REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar tafsir Alquran, KH Prof Quraish Shihab, dalam sesi dialog menjawab pertanyaan yang cukup menarik. Seperti dilansir dari saluran YouTube Bayt Al-Quran, seorang jamaah bertanya kepada mantan menteri agama RI itu, mengapa hingga kini Allah belum juga menolong Palestina dari penjajahan Israel.

Menurut Prof Quraish Shihab, nestapa yang terjadi di Palestina bukan hanya menjadi cobaan bagi warga setempat, melainkan juga bagi seluruh umat manusia. Dalam hal ini, dunia diharapkan semakin menyadari bahwa tindakan Israel bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

“Untuk mencapai cita-cita yang luhur perlu perjuangan. Perjuangan itu pahit,” kata Prof Quraish Shihab menjelaskan.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat ke-214. Artinya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: 'Bilakah datangnya pertolongan Allah?' Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat."

Ayat ini mengingatkan bahwa cobaan, seperti yang dialami oleh rakyat Palestina, adalah bagian dari ujian keimanan. Maka dari itu, perlu peranan setiap umat dalam memperjuangkan kemerdekaan negeri al-Quds.

Prof Quraish Shihab juga menguraikan makna tersirat dari surah Hud ayat ke-117. Allah menyatakan hal yang sangat penting mengenai janji-Nya terhadap negeri yang terdiri atas orang-orang yang melakukan kebaikan.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ

"Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS Hud : 117).

Jika perilaku penduduk suatu negeri mengikuti apa-apa yang telah Allah perintahkan, maka Dia tidak akan membiarkan negeri itu hancur di tangan orang-orang yang zalim.

“Dalam konteks kemasyarakatan, ada nilai-nilai agama yang diamanatkan oleh Allah agar dilaksanakan oleh penduduk suatu negeri yang dipimpin pemerintahan. Jika mereka mengikuti itu, tidak mungkin Allah menjatuhkan siksa kepada mereka, baik di dunia maupun di akhirat," kata cendekiawan Muslim ini.

Quraish Shihab menambahkan, Allah pasti sudah menetapkan waktu yang tepat untuk kemenangan Palestina. Karena itu, jangan terlalu gegabah menyimpulkan bahwa penjajahan Israel akan langgeng.

“Jangan menunggu terbitnya fajar, saat gelapnya malam. Matahari terbit ada waktunya,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Tak lama setelah Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pimpinan politik baru, sayap militer kelompok perjuangan Palestina tersebut, Brigade Al-Qassam, mengumumkan sebuah operasi terhadap tentara Israel di Rafah. Dalam operasi yang dirilis pada Selasa (6/8/2024) tersebut, para pejuangmelakukan penyergapan terhadap tentara Israel, dilaporkan laman Palestine Chronicle.

Al-Qassam mengatakan dalam sebuah pernyataan di akun Telegram-nya bahwa para pejuang menghancurkan dua pengangkut personel Namer selama penyergapan. Mereka juga telah menargetkan dua tank Merkava di George Street, sebelah timur Rafah.

Kelompok ini menambahkan, para pejuang memantau pendaratan helikopter Israel yang mengevakuasi tentara yang tewas dan terluka. Mereka mencatat bahwa bentrokan masih terus berlanjut di daerah tersebut. Operasi militer masih dilakukan oleh Al-Qassam dankelompok-kelompok perlawanan lainnya di semua lini.

Berikut ini adalah pernyataan terbaru dari dua kekuatan utama Perlawanan di Gaza, dan Gerakan Perlawanan Lebanon, Hizbullah yang dirilis melalui saluran Telegram mereka .

Brigade Al-Qassam (Hamas)

"Para pejuang Al-Qassam menyergap pasukan lapis baja Zionis dalam sebuah operasi yang ketat.Para pejuang kami menghancurkan dua pengangkut personel Namer dengan perangkat aksi gerilya dan dua rudal Al-Yassin 105. Setelah itu, dua tank Merkava menjadi sasaran dengan alat peledak darat dan roket Al-Yassin 105 di Jalan George dekat Masjid Tabieen di Rafah timur, Gaza selatan.

