JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa sistem administrasi perpajakan terbaru, Core Tax Administration System (CTAS), kini memasuki tahap akhir pengujian.

Sistem ini direncanakan mulai beroperasi pada Januari 2025, menggantikan sistem lama dengan teknologi modern yang lebih efisien dan aman.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa tahap Operational Acceptance Test (OAT) untuk CTAS telah berlangsung sejak 28 Oktober.

“Jadi saat ini ada di penghujung tes sebetulnya, OAT (Operational Acceptance Test) sejak 28 Oktober, dan harapannya di pertengahan Desember, OAT atau Operational Acceptance Test itu sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai dengan akhir tahun semuanya bersiap dan awal tahun depan, InsyaAllah untuk Core Tax dapat digunakan untuk bertransaksi perpajakan seluruh wajib pajak,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

CTAS atau sistem Core Tax ini nantinya bakal menggantikan sistem perpajakan lama dengan teknologi yang lebih modern, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi perpajakan.

Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari komitmen Kementerian Keuangan untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Sebagai persiapan akhir, Suryo mengatakan DJP akan melakukan edukasi dan familiarisasi sistem Core Tax bagi seluruh pihak terkait, termasuk wajib pajak (WP) dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

“Jadi di akhir 2024 dan selanjutnya, kami akan terus lakukan edukasi dan diseminasi kepada semua yang terlibat dalam implementasi Core Tax itu sendiri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Suryo, DJP juga akan terus melakukan upaya dinamisasi, yakni penyesuaian pembayaran pajak berdasarkan kinerja dan kondisi wajib pajak.

Ia menilai bahwa dinamisasi penting untuk menghindari kekurangan pembayaran pajak yang signifikan di akhir tahun sehingga wajib pajak bisa memenuhi kewajiban mereka dengan lebih optimal dan terukur.

“Kami lihat performance wajib pajak apabila memang mengalami kenaikan, pasti kami akan menginformasikan dan akan meminta dinamisasi untuk dilaksanakan. Supaya pada waktu nanti disampaikan SPT akhir tahun, tidak lagi kekurangan bayaran pajak yang akan menjadi sangat besar. Jadi secara konsisten kami akan terus melakukan dinamisasi apabila kondisi wajib pajak memang mengalami perbaikan,” katanya.

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan gencar mencari sumber-sumber baru penerimaan negara. Dalam hal ini, DJP melakukan perluasan basis pajak dengan potensi penerimaan pajak yang optimal.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan, pihaknya memperluas basis perpajakan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Terutama dari data basis pajak yang telah dimiliki sebelumnya.

“Kami mencoba untuk terus mencari sumber baru penerimaan melalui ekstensifikasi dan juga intensifikasi terhadap sesuatu yang sudah terlaporkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kami melakukan pengawasan dan intensifikasi dinamisasi,” terang Suryo dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi November 2024 di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (8/11/2024).

Suryo mengatakan pihaknya melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum perpajakan. Dalam hal ini aparat pajak berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi yang sangat diperlukan pada waktu melakukan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Pada tahun 2025 nanti, DJP akan menerapkan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax System Administration/CTAS).

“Apalagi pada waktu implementasi core tax ke depan, data dan informasi baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan pada waktu kami melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, lalu ikut core tax ke depan,” terang Suryo.

Saat ini DJP sudah sampai di penghujung pengembangan core tax, dimana pada 28 Oktober 2024 sudah sampai tahap operational acceptance test. DJP berharap agar pelaksanaan operational acceptance test selesai pada Desember 2024 dan core tax bisa dijalankan pada awal tahun 2025. Dengan adanya core tax, DJP bisa meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

“Di sisa waktu sampai dengan akhir tahun ini, masa bagi kami untuk terus mendesiminasi. Tidak hanya kepada kami yang ada di dalam, di internal direktur dan internal pajak, tapi kepada para pihak wajib pajak dan juga stakeholder yang lainnya,” terang Suryo.

Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.517,53 triliun per 31 Oktober 2024. Realisasi ini telah 76,3% dari target penerimaan pajak 2024, namun nilainya terkontraksi 0,41% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Penerimaan pajak sebesar Rp 1.517,53 triliun terbagi dalam empat kelompok. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 0,34%.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar sebesar Rp 620,42 triliun atau 76,47% dari target APBN. Jika dilihat secara bruto terjadi pertumbuhan bruto 7,87%. Pertumbuhan PPN dan PPnBM selaras dengan terjaganya konsumsi dalam negeri baik dari domestik maupun impor.

Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target APBN. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan bruto 12,81%.

Keempat, yaitu realisasi PPh migas sebesar Rp 53,7 triliun atau 70,31% dari target APBN. Realisasi ini menunjukkan kontraksi 8,97% dari periode yang sama tahun 2023.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan diluncurkan pada 2025. Sistem pajak baru itu pernah diklaim oleh bendahara negara tersebut sebagai yang terbesar di dunia.

Untuk diketahui, Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Core Tax bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Pada dasarnya untuk pajak Core Tax kita akan tetap fokus dilaunch awal tahun depan (2025). Jadi ini beberapa tahapan mungkin bisa diupdate secara tersendiri kesiapan DJP sendiri, maupun wajib pajak sendiri, itu perlu dijaga secara baik agar tidak ada disruption," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap saat ini persiapan sistem pajak tersebut sampai pada tes pengujian kesiapan operasional atau Operational Acceptance Testing (OAT).

"OAT sejak 28 Oktober kami harap di pertengahan Desember OAT sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai akhir tahun semuanya siap dan awal tahun depan insyaallah Core Tax bisa digunakan untuk transaksi seluruh wajib pajak," ungkapnya.

Pihaknya tengah melakukan sosialisasi terus-menerus terkait sistem pajak baru tersebut, agar ke depan dapat digunakan semua wajib pajak.

"Akhir tahun ini masa bagi kami untuk terus diseminasi, tidak hanya kepada kami di dalam internal, kepada para wajib pajak, stakeholders lainya. Familiarisasi termasuk simulasi kami siapkan, sediakan, kepada masyarakat wajib pajak yang ingin mensimulasikan transaksi pajak dengan sistem kami," jelasnya.

Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa Core Tax menjadi sistem pajak terbesar dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/8) lalu. Dia menyebut Core Tax yang dimiliki Indonesia akan menjadi yang terbesar dibanding Core Tax milik negara lain.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah tanggal jatuh tempo penyetoran berbagai jenis pajak. Hal ini sejalan dengan hadirnya Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

"Pembayaran dan penyetoran sebagaimana mana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling lambat tanggal 15, bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir," tulis beleid tersebut pada pasal 94 nomor 2.

Perubahan jatuh tempo ini ini berlaku untuk berbagai jenis pajak penghasilan (PPh), kemudian, PPh minyak dan gas, PPN terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean, PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, bea meterai yang dipungut oleh pemungut bea meterai, pajak penjualan, dan pajak karbon.

Mengenai terbitnya aturan baru tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menerangkan, jatuh tempo pembayaran pajak biasanya ada tiga tanggal, 10, 15 dan akhir bulan. Penetapan menjadi hanya tanggal 15 dimaksud untuk menyederhanakan saja.

"Dengan adanya PMK sebetulnya lebih menyederhanakan, lebih mensimpelkan supaya jatuh tempo kalau untuk potongan pajak penghasilan dan pajak penghasilan dibayar sendiri, jatuh temponya tanggal 15, supaya lebih mudah diingat,"kata Suryo dalam konferensi pers, Jumat (8/11/2024).

Suryo menyebut untuk pajak lain, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) tertentu ada yang ditetapkan jatuh temponya di akhir bulan. Perubahan tanggal itu menurut Suryo ditujukan untuk memudahkan baik bagi wajib pajak dan Ditjen Pajak.

"Kalau seandainya terlambat segera diterbitkan teguran dan segala macamnya," pungkas dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan ada dua strategi menggenjot penerimaan pajak pada tahun 2025. “(Strateginya) ekstensifikasi dan intensifikasi yang jelas,” katanya di Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Pemerintah sebelumnya lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 mematok target penerimaan pajak Rp 2.189,3 triliun. Angka ini naik 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,8 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan, disebutkan target penerimaan pajak itu mempertimbangkan proyeksi kinerja ekonomi dan keberlanjutan reformasi pajak.

Adapun penerimaan pajak penghasilan (PPh) ditargetkan tumbuh sebesar 13,8 persen dari proyeksi 2024, yakni mencapai Rp 1.209,3 triliun. Penerimaan PPh terdiri dari PPh migas Rp 62,8 triliun dan PPh nonmigas Rp 1.146,4 triliun.

“PPh itu melihat dinamika ekonomi. Tahun ini harga komoditas turun, harapannya tahun depan akan meningkat,” ucap Suryo.

Berikutnya, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) ditargetkan Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya dipatok sebesar Rp 7,8 triliun.

