Jakarta: Sebanyak 35 warga negara Indonesia (WNI) pekerja di bidang penipuan online atau online scam dideportasi dari Filipina. Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Hubinter dan Bareskrim Polri telah memulangkan mereka ke Indonesia.

Para WNI ini merupakan bagian dari 69 WNI pekerja perusahaan online scam yang dirazia di Cebu, Filipina pada Agustus lalu.

“Pada 22-23 Oktober sebanyak 35 WNI dideportasi ke berbagai titik di Indonesia dari Filipina,” demikian dikutip dari Instagram @peduliwni milik Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Rabu, 30 Oktober 2024.
Judha menjelaskan, ada 162 orang yang dideportasi dari Filipina, dengan 69 di antaranya adalah WNI.

“Kami sangat menghimbau kepada warga negara Indonesia agar berhati-hati terhadap berbagai macam tawaran pekerjaan keluar negeri yang disampaikan melalui sosial media, menjanjikan gaji yang sangat tinggi, tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tanpa visa kerja, dan tidak menandatangani kontrak sejak ujian ini, dan kemudian bekerja di sektor milik online maupun offline,” kata Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, Judha Nugraha.

Dari 69 orang itu, kata Judha, berdasarkan hasil investigasi yang disampaikan oleh Polisi Indonesia, dua dianggap sebagai tersangka, empat saksi korban, dan sisanya sebagai pelaku online scam.

Kasus online scam ini masih terus bergulir sejak 2022. Mereka tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk di perbatasan Myanmar-Thailand yang berkonflik.

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan, kasus berulang ini juga dibarengi dengan korban yang sama. Dalam artian, mereka yang sudah dipulangkan, kembali terjebak kasus yang sama.

Karenanya, Judha mengimbau agar para WNI tidak tergiur gaji besar saja. Tapi juga memikirkan keselamatan diri.

Baca juga: 162 Orang Termasuk 70 WNI Ditahan dalam Penggerebekan Online Scam di Filipina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Manila: Otoritas Filipina menggerebek kompleks perjudian daring dan penipuan dunia maya (online scam) yang diduga ilegal di sebuah provinsi tengah dan menahan lebih dari 160 orang — sebagian besar warga negara Tiongkok dan Indonesia — yang melakukan kejahatan berbasis internet, kata para pejabat pada hari Minggu, 1 September 2024.

Penggerebekan pada Sabtu kemarin oleh lebih dari 100 agen pemerintah, yang didukung intelijen militer, berlangsung di kompleks resor di kota Lapu-Lapu. Ini merupakan bagian dari tindakan keras yang sedang berlangsung setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr memerintahkan larangan pada bulan Juli atas operasi perjudian daring yang meluas — dan sebagian besar dijalankan oleh warga Tiongkok — yang sebagian besar melayani klien di Tiongkok, tempat perjudian ilegal dilarang.

Marcos Jr mengatakan saat itu bahwa operasi perjudian ilegal besar-besaran telah mengabaikan hukum Filipina dengan pelanggaran peraturan berskala besar dan juga melakukan kejahatan lainnya, termasuk penipuan keuangan, perdagangan manusia, penyiksaan, penculikan, dan pembunuhan.

Penggerebekan di Tourist Garden Resort, yang memiliki 10 gedung dengan kolam renang, bar karaoke, dan restoran, terjadi setelah KBRI Manila meminta penyelamatan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan dipaksa bekerja di pusat permainan daring tersebut, menurut Komisi Anti-Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan.

Mengutip dari Yahoo News, setidaknya 162 warga negara asing "ditemukan bekerja di tiga tempat penipuan terpisah di dalam kompleks tersebut," kata komisi itu tanpa merinci lebih lanjut.

Perjudian dan Online Scam

Kejahatan tersebut termasuk penipuan cinta, permainan, dan skema investasi daring yang telah menipu korban sejumlah besar uang, menurut pejabat Filipina.

Sebanyak 83 warga negara Tiongkok, 70 WNI, 6 warga negara Myanmar, 2 warga negara Taiwan, dan seorang warga negara Malaysia akan diterbangkan ke Manila untuk menghadapi penyelidikan oleh Biro Imigrasi dan kemungkinan deportasi, tambah komisi tersebut.

Pemilik kompleks hotel ditangkap dan dapat menghadapi tuntutan pidana, termasuk karena menyembunyikan orang asing yang tinggal secara ilegal, kata komisi dan pejabat imigrasi.

"Kami akan menyarankan kepada pihak berwenang untuk mengajukan kasus terhadap pemilik resor yang membiarkan properti mereka digunakan oleh alien ilegal dalam operasi rahasia mereka," kata Tansingco.

"Ini akan menjadi peringatan bagi mereka yang mungkin mencoba memulai operasi perjudian daring ilegal,” sambungnya.

Langkah Marcos Jr untuk melarang perusahaan perjudian daring yang dikelola Tiongkok — yang diperkirakan berjumlah lebih dari 400 di seluruh Filipina dan diyakini mempekerjakan puluhan ribu warga negara Tiongkok dan Asia Tenggara — disambut baik oleh Beijing.

