Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya, batas waktu penempatan DHE akan diperpanjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai memperpanjang batas waktu penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan mengurangi likuditas perusahaan.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan, memperpanjang batas waktu penempatan DHE SDA akan berpengaruh pada perputaran cash flow yang ujungnya perusahaan harus menyediakan dana tambahan (bridging fund) untuk menutupi kekurangan.

"Jadi kami berharap ada penyesuaian skema juga atas perpanjangan batas waktu tersebut," ungkap Chandra kepada Kontan, Selasa (5/11).

Chandra memahami kebijakan perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Namun yang perlu dipahami dari sisi pelaku usaha juga bahwa tidak semua usaha mendapatkan profit 30% seperti ketentuan minimal penempatan DHE. Dana hasil ekspor tersebut harus diputar lagi dipakai untuk belanja modal, membayar bunga pinjaman dan biaya lainnya untuk mendukung kegiatan usaha.

Di sisi lain Chandra menamahkan saat ini insentif yang diberikan antara lain suku bunga premium bagi penempatan DHE SDA. Tentunya akan membantu pelaku usaha jika diberikan juga kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif.

"Jadi itu insentif yang mungkin bisa diberikan selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak yang lebih besar," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan kembali merevisi aturan DHE SDA.Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA,investor.id - Pemerintah akan mengubah Peraturan Pemerintah mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Langkah ini dilakukan agar eksportir bisa menyimpan dana mereka lebih lama dalam pasar keuangan domestik.

“Kita membutuhkan (DHE) agar hasil ekspor itu masuk lebih besar ke Indonesia,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (4/11/2024).

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pemerintah menerbitkan regulasi agar eksportir mau menyimpan dana mereka lebih lama di Indonesia. Nantinya dengan dana tersebut memungkinkan agar investor menggunakan DHE sebagai modal kerja bagi usaha mereka. Namun, dia belum merinci terkait penambahan lama penyimpanan DHE di pasar keuangan dalam negeri.

“Sedang dibahas, lebih lama tapi bisa digunakan untuk modal kerja,” terang Airlangga.

Sebelumya pemerintah menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.  Dalam PP 36/2023 , pemerintah menyiapkan skema tenor 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terkait insentif perpajakan terhadap DHE yang bisa dimanfaatkan eksportir. Pada skema tenor 1 bulan, pemerintah memberikan diskon pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari 20% menjadi 10 persen. Sementara bila eksportir mengkonversi dolar AS menjadi rupiah, maka pemerintah menurunkan bunganya menjadi 7,5%. Untuk tenor 3 bulan, insentif PPh atas bunga deposito yang diberikan adalah sebesar 7,5% untuk DHE dolar AS dan 5% untuk DHE rupiah. Sedangkan skema untuk tenor 6 bulan, PPh atas bunga deposito menjadi 2,5%. Bila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, tidak dikenakan PPh bunga deposito.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan bila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penempatan DHE SDA, maka diperlukan penyesuaian skema insentif yang lebih komprehensif dan menarik bagi eksportir.

“Perpanjangan periode penempatan berarti opportunity cost yang lebih besar bagi eksportir karena likuiditas mereka akan tertahan lebih lama di dalam negeri,” tutur Yusuf.

Idealnya  waktu yang efektif untuk penempatan DHE SDA di dalam negeri  pada kisaran tiga hingga enam bulan. Hal ini berkaca dari negara-negara lain yang menunjukkan bahwa periode retensi devisa yang lebih panjang berpotensi meningkatkan stabilitas cadangan devisa dan mendukung stabilitas nilai tukar.

“Dengan waktu yang lebih panjang memperbesar peluang mengatasi fluktuasi harga komoditas global dan siklus bisnis ekspor yang biasanya berlangsung lebih lama,” ucap Yusuf.

Yusuf mengatakan pemerintah dapat menawarkan beberapa insentif seperti suku bunga premium bagi dana DHE SDA yang ditempatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengurangan pajak yang lebih besar, atau kemudahan dalam akses pembiayaan ekspor. Selain itu, prioritas dalam perizinan ekspor juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kepatuhan eksportir terhadap kebijakan ini.

“Dengan insentif yang lebih menarik, eksportir akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA, sekaligus mencegah upaya penghindaran atau pengalihan dana keluar negeri,” terang Yusuf.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan kembali merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Adapun dalam aturan yang berlaku saat ini yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 202, para eksportir diwajibkan menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% dari sistem keuangan Indonesia dengan jangka waktu minimal tiga bulan.

"Itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Hanya saja, Airlangga tidak menjelaskan berapa lama eksportir diwajibkan untuk menyimpan DHE dengan aturan yang akan direvisi. Yang jelas, jangka waktunya akan lebih lama dari yang berlaku saat ini.

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Sedang dirapatkan, kemudian nanti setelah siap nanti kita akan umumkan. Sedang dibahas, lebih lama (jangka waktunya) tentunya. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," imbuhnya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, kebijakan mendorong para eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri membuahkan hasil. Namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diterima KONTAN, total DHE SDA yang masuk ke sistem keuangan Indonesia senilai Rp 43,9 miliar di periode Januari hingga April 2024.

Dana itu ditempatkan pada instrumen, baik bank berupa rekening khusus dan time deposit, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hingga Term Deposit (TD) Valas DHE di BI.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliran dana dari investor asing masih terus mengalir masuk ke pasar keuangan domestik. Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 570 miliar ke pasar keuangan lokal sepanjang pekan pertama Oktober 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mencatat pada pekan pertama Oktober 2024 terdapat aliran dana asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN). Sedangkan aliran modal asing di pasar saham dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) tercatat keluar dari pasar keuangan dalam negeri.

Di periode tersebut, pembelian neto di pasar SBN senilai Rp 6,13 triliun. Kemudian terjadi jual neto di pasar saham sebanyak Rp 4,36 triliun di pekan pertama Oktober 2024.

"Di pasar SRBI juga terjadi jual neto Rp 1,2 triliun di periode itu," kata Denny, Jumat (4/10) pekan lalu.

Apabila diakumulasikan pada semester II-2024, investor asing masih tercatat beli neto di SRBI sebesar Rp 61,41 triliun, di pasar SBN sebesar Rp 70,38 triliun dan pasar saham sebanyak Rp 49,58 triliun.

Seiring dengan masuknya dana asing ke pasar keuangan domestik, premi risiko investasi Indonesia mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat dari premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 3 Oktober 2024 yang sebesar 68,02 bps. Premi tersebut naik dibandingkan per 27 September 2024 sebesar 67,50 bps.

JAKARTA,investor.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai saat ini telah ada 111 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam pasar keuangan domestik.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan dari 111 eksportir ini terdapat 43 perusahaan yang sudah mematuhi regulasi tersebut. Namun masih terdapat 69 perusahaan yang belum memasukan DHE SDA dalam pasar keuangan dalam negeri.

“Dari 111 eksportir itu kemudian kami sampaikan 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya  dan masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” ucap Askolani  dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta  edisi Agustus 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (13/8/2024).

Pemerintah gencar mendorong  eksportir untuk menyimpan dana mereka di pasar keuangan dalam negeri sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan adanya instrumen ini akan memperkuat bantalan perekonomian nasional melalui penambahan cadangan devisa. Bila pasar keuangan domestik lebih resiliensi akan dapat meredam saat terjadi guncangan dalam perekonomian global.

“Tentunya konsisten kami konsisten lakukan koordinasi dengan BI mengimplementasikan daripada PP DHE, dan mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE,” terang Askolani.

Saksi penangguhan pelayanan ekspor terhadap eksportir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Sanksi akan diberlakukan apabila ada informasi dari pengawasan Bank Indonesia mengenai kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE dan penempatan DHE itu dalam instrumen penempatan DHE yang kemudian informasi dari BI digunakan oleh DJBC untuk melaksanakan sanksi administratif.  Dalam beleid ini diatur mengenai mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai penyampaian pengenaan maupun pencabutan sanksi ke eksportir serta kepada K/L terkait.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan DHE dan menciptakan kebijakan yang memberikan keadilan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Apalagi kontribusi kebijakan DHE ini memiliki peran penting untuk penciptaan stabilitas makro dan penciptaan kecukupan devisa. Namun, kebijakan DHE yang ada masih dinilai membebani produktivitas dan daya saing ekspor pelaku usaha.

“Jika ini terus dibiarkan, penerimaan DHE Indonesia dikhawatirkan akan turun sehingga kontraproduktif terhadap kebutuhan untuk menciptakan peningkatan cadangan devisa valas di Indonesia,” tutur Shinta.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan saat ini telah memblokir kegiatan usaha 69 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE)“Ada 69 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DHE-nya, hingga sampai saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya," kata Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Eksportir yang tidak mematuhi ketentuan dalam PP ini akan dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Askolani menjelaskan, sampai saat ini ada 111 perusahaan eksportir yang mendapatkan catatan dari Bank Indonesia (BI). Dari 111 eksportir, sudah ada 43 perusahaan yang menuntaskan kewajibannya sesuai dengan PP DHE."Secara konsisten kita lakukan koordinasi dengan Bank Indonesia mengimplementasikan PP DHE, dan ini juga mendukung penguatan cadangan devisa kita sesuai kebijakan PP DHE itu," ujarnya.

Dalam aturan DHE, Pemerintah, Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang agar mengawasi pelaksanaan peraturan ini untuk memastikan bahwa devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.PP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan nasional.