IDXChannel - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pemerintah telah menyiapkan 10 lokasi di Papua sebagai tujuan para transmigran.

Secara rinci, 10 lokasi tersebut berada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama 2 wilayah, Kota Manokwari, Kabupaten Fakfak 2 wilayah, Jayapura, Kabupaten Keerom, dan 2 wilayah di Merauke.

"Visi besar bapak Presiden soal transmigrasi ada 2, pertama kesejahteraan, kedua kesatuan. Ini ibarat 2 sisi mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Harus menjadi satu," kata Iftitah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Rabu (7/11/2024).

Pada kesempatan itu, Iftitah menegaskan program transmigrasi era Prabowo berbeda dari era Soeharto. Perbedaan ini terletak dari skema pengiriman transmigran.

Jika pada era Soeharto pemerintah mengirim langsung penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, transmigrasi era Prabowo lebih menunggu permintaan kebutuhan SDM dari Pemerintah Daerah wilayah tujuan transmigrasi.

"Itu sudah tidak seperti zaman orde baru lagi, jadi harus ada KSAD (kerja sama antar daerah), jadi Pemda setempat menyediakan lahan, kemudian meminta kepada Pemda yang akan mengirim transmigran," kata Iftitah.

Menurutnya, permintaan ini berkaitan dengan kebutuhan SDM di sektor industri. Sehingga para transmigran yang akan dikirim nantinya akan dibekali keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri di wilayah tujuan.

"Ada 3 yang akan kita lengkapi, pertama pengetahuannya, karakternya, dan keterampilannya, itu yang akan dilengkapi (calon transmigran)," tutur Iftitah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan program transmigrasi khusus di Papua akan mengutamakan perpindahan penduduk lokal.

"Membaca transmigrasi hari ini harus utuh dalam konteks ruang dan waktu. Jadi tidak berorientasi pada konsep pemindahan penduduk dari Jawa misalnya ke Papua. Tapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang ada di wilayah tersebut," kata AHY.

"Tidak hanya antar pulau, tapi bisa juga di pulau yang sama, tetapi kita bisa mendistribusikan pendudukan. Harapannya bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di sebuah daerah," tuturnya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa pihaknya berencana membuka kerja sama dengan sejumlah negara baru untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Negara-negara yang sedang dijajaki untuk kerja sama baru tersebut antara lain Kanada, Amerika Serikat (AS), dan Polandia.

Rencana ini telah dimasukkan dalam program quick win yang disusun oleh Kementerian BP2MI.

"Memang dalam rencana quick win kita, kita akan membuka beberapa negara baru (untuk penempatan PMI). Kanada, Amerika, Polandia, dan beberapa negara lain sedang kita jajaki peluang pasarnya seperti apa," ujar Karding di Kantor BP2MI, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Meski penjajakan telah dimulai, Karding meminta jajarannya untuk membuat rencana penempatan PMI yang realistis dan dapat direalisasikan. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang serta perencanaan teknis sebelum pelaksanaan penempatan PMI.

"Jangan hanya rencana (membuka penempatan baru) tapi tak bisa dilaksanakan. Saya ingin yang sudah dibuka (untuk penempatan PMI) sudah berjalan dan tinggal dieksekusi," kata Karding.

Karding menambahkan, penempatan PMI di negara tujuan baru nantinya akan menggunakan skema government to government (G to G). Skema ini memungkinkan penempatan PMI secara langsung oleh pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian tertulis dengan negara tujuan.

Ia juga menegaskan bahwa PMI yang dikirimkan melalui skema ini akan berstatus pekerja terampil (skilled worker).

"Rata-rata kalau G to G masuk ke skilled worker. Apapun skemanya, tekad kita adalah skilled worker. Kami ingin secara bertahap mengonversi dari low skilled ke medium skilled atau middle skilled, atau high skilled," jelas Karding.

Menurut data BP2MI tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Kemenko Perekonomian, jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965 orang. Negara tujuan dengan penempatan terbanyak adalah Taiwan dengan 83.216 PMI.

Sementara itu, Jawa Timur dan Indramayu tercatat sebagai provinsi dan kabupaten dengan jumlah PMI terbanyak, masing-masing sebanyak 68.069 dan 19.178 PMI.