Langkah ini telah menyebabkan penutupan beberapa kompleks besar tempat pihak berwenang menduga ribuan warga Tiongkok, Vietnam, Indonesia, dan lainnya yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara telah direkrut secara ilegal dan dipaksa bekerja dalam kondisi mengenaskan.

Baca juga: Kasus WNI Terjerat Online Scam Terus Meningkat Tiap Tahun

(WIL)

Badan Gizi Nasional untuk sementara berkantor di Kementerian Pertanian. Kepala Bapanas diminta membantu lembaga tersebut

Baca Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak11 korban online scam berasal dari Indonesia dijanjikan uang sebesar Rp 15-20 juta untuk menjadi pekerja di Bangkok, Thailand sebagai pegawai marketing, customer service dan admin crypto. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan sebagai scammer online atau penipu daring.

Adapun 11 korban, kata Judha, di antaranya delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

"Mereka ditawarkan bekerja sebagai marketing, customer service, dan admin crypto di Thailand dengan gaji yang fantastis antara Rp 15-20 juta. Kemudian, mereka dibawa ke Myawaddy untuk dipaksa melakukan scamming," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Modus perekrutan terhadap korban, kata Judha, dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh pihak keluarga yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kita pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. "Namun mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis".

Selanjutnya: Pada tempat yang sama di Kemenlu, salah satu pihak keluarga korban Wulan Rahma Dianti (35).....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak11 korban online scam berasal dari Indonesia dijanjikan uang sebesar Rp 15-20 juta untuk menjadi pekerja di Bangkok, Thailand sebagai pegawai marketing, customer service dan admin crypto. Namun, mereka akhirnya dibawa ke Myawaddy, Myanmar untuk dipekerjakan sebagai scammer online atau penipu daring.

Adapun 11 korban, kata Judha, di antaranya delapan berasal dari Sukabumi, dua dari Bandung dan satu dari Bangka Belitung. Sebanyak 10 di antaranya adalah laki-laki dan satu lainnya perempuan.

"Mereka ditawarkan bekerja sebagai marketing, customer service, dan admin crypto di Thailand dengan gaji yang fantastis antara Rp 15-20 juta. Kemudian, mereka dibawa ke Myawaddy untuk dipaksa melakukan scamming," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Judha Nugraha di Kemenlu, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Modus perekrutan terhadap korban, kata Judha, dilakukan dengan cara scamming melalui media sosial. Selain itu, scamming juga dilakukan oleh pihak keluarga yang sudah bekerja di Myawaddy.

Saat sudah bekerja sebagai scammer di Myawaddy, mereka mendapat ancaman akan dijual ke perusahaan scam online lainnya jika tidak memenuhi target yang sudah ditentukan. "Jadi kalau kita pahami di Myawaddy itu ada ratusan perusahaan online scamming. Perusahaan-perusahan ini saling berkomunikasi dan berinteraksi ," ucap Judha.

Mereka direkrut, Judha meneruskan, tidak sesuai prosedur resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesian. Perekrut tidak meminta kualifikasi khusus, tidak membuat kontrak kerja dengan korban dan tidak menggunakan visa kerja. "Namun mereka menggunakan fasilitas bebas visa untuk sesama negara ASEAN maupun visa turis".

Selanjutnya: Pada tempat yang sama di Kemenlu, salah satu pihak keluarga korban Wulan Rahma Dianti (35).....

<!--more-->

Pada tempat yang sama di Kemenlu, salah satu pihak keluarga korban Wulan Rahma Dianti (35) mengatakan adiknya yang berinisial RSP (30) dikenakan banyak denda yang tidak masuk akal selama bekerja sebagai scammer. Denda tersebut seperti denda mengobrol dengan pegawai divisi lain dalam perusahaan dan denda ibadah. "Semua serba denda dan ujung-ujungnya tidak ada dapat gaji sama sekali," katanya.

Pihak keluarga korban lain Cici Suci (31) mengatakan adiknya yang berinisial SJ (23) tidak mendapat gaji sesuai dengan yang dijanjikan. Sedangkan suaminya yang berinisial AM (35) belum mendapatkan gaji sepeser pun sampai saat ini.

Wulan dan Cici meminta Presiden Jokowi untuk segera memulangkan keluarganya. "Saya berharap untuk Pak Jokowi segera memulangkan keluarga saya, mudah-mudahan bisa secepatnya diproses," ujar Wulan.

Judha menyebut korban online scam berasal dari generasi z dengan rentang usia 18-35 tahun. Mereka mudah ditipu karena tawaran gaji yang fantastis. Ia meminta generasi muda agar kritis ketika memperoleh tawaran kerja di luar negeri yang tidak mensyaratkan kualifikasi khusus dan kemampuan Bahasa Inggris, tetapi menjanjikan atau menawarkan gaji yang fantastis.

"Mereka seharusnya bertanya apakah tawaran ini kredibel atau tidak? Kemudian melakukan cross-check juga terhadap perusahaan yang menawarkan," ujar Judha.

IKHSAN RELIUBUN