JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mendesak agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperhatikan aspirasi PBNU karena PKB lahir dari PBNU.

Hal ini disampaikan Gus Yahya, sapaan akrabnya, merespons Muktamar PKB yang akan digelar pada akhir pekan ini.

"Kalau dari NU ya kami sudah berkali-kali menyampaikan juga bahwa NU ini dalam berhadapan dengan PKB itu posisinya juga sama dengan demo mahasiswa itu ya, jadi sebagai civil society, berhadapan dengan lembaga politik," ujar Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Kami punya aspirasi terhadap PKB, NU ini. Nah kami sampaikan, dan kami mendesak supaya aspirasi dari NU ini diagregasi (diperhitungkan) oleh PKB," kata dia.

Gus Yahya menuturkan, aspirasi PBNU sesungguhnya sederhana dan sudah disampaikan berkali-kali, yakni agar PKB sadar bahwa mereka didirikan oleh NU.

Ia menyebutkan, kepengurusan PKB di tingkat daerah juga didirikan oleh pengurus wilayah NU.

"Untuk pengurus di kabupaten-kota juga pengurus cabang NU. Semuanya yang membuatkan itu NU. Nah dengan desain yang sudah disiapkan, yang sebetulnya merupakan kembaran dari struktur NU itu sendiri. Cuma yang ini untuk politik," kata Gus Yahya.

Diketahui, PKB akan menggelar Muktamar VI di Bali pada Sabtu (24/8/2024) dan Minggu (25/8/2024).

Muktamar ini digelar di tengah konflik yang memanas antara PKB dan PBNU.

Salah satu agenda Muktamar PKB adalah memilih ketua umum yang akan menjabat untuk lima tahun ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa PBNU berminat untuk berinvestasi di IKN.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa PBNU ingin membeli 100 hektare tanah di IKN untuk membangun sejumlah fasilitas.

"Kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu, ya mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare misalnya, untuk kemudian kami gunakan untuk membangun sejumlah fasilitas," ujar Gus Yahya seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).

Ia menuturkan, beberapa fasilitas yang ingin dibangun PBNU di IKN antara lain fasilitas keagamaan, kesehatan, dan pendidikan.

"Insya Allah. Bapak presiden merestui hal itu dan kami akan segera mengambil langkah-langkah untuk berkomunikasi dengan otorita IKN. Mudah-mudahan bisa segera kami wujudkan Insya Allah," kata Gus Yahya.

Ia menyebutkan, Jokowi pun memberikan sejumlah saran kepada PBNU untuk memilih tanah yang bagus di IKN.

Jokowi juga menyarankan fasilitas apa saja yang bisa dibangun PBNU di Nusantara.

Gus Yahya melanjutkan, pihaknya juga melihat peluang bisnis di IKN sehingga PBNU berencana membuat konsolidasi modal untuk berinvestasi di IKN.

"Yang sekarang kami punya adalah gagasan mengenai konsolidasi kapital untuk itu. Bagaimana caranya? Nah nilainya masih akan kita hitung. Ya mungkin kita butuh barang 2 triliun atau 3 triliun rupiah, gimana cara membayarnya. Ini kan soal pengaturan bisnis lain, ini bisa diatur," kata dia.

Gus Yahya, menambahkan, PBNU tertarik berinvestasi di IKN karena IKN adalah gagasan penting yang harus didukung.

Ia juga yakin pembangunan IKN akan terus dilanjutkan meski pemerintahan berganti.

"Sudah ada undang-undangnya sekarang. Kita mau cari kepastian apa lagi? Sudah dipastikan bahwa itu (IKN) berlanjut. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada komitmen. Sudah jadi bangunannya. Ini bangunannya sudah jadi, sudah jalan terus. Dan kami percaya ini gagasan penting yang harus diwujudkan," ujar Gus Yahya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas masalah perizinan tambang dan investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Pembahasan itu dilakukan bersamaan di tengah aksi demonstrasi buruh, mahasiswa, dan sejumlah lapisan masyarakat lainnya yang menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang telah memberikan konsesi sampai terbitnya IUP. Jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," kata Gus Yahya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8).

Gus Yahya mengatakan lokasi izin pertambangan yang diberikan pemerintah merupakan tanah seluas 26 hektare bekas proyek tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Ia menyebut produksi baru sebagian yang dieksplorasi namun sudah mulai bisa diproduksi. PBNU pun menargetkan produksi di lahan tambang itu akan dikerjakan secepatnya.

"Karena IUP sudah kelar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," kata dia.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebut organisasinya berniat untuk investasi tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur hingga 100 hektare.

"Nanti InsyaAllah kami ingin beli tanah di IKN itu, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektare," kata Gus Yahya.

