbitan dua regulasi itu, kata Ferry, pihaknya secara aktif mendorong pemda untuk mengembangkan pembiayaan kreatif guna memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang tinggi di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah sendiri. Adapun salah satu instrumen pembiayaan kreatif yang bisa dipilih oleh Pemda sebagaimana diatur dalam UU HKPD dan PP HKFN yaitu obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Dia menuturkan, upaya pemerintah pusat mendorong pemda dalam penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah bukanlah hal yang baru. Saat ini, beberapa daerah telah menyampaikan minat penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan di 2024.

“Sebelumnya, Provinsi Jawa Barat juga pernah menyampaikan minat yang sama, namun rencana tersebut akan dilanjutkan pada periode pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,” kata Ferry.

Menurut dia, Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC selaku lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas pemda. Hal itu terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama IFC dan Kemenko Perekonomian, kedua pihak berkomitmen memberikan pendampingan ke pemda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. “Terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening,” ujarnya.

Pascapenandatanganan perjanjian itu, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara. Ferry menuturkan, pihaknya yakin tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.

Apalagi, ekosistem tersebut juga telah mendapat dukungan dari lembaga internasional lainnya seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), United Nations Development Programme (UNDP), dan Commercial Law Development Programme (CLDP).

(Ahmad Islamy Jamil)

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan penurunan dalam berbagai aspek selama sepekan terakhir, 30 September hingga 4 Oktober 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat merosot 2,61 persen dari pekan sebelumnya.

IHSG berada pada level 7.496,091 dari 7.696,916 pada pekan lalu. Penurunan juga terjadi pada aspek kapitalisasi, yakni menjadi Rp12.531 triliun atau turun 2,67 persen dari pekan lalu yang berada di angka Rp Rp12.875 triliun.

Selain itu, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan turut mengalami perubahan 4,38 persen menjadi 1,27 juta kali dari 1,33 juta kali transaksi pada pekan yang lalu.

PH Sekretaris PT BEI, I Gusti Agung Alit Nityaryana, juga memaparkan rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan turut mengalami perubahan 4,38 persen menjadi 1,27 juta kali. Pekan lalu, rata-rata transaksi harian mencapai 1,33 juta kali. Namun, ada juga beberapa aspek yang meningkat pada pekan ini.

“Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian bursa sebesar 19,35 persen menjadi Rp 19,53 triliun dari Rp 16,36 triliun pada pekan sebelumnya,” papar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Oktober 2024.

Peningkatan lain juga terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa turut mengalami peningkatan sebesar 5,46 persen menjadi 25,24 miliar lembar saham dari 23,94 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

Sebagai informasi, pada pekan lalu BEI melaporkan total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2024 adalah 108 emisi dari 64 emiten senilai Rp 91,39 triliun. Dengan pencatatan ini, maka total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 588 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp 458,16 triliun dan US$ 60,1188 juta, yang diterbitkan oleh 132 emiten.

Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 194 seri dengan nilai nominal Rp 6.273,24 triliun dan US$ 502,10 juta. Selain itu, di BEI telah tercatat sebanyak 9 emisi EBA dengan nilai Rp 2,93 triliun.