MEDAN, iNews.id - Direktorat Reskrimum Polda Sumatra Utara (Sumut) mengungkap praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri tujuan Malaysia. Total ada tujuh korban diamankan di tempat penampungan dan dua agen sebagai pelaku TPPO ditangkap tim satgas.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, identitas korban TPPO yang diamankan yakni bernama Nurlela, Ika Ayu Pradila, Rosnilawati, Kamisah Wati, Supriati, Ratna Sari dan Muhammad Anwar. Pengungkapan kasus ini dilakukan pada Minggu (3/11/2024).

"Para korban diamankan di dua tempat penampungan yakni di Desa Silau Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan," ujar Hadi, Rabu (6/11/2024).

Selain mengamankan korban, pihaknya juga menangkap dua agen pengiriman yaitu Amat dan Aya Uda.

"Tim Satgas TPPO melakukan pencegahan calon pekerja migran sebanyak tujuh orang. Mereka diamankan di Asahan sebelum diberangkatkan ke Malaysia," katanya.

Polisi mengungkap, tujuh korban ini rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut secara ilegal. Di Malaysia, mereka akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART) ataupun buruh pabrik.

"Mereka harusnya berangkat pada Selasa 5 November. Tapi tim yang mengetahui adanya dugaan TPPO bergerak menggagalkan," katanya.

Berdasarkan keterangan beberapa korban, mereka akan berangkat dari Indonesia ke Malaysia dengan membayar sebesar Rp5 sampai Rp6 juta ke agen. Rencananya mereka akan berangkat menggunakan kapal kayu milik Aya Uda.

Aya Uda sebagai orang yang mempersiapkan keberangkatan sudah menerima uang sekitar Rp20 juta dari Amat. Tersangka Amat dan Aya Uda mengaku sudah tiga kali memberangkatkan calon pekerja migran ilegal ke luar negeri sebanyak tiga kali.

Terhadap dua tersangka agen, dijerat Pasal 4 juncto Pasal 10 UU RI 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun.

Kemudian denda Rp120 juta atau Pasal 81 Subsider Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ancaman hukuman paling lama 10 Tahun denda Rp15 miliar.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding akan menertibkan lembaga pelatihan kerja (LPK) yang nakal. Penertiban itu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami akan mendorong menertibkan LPK-LPK nakal ini. Jadi ada beberapa LPK nakal itu yang sebenarnya punya tugas melatih, tetapi sebagian jadi semacam ‘oknum calo’, nah, inilah yang biasanya perdagangan orang ilegal di sini banyak, sehingga coba kita rapikan pelan-pelan,” ujar Abdul dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar dikutip dari Antara, Rabu, 6 November 2024.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan pemeringkatan LPK. Kemudian, memangkas para oknum LPK yang mengancam keamanan para pekerja migran.
“Ada pemeringkatan mana LPK yang bagus, mana yang pelat kuning, dan mana yang memang harus kita gunting karena tidak sehat bagi kemanusiaan dan para pekerja migran,” ucapnya.

Selain menertibkan LPK, ia menyatakan pihaknya memberikan bantuan pelatihan dan mencarikan skema bagi para PMI yang kembali ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan supaya mereka bisa berusaha sendiri.

“Ke depan kita berharap sebenarnya ini kan PMI yang bekerja di luar rata-rata uangnya habis dikirim ke keluarganya. Oleh karena itu ke depan kita ingin mencari format bagaimana caranya mereka bisa aman untuk rumah dan modal kerja, dan untuk hidup mereka di negara bekerja sekarang, juga untuk dikirim ke keluarganya, kalau itu bisa kita bungkus dengan bagus, maka masalah pelindungan dan pemberdayaan ini bisa selesai,” paparnya.

Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengemukakan, para purna PMI ketika kembali ke Indonesia harus terhubung dengan unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu koperasi maupun ekonomi kreatif.