Gus Yahya menyebut nantinya tanah itu akan difungsikan untuk pembangunan fasilitas PBNU seperti tempat pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan.

Jokowi, kata dia, ikut menyambut dan merestui rencana PBNU untuk berinvestasi di IKN. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat PBNU akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.

"Ada sejumlah saran-saran beliau mengenai lokasi yang bagus bisa dibeli oleh NU di IKN. Misalnya fasilitas-fasilitas apa yang mungkin bisa dibangun oleh NU di IKN. Kami berdiskusi soal hal itu tadi," ujarnya.

Adapun berbarengan dengan aksi di depan gedung DPR yang masih berlanjut, Presiden Jokowi pun terpantau batal menghadiri acara pencanangan gerakan nasional cerdas keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung pada sekitar pukul 13.30 WIB di Jiexpo Theater.

Namun Jokowi batal menghadiri agenda tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun kehadiran Jokowi dalam acara tersebut digantikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Adapun sebelum bertemu dengan petinggi PBNU. Jokowi juga sempat bertemu dengan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Istana Negara Jakarta.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mengelola tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan mulai mengelola tambang pada Januari 2025.

Dia menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.

"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Kamis (22/8/2024).

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," lanjutnya.

Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.

Simak Video 'PBNU Pastikan Punya Ikatan Historis dengan PKB!':

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare.

Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Kami sampaikan terima kasih kepada presiden yang berikan konsesi sampai terbitnya IUP jadi sekarang kami siap untuk mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang ditentukan," beber Yahya usai melakukan pertemuan, Kamis (22/8/2024).

Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.

Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.

"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya bersiap untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Bahkan untuk merealisasikan rencananya ini Yahya sampai meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Yahya ingin menyampaikan langsung niat pihaknya untuk berinvestasi di IKN kepada Jokowi.

Yahya tak menjelaskan berapa banyak nominal investasi yang akan digelontorkan pihaknya. Dia mengaku jumlahnya sendiri tidak besar.

"Kami mengajukan untuk berbicara tentang konsesi tambang dan rencana kami untuk berinvestasi lah walaupun kecil di IKN nanti," ujar Yahya saat tiba di Istana, Kamis (22/8/2024).

Di sisi lain, Yahya mengatakan pihaknya butuh membangun fasilitas kantor di IKN. Pihaknya juga akan berinvestasi membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di ibu kota baru.

"Karena kami butuh untuk membangun kantor di sana, membangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," sebut Yahya.

Sejauh ini sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN. Diperkirakan jumlah investasi yang telah masuk ke IKN mencapai Rp 56,2 triliun.

Simak juga Video: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Para kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren yang berkumpul di Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, meminta agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera mengambil langkah strategis dalam upaya perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke depan.

Pertemuan tersebut dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU) yakni K.H. Anwar Iskandar dan K.H. Amin Said Husni.

"Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata K.H. Anwar Iskandar dilansir dari Antara, Selasa (13/8/2024).

Kesepakatan kedua, kata dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan.

Dia menjelaskan kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari marwah utama saat partai itu didirikan.

K.H. Amin Said Husni menambahkan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.

"Ada rois syuriah di PKB dinamakan dewan syuro. Ada tanfidziyah di PKB dinamakan dewan tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” kata K.H. Amin.

Dia menambahkan, saat ini fungsi dewan syuro telah dikebiri di PKB, padahal dewan syuro harusnya menjadi penentu utama partai.

“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua dewan tanfidz harus seizin dewan syuro. Tapi sekarang ketua dewan tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini ketua umum," kata dia.

Pihaknya menambahkan keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang yakni ketua dewan syuro, sekretaris dewan syuro dan ketua tanfidz serta sekretaris tanfidz.

"Tapi sekarang, dewan syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai," ujar dia.

Para kiai yang hadir di Tebuireng, Jombang, ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.

Di tempat terpisah, puluhan anggota dewan syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se-Jawa juga berkumpul. Mereka ditemui langsung K.H. Amin Said Husni. Mereka mengadu ke PBNU karena selama ini peran Dewan Syuro di PKB ditiadakan.

“Saya bicara dan mengobrol dengan teman-teman Dewan Syuro di Jawa Barat. Kami hanya berfungsi pengawasan dan terbatas,” kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon Lutfi Andalusie.

Untuk itu, dirinya dengan puluhan anggota dewan syuro lainnya mengadu ke PBNU. Dengan itu diharapkan segera ada perbaikan di tubuh PKB. “Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah kongkret,” kata Lutfi.

Hasil dari pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang dan pertemuan di Hotel Yusro selanjutnya disampaikan ke PBNU.

