Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat mencatatkan realisasi penerimaan pajak bersih sebesar Rp62,58 triliun sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Agustus 2024. Jumlah tersebut telah mencapai 60,55 % dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp102,41 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menjelaskan bahwa penerimaan neto ini didominasi oleh penerimaan dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), yang mencapai Rp60,01 triliun atau berkontribusi 95,91 % dari total penerimaan. “Penerimaan PPM mencapai 63,41 % dari target yang telah ditetapkan,” kata Eddi dalam keterangan resminya, Jumat (13/9/2024).

Selain PPM, penerimaan juga disumbang oleh Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp2,56 triliun, yang berkontribusi 4,09 % terhadap total penerimaan, dengan pencapaian 29,38 % dari target.

Berdasarkan jenis pajak, beberapa pajak utama mencatatkan pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri naik 14,3 % secara tahunan (year-on-year/yoy), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tumbuh 18,3 % yoy, dan PPN Impor naik 1,4 % yoy.

Secara sektoral, pertumbuhan positif juga terlihat pada Administrasi Pemerintahan yang naik 26,6 % yoy, Jasa Perusahaan meningkat 17,9 % yoy, serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh 4,3 % yoy. Dari sisi subsektor, Administrasi Pemerintahan tumbuh 26,6 % yoy, Perdagangan Eceran meningkat 2,6 % yoy, dan Jasa Keuangan naik 2,7 % yoy.

"Melihat realisasi penerimaan hingga saat ini, kami optimis dapat mencapai target penerimaan pajak tahun 2024, tentunya dengan dukungan dari para wajib pajak," ujar Eddi.

Sementara itu, secara nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa penerimaan pajak hingga Juli 2024 telah mencapai Rp1.045,32 triliun, atau 52,56 % dari target APBN 2024. Namun, setoran pajak secara keseluruhan tercatat terkontraksi 5,8 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh tekanan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor migas dan nonmigas sejak April 2024.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengadakan acara Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 untuk memperingati Hari Pajak Tahun 2024.

Pada acara tersebut, DJP mengumumkan daftar grup perusahaan dengan pembayaran pajak terbesar di Indonesia tahun 2023 dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berkontribusi besar.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dalam keterangan resminya pada Sabtu (27/7), menyatakan bahwa acara tersebut mengumpulkan sejumlah wajib pajak grup besar.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini diambil sebagai inspirasi dari film "Agak Laen," yang menekankan perlunya perubahan dalam cara DJP beroperasi.

"Secara prinsip, yang dilakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” tambah Suryo.

Suryo juga menjelaskan perjalanan Reformasi Pajak yang dimulai sejak tahun 1983 dan telah melewati berbagai fase penting. Beberapa fase tersebut termasuk krisis moneter tahun 1998, krisis global tahun 2008, dan penerapan kebijakan perpajakan seperti Sunset Policy, Tax Amnesty, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta pemadanan NIK dan NPWP.

Menurut Suryo, pembangunan sistem administrasi perpajakan yang kuat akan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik di masa depan.

Berikut 20 Grup Perusahaan dengan Setoran Pajak Terbesar di Indonesia:

1. Grup Djarum - Robert Budi Hartono
2. Grup Adaro - Garibaldi Thohir
3. Grup Bayan Resource - Low Tuck Kwong
4. Grup Indofood - Anthoni Salim
5. Grup Sinarmas - Indra Widjaja
6. Grup Gudang Garam - Susilo Wonowidjojo
7. Grup Indika Energy - Hapsoro
8. Grup MedcoEnergi - Ir. Arifin Panigoro
9. Grup Musim Mas - Bachtiar Karim
10. Grup Wings - Ir. Eddy William Katuari
11. Grup Trakindo - Rachmat Mulyana Hamami
12. Grup Agung Sedayu - Susanto Kusumo
13. Grup CT Corp - Chairul Tanjung
14. Grup Harum Energy - Lawrence Barki
15. Grup Triputra - Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto
16. PT Pertamina (Persero)
17. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
18. PT Pupuk Indonesia (Persero)
19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meresmikan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Terintegrasi pertama di wilayah Jakarta.

Peresmian dilangsungkan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, bersama dengan Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddie Wahyudi, dan dihadiri oleh pejabat tinggi lainnya dan perwakilan wajib pajak.

Acara peresmian dilaksanakan di Gedung kantor pelayanan pajak (KPP) Madya Jakarta, Jalan M.I. Ridwan Rais nomor 5A—7, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan tersebut, Suryo menyampaikan bahwa beroperasinya TPT Terintegrasi diharapkan dapat lebih memudahkan wajib pajak yang terdaftar dalam menjalankan kewajibannya.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka," katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Adapun, tujuan dari TPT Terintegrasi adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Timur, KPP Madya Jakarta Selatan I, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Utara, dan KPP Pratama Jakarta Menteng Dua.

Dengan adanya TPT Terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan di satu tempat, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Berbagai layanan yang disediakan secara terintegrasi di TPT tersebut yaitu sebagai berikut:

• Permohonan Pelayanan Perpajakan Terintegrasi

• Helpdesk

• Asistensi Pengisian SPT

• Layanan Prioritas (Layanan Khusus Difabel, Lanjut Usia, Ibu Hamil dan Menyusui)

Sebagai informasi, layanan TPT ini beraperiasi pada Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Lebih lanjut, dengan adanya TPT Terintegrasi ini, diharapkan dapat memangkas waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mengurus berbagai kewajiban perpajakan mereka.

Di sisi lain, TPT Terintegrasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perpajakan.