Namun demikian, Suryo menyatakan target penerimaan pajak tahun anggaran 2025 masih akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. “Belum dibahas (lebih lanjut). Sekarang baru Sidang Paripurna untuk tahun anggaran 2023,” tuturnya.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.996,9 triliun atau lebih tinggi dari proyeksi APBN 2024 yang sebesar Rp 2.802,5 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun.

Selain itu, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp 3.613,1 triliun. Dengan begitu, target defisit dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan rendahnya defisit APBN Tahun 2023 sebesar 1,61 persen menjadi bekal payung ekonomi untuk tahun 2024. “Istilah APBN 2023 telah menyediakan payung sebelum hujan itu tepat sekali,” katanya saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa.

Sebab, menurut Sri Mulyani, ada banyak gejolak ekonomi yang terjadi di 2024, seperti kenaikan suku bunga The Fed di kisaran 5,25-5,5 persen. Di saat yang sama, berbagai harga komoditas menurun, termasuk batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Untuk itu, defisit APBN sebesar Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) memberikan ruang yang memadai untuk membuat APBN menjadi bantalan gejolak (shock absorber) pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi defisit itu lebih rendah dari target APBN 2023 yang sebesar 2,27 persen.

Sri Mulyani mencontohkan saat musim hujan, harga komoditas jeblok dan ini akan menimbulkan guncangan. "Namun, kita telah menyediakan payung di 2023."

Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.774,3 triliun, atau tumbuh 5,3 persen dari realisasi tahun anggaran 2022 yang sebesar Rp 2.635,8 triliun. Realisasi itu setara dengan 105,2 persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu 2023. Realisasi ini meningkat Rp 24,9 triliun atau 0,81 persen dari realisasi 2022.

“Ini menunjukkan pada saat kita menghadapi penerimaan yang tinggi, kita tetap menjaga momentum belanja tanpa menimbulkan kenaikan yang cukup besar,” ucap Sri Mulyani.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 tercatat keseimbangan primer mencatat positif pertama kali sejak tahun 2012. Selanjutnya, adanya surplus laporan operasional yang baru pertama kali tercapai sejak penerapan basis accrual accounting pada 2015.

Selain itu, pemerintah berhasil mencapai kenaikan ekuitas negara tanpa melalui revaluasi. Kinerja positif tersebut juga yang pertama kali terjadi sejak 2015. Defisit fiskal dan rasio utang pun tercatat turun masing-masing menjadi 1,61 persen dan 39,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tingkat pengangguran terbuka tercatat turun dari 5,86 persen pada 2022 menjadi 5,32 persen pada 2023. Sedangkan angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen dan indeks pembangunan manusia naik dari 73,77 menjadi 74,39.

Pada tahun 2023, pengelolaan transaksi APBN juga membaik. "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencapai nilai terendah yaitu hanya Rp 19 triliun. Sejak tahun 2008 ini adalah SILPA terendah,” kata Sri Mulyani.

JAKARTA, investor.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 mengalami defisit Rp 93,4 triliun atau 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB), terbilang kecil dibandingkan target APBN 2024 yang sebesar 2,29%. Adapun kinerja belanja negara menjadi dorongan bagi APBN tetap terjaga dengan baik hingga Juli lalu.

Dalam paparan kinerja APBN hingga Juli 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pendapatan negara tercatat Rp 1.545,4 triliun atau setara dengan 55,1% dari target APBN yang sebesar Rp 2.802,3 triliun. Nilai tersebut terkontraksi 4,3% secara tahunan (year on year/yoy). Belanja negara tercatat Rp 1.638,8 triliun atau setara 49,3% dari pagu Rp 3.325,1 triliun, tumbuh 12,2% (yoy).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengadakan acara Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024 untuk memperingati Hari Pajak Tahun 2024.

Pada acara tersebut, DJP mengumumkan daftar grup perusahaan dengan pembayaran pajak terbesar di Indonesia tahun 2023 dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang berkontribusi besar.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dalam keterangan resminya pada Sabtu (27/7), menyatakan bahwa acara tersebut mengumpulkan sejumlah wajib pajak grup besar.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini diambil sebagai inspirasi dari film "Agak Laen," yang menekankan perlunya perubahan dalam cara DJP beroperasi.

"Secara prinsip, yang dilakukan malam ini adalah bagaimana kita mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” tambah Suryo.

Suryo juga menjelaskan perjalanan Reformasi Pajak yang dimulai sejak tahun 1983 dan telah melewati berbagai fase penting. Beberapa fase tersebut termasuk krisis moneter tahun 1998, krisis global tahun 2008, dan penerapan kebijakan perpajakan seperti Sunset Policy, Tax Amnesty, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta pemadanan NIK dan NPWP.

Menurut Suryo, pembangunan sistem administrasi perpajakan yang kuat akan meningkatkan transparansi dan tata kelola yang lebih baik di masa depan.

Berikut 20 Grup Perusahaan dengan Setoran Pajak Terbesar di Indonesia:

1. Grup Djarum - Robert Budi Hartono
2. Grup Adaro - Garibaldi Thohir
3. Grup Bayan Resource - Low Tuck Kwong
4. Grup Indofood - Anthoni Salim
5. Grup Sinarmas - Indra Widjaja
6. Grup Gudang Garam - Susilo Wonowidjojo
7. Grup Indika Energy - Hapsoro
8. Grup MedcoEnergi - Ir. Arifin Panigoro
9. Grup Musim Mas - Bachtiar Karim
10. Grup Wings - Ir. Eddy William Katuari
11. Grup Trakindo - Rachmat Mulyana Hamami
12. Grup Agung Sedayu - Susanto Kusumo
13. Grup CT Corp - Chairul Tanjung
14. Grup Harum Energy - Lawrence Barki
15. Grup Triputra - Ny. T.P. Rachmat L. R. Imanto
16. PT Pertamina (Persero)
17. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
18. PT Pupuk Indonesia (Persero)
19. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
20. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

JAKARTA, investor.id – Direktorat Jenderal Pajak  Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan memasukkan wajib pajak grup dalam satu kantor pelayanan pajak (KPP). Langkah ini merupakan salah satu bagian dari reformasi perpajakan khususnya yang terkait dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan bahwa pelaksanaan reformasi perpajakan tidak terlepas dari peran seluruh pemangku kepentingan terkait. Upaya reformasi perpajakan dilakukan dengan mengoptimalkan kinerja KPP hingga KPP wajib pajak besar (large tax office/LTO).

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kode tidak akan lagi menjabat sebagai Bendahara Negara di era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Awalnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo membawakan persembahan lagu She's Gone yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika Serikat, Steelheart.

Kemudian Sri Mulyani naik ke atas panggung untuk menyanyikan sebuah lagu dan kemudian memberikan komentar mengenai lagu yang dibawakan Suryo itu merupakan lagu yang ditujukan untuk dirinya.

"Tadi lagunya She's Gone. Itu lagu untuk saya. I'm Gone," kata dia sambil melambaikan tangan dalam acara Spextacular 2024 yang digelar di Plaza Tenggara GBK, Jakarta, Minggu (14/2/2024).

Adapun terkait jajaran menteri selanjutnya. hingga saat ini belum ada informasi terkait formasi kabinet yang ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuning Raka.

(NIA)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo optimistis akan memenuhi target penerimaan pajak kendati rapor per Semester 1/2024 belum sesuai ekspektasi.

Adapun target penerimaan pajak pada tahun ini adalah sebesar Rp1.988,9 triliun, naik dari realisasi pada tahun lalu yang sebesar Rp1.867,9 triliun.

Namun demikian, kinerja penerimaan pajak tahun ini terancam shortfall karena semester 1/2024 hanya terealisasi 44,9%. Salah satu pemicunya adalah turunnya harga komoditas.

“Target Rp1.988,9 triliun di tahun 2024 ini, InsyaAllah, dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada di sini, kami akan berupaya untuk mencapainya,” katanya.

Suryo tidak memungkiri bahwa tantangan untuk mencapai target tersebut memang tidak mudah, terutama di tengah kondisi harga komoditas yang mengalami penurunan tajam.

“Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, Rp1.988,9 triliun bukan suatu target yang mustahil untuk dicapai. Insyaallah kita akan jalankan,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak semester I/2024 mencapai Rp893,84 triliun atau mencapai 44,9% terhadap target APBN 2024.

Realisasi tersebut terkontraksi 7,9% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2023.

Kemenkeu menyatakan, kinerja penerimaan pajak pada tahun ini dihadapkan pada baseline tahun sebelumnya yang sudah sangat tinggi di tengah volatilitas harga-harga komoditas dan ketidakpastian perekonomian global.

Pada laporan kinerja APBN semester I/2024, Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak pada akhir 2024 akan mencapai Rp1.921,94 triliun, tumbuh 2,9% secara tahunan.

Pemerintah memperkirakan, kinerja penerimaan pajak pada semester II/2024 akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang diperkirakan tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan.