JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu proses praperadilan untuk memangggil Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Sahbirin Noor diketahui menggugat KPK atas penetapan tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Karena itu KPK menghormati pelaksanaan hak yang bersangkutan (Sahbirin Noor) yang telah mengajukan praperadilan dan proses lebih lanjut akan menunggu hasil praperadilan tersebut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dihubungi, Rabu (16/10/2024).

Ghufron mengatakan, KPK pada prinsipnya dalam proses hukum tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

"KPK dalam menegakkan hukum salah satu azasnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf F adalah penghormatan terhadap HAM," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Sahbirin Noor menunggu tim penyidik merampungkan penyelidikan yang masih berlangsung.

"Setelah saya berkoordinasi dengan penyidiknya, masih dalam proses perencanaan (pemanggilan Sahbirin Noor), karena proses penyidikannya juga masih berlangsung. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi maupun proses penggeledahan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Ia mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap terkait proyek pembangunan di Kalimantan Selatan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Sahbirin Noor mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis (10/10/2024). Permohonan telah terdaftar dengan nomor perkara: 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

"Klarifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka," demikian dilansir dari laman SIPP PN Jakarta Selatan, dikutip Jumat (11/10/2024).

SIPP PN Jakarta Selatan belum menampilkan petitum permohonan praperadilan tersebut. Sidang perdana dijadwalkan pada 28 Oktober 2024.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (6/10/2024).

Meski tak ikut ditangkap dalam OTT itu, namun Sahbirin Noor kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Unum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan.

Ia diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut.

"Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan tidak mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pelantikan menjadi sorotan pembaca.

Menurut Jokowi, dia akan langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2024 sore.

Dari sektor hukum, KPK menahan 6 orang dan menyita Rp 10 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) diduga terkait suap di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Jokowi Buka Kemungkinan Tak Dampingi Prabowo pada Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, dirinya mungkin tidak menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Ya mungkin enggak (hadir pelantikan)," ujar Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Jokowi menjelaskan, pada 20 Oktober sore, dirinya akan langsung pulang ke Solo, Jawa Tengah. Dia mengaku ingin tidur ketika sudah melepas jabatan Presiden dan kembali ke Solo.

"Pulang ke Solo dulu, tidur," kata mantan wali kota Solo itu.

Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pindah domisili dari Jakarta Pusat ke Solo, Jawa Tengah jelang masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi sudah melakukan proses pindah domisili secara online pada September 2024.

Kepindahan Jokowi ke Solo mengisyaratkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan menghabiskan masa pensiun setelah tidak menjadi presiden di kota kelahirannya.

Untuk diketahui, Jokowi lahir di Solo pada 21 Juni 1961. Di kota ini, Jokowi merintis usahanya di bidang mebel lalu menjadi wali kota pada 2005-2012.

2. OTT di Pemprov Kalsel: Orang Kepercayaan Gubernur Diduga Terima Suap, KPK Tahan 6 Orang dan Sita Rp 10 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024).

Kompas.com merangkum sejumlah fakta dalam OTT di Kalsel tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan kali ini korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari lantaran rawan terjadi persekongkolan penunjukkan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

KPK menahan sebanyak 6 orang tersangka dalam OTT tersebut yang terdiri dari dua orang swasta dan empat orang penyelenggara negara.

"Jumlah ASN dan swasta, untuk pihak swastanya ada 2 orang, penyelenggara negaranya ada 4 orang," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

JAKARTA, investor.id – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Keempatnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024), sekitar pukul 19.45 dengan mengenakan rompi oranye.

Sejumlah pegawai KPK maupun aparat keamanan tampak turut mengawal kedatangan mereka di markas lembaga antikorupsi tersebut. 

Keempatnya langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan untuk pendalaman lebih lanjut, dan memilih bungkam saat sejumlah awak media bertanya.

Diketahui, total ada ada enam orang yang diamankan tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Para pihak yang diamankan ada yang dari swasta maupun pejabat penyelenggara negara.

“Untuk pihak swastanya ada dua orang, penyelenggara negaranya ada empat orang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/10/2024). 

Tessa menyampaikan, pada umumnya OTT yang dilakukan KPK terkait dengan dugaan suap-menyuap. Hanya saja, dia masih irit bicara terkait detail konstruksi perkara maupun identitas para pihak yang diamankan kali ini. KPK berencana mengumumkan secara resmi rilis dari OTT kali ini besok, Selasa (8/10/2024).

“Untuk kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap-menyuap. Tentunya apakah suap menyuap nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini,” ucap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News