Adapun pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, dihadiri para kiai, di antaranya Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri K.H. Anwar Manshur, pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang K.H. Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menjelaskan, NU ingin membantu agar suara dari negara Palestina mendapatkan ruang yang lebih luas di Indonesia. Dengan demikian, kepentingan Palestina bisa terdengar di kalangan masyarakat maupun di kalangan para pengambil kebijakan di negeri ini.

"NU terkait dengan keadaan Palestina selama ini dan juga yang baru-baru ini terjadi, kami menyuarakan, pertama agar kekerasan segera dihentikan karena kekerasan seperti yang terjadi di Gaza ini akan dengan mudah menyebar ke belahan dunia yang lain, ke kawasan yang lain sebagaimana yang hari-hari ini juga telah kita saksikan," kata Kiai Yahya yang akrab disapa Gus Yahya saat menerima Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi Palestina, Mahmoud Al-Habbash yang berkunjung ke PBNU, Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).

Berikutnya, Gus Yahya mengungkapkan, proses yang tegas dan pasti untuk menemukan jalan keluar bagi masalah Palestina harus digulirkan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat internasional. Menurut dia, solusi tersebut bisa ditemukan di berbagai macam platform multilateral dalam kerangka sistem internasional yang ada.

Oleh karena itu, NU menilai, sangat penting untuk mengakui dan memberikan tempat kepada pemerintah negara Palestina sebagai wakil dari rakyat Palestina yang resmi, khususnya di dalam upaya-upaya diplomatik maupun upaya-upaya multilateral lainnya. Hal tersebut, ujar dia, demi menemukan jalan keluar bagi masalah-masalah Palestina.

"Masalah Palestina ini adalah masalah kemanusiaan, ini bukan hanya merundung manusia-manusia di Palestina saja, tapi ini adalah juga bencana bagi seluruh umat manusia," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan, seluruh umat manusia bertanggung jawab untuk segera menghentikan kesengsaraan manusia yang terjadi di Palestina. Kegagalan untuk memberikan jalan keluar bagi rakyat Palestina untuk menemukan kedamaian, untuk mendapatkan kesempatan membangun masa depan kehidupan yang lebih baik, kegagalan untuk mewujudkan semua itu akan berarti kegagalan dari kemanusiaan.

"Maka, NU mengajak siapa saja yang berkehendak baik dari segala agama, segala bangsa untuk bergabung bersama-sama dan berjuang bersama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, menegakkan keadilan dan mengupayakan terwujudnya suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas penghargaan, penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia," jelas Gus Yahya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf mengeklaim, tak ada masalah pribadi antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menegaskan tak ada masalah pribadi antara kedua tokoh tersebut meski ia menuding kubu PKB kerap menyerang Gus Yahya maupun dirinya

"Ya sebenarnya kita pribadi tidak ada masalah ya meskipun Gus Yahya dan saya sering diserang secara pribadi," kata Gus Ipul di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Gus Ipul menyebutkan, hubungan pribadi yang baik-baik saja antara Gus Yahya dan Cak Imin terlihat di sejumlah foto yang beredar di media sosial.

Salah satu foto yang beredar di sosial media memperlihatkan masa muda Cak Imin dan Gus Yahya yang sedang menggunakan pakaian ihram dan tersenyum bersama.

Foto lainnya menunjukkan Gus Ipul, Gus Yahya dan Cak Imin yang makan bersama di satu meja.

"Ya memang yang namanya foto kan sekarang bisa didapat saja dan ya foto saya yang bertiga juga ada, ya biarin lah yang melihat ambil kesimpulan," kata Gus Ipul.

Foto keakraban Gus Yahya dan Cak Imin tersebut beredar di tengah panasnya hubungan antara PBNU dan PKB dalam beberapa waktu terakhir..

Kembali meruncingnya konflik antara PBNU dan PKB bermula dari Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024.

Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.

Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adiknya sendiri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Saifullah Yusuf alias Gus Yusuf bukan merupakan kadernya. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disebut tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PKB.

"KTA dari mana? Enggak ada, enggak ada KTA-nya," kata Jazilul ketika ditanya soal Gus Yahya dan Gus Ipul yang memiliki KTA PKB di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Jazilul justru menyebutkan dirinya masih terdaftar dalam struktur NU. Wakil ketua MPR tersebut mengeklaim, saat ini masih tercatat sebagai jajaran suriah PCNU Tangerang Selatan. Selain itu, ia juga mengaku sebagai Ketua PWNU DKI Jakarta.

Menurut Jazilul, organisasi PBNU harus diluruskan kembali seusai Khittah 1926. Dia menjelaskan, organisasi ulama harus memiliki pedoman yang jelas. "Ini organisasi ulama, bukan organisasi pasar induk. Di situ ada adab, ada tata krama, ada kesantunan, ada semuanya," ujar Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB.

"Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Dia menuturjan, pernyataan Gus Ipul juga bertentangan dengan Khittah 1926 yang ada di PBNU. Dalam Khittah 1926, PBNU jelas berada di jalur keagamaan dan kemasyarakatan. "Jangan cawe-cawe di politik," ujar Jazilul.

Biang kisruh PBNU dan PKB...

Jazilul Fawaid mengungkap awal mula terjadinya konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut dia, semua itu bermula dari pernyataan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Jazilul menjelaskan, PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sementara PBNU adalah organisasi masyarakat (ormas) Islam. Menurut dia, sudah semestinya dua entitas yang tak sama itu berjalan sesuai fungsinya masing-masing.

"Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya, dua entitas yang berbeda. Yang satu diatur Undang-Undang Ormas, yang satu diatur Undang-Undang Partai Politik," kata Jazilul di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa.

Karena itu, PBNU tak perlu mencampuri urusan yang ada di PKB. Begitu juga sebaliknya, PKB tak akan ikut campur dengan dapur PBNU. "Jaga, jalan, sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," kata Jazilul.

Menurut dia, konflik antara PBNU dan PKB dikarenakan adanya pihak yang membuat kisruh. Alhasil, hubungan antara dua entitas yang berbeda itu seolah menjadi panas.

Jazilul tak segan menyebutkan pihak yang membuat kisruh tersebut. Adalah Gus Ipul yang dinilai sebagai biang kisruh antara PBNU dan PKB. "Ya jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik," ujar Jazilul.

Bisnis.com, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) akan terus berupaya melakukan transformasi agar tetap menjadi organisasi yang dibutuhkan masyarakat.

Hal itu ditegaskan Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya saat mengungkapkan tentang semangat transformasi Nahdlatul Ulama (NU) di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat. Menurutnya,NUharus terus berupaya melakukan transformasi karena hal ini telah banyak entitas yang tidak relevan dan terkikis oleh perkembangan zaman.

"NU akan terus berupaya menjadi organisasi yang tetap dibutuhkan oleh umat," kata Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang itu.

Gus Yahya mengatakan saat ini dunia sedang berubah dan perubahannya begitu cepat. Di tengah perubahan itu semua akan menghadapi tantangan yang paling mendasar yaitu tantangan untuk menjadi tetap relevan di tengah perubahan yang cepat, dan perubahan tersebut juga tidak memandang entitas apapun.

"Perubahan itu bisa negara atau organisasi atau bahkan perorangan. Kita tahu sudah berapa banyak orang yang begitu penting di tengah masyarakat menjadi tidak relevan karena habis masa jabatannya," ujarnya.

Gus Yahya juga mengatakan dalam konteks yang berskala besar, NU juga harus mampu mempertahankan relevansinya di tengah perubahan peradaban yang begitu cepat.

Dia meyakini bahwaNUadalah organisasi yang penuh keberkahan dan tetap dibutuhkan umat sepanjang zaman. Tantangan yang semakin kompleks membuat NU juga harus bersiap menghadapi tantangan tersebut.

"Apalagi dalam konteks masyarakat berskala peradaban seperti yang kita alami saat ini. Maka NU pun memiliki tantangan yang sama, sejauh mana NU mampu mempertahankan relevansi di tengah tengah perubahan yang begitu cepat. Sampai kapan orang butuh NU. Kita yakin jamiyah ini adalah jamiyah yang berkah sebagaimana pada nash oleh muassis-nya sendiri," kata dia.

Gus Yahya juga mengatakan keyakinan tentang keberkahan NU dan paramuassisyang selalu optimistis tentang masa depan. Keyakinan tersebut juga harus dibarengi dengan tanggung jawab yang besar.

"Tetapi tentu saja siapa pun yang sudah berani memegang tanggung jawab atas organisasi ini harus berbuat sesuatu, sehingga relevansi ini tetap lestari bahkan meningkatkan menjadi relevan lagi," kata dia.

PBNU, kata dia, juga sampai pada kesimpulan bahwajamiyahini harus bertransformasi. Untuk transformasi yang dibutuhkan adalah secaradharuribukan hanyamusabaqohmenjadi lebih baik dari yang lain atau bahkan hanyamuharabahuntuk memenangkan pertarungan dengan yang lain.

"Ini soal survival, bagaimana soal bertahan di tengah gelombang yang terjadi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi itu, kami kembangkan sejumlah strategi yang pada dasarnya meliputi tiga matra besar, yakni konsolidasi tata kelola organisasi, konsolidasi agenda-agenda organisasi, dan konsolidasi sumber daya organisasi," kata dia.