“Purna PMI itu harus terkoneksi dengan unit-unit kegiatan ekonomi di negeri kita, baik itu UMKM, koperasi, maupun ekonomi kreatif dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya. Tugas kita di sini untuk bersinergi, termasuk agar para purna PMI ini juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja dengan pengalaman yang didapatkan di dalam negeri,” tuturnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengatakan, pekerja migran menyumbangkan devisa negara Rp227 triliun per tahun. Bahkan, angka ini nomor dua terbesar setelah pendapatan dari minyak dan gas ( Migas ).

"Pekerja Migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah Migas," ujar Karding di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Karding pun mengatakan, bahwa jika bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir, maka devisa dari para pekerja migran bisa menyalip devisa Migas. "Tapi syaratnya bahwa kementerian luar negeri, Semua kementerian KL ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," sambungnya.

Selain itu kata Karding, perlindungan pekerja migran harus tetap dimaksimalkan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. "Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," terang Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," tegasnya.

Karding meyakini bahwa sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri.

"Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, mereka bisa mendapatkan 20% devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, Masa kita tidak bisa mengikuti Filipina? paling tidak?," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk melaporkan agenda Kementerian PPMI.

Dalam pertemuan tertutup, Muhaimin mendengarkan paparan agenda-agenda jangka pendek yang dilakukan Kementerian PPMI pada tahun 2025. Utamanya perlindungan pekerja migran.

“Ada tiga aspek utama yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama, bahwa pekerja migran itu kontribusinya sangat besar untuk devisa buat negara kita,” kata Muhaimin dalam konferensi pers, di kantor Kemenko PM, Selasa (5/11/2024).

Muhaimin menegaskan, pekerja migran sangat banyak memberikan pendapatan bagi negara.

Oleh sebab itu, pria yang karib disapa Cak Imin ini berharap kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius bagi pekerja migran.

“Hampir Rp 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian, lembaga, pihak-pihak terkait, Kapolri, khususnya kemenlu, semua benar-benar memberikan perhatian serius,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran untuk seluruh aspek.

Mulai dari persiapan keberangkatan, persiapan penempatan, proses rekrutmen, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, perlindungan di negara tujuan, sampai perlindungan pulang kembali ke tanah air.

“Ini proses utuh. Kita ingin dalam proses yang utuh itu termasuk devisa itu biar produktif,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Karding menjelaskan, pertemuan dengan Cak Imin dilakukan untuk melaksanakan tugas perlindungan Migran yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, seluruh rencana kerja yang telah disiapkan oleh Kementerian PPMI disampaikan kepada Kemenko PM untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi kami harus melaporkan kepada Kemenko tentang apa yang sedang kita siapkan, sedang kita lakukan dalam rangka untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fokus-fokus kerja yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami,” kata Karding.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, menutup rangkaian kampanyenya di Pennsylvania hari Senin (4/11) waktu setempat. Orasi ditutup dengan fokus Trump memerangi imigran gelap.

Kampanye terbuka Trump di Pennsylvania hari Senin jadi penutup rangkaian kampanye menuju pemilu Presiden AS yang akan digelar 5 November.

Dalam momen penutup ini, Trump menggambarkan Amerika Serikat sebagai "negara yang sedang diduduki" atau “occupied country." Status itu diberikan Trump terkait tingginya angka migran, baik ilegal maupun legal.

"Saya berjanji untuk menyelamatkan setiap kota dan desa yang telah diserbu dan ditaklukkan. Ini adalah invasi militer tanpa seragam. Itu saja," kata Trump, dikutip CNN.

Trump menyinggung adanya imigran gelap yang katanya telah menyerbu kompleks apartemen di Colorado dan ribuan migran Haiti yang memasuki Amerika Serikat secara legal dan tinggal di Springfield, Ohio.

Menariknya, pesan anti-imigrasi ini juga disampaikan Trump saat dirinya mengumumkan pencalonannya untuk yang pertama kali. Saat itu, Trump menggambarkan AS sebagai negara yang mengalami kemunduran karena dipenuhi oleh kejahatan imigran.

Tonton: Peluang Kemenangan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat Tiba-tiba Terjun Bebas

Pesan serupa juga disampaikan Trump dalam pidato pertamanya saat dilantik sebagai Presiden AS tahun 2017 silam. Kala itu Trump berjanji menghentikan situasi yang disebutnya sebagai “pembantaian Amerika.”

