REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan, NU ingin membantu agar suara dari negara Palestina mendapatkan ruang yang lebih luas di Indonesia. Dengan demikian, kepentingan Palestina bisa terdengar di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pengambil kebijakan di negeri ini.

"NU terkait dengan keadaan Palestina selama ini dan juga yang baru-baru ini terjadi, kami menyuarakan, pertama agar kekerasan segera dihentikan karena kekerasan seperti yang terjadi di Gaza ini akan dengan mudah menyebar ke belahan dunia yang lain, ke kawasan yang lain sebagaimana yang hari-hari ini juga telah kita saksikan," kata Kiai Yahya yang akrab disapa Gus Yahya saat menerima Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi Palestina, Mahmoud Al-Habbash yang berkunjung ke PBNU, Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).

Berikutnya, Gus Yahya mengungkapkan, proses yang tegas dan pasti untuk menemukan jalan keluar bagi masalah Palestina harus digulirkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat internasional. Menurut dia, solusi tersebut bisa ditemukan di berbagai macam platform multilateral dalam kerangka sistem internasional yang ada.

Oleh karena itu, NU menilai, sangat penting untuk mengakui dan memberikan tempat kepada pemerintah negara Palestina sebagai wakil dari rakyat Palestina yang resmi, khususnya di dalam upaya-upaya diplomatik maupun upaya-upaya multilateral lainnya. Hal tersebut, ujar dia, demi menemukan jalan keluar bagi masalah-masalah Palestina.

"Masalah Palestina ini adalah masalah kemanusiaan, ini bukan hanya merundung manusia-manusia di Palestina saja, tapi ini adalah juga bencana bagi seluruh umat manusia," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan, seluruh umat manusia bertanggung jawab untuk segera menghentikan kesengsaraan manusia yang terjadi di Palestina. Kegagalan untuk memberikan jalan keluar bagi rakyat Palestina untuk menemukan kedamaian, untuk mendapatkan kesempatan membangun masa depan kehidupan yang lebih baik, kegagalan untuk mewujudkan semua itu akan berarti kegagalan dari kemanusiaan.

"Maka, NU mengajak siapa saja yang berkehendak baik dari segala agama, segala bangsa untuk bergabung bersama-sama dan berjuang bersama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan keadilan dan mengupayakan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas penghargaan, penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia," jelas Gus Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ratusan anggota Banser melaksanakan Apel Siaga Satu Komando di gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024). Apel tersebut digelar usai adanya aksi demonstrasi pada Jumat (2/8/2024) lalu.

Dalam apel ini, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf memberikan arahan kepada pasukan Banser agar menahan diri. "Saya minta kepada sahabat-sahabat Banser Ansor seluruh Indonesia untuk bersabar, menahan diri, sampai ada perintah untuk bertindak," ujar Gus Yahya di hadapan ratusan anggota Banser yang dipimpin Ketum GP Ansor, Addin Jauharudin.

Gus Yahya memahami, pada beberapa hari terakhir ini kader-kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia merasakan gejolak dan emosi yang intens terkait apa yang berkembang pada beberapa hari terakhir ini.

"Saya mengerti dan saya tahu benar perasaan sahabat-sahabat semua. Dan saya paham sampai di mana batas kesabaran sahabat-sahabat semua. Tapi saya harus ingatkan bahwa kalian adalah kader, kalian adalah pasukan kader-kader. Kalian bukan gerombolan," ucap Gus Yahya.

Apel siaga tersebut dipimpin langsung oleh ketum GP Ansor, Addin Jauharudin. Dia mengatakan, apel tersebut digelar untuk menjaga kiai dan ulama NU.

"Sebagai Panglima Tertinggi Banser, saya memimpin pasukan untuk siaga di gedung PBNU, menjaga marwahnya, menjaga kiai dan ulama yang penuh keikhlasan membersarkan Nahdlatul Ulama," ujar Addin.

Menurut dia, pasukannya berkumpul untuk merespon perkembangan mutakhir. Dia pun memerintahkan kader Ansor-Banser untuk tetap satu komando, satu barisan, dan tidak berpecah belah.

"Jangan ambil tindakan apapun, koordinasikan, komunikasikan seluruh hal yang terjadi di lapangan ke Pimpinan Pusat," kata Addin.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU), Suleman Tanjung juga telah merespons aksi demonstrasi yang digelar belasan orang di PBNU pada Jumat (2/8/2024) kemarin. Menurut dia, aksi unjuk rasa tersebut murni didalangi oleh PKB.

“Kami mendapatkan banyak bukti. Mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” ujar Suleman Tanjung kepada wartawan, Ahad (4/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan mengundang para pemimpin media untuk hadir dalam acara Editorial Meeting untuk membahas terkait situasi terkini tentang Palestina di Jakarta pada Kamis (8/8/2024). Dalam menggelar acara ini, PBNU bekerjasama dengan Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC).

"Insya Allah akan kita adakan editorial meeting bersama para pemimpin redaksi dari semua media. Dan juga termasuk dengan koresponden media asing," ujar Gus Yahya usai bertemu dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun di Plaza PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Senin (5//8/2024).

Dalam acara ini, menurut Gus Yahya, para pemimpin redaksi dari berbagai media akan mendengarkan langsung penjelasan dari Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi di Otoritas Palestina, Mahmoud Al-Habbash.

"Di dalam forum itu nanti Yang Mulia Mahmoud Al-Habbash bisa menyampaikan apapun sebagai background yang memberi konteks kepada semua yang didengar oleh publik selama ini tentang Palestina," ucap dia.

Dalam forum tersebut, dia menegaskan, para pemred juga dipersilahkan menanyakan hal apapun terkait dengan Palestina. Namun, kata dia, hal-hal yang dibahas dalam forum itu nantinya akan dinyatakan sebagai forum of the record. "Jadi kita akan minta bahwa semua yang disampaikan dalam pertemuan dengan Pemred itu tidak dikutip untuk publikasi," kata Gus Yahya.

Dalam pertemuan dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, menurut Gus Yahya, pihaknya juga membabas berbagai program, termasuk rencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Ini masih sedang kita komunikasikan. Kita masih menunggu konfirmasi akhir dari sana. Tapi kami tadi pada prinsipnya mencocokkan jadwal," jelas Gus Yahya.