Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Menanggapi hal itu, PT SMI menyampaikan ada dampak yang dirasakan perusahaan dari terbitnya ketentuan tersebut.

"Adapun dampak terhadap bisnis PT SMI adalah ditambahnya objek pembiayaan, yakni infrastruktur ekosistem industri dan infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai," ujar PT SMI kepada KONTAN, Sabtu (9/11).

Selain itu, PT SMI dapat melakukan pembiayaan untuk sektor atau bidang penyelenggaraan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Adapun implementasi terkait mitigasi atau adaptasi perubahan iklim itu akan dikaji lebih lanjut oleh perusahaan.

Secara umum, PT SMI menerangkan POJK 16/2024 mencabut POJK 46/2020 yang sebelumnya berlaku. Hal itu disebabkan karena berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa PT SMI merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan.

Dengan demikian, PT SMI yang telah mendapatkan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi terkini dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap PT SMI.

Hingga September 2024, nilai komitmen pembiayaan dan investasi PT SMI mencapai Rp 147,39 triliun dan outstanding mencapai Rp 93,15 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berharap penerbitan POJK itu menjadi salah satu upaya regulator dalam memperkuat pengawasan PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) sekaligus fiscal tools pemerintah, untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Penerbitan POJK itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, pascaberlakuknya UU P2SK," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Agusman menerangan POJK itu memperkuat penerapan tata kelola dan pengawasan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta penyampaian informasi mengenai penetapan status pengawasan PT SMI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dia menyampaikan PT SMI telah diawasi sebagai salah satu pelaku industri perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh OJK. Hal itu berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Namun, Pasal 106 ayat (5) huruf c UU P2SK mengatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah, yaitu PT SMI, tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan berdasarkan undang-undang itu.

"Dengan demikian, POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak berlaku lagi bagi PT SMI," ungkapnya.

Selain itu, Agusman mengatakan dalam Pasal 2E Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun PT SMI sudah di luar ruang lingkup usaha jasa pembiayaan, PT SMI tetap berada dalam pengawasan OJK sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis).

"Dengan terbitnya POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI, maka POJK itu menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap PT SMI yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis)," tuturnya.

Adapun POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mengatur mengenai:

a. kelembagaan dan kepengurusan

b. penyelenggaraan usaha

c. sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana

d. penilaian Tingkat Kesehatan

e. penetapan status pengawasan

f. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan pelindungan konsumen

g. pelaporan

h. aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

i. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Agusman mengatakan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk memenuhi regulasi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk pengaturan dan pengawasan keuangan derivatif.

Antonius Hari, Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), yang mengatur peralihan keuangan derivatif dari Bappebti kepada OJK.

"Secara paralel, OJK tengah menyusun dan mengidentifikasi beberapa ketentuan untuk implementasi peralihan kewenangan pengawasan keuangan derivatif ini," jelasnya dalam acara workshop journalist di Labuan Bajo akhir pekan lalu.

Dalam hal pengawasan, lanjut Hari, OJK telah melakukan penataan organisasi di internal yang mengakomodir fungsi pengawasan keuangan derivatif sambil terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peralihan pengawasan.

OJK juga memasukan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Tindak Lanjut atas Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Derivatif Keuangan sebagai salah satu kebijakan prioritas di klaster Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).

Hari bilang RPOJK ini akan menjadi bridging regulation dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital yang mencakup Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.

"Adapun Rancangan Peraturan OJK ini akan mengatur mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan atas produk, pihak maupun infrastruktur derivatif keuangan," kata dia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan POJK itu akan memperkuat landasan hukum, serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

"Adapun sejumlah poinnya, yakni untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, penilai tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada PT SMI," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sementara itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (POJK Satuan Tugas). Adapun POJK itu merupakan tindak lanjut amanat Pasal 247 UU P2SK yang mengatur pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola satuan tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin yang merugikan masyarakat.