Dalam kampanye terakhirnya tersebut, Trump berjanji akan menargetkan geng-geng migran, melarang kota-kota perlindungan, dan mengajukan hukuman mati bagi migran mana pun yang membunuh warga negara AS.

Pada hari terakhir kampanye ini, Trump juga mendatangkan komentator konservatif Megyn Kelly ke atas panggung. Kelly mencantumkan beberapa orang yang dibunuh oleh imigran ilegal.

Trump sempat mengecam Kelly atas caranya mengajukan pertanyaan sulit saat memoderatori debat utama presiden Partai Republik pada tahun 2015. Kecaman itu memicu perdebatan selama berbulan-bulan melalui media sosial dan wawancara berikutnya.

Di luar urusan imigrasi, Trump juga mengatakan bahwa ia akan meremajakan manufaktur AS dengan mengenakan tarif tinggi pada produk otomotif yang diproduksi di Meksiko serta baja yang dibuat di China.

Pesan ini langsung direspons para ekonom AS. Mereka menyebut rencana itu justru akan meningkatkan inflasi, karena bisnis yang mengenakan tarif tersebut untuk mengimpor barang buatan luar negeri akan membebankan biaya tambahan tersebut kepada konsumen dalam negeri.

Jakarta: Pernyataan Menteri/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding terkait arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan devisa negara melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuai kritik dari Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan. Aznil mengecam keras pandangan ini, yang dinilainya menjadikan pekerja migran hanya sebagai sumber devisa tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan martabat mereka.

“Beginilah jadinya jika pilar negara dipegang oleh orang yang tidak memahami esensi dan martabat pekerja migran. Mereka memandang pekerja migran sebagai komoditas yang bekerja demi keuntungan negara. Negara tidak boleh memobilisasi warganya untuk bekerja di luar negeri demi meningkatkan devisa,” tegas Aznil Tan dalam pernyataannya, Sabtu 2 November 2024.

Baca juga: Pekerja Migran RI Perlu Dilindungi dari Kejahatan Melalui Pelatihan Khusus
Sebagai aktivis yang selama ini memperjuangkan hak-hak PMI, Aznil mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi dan memastikan bahwa warga negara bekerja di luar negeri dengan pilihan yang bebas dan bermartabat, bukan sebagai alat untuk kepentingan ekonomi semata.

“Esensi dari pekerjaan migran adalah pilihan pribadi yang bebas dan bermartabat. Negara hadir sebagai fasilitator yang membuka akses pasar kerja global dan menjamin pelindungannya, bukan menjadikan mereka sebagai komoditas devisa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aznil menganggap bahwa pernyataan Menteri Karding soal "meningkatkan devisa negara dari PMI" dapat dinilai bermasalah dari segi hukum dan etika. Menurutnya, hal ini berpotensi melanggar konstitusi serta bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan prinsip Hak Asasi Manusia.

“Pernyataan tersebut dapat digugat secara hukum karena melanggar norma hukum dan etika, terutama aspek konstitusional, UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta melanggar prinsip Hak Asasi Manusia,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Abdul Kadir Karding mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Jumat 1 November 2024, di mana ia menyampaikan masih banyak tantangan dalam penataan PMI. Karding menyebutkan bahwa ia berkomitmen membenahi proses rekrutmen, lembaga pelatihan kerja (LPK), dan meningkatkan keterampilan pekerja migran Indonesia.

“Pesan Presiden Prabowo terkait PMI ada dua, yakni jangan ada eksploitasi terhadap PMI dan tingkatkan devisa negara. Kami menerjemahkan arahan tersebut dengan mengupayakan perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir secara end-to-end,” ujar Karding.

Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana negara seharusnya memperlakukan pekerja migran. Aznil Tan berharap agar pemerintah lebih berfokus pada pelindungan hak dan kesejahteraan PMI ketimbang melihatnya sebagai instrumen ekonomi negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berkomitmen untuk memberikan dukungan pada upaya optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang digarap Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Menpan-RB Rini Widyantini mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penguatan dan penataan aspek tata kelola, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) aparatur.

