Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE). Salah satunya, batas waktu penempatan DHE akan diperpanjang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai memperpanjang batas waktu penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan mengurangi likuditas perusahaan.

Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi mengatakan, memperpanjang batas waktu penempatan DHE SDA akan berpengaruh pada perputaran cash flow yang ujungnya perusahaan harus menyediakan dana tambahan (bridging fund) untuk menutupi kekurangan.

"Jadi kami berharap ada penyesuaian skema juga atas perpanjangan batas waktu tersebut," ungkap Chandra kepada Kontan, Selasa (5/11).

Chandra memahami kebijakan perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA untuk memperkuat cadangan devisa. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Namun yang perlu dipahami dari sisi pelaku usaha juga bahwa tidak semua usaha mendapatkan profit 30% seperti ketentuan minimal penempatan DHE. Dana hasil ekspor tersebut harus diputar lagi dipakai untuk belanja modal, membayar bunga pinjaman dan biaya lainnya untuk mendukung kegiatan usaha.

Di sisi lain Chandra menamahkan saat ini insentif yang diberikan antara lain suku bunga premium bagi penempatan DHE SDA. Tentunya akan membantu pelaku usaha jika diberikan juga kemudahan akses pembiayaan dengan bunga yang lebih kompetitif.

"Jadi itu insentif yang mungkin bisa diberikan selain insentif fiskal seperti pengurangan pajak yang lebih besar," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan kembali merevisi aturan DHE SDA.Revisi aturan ini akan mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban para eksportir dalam menyimpan DHE SDA. Airlangga menyebut bahwa perpanjangan jangka waktu tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang kebijakan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Prabowo meminta penetapan DHE dalam rekening khusus perbankan Indonesia tidak hanya 3 bulan.

"Terakhir terkait DHE. PP itu arahan Bapak Presiden adalah untuk diperpanjang tidak hanya 3 bulan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferesi pers, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Jadi kita sedang persiapkan PP-nya. Dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kita akan tunjukkan," lanjutnya.

Saat ditanya apakah jangka waktunya akan lebih panjang, Airlangga membenarkan. Namun, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait jangka waktu tersebut.

"Lebih lama. Tetapi bisa digunakan untuk modal kerja," ucap Airlangga.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019.

Dalam aturan itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023 sebagai pengganti PP Nomor 1 Tahun 2019

Penempatan DHE SDA wajib terhadap eksportir yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit US$ 250.000 atau ekuivalennya.

JAKARTA, investor.id - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) fasilitas pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan tiga bank himbara.

Ketiga bank pelat merah rekanan PTBA tersebut terdiri dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Skema pemanfaatan DHE SDA sedianya dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Farida Thamrin, menyampaikan nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara PTBA dan bank rekanan, serta memberikan manfaat saling mendukung dalam kegiatan usaha masing-masing.

“PTBA berharap, dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri sumber daya alam di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional,” ucap Farida dalam keterangan resminya dikutip, Kamis (3/10/2024).

Skema pemanfaatan DHE SDA sudah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI No. 7 Tahun 2023); dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 (PADG BI No. 6 Tahun 2024).

"Dalam pemanfaatan DHE SDA, PTBA akan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG)," ujar Farida.

Sebagai perusahaan yang mengekspor batu bara, emiten bersandi saham PTBA tersebut diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30% ke sistem keuangan Indonesia, baik dalam bentuk rekening khusus atau instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36 Tahun 2023), di mana jangka waktu penempatan paling singkat adalah tiga bulan sejak penerimaan dana DHE SDA.

Sesuai Laporan Keuangan per Juni 2024, PTBA menempatkan DHE SDA dengan posisi penempatan sebesar Rp 1,6 triliun atau ekuivalen US$ 95,8 Juta melalui instrumen keuangan Indonesia di Bank Indonesia (BI) maupun bank rekanan.

Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Arief Rachman, menyampaikan skema pemanfaatan DHE SDA dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

“Kami di Bank Indonesia mendukung inisiatif ini. Kami berupaya terus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan perusahaan di dalam negeri yang mematuhi ketentuan DHE SDA agar dapat mengakses dana kompetitif di perbankan kita,” ujarnya.

Arief pun mengapresiasi PTBA sebagai pionir di Grup MIND ID dalam memanfaatkan DHE SDA. “Selamat kepada PT Bukit Asam Tbk dan rekan-rekan dari Himbara. Mudah-mudahan, kerja sama ini bisa ditiru perusahaan-perusahaan lain di bawah naungan MIND ID karena ini contoh yang baik,” tuturnya.

Sebagai informasi, MoU ditandatangani langsung Farida Thamrin bersama Budi Purwanto selaku EVP Corporate Banking Bank Mandiri, kemudian Ditya Maharani sebagai SVP Divisi Corporate Banking BNI, dan Teguh Tofani selaku Division Head Energy & Mining Division BRI di Jakarta pada Senin (30/9/2024).