OJK menyebut POJK itu menjadi landasan hukum otoritas, kementerian, lembaga dalam berkolaborasi atau bersinergi untuk mencegah dan menangani investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang mana OJK bertindak sebagai koordinator sehingga semakin memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan sejumlah peraturan OJK atau POJK pada tahun depan untuk memperkuat sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa tahun lalu regulator telah menerbitkan 10 POJK, dan rencananya delapan POJK akan diterbitkan pada 2025.

"Tahun depan ada delapan POJK yang terkait pengembangan penguatan sektor keuangan, khususnya di perasuransian," kata Ogi dalam acara Indonesia Rendezvous 2024 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (10/10/2024).

Ogi tidak merinci terkait peraturan-peraturan tersebut, namun yang pasti aturan itu merupakan turunan dari amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Iwan Pasila, mengungkapkan saat ini beberapa regulasi penting tengah dalam tahap finalisasi, termasuk sektor kelembagaan dana pensiun.

"Tahun ini, kami sedang menyelesaikan regulasi kelembagaan dana pensiun," katanya.

Sebelumnya, OJK juga berupaya untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pemanfaatan produk asuransi. Terkait asuransi kesehatan, Iwan menjelaskan bahwa rencana perbaikan ekosistem tidak akan masuk dalam POJK, melainkan akan diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

"Kalau yang terkait masalah kesehatan, itu nanti dalam SEOJK, bukan di POJK," tegasnya.

Surat Edaran ini diharapkan mampu memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, dengan memastikan adanya standar layanan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih maksimal bagi nasabah. Perbaikan ini mencakup upaya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan, serta mitigasi risiko yang lebih baik dalam pengelolaan asuransi kesehatan.

Mengenai rencana penerbitan POJK lainnya, Iwan meminta masyarakat untuk bersabar. "Tunggu saja," tambahnya.

Pada 2023, OJK telah mengeluarkan 10 POJK di sektor asuransi, dana pensiun, dan penjaminan antara lain POJK 5 Nomor Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Spin Off Penjaminan, POJK Nomor 11 Tahun 2023 terkait Spin Off Asuransi, POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Asuransi, POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Pialang Asuransi, POJK Nomor 27 Tahun 2023 terkait Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPJS, serta POJK Nomor 20 Tahun 2023 tentang Asuransi Kredit dan Suretyship.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - BALI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan mengeluarkan 8 Peraturan OJK (POJK) pada tahun depan di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP).

Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut peraturan-peraturan yang dikeluarkan mengikuti amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Tahun depan, ada 8 POJK yang terkait untuk pengembangan penguatan sektor jasa keuangan, khususnya di perasuransian," katanya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Menurutnya pada tahun ini, OJK akan mengeluarkan 10 POJK. Adapun POJK yang telah keluar, yakni POJK 8/2024 Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Mengenai hal itu, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyampaikan salah satu POJK yang sedang digodok pada tahun ini terkait penguatan pengembangan industri dana pensiun.

"Selain itu, memang beberapa yang lain (POJK) sedang kami kejar. Sebab, kami pengin betul-betul memperbaiki ekosistem," kata Iwan.

Asal tahu saja, pada 2023, OJK tercatat sudah mengeluarkan 10 POJK di sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP). Adapun, 10 POJK tersebut, yakni POJK 5/2023 Kesehatan Keuangan Asuransi, POJK 6/2023 Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah, POJK 7/2023 Tata Kelola dan Kelembagaan Asuransi Usaha Bersama, POJK 10/2023 Spin Off Penjaminan, POJK 11/2023 Spin Off Asuransi, POJK 23/2023 Perizinan Asuransi, POJK 24/2023 Perizinan Pialang Asuransi, POJK 27/2023 Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, POJK 1/2023 Pengawasan BPJS, serta POJK 20/2023 Asuransi Kredit dan Suretyship.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyaluran pinjaman industri pergadaian mengalami peningkatan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian sebesar Rp 84,18 triliun per Agustus 2024.

"Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 25,83%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Agusman menerangkan peningkatan penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian tersebut disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pinjaman perusahaan pergadaian dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan aset perusahaan pergadaian per Agustus 2024 sebesar Rp 101,95 triliun. Nilai itu mengalami kenaikan sebesar 23,70%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, Agusman menerangkan OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Pegadaian. Dia bilang RPOJK itu disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan pergadaian.

Salah satunya, akan mengatur kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko secara efektif.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kinerja intermediasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah masih tumbuh positif sampai dengan Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan bahwa pertumbuhan positif ini tercermin dari pembiayaan perbankan syariah yang tumbuh sebesar 11,6% secara year to date (ytd), lalu kontribusi asuransi syariah naik 2,9% ytd, dan piutang pembiayaan syariah meningkat 21,2% ytd.

Sedangkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), pada Agustus 2024 menguat 8,53% secara ytd.

Mirza menjelaskan, untuk pengembangan dan penguatan SJK syariah, OJK telah melakukan finalisasi penerbitan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK), dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dalam pengembangan ekosistem pasar modal syariah melalui penguatan pengaturan pemenuhan prinsip syariah, khususnya melalui seleksi saham syariah.

Implementasi dari peraturan ini, Mirza berharap bisa meningkatkan penerapan prinsip syariah di pasar modal dan pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES) dalam penyusunan Daftar Efek Syariah Luar Negeri yang menjadi acuan portofolio investasi bagi Manajer Investasi, maupun pihak selain Manajer Investasi berdasarkan tujuan penerbitannya.

“Selain itu, kami juga sedang melakukan monitoring kesiapan industri asuransi untuk melakukan spin-off unit syariah paling lambat akhir tahun 2026 sebagaimana Pasal 9 Peraturan OJK 11 Tahun 2023, bahwa terdapat 41 perusahaan asuransi/reasuransi telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS),” kata Mirza dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) yang disiarkan di Youtube, Selasa (1/10).

Adapun per September, terdapat 29 UUS yang akan melakukan spin-off dan 12 UUS (Unit Usaha Syariah) mengalihkan portofolio unit syariah.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan penyusunan RPOJK itu dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan lembaga penjaminan melalui penguatan permodalan dan perluasan ruang lingkup operasional lembaga penjaminan untuk mewujudkan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan.

"Adapun perubahan substantif dalam RPOJK itu mencakup peningkatan jumlah modal disetor untuk mendirikan Lembaga Penjamin," katanya dalam keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Selain itu, Ogi menerangkan terdapat ketentuan yang mewajibkan pembentukan unit usaha penjaminan bagi perusahaan asuransi yang telah menjalankan usaha penjaminan.

Selain RPOJK tersebut, OJK juga tengah menyusun RPOJK Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Ogi menyebut RPOJK itu disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan.

"Adapun sejumlah hal yang akan diatur, yakni perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif," ungkapnya.

Terkait peningkatan ekuitas pada perusahaan penjaminan existing, Ogi menerangkan peningkatan akan dilakukan dalam 2 tahap.

Tahap pertama, yaitu pada 2026, sebesar 75% dari ketentuan baru. Tahap kedua pada 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Sementara itu, Ogi juga menyampaikan pada akhir 31 Desember 2028, perusahaan penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang).

Dengan demikian, dia berharap kapasitas penjaminan dapat meningkat. Selain itu, Ogi bilang ketentuan batasan gearing ratio untuk perusahaan penjaminan di sektor usaha produktif dihapuskan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai prosedur penagihan kredit atau pembiayaan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terhadap konsumen.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dimaksud dalam hal ini adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Peraturan terkait penagihan utang dicantumkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Di dalam Pasal 62 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa PUJK wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada Konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan tersebut, dituliskan secara rinci bahwa:

1. Penagihan harus dilakukan tanpa ancaman atau kekerasan

Penagih utang tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan Anda sebagai konsumen.

2. Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal

Penagihan tidak boleh disertai dengan intimidasi fisik atau kata-kata kasar. Jika Anda merasa tertekan atau diperlakukan secara tidak pantas, tindakan tersebut bisa dilaporkan ke OJK.

