JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

“Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. Nantinya dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum merinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

“Sedang dibahas, lebih lama tapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

Sebelumya pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  Dalam PP 36/2023 , pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir. Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10 persen. Sementara bila eksportir mengkonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%. Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan adalah sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah. Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

“Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

Idealnya  waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri  pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

“Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

Yusuf mengatakan pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor. Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

“Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai saat ini telah ada 111 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam pasar keuangan domestik.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan dari 111 eksportir ini terdapat 43 perusahaan yang sudah mematuhi regulasi tersebut. Namun masih terdapat 69 perusahaan yang belum memasukan DHE SDA dalam pasar keuangan dalam negeri.

“Dari 111 eksportir itu kemudian kami sampaikan 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya  dan masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” ucap Askolani  dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta  edisi Agustus 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (13/8/2024).

Pemerintah gencar mendorong  eksportir untuk menyimpan dana mereka di pasar keuangan dalam negeri sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan adanya instrumen ini akan memperkuat bantalan perekonomian nasional melalui penambahan cadangan devisa. Bila pasar keuangan domestik lebih resiliensi akan dapat meredam saat terjadi guncangan dalam perekonomian global.

“Tentunya konsisten kami konsisten lakukan koordinasi dengan BI mengimplementasikan daripada PP DHE, dan mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE,” terang Askolani.

Saksi penangguhan pelayanan ekspor terhadap eksportir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Sanksi akan diberlakukan apabila ada informasi dari pengawasan Bank Indonesia mengenai kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE dan penempatan DHE itu dalam instrumen penempatan DHE yang kemudian informasi dari BI digunakan oleh DJBC untuk melaksanakan sanksi administratif.  Dalam beleid ini diatur mengenai mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai penyampaian pengenaan maupun pencabutan sanksi ke eksportir serta kepada K/L terkait.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan DHE dan menciptakan kebijakan yang memberikan keadilan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Apalagi kontribusi kebijakan DHE ini memiliki peran penting untuk penciptaan stabilitas makro dan penciptaan kecukupan devisa. Namun, kebijakan DHE yang ada masih dinilai membebani produktivitas dan daya saing ekspor pelaku usaha.

“Jika ini terus dibiarkan, penerimaan DHE Indonesia dikhawatirkan akan turun sehingga kontraproduktif terhadap kebutuhan untuk menciptakan peningkatan cadangan devisa valas di Indonesia,” tutur Shinta.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News