Pesawat tempur kami mengamati pendaratan helikopter untuk evakuasi, dan bentrokan masih berlangsung saat ini.Melanjutkan penyergapan yang telah dipersiapkan dengan baik terhadap kendaraan musuh di Jalan George di Rafah timur, para pejuang Al-Qassam menargetkan tank Merkava Zionis yang tiba dengan pasukan penguat ketika tank tersebut mengambil pengangkut personil yang hancur dari lokasi penyergapan.

Brigade Al-Qassam mengebom markas komando musuh di poros Netzarim dengan sistem roket Rajoom jarak pendek 114 mm.

Pejuang Al-Qassam menembak mati seorang serdadu Zionis dengan senapan Qassam Ghoul di dekat desa Swedia di sebelah barat kota Rafah di Jalur selatan.

Operasi dari Brigade Al-Quds dan Hizbullah...

Brigade Al-Quds (Jihad Islam Palestina)

"Kami membombardir Asqalan, Sderot, Nir Am, dan permukiman di lingkungan Gaza sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Zionis terhadap rakyat Palestina.

Hizbullah

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada Selasa, 06-08-2024, menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh tentara musuh di pemukiman Avivim dengan senjata yang sesuai, dan menghantamnya secara langsung.

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada pukul 11:07 hari Selasa, 06-08-2024, menargetkan pertemuan tentara musuh Israel di dekat situs Birkat Risha dengan rudal Burkan.

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada hari Selasa, 06-08-2024, melancarkan serangan udara dengan skuadron pesawat tak berawak yang menargetkan markas Brigade Golani dan markas Unit 621 Egoz di barak Shraga di utara Akka yang diduduki, mengenai target mereka secara akurat dan mencapai target yang telah dikonfirmasi.

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada hari Selasa, 06-08-2024, menyergapnya setibanya di titik penyergapan, dan menargetkannya dengan peluru kendali, menghantamnya secara langsung, mengakibatkan kehancuran dan menyebabkan awaknya jatuh di antara yang tewas dan terluka.

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada pukul 11:30 pagi pada hari Selasa, 06-08-2024, menargetkan situs Marj dengan peluru artileri, menghantamnya secara langsung.

"Para pejuang Perlawanan Islam, pada pukul 14:45 siang hari Selasa, 06-08-2024, menargetkan situs Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Shuba Lebanon yang diduduki dengan senjata roket, menghantamnya secara langsung."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akan mengundang para pemimpin media untuk hadir dalam acara Editorial Meeting untuk membahas terkait situasi terkini tentang Palestina di Jakarta pada Kamis (8/8/2024). Dalam menggelar acara ini, PBNU bekerjasama dengan Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC).

"Insya Allah akan kita adakan editorial meeting bersama para pemimpin redaksi dari semua media. Dan juga termasuk dengan koresponden media asing," ujar Gus Yahya usai bertemu dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun di Plaza PBNU Jl Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, Senin (5//8/2024).

Dalam acara ini, menurut Gus Yahya, para pemimpin redaksi dari berbagai media akan mendengarkan langsung penjelasan dari Penasihat Presiden Otoritas Palestina untuk Urusan Agama sekaligus Hakim Syariah Tertinggi di Otoritas Palestina, Mahmoud Al-Habbash.

"Di dalam forum itu nanti Yang Mulia Mahmoud Al-Habbash bisa menyampaikan apapun sebagai background yang memberi konteks kepada semua yang didengar oleh publik selama ini tentang Palestina," ucap dia.

Dalam forum tersebut, dia menegaskan, para pemred juga dipersilahkan menanyakan hal apapun terkait dengan Palestina. Namun, kata dia, hal-hal yang dibahas dalam forum itu nantinya akan dinyatakan sebagai forum of the record. "Jadi kita akan minta bahwa semua yang disampaikan dalam pertemuan dengan Pemred itu tidak dikutip untuk publikasi," kata Gus Yahya.

Dalam pertemuan dengan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun, menurut Gus Yahya, pihaknya juga membabas berbagai program, termasuk rencana melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. "Ini masih sedang kita komunikasikan. Kita masih menunggu konfirmasi akhir dari sana. Tapi kami tadi pada prinsipnya mencocokkan jadwal," jelas Gus Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Faksi-faksi Palestina bertemu di Beijing, Cina untuk membahas upaya mengakhiri perpecahan nasional dan meluncurkan proses rekonsiliasi antar partai politik besar. Kelompok-kelompok itu dikabarkan telah berhasil menyepakati deklarasi persatuan Palestina.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 faksi Palestina. Diantaranya dari kelompok nasionalis termasuk Fatah; kelompok Islam seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina; serta kelompok sosialis seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina.

Almayadeen memperoleh salinan Deklarasi Beijing yang di dalamnya para peserta berjanji untuk "mengakhiri perpecahan nasional Palestina," dan untuk "menyatukan upaya nasional untuk menghadapi agresi (Israel) dan menghentikan genosida." Menurut dokumen yang diperoleh Almayadeen, faksi-faksi Palestina akan memantau implementasi klausul perjanjian tersebut “dengan bantuan Mesir, Aljazair, Cina, dan Rusia.”

Deklarasi tersebut juga menekankan “komitmen terhadap pembentukan negara Palestina merdeka dengan al-Quds sebagai ibu kotanya,” yang akan dilaksanakan berdasarkan resolusi internasional di PBB nomor 181 dan 2334.

Pernyataan ini juga menggarisbawahi hak rakyat Palestina untuk menolak penjajahan dan mengakhirinya sesuai dengan hukum internasional, Piagam PBB, dan hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri.

Rinciannya, para peserta sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional sementara setelah mendapat persetujuan faksi-faksi Palestina dan Presiden Otoritas Palestina. Pemerintahan ini akan menjalankan otoritasnya “atas seluruh wilayah Palestina”, termasuk Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza, mengakhiri perpecahan selama bertahun-tahun.

Mereka yang hadir pada pertemuan tingkat tinggi di Beijing juga sepakat untuk mengaktifkan Kerangka Kerja Kepemimpinan Sementara Terpadu dan memastikan diadakannya kongres reguler. Para pihak juga akan berupaya untuk menghilangkan “pengepungan brutal terhadap rakyat [Palestina] di Gaza dan Tepi Barat serta memberikan bantuan kemanusiaan dan medis tanpa batasan.”

Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan “menghadapi konspirasi pendudukan (Israel) dan pelanggaran terus menerus terhadap Masjid al-Aqsa, dan menolak segala bentuk kerusakan terhadap Masjid al-Quds dan kota al-Quds serta tempat-tempat sucinya.

Deklarasi tersebut juga menyambut baik “pendapat Mahkamah Internasional yang menegaskan tidak sahnya kehadiran, penjajahan Israel, dan pemukiman ilegal.”

Cina adalah salah satu negara pertama yang menyerukan gencatan senjata komprehensif dan abadi di Gaza untuk mencegah krisis kemanusiaan, menyerukan “Israel” untuk mencabut blokade yang diberlakukan di Jalur Gaza untuk memastikan masuknya bantuan yang sangat dibutuhkan, menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan berhenti menargetkan semua objek sipil dan pekerja bantuan di Gaza.

Negara ini juga telah melakukan upaya besar untuk menjadi tuan rumah perundingan internal Palestina dan memastikan bahwa faksi-faksi Palestina mencapai konsensus nasional dan persatuan di antara mereka sendiri, di bawah bentuk pemerintahan yang langgeng.

Kesatuan Palestina terkoyak saat Amerika Serikat dan Israel menentang kemenangan demokratis Hamas dalam pemilu Palestina pada 2006 silam. Saat itu, mereka memanas-manasi Fatah melancarkan perlawanan yang berujung perang sipil di Gaza. Perang tersebut berujung pemerintahan terpisah di Palestina. Hamas menguasai Gaza sepenuhnya dibawah blokade Israel dan Mesir, sementara Otoritas Palestina yang diujungtombaki Fatah menjalankan administrasi sipil di Tepi Barat di bawah pendudukan milited Israel.

Pekan lalu, Hamas menyarankan selama perundingan gencatan senjata bahwa pemerintahan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh nonpartisan akan memerintah Gaza pascaperang dan Tepi Barat yang diduduki Israel, kata seorang anggota biro politik gerakan Islam Palestina.

“Kami mengusulkan agar pemerintah kompetensi nasional non-partisan mengelola Gaza dan Tepi Barat setelah perang,” kata pejabat Hamas Hossam Badran dalam sebuah pernyataan tentang negosiasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas dengan mediasi dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat.

“Pemerintahan Gaza setelah perang adalah urusan internal Palestina tanpa campur tangan pihak luar, dan kami tidak akan membahas sehari setelah perang di Gaza dengan pihak eksternal mana pun,” tambah Badran.

Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada AFP bahwa proposal pembentukan pemerintahan nonpartisan dibuat “dengan para mediator.” Pemerintah akan “menangani urusan Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahap awal setelah perang, membuka jalan bagi pemilihan umum” kata pejabat tersebut, yang tidak ingin namanya diungkapkan.

Sementara kantor berita WAFA melansir, Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina Hussein Al-Sheikh berdiskusi dengan utusan khusus Menteri Luar Negeri Rusia untuk Timur Tengah, Vladimir Safronkov, mengenai perkembangan terkini dalam upaya menghentikan agresi dahsyat dan memburuknya bencana kemanusiaan di Jalur Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, yang dihadiri oleh juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeina, dan perwakilan Rusia untuk Palestina, Duta Besar Gocha Boachidze, kedua belah pihak membahas eskalasi Israel di Tepi Barat, yang terbaru adalah keputusan Knesset baru-baru ini untuk menolak pembentukan negara Palestina, yang memicu lebih banyak kekerasan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Kedua pihak menekankan bahwa solusi dua negara sesuai dengan legitimasi internasional dan hukum internasional merupakan pilihan strategis yang harus diupayakan untuk dicapai.

Jakarta: Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan putusan terkait status pendudukan ilegal Israel di Palestina, dan hal ini bisa menjadi momentum baik bagi masyarakat internasional untuk membantu perjuangan Palestina.

"Kita harus melihat keputusan ICJ yang pada esensinya ada dua hal pokok, yaitu meminta masyarakat internasional dan negara lain maupun PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan untuk tidak mengakui situasi ilegal," ujar Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jaelani dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

Ia mengatakan, sudah jelas, Indonesia akan terus mendukung upaya tersebut. Indonesia mendorong PBB dalam Dewan Keamanan PBB dan majelis umum untuk memikirkan dan mempertimbangkan modalitas.
"Saat ini yang dilakukan Menlu Retno bersama PTRI New York adalah mengkaji secara mendalam dengan berkoordinasi dengan semua negara yang terkait, untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya," sambungnya.

Ada dua hal penting, kata Kadir, yang perlu diperkuat saat ini. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Solusi Dua Negara.

Solusi Dua Negara merupakan opsi untuk permasalahan Palestina. "Dan kedua, mendorong pengakuan terhadap negara Palestina," ujar Kadir.

Sementara itu, saat ditanya apakah Indonesia dapat menjadi mediator, Kadir mengatakan, Indonesia melihat upaya ideal yang dapat dilakukan. "Terutama ini sesuai dengan amanat konstitusi yang ikut serta dalam perdamaian dunia. Jadi kita pasti selalu berkeinginan untuk itu," ucapnya.

Dalam kaitan ini, tutur Kadir, perlu dilihat dinamika setiap konflik. Dimana, ada negara-negara tertentu yang berada dalam posisi yang baik untuk melakukan peran yang lebih penting.