Turut menyaksikan antara lain Direktur Keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Akhmad Fazri, lalu Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia Arief Rachman,, dan Mochamad Rizaldi selaku SEVP Corporate Banking Bank Mandiri.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menandatangani nota kesepahaman (MoU) Fasilitas Pemanfaatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dengan 3 bank rekanan, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI).

Penandatanganan dilakukan oleh Farida Thamrin, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA, Budi Purwanto, EVP Corporate Banking Bank Mandiri, Ditya Maharani, SVP Divisi Corporate Banking BNI, Teguh Tofani, Division Head Energy & Mining Division BRI di Jakarta, Senin (30/9/2024).

"PTBA berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri sumber daya alam di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional," kata Farida lewat siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Penandatanganan MoU itu turut disaksikan Akhmad Fazri, Direktur Keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero), Arief Rachman, Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, dan Mochamad Rizaldi, SEVP Corporate Banking Bank Mandiri.

Skema pemanfaatan DHE SDA telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI No. 7/2023); dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 4/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor sebagaimana yang telah diubah terakhir kali oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 6/2024 (PADG BI No. 6/2024).

"Dalam pemanfaatan DHE SDA, PTBA akan memperhatikan kebijakan dan peraturan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance," tutur Farida.

PTBA sebagai perusahaan yang melakukan ekspor batu bara diwajibkan menempatkan DHE SDA minimal 30% ke dalam sistem keuangan Indonesia, dalam bentuk Rekening Khusus atau instrumen keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP No. 36/2023).

Adapun, jangka waktu penempatan paling singkat tiga bulan sejak penerimaan dana DHE SDA.

PTBA senantiasa aktif dalam melakukan penempatan DHE SDA dengan posisi penempatan sesuai Laporan Keuangan per Juni 2024 adalah sebesar Rp1,6 triliun atau ekuivalen dengan US$95,8 Juta melalui instrumen keuangan Indonesia yang tersedia di Bank Indonesia maupun bank rekanan.

Pada kesempatan yang sama, Arief mengatakan skema pemanfaatan DHE SDA dirancang untuk meningkatkan kemampuan kas perusahaan-perusahaan di dalam negeri.

“Kami berupaya untuk terus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh perusahaan di dalam negeri yang mematuhi ketentuan DHE SDA agar dapat mengakses dana yang kompetitif di perbankan kita,” tuturnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PTBA berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan DHE SDA demi keberlanjutan dan kemajuan industri SDA di Indonesia

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 69 perusahaan yang belum mematuhi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan saat ini dari 111 eksportir yang diberikan catatan oleh Bank Indonesia (BI), terdapat 43 perusahaan yang sudah menepati tanggung jawabnya.

“Masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (14/8/2024).

Askolani enggan untuk merincikan perusahaan mana yang dicegat untuk melakukan ekspor sumber daya alam.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan pihaknya bersama Bank Indonesia terus berkoordinasi mengimplementasikan PP DHE tersebut.

“Ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu,” tegasnya.

Membandingkan dengan bulan sebelumnnya, jumlah pelaku eksportir mendapat catatan dari BI sebanyak 88 perusahaan.

Sementara yang belum mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 soal kewajiban repatriasi devisa mencapai 60 entitas. Artinya, terdapat penambahan perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya pada bulan ini.

Meski demikian, Bank Indonesia mencatatkan penambahan cadangan devisa pada akhir Juli 2024 senilai US$5,2 miliar. Dari posisi Juni senilai US$140,2 miliar menjadi US$145,4 miliar.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menyampaikan adanya peningkatan surplus tersebut mengindikasikan kinerja ekspor yang lebih baik dari bulan sebelumnya.

“Peningkatan surplus neraca perdagangan terefleksi dari peningkatan cadangan devisa pada akhir bulan Juli yang meningkat sekitar US$5 miliar,” katanya.

JAKARTA,investor.id - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan sampai saat ini telah ada 111 perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam pasar keuangan domestik.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan dari 111 eksportir ini terdapat 43 perusahaan yang sudah mematuhi regulasi tersebut. Namun masih terdapat 69 perusahaan yang belum memasukan DHE SDA dalam pasar keuangan dalam negeri.

“Dari 111 eksportir itu kemudian kami sampaikan 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya  dan masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” ucap Askolani  dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta  edisi Agustus 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (13/8/2024).

Pemerintah gencar mendorong  eksportir untuk menyimpan dana mereka di pasar keuangan dalam negeri sehingga dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat perekonomian domestik. Dengan adanya instrumen ini akan memperkuat bantalan perekonomian nasional melalui penambahan cadangan devisa. Bila pasar keuangan domestik lebih resiliensi akan dapat meredam saat terjadi guncangan dalam perekonomian global.