3. Penagihan hanya boleh dilakukan kepada Anda sebagai konsumen

Pihak penagih tidak boleh menghubungi atau menekan keluarga, teman atau pihak ketiga lainnya terkait utang Anda. Penagihan hanya boleh dilakukan langsung kepada Anda sebagai konsumen.

4. Waktu penagihan yang ditetapkan

Penagihan hanya boleh dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu, antara pukul 08.00 hingga 20.00, dan tidak boleh dilakukan pada hari libur nasional. Jika penagihan dilakukan di luar waktu tersebut, hal ini harus atas dasar persetujuan dari Anda terlebih dahulu.

5. Penagihan di tempat yang tepat

Penagihan utang harus dilakukan di alamat yang telah Anda tentukan, seperti alamat rumah atau kantor, sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Penagihan di luar tempat tersebut memerlukan persetujuan Anda.

Jika penagih utang melanggar aturan ini, Anda berhak melaporkannya ke OJK melalui layanan konsumen dengan mengisi form pengaduan pada laman https://konsumen.ojk.go.id/formpengaduan atau melalui email ke konsumen@ojk.go.id. OJK memastikan agar hak-hak Anda sebagai konsumen dilindungi dari tindakan penagihan yang tidak sesuai aturan.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan RPOJK itu disusun dalam rangka perbaikan proses bisnis penjaminan.

"Adapun sejumlah hal yang akan diatur, yakni perluasan lingkup wilayah penjaminan, harmonisasi dengan ketentuan mengenai produk asuransi kredit, penguatan atas hak subrogasi, peningkatan ekuitas penjaminan, kapasitas penjaminan, serta pengenaan sanksi administratif," ungkapnya dalam lembar keterangan resmi RDK OJK, Selasa (1/10).

Terkait peningkatan ekuitas pada perusahaan penjaminan existing, Ogi menerangkan peningkatan akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, yaitu pada 2026, sebesar 75% dari ketentuan baru. Tahap kedua pada 2028 sebesar 100% dari ketentuan baru.

Sementara itu, Ogi juga menyampaikan pada akhir 31 Desember 2028, perusahaan penjaminan diwajibkan memiliki ekuitas sebesar Rp 50 miliar (lingkup kota), Rp 100 miliar (lingkup provinsi), Rp250 miliar (lingkup nasional), dan Rp 500 miliar (penjamin ulang).

"Dengan demikian, diharapkan kapasitas penjaminan meningkat," katanya.

Selain itu, Ogi bilang ketentuan batasan gearing ratio untuk perusahaan penjaminan di sektor usaha produktif dihapuskan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan penyusunan perubahan aturan itu merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Penyusunan itu juga dalam rangka memastikan keberlangsungan industri LPBBTI," katanya dalam lembar jawaban tertulis, Sabtu (7/9).

Selain itu, untuk memastikan keberlangsungan industri fintech lending, Agusman menyebut OJK saat ini tengah melakukan upaya pengembangan dan penguatan industri fintech lending sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri LPBBTI periode 2023–2028.

Bukan tanpa sebab keberlangsungan industri fintech lending disorot. Sebab, secara laba, fintech P2P lending meraih Rp 336,01 miliar pada Juni 2024. Capaian itu turun 25,41%, jika dibandingkan posisi Juni 2023 sebesar Rp 450,51 miliar.

Sementara itu, Agusman juga membeberkan pertimbangan OJK dalam penyesuaian pembatasan manfaat ekonomi pada industri fintech lending. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya melindungi konsumen dari potensi praktik bisnis yang tidak etis, seperti bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Selain itu, memastikan bahwa penyelenggara fintech lending tidak memperluas portofolionya tanpa pengelolaan risiko kredit yang baik.

"Ditambah mencegah potensi risiko yang mungkin timbul jika industri fintech lending tumbuh terlalu cepat tanpa regulasi yang memadai," kata Agusman.