Ada kewajiban perpajakan khusus yang harus dibayarkan warga Jakarta pelaku usaha di bidang kesenian dan hiburan. Di antaranya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Jasa Kesenian dan Hiburan merujuk pada layanan yang menyediakan atau menyelenggarakan berbagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, serta acara keramaian lainnya, yang ditujukan untuk dinikmati oleh masyarakat.

Guna mempermudah pelaku usaha mendaftarkan objek pajak PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini telah menyediakan layanan online melalui pajakonline.jakarta.go.id.

Melalui layanan online tersebut, pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor pajak untuk mendaftarkan objek pajak, karena semua proses dapat dilakukan dengan cepat di mana saja dan kapan saja.

Berikut ini langkah mendaftarkan objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan!

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id.

2. Klik tombol “Masuk”, gunakan email dan password yang telah terdaftar, klik kotak “I’m Not A Robot”, lalu klik “Masuk”.

3. Klik menu “Jenis Pajak” yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi “PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan”. Selanjutnya, baca pengumumannya dan klik “Ya, Saya Mengerti”, kemudian klik opsi “Pelayanan”.

4. Pilih “Tambah Permohonan Pelayanan” pada pojok kanan atas, maka formulir tambah permohonan pelayanan akan ditampilkan.

5. Pada kategori jenis pelayanan pilih “Pendaftaran Objek Baru”. Untuk kategori jenis sub pelayanan pilih “Pendaftaran Objek Baru”, kemudian klik “Unduh Template”.

6. Setelah terunduh dan template ditampilkan, isi Data Objek Pajak, Data Wajib Pajak, Data Usaha dengan sebenar-benarnya dan beri tanda “X” pada pada jenis jasa kesenian dan hiburan yang anda daftarkan. Lanjutkan pengisian datanya.

7. Isi data keterangan lain-lain. Setelah data terisi seluruhnya, isi Tanda Tangan dan pastikan data telah terisi dengan lengkap. Lalu simpan dengan klik “File”, klik “Save As”, ubah format menjadi “PDF”, kemudian klik “Save”.

8. Kembali pada laman permohonan pelayanan pajak online. Isi identitas wajib pajak dan data objek pajak sesuai dengan data sebenarnya. Setelah selesai mengisi, masukan data pendukung dengan file PDF sesuai jenis data pendukung yang diminta.

9. Centang pernyataan “Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”, kemudian klik “Simpan”. Data pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan telah berhasil disimpan.

Dengan mengikuti prosedur perpajakan dengan benar, Anda tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, namun turut menjaga kredibilitas serta keberlanjutan usaha. Agar lebih mudah, video tutorial cara pendaftaran PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan juga bisa dilihat melalui kanal YouTube di sini.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, berharap melalui layanan ini, akan semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Ke depannya, diharapkan semakin banyak pengusaha yang memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kewajiban pajak. Tidak hanya itu, pemerintah juga terus berupaya untuk menyederhanakan prosedur dan memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak,” ujarnya.

Yuk segera daftarkan objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Anda melalui pajakonline.jakarta.go.id!

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengadakan penghapusan sanksi administrasi untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berlaku 3 hari sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Oktober 2024.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 576 Tahun 2024 terkait Penghapusan Sanksi Administrasi untuk Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), yang sejalan dengan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk PBJT dan PBB-KB ini masih sejalan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

"Sanksi administrasi sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," kata Morris.

Adapun sanksi administrasi adalah sanksi terhadap wajib pajak, di mana wajib pajak harus membayarkan sejumlah nominal kepada penyelenggara negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku.

"Terdapat tiga jenis sanksi administrasi, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak," kata Morris.

Kebijakan yang tertera dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi untuk PBJT dan PBB-KB itu antara lain memutuskan untuk:

1. Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem informasi manajemen pajak daerah untuk jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB).

2. a) Sanksi administrasi yang dimaksud dalam diktum 1 yaitu sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembayaran atau penyetoran pajak daerah sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

    b) Sanksi administrasi berupa denda yang timbul akibat wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah.

3. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebagaimana yang dimaksud dalam diktum 1 dan 2 yang diberikan kepada:

Wajib pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan pajak terutang atau utang pajak dan atau melaporkan SPTPD pada saat berlakunya keputusan kepala badan ini.

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD untuk masa pajak tahun 2024 pada saat sebelum berlakunya keputusan kepala badan ini.

4. Pemberian penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum 1, 2 dan 3 berlaku sampai 31 Oktober 2024.

5. Keputusan Kepala Badan ini berlaku setelah 3 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Jadi, lanjut Morris, penghapusan sanksi administrasi yang tertera pada Keputusan Kepala Badan itu berlaku untuk sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

"Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau pelaporan pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD pada saat berlakunya Keputusan Kepala Badan ini," paparnya.