"Bukan berarti Indonesia tidak mau, tapi kita juga memperhatikan dinamika politik yang terjadi. Oleh karenanya kita harus secara realistis dan pragmatis melihat peran kita," pungkasnya.

Baca juga: Arti Penting Putusan ICJ Perihal Pendudukan Israel di Palestina

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Parlemen Israel alias Knesset memutuskan melalui pemungutan suara untuk mengeluarkan resolusi yang menolak pembentukan negara Palestina. Hal ini akan menyulitkan solusi dua negara yang digadang-gadang komunitas internasional sebagai jalan keluar konflik di Palestina.

Sebelumnya, Knesset telah menolak pendirian Negara Palestina jika dilakukan secara sepihak. Melalui keputusan semalam, mereka bertindak lebih jauh lagi dengan menolak kedaulatan Palestina disertakan dalam negosiasi penyelesaian konfik.

The Times of Israel melaporkan, resolusi tersebut disponsori bersama oleh partai-partai di koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan partai-partai sayap kanan dari oposisi dan bahkan mendapat dukungan dari partai Persatuan Nasional yang berhaluan tengah Benny Gantz.

Anggota parlemen dari partai kiri-tengah Yesh Atid meninggalkan sidang pleno untuk menghindari mendukung tindakan tersebut, meskipun ketuanya Yair Lapid telah mendukung solusi dua negara. Satu-satunya yang mendukung resolusi tersebut adalah anggota parlemen dari partai Buruh, Ra’am dan Hadash-Ta’al. Inisiatif ini disahkan hanya beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke AS untuk berpidato di sesi gabungan Kongres dan bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Langkah ini kemungkinan akan semakin membuat kesal Partai Demokrat di AS yang merasa tidak nyaman menerima pemerintahan Israel yang semakin menolak solusi dua negara. Pada Februari, Knesset mengeluarkan sebuah resolusi yang disponsori oleh Netanyahu yang menolak pembentukan negara Palestina, namun mosi tersebut secara khusus membahas pembentukan negara tersebut secara sepihak di tengah laporan bahwa negara-negara di luar negeri sedang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina tanpa perjanjian damai dengan Israel.

Resolusi semalam – yang disahkan dengan hasil 68-9 – menolak pembentukan negara Palestina, meskipun hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian yang dinegosiasikan dengan Israel. “Knesset Israel dengan tegas menentang pembentukan negara Palestina di sebelah barat Yordania. Pendirian negara Palestina di jantung Tanah Israel akan menimbulkan bahaya nyata bagi Negara Israel dan warga negaranya, melanggengkan konflik Israel-Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan,” bunyi resolusi tersebut.

“Hanya dalam waktu singkat Hamas akan mengambil alih negara Palestina dan mengubahnya menjadi basis teror Islam radikal, bekerja sama dengan poros yang dipimpin Iran untuk melenyapkan Negara Israel,” lanjut pernyataan itu. “Mempromosikan gagasan negara Palestina saat ini akan menjadi hadiah bagi terorisme dan hanya akan mendorong Hamas dan pendukungnya untuk melihat ini sebagai kemenangan.”

Saat ini, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia memegang prinsip solusi dua negara untuk penyelesaian konflik di Palestina. Solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina mengusulkan penyelesaian konflik tersebut dengan mendirikan dua negara bangsa di bekas wilayah Palestina yang dikuasai mandat Inggris. Implementasi solusi dua negara akan melibatkan pembentukan Negara Palestina merdeka berdampingan dengan Negara Israel.

Batas wilayah kedua negara dalam skema solusi itu adalah batas sebelum perang 1967, yang artinya Israel harus menarik diri dari sejumlah wilayah yang kini mereka duduki. Batas wilayah itu terus diobrak-abrik Israel dengan pembangunan ilegal di wilayah Palestina yang diakui Resolusi PBB.

Dengan penolakan Israel melalui Knesset, solusi itu kecil kemungkinan bisa dicapai melalui perundingan antara Israel dan Palestina.

