Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal menindaklanjuti terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dari serikat pekerja hingga partai buruh.

Adapun salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait klaster ketenagakerjaan, soal penyusunan upah minimum hingga pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Terkait keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti putusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ujarnya usai rapat kementerian di bidang perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan, dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan nantinya bakal ada konsekuensi dari perubahan yang tertuang dalam putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat pula nomenklatur pemisahan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Nomenklatur pemisahan kementerian tenaga kerja dengan BP2MI dan tentu ada konsekuensi terhadap undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kemenaker bakal mempersiapkan perumusan upah minimum sebagaimana yang juga terdapat pada putusan MK tersebut. Namun, lanjut Airlangga, mengenai hal teknis mengenai upah ini perlu disampaikan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Secara bertahap dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian upah sektoral kemudian akan ada pemberitahuan kepada para Gubernur yang siklusnya ada di sana, namun hal teknisnya kami harus lapor pak Presiden dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Adapun, beberapa poin penting dari putusan MK tersebut di antaranya, pembuatan UU Ketenagakerjaan baru, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun. Berikutnya, terkait pekerja alih daya, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), besaran uang pesangon hingga tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa ketentuan kunci Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bakal berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum di MK terkait judicial review UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, pihaknya melihat dampak lain dari putusan ini.

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU Cipta Kerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11).

Bob menjelaskan, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, kata dia, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

“Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bob, perubahan 21 pasal yang diputuskan MK ini bakal membuat dunia usaha mengukur kembali dampak ke peningkatan beban operasional ke depan.

Bob bilang, dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban operasional akan berdampak ke kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Pada akhirnya ini menekan stabilitas produksi di sektor manufaktur, yang notabene punya pekerja besar dan sensitif terhadap perubahan biaya pekerja.

Lebih lanjut, Bob menambahkan, pihaknya tengah mengkaji dampak putusan MK terutama untuk klaster ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan subtantif terhadap putusan MK tersebut.

“Pelibatan secara bermakna sebagaimana diperintahkan dalam UU Penyusunan Peraturan Perundang Undangan sangat diharapkan Apindo dalam penyusunan berbagai produk kebijakan,” tandasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jakarta, Kardinal menuturkan, upah buruh saat ini tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta yang terus naik setiap tahunnya.

"Jangankan untuk bertahan hidup, untuk makan saja sulit," ujar Kardinal saat ditemui di depan Balai Kota, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kardinal menuturkan, para buruh meminta pemerintah menghargai hasil tenaga mereka dengan menaikan upah 8-10 persen pada 2025.

"Nah, ini yang menjadi pokok persoalan. Para buruh meminta, jangan terlalu rakus lah para kapitalis. Jangan terlalu banyak mengisap tenaga buruh," kata dia.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Sebanyak 11 perwakilan buruh diizinkan untuk audiensi bertemu Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi untuk menyampaikan tuntutan mereka.

"Kami paham artinya ini mencoba membuka ruang yang telah kami alami lima tahun ke belakangan," ujar Kardinal.

Kardinal menuturkan, demo hari ini merupakan permulaan dari aksi-aksi selanjutnya jika tuntutan mereka tidak disetujui.

"Kami melihat ini adalah permulaan, menuju tadi, 11-12 November, melakukan mogok nasional," tegas dia.

Sebagai informasi, massa buruh melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah 8-10 persen di tahun 2025, di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu.

Dari atas mobil komando, orator menyampaikan bahwa demo buruh akan terus berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merasakan selama lima tahun ke belakang ini, upah yang diperoleh tidak setara dengan pekerjaan mereka.

Ada dua tuntutan yang massa buruh sampaikan. Pertama, terkait kenaikan UMP 2024 dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Jika pemerintah daerah maupun pusat tidak mendengar tuntutan kami, maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional," kata Ketua Perda KSPI Jakarta Winarso.

Winarso menegaskan, aksi mogok nasional akan diikuti oleh lima juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minta Upah Naik 8-10 Persen, Serikat Buruh: Jangankan Bertahan Hidup, Buat Makan Saja Sulit", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/30/16541401/minta-upah-naik-8-10-persen-serikat-buruh-jangankan-bertahan-hidup-buat.

Bisnis.com, JAKARTA – Sidang uji materiil Undang-undang (UU) No.6/2023 tentang Cipta Kerja kembali berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

Partai Buruh selaku pemohon menghadirkan Amalinda Savirani dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku ahli.

Dalam agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli tersebut, Amalinda, memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan tekanan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan neoliberalisasi pasar tenaga kerja secara global.

“Persoalan kelas pekerja, persoalan perburuhan Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari konteks makro yang disebut sebagai deindustrialisasi,” kata Amalinda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menurut pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM tersebut, gejala deindustrialisasi yang dialami Indonesia ini masih menjadi perdebatan para ekonom.

Namun demikian, Amalinda menyoroti bahwa sumbangan sektor industri terhadap pendapatan negara, dalam hal ini produk domestik bruto (PDB), terus-menerus berkurang.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap sektor manufaktur atau pengolahan terus meningkat, sehingga semestinya menjadi pertimbangan dalam menyusun UU Cipta Kerja.

“Menurut saya pembicaraan terkait dengan gugatan terhadap UU Cipta Kerja, terutama klaster perburuhan, itu perlu melihat konteks besar makro ekonomi Indonesia saat ini," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menggarisbawahi tren demografi di Indonesia, utamanya tentang peningkatan populasi tenaga kerja muda.

Menurut Amalinda, apabila substansi UU Cipta Kerja tidak sensitif terhadap kelompok ini, maka akan tercipta kelas pekerja yang rentan tak terpenuhi haknya.

Adapun, perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh kalangan buruh yakni Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta beberapa perseorangan selaku pemohon.

Terdapat total 93 petitum pemohon yang pada pokoknya menggugat ketentuan upah murah, outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan, kontrak yang berulang, pesangon murah, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang fleksibel, pengaturan cuti, peningkatan jumlah tenaga kerja asing, dan penghilangan sanksi pidana bagi pengusaha.

Mahkamah telah meregister perkara ini pada 4 Desember 2023 lalu. Sidang pengujian materi UU Cipta Kerja ini kembali digelar usai MK melangsungkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024.

Diberitakan sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi demo serentak di seluruh Indonesia hari ini, Senin (8/7/2024).

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan, aksi demo buruh ini dilakukan bersamaan dengan sidang lanjutan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi pemohon.

“Kami berharap dengan aksi ini, suara para pekerja dapat lebih didengar dan diperhatikan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan uji materiil omnibus law Cipta Kerja,” kata Said dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Said yang juga Presiden Partai Buruh itu mengatakan, aksi ini akan berlangsung di berbagai kantor Gubernur, Bupati, dan Walikota seperti di Semarang, Surabaya, Batam, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, Gorontalo, Banjarmasin, hingga Makassar.