Selanjutnya, peraturan ini juga berlaku bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak terutang dan atau melaporkan SPTPD untuk masa pajak tahun 2024 pada saat sebelum berlakunya Keputusan Kepala Badan.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menepis tudingan berbagai pihak berlakunya Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) akan menyebabkan liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Dalam agenda Media Gathering di Dirjen EBTKE, Jakarta, Senin 09/09/2024, Eniya menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrikan tetap akan dikuasai oleh negara.

”Penjualan yang ke pelanggan-pelanggan langsung (oleh) ini gak boleh, gak ada (hanya PLN). Jadi tidak ada isu liberalisasi disini,” ujar Eniya.

Justru kata Eniya, hal ini akan memberikan revenue lebih ke pada PLN sebagai perusahaan negara yang diberikan mandat penyeluran ketenagalistrikan di Indonesia.

Di lain sisi jika pun swasta ingin meyalurkan hasil produksi listriknya melalui jaringan PLN, swasta hanya diperbolehkan menggunakannya secara pribadi di wilayah usahanya sendiri (Wilus).

”Jadi yang boleh adalah kalau punya resource tertentu, di manapun lokasinya, melewati jaringan PLN, lalu dijual ke Wilusnya, bukan ke penduduknya, begitu,” lanjut Eniya.

Realitanya, kata Eniya, skema power wheeling atau PBJT sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Pasalnya produksi listrik yang diperbolehkan masuk dalam skema power wheeling hanya yang bersumber dari EBT saja.

Penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mulai berlaku sejak awal 2022 membawa angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Indonesia. Meskipun memiliki sejumlah tantangan, dalam jangka panjang instrumen ini dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan peningkatan kualitas layanan perhotelan.

PBJT diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan berlaku mulai 5 Januari 2022. Pajak ini sendiri dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyampaikan jenis pajak ini tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. PBJT Perhotelan merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa perhotelan.

"Jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya. Serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (26/8).

Ia memaparkan, kategori yang masuk dalam PBJT Jasa Perhotelan di antaranya hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guest house/bungalo/resor/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, serta glamping.

Di sisi lain, terkait dengan pengenaan pajak hotel untuk rumah kos, sejak disahkannya Perda 1 Tahun 2024 masuk dalam objek PBJT Perhotelan, yaitu objek berupa tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.

Hotel merupakan bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap, dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Biasanya akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minuman.

Sementara tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Begitu juga dengan rumah kos, sebagai jenis tempat tinggal yang umumnya disewakan kepada individu atau kelompok untuk tinggal sementara atau jangka waktu tertentu. Biasanya, rumah kos menyediakan kamar atau unit hunian dengan fasilitas dasar seperti tempat tidur, lemari, kamar mandi, dan dapur bersama.

Saat ini, terdapat rumah kos yang menawarkan fasilitas tambahan yang lebih mewah seperti gimnasium. Di samping itu, beberapa rumah kos premium juga menawarkan fasilitas lain, seperti kolam renang, ruang serbaguna untuk pertemuan atau acara, spa, bahkan layanan pramutamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuninya.

Rumah kos juga dapat dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel karena menyediakan akomodasi sementara dengan fasilitas yang serupa dengan hotel.

Meskipun skala dan layanan dan fasilitas yang disediakan oleh rumah kos berbeda dari hotel, secara garis besar keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan tempat menginap bagi individu atau kelompok yang membutuhkan.

Maka dari itu, rumah kos dapat dimasukkan ke dalam kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, meskipun dengan skala fasilitas yang berbeda.

"Hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU HKPD No.1 Tahun 2022 dan Pasal 47 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2024, penyediaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk salah satu jenis jasa perhotelan yang menjadi objek PBJT," sebut Morris.

Berdasarkan aturan terkait penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh wajib pajak termasuk penyediaan akomodasi, yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel.

Maka yang menjadi wajib pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir. Bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan Jasa Tertentu, meliputi jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan. Morris menyebutkan tarif PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10 persen, sesuai yang tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

"Bagi para pelaku usaha hotel, memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam keberlanjutan dan stabilitas usaha mereka," ucap dia.

Melalui pemahaman yang komprehensif tentang PBJT Jasa Hotel, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing. Hingga pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait, baik pengusaha, konsumen, maupun pemerintah.

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Dengan membayar pajak tepat waktu dan jumlah yang benar, pelaku usaha turut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

Berikut berbagai cara mudah untuk membayar Retribusi Daerah DKI Jakarta yang dapat digunakan oleh Wajib Retribusi:

Melaui ATM:

Melalui Teller:

Melalui Aplikasi:

Melalui Qris: