Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) mengumumkan rencana mogok nasional yang akan melibatkan sekitar lima juta buruh dari berbagai sektor di seluruh Indonesia.

Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal mengatakan, mogok nasional ini direncanakan berlangsung selama dua hari dan akan melibatkan buruh dari sedikitnya 15.000 pabrik dan sektor jasa, termasuk pelabuhan dan transportasi.

Mogok nasional ini akan dimulai antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, dengan waktu pelaksanaan minimal dua hari.

Aksi mogok nasional ini akan berlangsung secara damai dan konstitusional. KSPI telah menyiapkan pemberitahuan resmi kepada Mabes Polri, Polda, dan Polres di seluruh Indonesia sebagai bagian dari prosedur hukum yang sah.

Di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serikat buruh juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada kepolisian.

Aksi ini akan melibatkan penghentian produksi di lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia. Menurutnya, sektor jasa seperti pelabuhan dan transportasi umum juga akan turut berhenti beroperasi selama dua hari sebagai bagian dari unjuk rasa solidaritas untuk menuntut hak-hak buruh yang dijamin konstitusi.

"Langkah ini merupakan respons terhadap dugaan ketidakpatuhan pemerintah dan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam pengaturan upah minimum dan hak-hak ketenagakerjaan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi," ujarnya dalam jumpa pers secara daring, Senin (4/11).

Adapun salah satu alasan utama aksi mogok nasional ini adalah persoalan upah minimum yang diatur dalam putusan MK terkait UU Cipta Kerja. MK memutuskan bahwa terdapat 21 norma hukum dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum.

Norma-norma tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja dan bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh.
Namun, pemerintah, melalui Menko Perekonomian, justru merespons putusan MK dengan menyusun kebijakan baru yang dinilai mengabaikan putusan tersebut, terutama dalam penetapan upah minimum.

Usulan dari Apindo dan Kadin yang diterima pemerintah mengarah pada pemberlakuan aturan perhitungan upah minimum yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi buruh.

"Ketidakpatuhan ini terlihat dari rencana pemerintah untuk menetapkan upah minimum tanpa mempertimbangkan keputusan MK, yang menggarisbawahi hak buruh atas upah layak dan stabil," tegas Said.

Menurut dia, norma hukum mengenai upah minimum yang ditetapkan dalam putusan MK adalah soal fundamental bagi buruh. Norma ini mencakup ketentuan bahwa upah minimum harus mengikuti prinsip kelayakan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Putusan MK, terutama norma hukum nomor 8 hingga nomor 17, menegaskan perlunya upah minimum yang adil dan tidak hanya menguntungkan pihak pengusaha. Tindakan pemerintah yang menyusun peraturan tanpa mengacu pada putusan MK dianggap sebagai upaya yang membahayakan kesejahteraan buruh serta melanggar konstitusi," tegasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Airlangga menyampaikan kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, butuh, serta pengusaha.

“Pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Dalam jangka pendek kan terkait dengan pengupahan,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Terkait pengupahan, Airlangga menuturkan nantinya pemerintah akan mempertegas ‘kehidupan yang layak’ dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah akan fokus pada penetapan upah yang lazimnya diumumkan pada akhir November setiap tahunnya.

Di sisi lain, Airlangga menanggapi mencuatnya rencana pemerintah untuk mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

“Kalau itu kan kami masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kami akan segera lakukan ya,” ujarnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan'.

Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa ketentuan kunci Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bakal berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum di MK terkait judicial review UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun, pihaknya melihat dampak lain dari putusan ini.

“Dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan kunci UU Cipta Kerja, hal ini dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11).

Bob menjelaskan, stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang. Tanpa kepastian ini, kata dia, Indonesia berisiko menurunkan daya tariknya sebagai tujuan investasi.

“Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bob, perubahan 21 pasal yang diputuskan MK ini bakal membuat dunia usaha mengukur kembali dampak ke peningkatan beban operasional ke depan.

Bob bilang, dengan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban operasional akan berdampak ke kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Pada akhirnya ini menekan stabilitas produksi di sektor manufaktur, yang notabene punya pekerja besar dan sensitif terhadap perubahan biaya pekerja.

Lebih lanjut, Bob menambahkan, pihaknya tengah mengkaji dampak putusan MK terutama untuk klaster ketenagakerjaan. Apindo juga meminta pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan subtantif terhadap putusan MK tersebut.

“Pelibatan secara bermakna sebagaimana diperintahkan dalam UU Penyusunan Peraturan Perundang Undangan sangat diharapkan Apindo dalam penyusunan berbagai produk kebijakan,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, sebagai negara hukum, pemerintah tentunya tunduk dan patuh atas putusan MK. Pihaknya, juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Yassierli mengungkapkan, langkah yang akan diambil yakni menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, mengajak serikat pekerja/serikat buruh, Apindo, Kadin dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berdialog mengenai tindak lanjut putusan MK.

"Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui lembaga kerja sama tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (1/11).

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan, pihaknya memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha. Dia pun mengajak pemangku kepentingan ketenagakerjaan untuk turut mengambil bagian dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan.