“Saya dan Pak Menteri P2MI berdiskusi bagaimana penguatan terhadap kebijakan perlindungan pekerja migran. Tentunya peran Kemenpan-RB memberikan support terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri P2MI,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Rini menjelaskan, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian P2MI/BP2MI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

“Adapun kementerian tersebut bertugas untuk menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan PMI yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,” jelasnya.

Pembentukan Kementerian P2MI/BP2MI menegaskan arah kebijakan Presiden terkait pelindungan PMI sebagaimana tercantum dalam Visi Misi Presiden (Asta Cita).

“Kemenpan-RB siap memberikan bantuan sesuai kewenangan kami untuk menyukseskan Asta Cita, yaitu memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri,” papar Rini.

Pada pertemuan tersebut, Menteri P2MI/Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menyampaikan, saat ini, pekerjaan rumah terkait PMI masih banyak.

Utamanya, sebut dia, yang menyangkut pembenahan proses rekrutmen PMI, penataan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta peningkatan kemampuan dan keterampilan PMI.

“Pesan Presiden Prabowo terkait PMI itu ada dua, jangan ada eksploitasi terhadap PMI dan tingkatkan devisa negara. Kami mengupayakan perbaikan pada tata kelola pelindungan pekerja migran dari hulu ke hilir secara end-to-end,” tuturnya.

Terakhir, Karding berharap, Kementerian P2MI/BP2MI dapat dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan efektif dan efisien dengan dukungan dari Kemenpan-RB dari sisi penguatan dan penataan aspek tata kelola dan kelembagaan.

“Dengan dukungan dari Kemeenpan-RB, kami yakin bisa mendapatkan asistensi yang maksimal soal bagaimana secara kelembagaan kementerian. Harapannya, kami bisa bekerja lebih cepat, lebih solid, dan bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Presiden kepada kami,” ujarnya.

Jakarta -

Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian.

Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

"Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan," terang Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2024).

Salah satunya program Livin' Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

"Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank," tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) Mandiri Sahabatku. Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce.

Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

"Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif," ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia's Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

(prf/ega)

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengatakan akan mengajukan tambahan anggaran untuk perlindungan pekerja migran pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, menurut dia selama ini anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan untuk perlindungan pekerja migran terlalu kecil.

“Tahun lalu anggarannya hanya Rp 495 miliar, sedangkan pekerja (migran) kita 1.400 orang dengan luasan tanggung jawab yang begitu besar, meliputi perlindungan, penempatan, dan kebudayaan,” ujarnya saat ditemui di pelataran Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Karding belum bersedia menyebutkan nominal anggaran yang akan ia ajukan. Ia mengatakan, saat ini timnya akan mengkaji dahulu anggaran tersebut. “Nanti biar dikaji dulu oleh tim, yang rasional, yang proporsional, sesuai dengan kebutuhan kerja kita ke depan,” kata dia. Menurutnya, kementeriannya akan memfokuskan anggaran pada perlindungan, vokasi, serta penempatan pekerja migran.

Sebelumnya, Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rendra Setiawan, mengatakan Kemnaker tidak lagi mengurusi persoalan pekerja migran. Fungsi seperti pembuatan kerja sama luar negeri, penempatan, dan perlindungan pekerja migran yang sebelumnya ada di Kemnaker, kini dipindah ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (PPMI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI).

“Dengan terbentuknya kementerian baru tersebut, maka fungsi yang ada di direktorat kami (P3MI) berpindah ke Kementerian PPMI tersebut,” ujar Rendra ketika dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Rendra juga memastikan, tidak ada transfer pegawai Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI. Ia menyebut, hanya fungsi soal pekerja migran saja yang pindah ke Kementerian PPMI. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.

Pembentukan Kementerian PPMI ini, termasuk juga pemindahan Direktorat P3MI Kemnaker ke Kementerian PPMI, merupakan keinginan Prabowo yang ingin memfokuskan fungsi perlindungan terhadap para pekerja migran dalam satu kementerian tersendiri. Rendra sendiri memastikan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan antara Kemnaker dengan Kementerian PPMI ke depan

Vedro Imanuel G. berkontribusi dalam artikel ini.