TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengkritik ambisi Presiden Prabowo Subianto mengejar target swasembada pangan melalui program cetak sawah atau lumbung pangan (food estate). Menurut dia, lahan-lahan pertanian baru yang dicetak pemerintah antara lain di Merauke, Papua itu tak bisa langsung berhasil dalam sekali panen.

Khudori mengatakan, pekerjaan fisik membuka lahan-lahan baru gampang dilaksanakan. Pemerintah tinggal mengerahkan tenaga kerja dan eskavator untuk membabat hutan. Yang susah adalah memastikan lahan-lahan baru itu bisa produktif dan berkelanjutan, tidak ada gangguan hama, penyakit, hingga konflik dengan masyarakat.

"Itu enggak mudah dan pasti buka dari lahan bukaan baru itu tidak kayak simsalabim,sekali tanam akan bisa berhasil," ucap lulusan Fakultas Pertanian Universitas Jember saat dihubungiTempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Untuk bisa membuahkan hasil, Khudori mengatakanfood estatememerlukan berkali-kali percobaan hingga lima atau enam musim tanam. Artinya, dengan asumsi setahun ada dua kali musim tanaman,food estatememerlukan waktu sedikitnya tiga hingga empat tahun sampai panen berhasil.

Dikutip dariKoran Tempoedisi 30 Agustus 2024 Presiden Prabowo Subianto menjadikan program lumbung pangan sebagai prioritas. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, pemerintah menyisihkan Rp 124,4 triliun untuk ketahanan pangan. Di antaranya untuk mendirikan lumbung padi seluas 435 ribu hektare dan jagung 250 ribu hektare.

Pada kepemimpinan Jokowi, program cetak sawah dimulai di masa pandemi dengan dalih mengatasi paceklik pangan. Namun proyek tersebut mengalami gagal panen dan mangkrak.

Tim Pantau Gambut menemukan bahwa sebagian lahanfood estatedi Kalimantan Tengah kini sudah menjadi semak belukar dan bertumpang tindih dengan area perkebunan sawit milik swasta. Situasi itu digambarkan secara lengkap dalam hasil studi berjudul ‘Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional: Catatan Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah Tiga Tahun Berlalu.’

Manajer Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan ekstensifikasi food estate bertolak belakang dengan komitmen emisi bersih (net zero emission) yang sering digaungkan pemerintah Jokowi. Buktinya, program tersebut dilaksanakan di areal bekas pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektare peninggalan Presiden Soeharto.

"Bekas proyek telah menjelma sebagai ‘bom karbon’, ditunjukkan lewat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1997–1998 dan 2015," ucap Wahyu melalui pesan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.