“Tentunya konsisten kami konsisten lakukan koordinasi dengan BI mengimplementasikan daripada PP DHE, dan mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE,” terang Askolani.

Saksi penangguhan pelayanan ekspor terhadap eksportir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Sanksi akan diberlakukan apabila ada informasi dari pengawasan Bank Indonesia mengenai kewajiban pemasukan ke dalam rekening khusus DHE dan penempatan DHE itu dalam instrumen penempatan DHE yang kemudian informasi dari BI digunakan oleh DJBC untuk melaksanakan sanksi administratif.  Dalam beleid ini diatur mengenai mekanisme pengenaan dan pencabutan sanksi dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk penyampaian hasil pengawasan dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam regulasi tersebut juga diatur mengenai penyampaian pengenaan maupun pencabutan sanksi ke eksportir serta kepada K/L terkait.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap pemerintah dapat terus mengevaluasi kebijakan DHE dan menciptakan kebijakan yang memberikan keadilan baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Apalagi kontribusi kebijakan DHE ini memiliki peran penting untuk penciptaan stabilitas makro dan penciptaan kecukupan devisa. Namun, kebijakan DHE yang ada masih dinilai membebani produktivitas dan daya saing ekspor pelaku usaha.

“Jika ini terus dibiarkan, penerimaan DHE Indonesia dikhawatirkan akan turun sehingga kontraproduktif terhadap kebutuhan untuk menciptakan peningkatan cadangan devisa valas di Indonesia,” tutur Shinta.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih memblokir layanan ekspor sejumlah perusahaan nakal. Khususnya bagi eksportir yang tidak memenuhi tidak mematuhi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan terdapat 111 eksportir yang diberikan catatan oleh Bank Indonesia atau BI. Dari 111 eksportir itu, Askolani menuturkan sebanyak 43 perusahaan sudah melakukan kewajibannya DHE-nya atau batu 38%.

“Masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” kata Askolani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Agustus 2024, Selasa (13/8).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan atau Pengolahan Sumber Daya Alam, perusahaan eksportir yang memperoleh devisa hasil ekspor diwajibkan untuk menempatkan devisa tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia. Khususnya melalui bank-bank yang beroperasi di Indonesia.

Bisa Kena Sanksi Denda

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, eksportir akan diberikan sanksi. Berdasarkan PP DHE tersebut, sanksi yang diberikan yaitu denda administratif maupun pembatasan kegiatan ekspor.

Untuk itu, Askolani memastikan Bea Cukai akan konsisten melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengimplementasikan PP DHE. “Ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu,” ujar Askolani.

Dengan adanya aturan tersebut, pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan untuk memastikan devisa hasil ekspor dikelola dengan baik sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dengan mengamankan devisa hasil ekspor dan mengoptimalkan penggunaannya dalam mendorong pembangunan nasional.

Eksportir yang melanggar ketentuan DHE SDA diwajibkan untuk menempatkan DHE mereka dalam rekening khusus SDA. Selain ini juga untuk memastikan penempatan minimal 30% DHE dalam sistem keuangan domestik selama jangka waktu tiga bulan.

Dalam penerapannya, BI menekankan insentif yang diberikan pemerintah tidak hanya berlaku bagi deposito eksportir melainkan juga instrumen lainnya seperti TD Valas DHE. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menjelaskan, bahwa setelah melalui kliring, insentif pajak juga menjadi ringan bagi eksportir yang menempatkan dolar hasil ekspornya dalam sistem keuangan domestik.

“Karena pakai kliring, kalau penempatannya makin panjang, insentif pajak makin tinggi. Kalau dikonversi ke rupiah insentifnya makin tinggi, tentu ini akan tingkatkan minat dari eksportir itu untuk tempatkan ke DHE,” kata Filianingsih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) optimistis nilai tukar rupiah bakal bergerak stabil dengan kecenderungan menguat ke depannya.

“Ke depan, nilai tukar rupiah diprakirakan bergerak stabil dengan kecenderungan menguat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Jumat.

Nilai tukar rupiah per 26 Juli 2024 menguat 0,52 persen (month-to-date/mtd) dibandingkan posisi akhir Juni 2024. Sementara jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48 persen (year-to-date/ytd), sejalan dengan kondisi global.

Namun, pelemahan nilai tukar rupiah masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara-negara kawasan, seperti won Korea (6,93 persen ytd) dan yen Jepang (8,27 persen).

Menurut Menkeu, kecenderungan menguatnya rupiah ke depan sejalan dengan menariknya imbal hasil (yield), rendahnya inflasi yang berada pada level 2,13 persen pada Juli, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di samping itu, komitmen Bank Indonesia (BI) menstabilkan nilai tukar rupiah turut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing.

“Nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam memitigasi dampak rambatan global,” ujarnya.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2024 meningkat menjadi sebesar 140,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

BI terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter, termasuk memperkuat strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

Selain itu, BI juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.