Pasalnya, kata Yassierli, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut pekerja/buruh yang sedang aktif bekerja, tetapi juga berkaitan dengan tantangan yang lebih besar.

“Seperti penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk menampung angkatan kerja baru dan perlindungan bagi pekerja yang rentan terkena PHK,” tandasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.

“Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Said menegaskan, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar MK mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.

"Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh," ujarnya.

Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp. “Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh,” tambah Said Iqbal.

Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama.

"Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif," tegasnya.

Terkait rencana aksi pada 31 Oktober, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” ujar Said.

Aksi serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya.

Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Serikat Buruh, Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh di seluruh Indonesia akan mogok kerja nasional jika Presiden Prabowo Subianto tidak memenuhi tuntutan mereka yang meminta kenaikan upah dan pencabutan Undang-undang Cipta Kerja.

“(Jika pemerintah tidak mendengar tuntutan) maka bisa dipastikan serikat buruh sudah merancang untuk melakukan mogok nasional yang tentatif waktunya adalah 11-12 November 2024, stop produksi,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa (22/10/2024).

Said menegaskan, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh dari 15.000 pabrik yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Kendati demikian, sebelum mogok kerja nasional, ribuan buruh akan lebih dulu melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan pada Kamis (24/10/2024).

Dalam aksi ini, massa akan menyampaikan dua tuntutan ke Presiden Prabowo Subianto.

“Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen, tanpa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” lanjut Said.

Sebelum bergerak menuju Istana, massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wijaya depan Monas dan di pintu IRTI Monas seberang Balai Kota Provinsi Jakarta.

Said mengatakan, aksi ini diinisiasi oleh sejumlah serikat buruh.

Mulai dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dan sejumlah serikat buruh lainnya.

Selain aksi 24 Oktober, buruh juga berencana menggelar aksi lanjutan di seluruh Indonesia dalam beberapa bergelombang.

“Tanggal 24 Oktober ini adalah aksi awalan, tentu akan dilanjutkan aksi lanjutan secara bergelombang yaitu 25-31 Oktober. Dan itu pasti ratusan ribu buruh se-Indonesia (ikut aksi),” lanjut Said.

Dalam aksi lanjutan itu, kata Said, para buruh di 38 provinsi akan berdemonstrasi di depan kantor gubernur atau kantor bupati dan wali kota masing-masing daerah.

Jika pemerintah tidak mendengar dan mengabulkan tuntutan, barulah para buruh akan mogok nasional dan menghentikan aktivitas produksi di pabrik-pabrik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional jika Prabowo Tak Naikkan Upah dan Cabut UU Cipta Kerja", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/22/13145051/buruh-ancam-mogok-kerja-nasional-jika-prabowo-tak-naikkan-upah-dan-cabut.

Sumber: Kompas.com | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said dalam konferensi pers, Jumat (18/10).

Said menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia. Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif.

Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai dengan 10%, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, jutaan buruh dari 15.000 pabrik di Indonesia bakal mogok kerja selama dua hari pada November 2024.

Mogok kerja dilakukan dalam rangka menuntut dicabutnya omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan upah minimum buruh pada tahun 2025.

"Serempak 15.000 pabrik, diperkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Isunya tadi dua, naikkan upah minimum 2025 sebesar delapan persen sampai 10 persen. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Jumat (18/10/2024).

Said Iqbal menjelaskan, aksi ini nantinya akan berdampak pada sekira 15.000 pabrik operasional di seluruh Indonesia.

Terkait tanggal mogok kerja, Said Iqbal menyebut masih tentatif. Dia menyebut, pemogokan akan dilakukan pada 11-12 November 2024 atau 25-26 November 2024.

Aksi mogok kerja ini adalah lanjutan dari aksi demonstrasi serikat buruh se-Indonesia yang akan berlangsung selama satu minggu pada 24-31 Oktober 2024.

Tuntutan dari aksi demonstrasi ini sama, yaitu meminta kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

"Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober, ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu, yaitu satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 persen sampai dengan 10 persen, tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP No 51 tahun 2023 tentang upah minimum," tambah Said Iqbal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Bakal Mogok Massal pada November 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/18/18240161/tuntut-kenaikan-upah-buruh-bakal-mogok-massal-pada-november-2024.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8%-10% pada tahun depan.

Di sisi lain, daya beli buruh menurun akibat pemberlakuan upah murah dan kegegalan pemerintah menjaga daya beli masyarakat

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, daya beli buruh turun hingga 30% lantaran dalam dua tahun belakangan ini inflasi dikisaran 2,5% sedangkan kenaikan upah hanya 1,6% atau di bawah inflasi. "Akibatnya, pendapatan buruh menjadi tekor," katanya dalam jumpa pers secara daring, Kamis (10/10/2024)

Menurut Said, turunnya daya beli buruh juga tergambar dari kondisi deflasi yang berlangsung limba buan berturut-turut. Bagi kalangan menangah atas, deflasi ini menggambarkan mereka banyak menggunakan tabungannya untuk konsumsi. Tak ayal, harus berhemat dengan membeli kebutuhan yang pokok-pokok saja.

Sedangkan bagi kalangan menengah bawah seperti buruh, petani, dan nelayan, deflasi menunjukan kelas ini kehilangan daya belinya karena mereka tidak cukup uang untuk belanja konsumsi. Said bilang, konidsi inilah yang menyebabkan defalsi lima bulan berturut-turut.

Kembali pada persoalan upah buruh, KSPI menyebutkan, selama lima tahun terakhir, terutama pada tahun pertama, upah minimum tidak mengalami kenaikan di seluruh Indonesia.Bahkan, dalam dua tahun terakhir, kenaikan upah minimum berada di bawah angka inflasi. Meskipun secara nominal upah mengalami kenaikan setiap tahun, kenyataannya upah riil buruh terus menurun.

Oleh karena, KSPI mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah minimum sebesar 8%-10% pada tahun 2025. Ini adalah langkah untuk memulihkan daya beli buruh dan mengurangi disparitas upah antar daerah, yang pada akhirnya akan mendorong kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Selain itu, KSPI meminta kenaikan upah minimum tahun 2025 hingga 10% tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 (PP 51/2023). Mengingat, regulasi tersebut sejak awal telah ditolak oleh seluruh serikat buruh, termasuk KSPI.

Dasar hukum dari PP Nomor 51 tersebut adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang digugat melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh KSPI, KSPSI, AGN, dan Partai Buruh. Sampai saat ini, belum ada keputusan dari MK, sehingga pemerintah seharusnya tidak menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023 dalam perhitungan upah minimum tahun 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap presiden dan wakil presiden terpilih RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Kami berharap di mana Mas Gibran termasuk tentu juga Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan perppu yang mencabut UU Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan,” ujar Said Iqbal dalam aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Menurut Said, UU Cipta Kerja sudah sepatutnya dihapus. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam UU tersebut hanya berpihak pada pengusaha.

Buruh juga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU kontroversial tersebut.

Bersamaan dengan itu, kata Said, DPR tutup telinga atas tuntutan para buruh yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap UU Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat yang setuju dengan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain Perppu Cipta Kerja, Said juga berharap Prabowo dan Gibran membuat aturan soal larangan impor saat masa panen. Aturan ini dinilai penting untuk melindungi petani dalam negeri.

Pada masa pemerintahan mendatang, bank tanah juga diharapkan tak mengokupasi tanah-tanah milik rakyat dan menjualnya ke korporasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini menaruh harapan besar pada Prabowo-Gibran.

“Pada beberapa pidato bapak presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto mengarah pada itu. Yang tidak setuju dengan outsourcing, tidak setuju dengan upah murah, tapi upah produktivitas. Itu kan antitesis terhadap UU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Adapun dalam aksi demonstrasi hari ini, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.

Aksi ini digelar bersamaan dengan sidang uji materi terhadap UU Cipta Kerja yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dan saksi fakta.

Uji materi UU Cipta Kerja tersebut dimohonkan oleh Partai Buruh bersama KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, jutaan buruh akan melakukan aksi mogok nasional jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

“Mogok nasional akan kita lakukan setelah ada putusan MK. Saya kira dua minggu atau paling lambat satu bulan (terhitung sejak sidang hari ini). Kemudian, kita akan melakukan mogok nasional, stop produksi, 5 juta buruh di 384 kabupaten,” ujar Said Iqbal dalam aksi yang digelar di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Adapun uji materi UU Cipta Kerja tersebut dimohonkan oleh Partai Buruh bersama KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Said mengatakan, hari ini MK menggelar sidang uji materi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta. Said sendiri dijadwalkan memberikan kesaksian sebagai saksi fakta.

Setelah sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli selesai, para hakim MK akan melakukan rapat permusyawaratan majelis selama kurang lebih satu minggu.

Ketua Partai Buruh ini memperkirakan, MK akan membacakan putusan terkait uji materi UU Cipta Kerja sekitar akhir Juli 2024.

Menurut Said, UU Cipta Kerja sudah sepatutnya dihapus dan dibatalkan oleh MK. Pasalnya, aturan yang tertuang dalam UU tersebut hanya berpihak pada pengusaha.

Buruh juga sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan UU kontroversial tersebut.

“Saya akan jelaskan (di MK) bagaimana UU itu tidak melibatkan semua stakeholder. Membahas buruh, buruh enggak diajak ngomong, masuk akal enggak?” tegas Said.

Bersamaan dengan itu, kata Said, DPR tutup telinga atas tuntutan para buruh yang sejak awal menolak UU Cipta Kerja.

“Pemerintah dan DPR itu tutup telinga terhadap UU Cipta Kerja. Tunjukkan pada saya satu serikat buruh saja atau elemen masyarakat yang setuju dengan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan,” lanjut Said.

Adapun dalam aksi demonstrasi hari ini, massa menyuarakan sembilan tuntutan. Selain menolak UU Cipta Kerja, massa juga menyuarakan penolakan terhadap upah murah, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak tanpa periode, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipermudah, pesangon murah, hingga mudahnya tenaga asing masuk ke Indonesia.