Kebijakan Israel terhadap Tepi Barat yang diduduki menghancurkan prospek solusi dua negara dengan Palestina, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Melalui langkah administratif dan hukum, Israel mengubah geografi Tepi Barat, kata Guterres dalam pernyataan yang dibacakan oleh kepala stafnya, Courtenay Rattray, dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu.

Perluasan pemukiman diperkirakan akan meningkat karena perampasan lahan dalam jumlah besar di kawasan strategis dan perubahan perencanaan, pengelolaan lahan, dan tata kelola, tambah Guterres. “Perkembangan terkini seperti menancapkan tombak ke jantung solusi dua negara,” kata Sekjen PBB tersebut.

Serangan militer Israel, penangkapan warga Palestina dan kekerasan pemukim meningkat di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak Benjamin Netanyahu naik tampuk pada 2022. Sejak Netanyahu menjabat hingga 7 Oktober, penyerangan-penyerangan Israel terhadap kota-kota Tepi Barat menewaskan 181 warga Palestina. Angka itu adalah yang terbanyak sepanjang sejarah di Tepi Barat, melampaui gelombang pembunuhan oleh Israel sepanjang 2022 yang menewaskan 151 warga Tepi Barat.

Sejak Israel melancarkan perang terhadap Gaza pada Oktober jumlah warga Palestina yang dibunuh Israel di Tepi Barat melonjak. Merujuk catatan PBB, antara 7 Oktober 2023 hingga 8 Juli 2024, 553 warga Palestina, termasuk 131 anak-anak, syahid. Sementara sedikitnya 9.000 warga Palestina di Tepi Barat sejauh ini ditangkap dan ditahan tanpa prosedur hukum oleh Israel.

Sebanyak 12.855 unit pemukiman ilegal di Tepi Barat disetujui pembangunannya oleh pemerintah Israel pada 2023. Hal ini ditambah dengan persetujuan bagi 5.700 perumahan lagi pada Juni 2023. Jumlah ini jauh melampaui persetujuan tahunan yang biasanya merentang dari angka 1.000 sampai 8.500 unit.

Bulan Juli ini, Israel dilaporkan telah menyita sekitar 2.370 hektare lahan di Tepi Barat yang diduduki sepanjang tahun ini saja. Angka itu merupakan perampasan lahan terbesar dalam lebih dari tiga dekade. Demikian menurut laporan pengawas pemukiman Israel.

Kelompok antipemukiman Peace Now melaporkan pada Rabu bahwa Israel telah mendeklarasikan 3.138 hektar tanah di Lembah Jordan sebagai “tanah negara” sehingga membuka jalan bagi pembangunan ratusan unit perumahan pemukiman.

Guterres mencatat bahwa Israel telah mengambil langkah-langkah hukuman terhadap Otoritas Palestina dan melegalkan lima pos terdepan Israel di Tepi Barat. Israel telah membangun pos-pos tersebut sebagai bagian dari pendudukannya di Tepi Barat sejak 1967.

“Kita harus mengubah arah. Semua aktivitas pemukiman harus segera dihentikan,” kata Guterres. Sekjen PBB juga mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata dalam perang Gaza dan membebaskan semua sandera.

Jakarta: Pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina dari waktu ke waktu, dan hal ini mendapat apresiasi dari delegasi Biro Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) atau Komite Palestina PBB.

Mengunjungi Jakarta pada 3-5 Juli lalu, Komite Palestina PBB menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Pemerintah RI.

Delegasi Komite Palestina PBB diketuai oleh Wakil Tetap Senegal untuk PBB dan beranggotakan Wakil Tetap Indonesia, Malaysia, Namibia, Nikaragua, serta Palestina sebagai pengamat tetap di PBB.
Delegasi melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, DPR, Wakil Tetap Negara-Negara ASEAN di Jakarta, dan perwakilan masyarakat madani.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI pada Senin, 8 Juli 2024, rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan beberapa pesan kunci, yaitu:

1. Komitmen kuat Indonesia terhadap Isu Palestina

Komite memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang memperjuangkan isu Palestina dalam berbagai forum internasional.

2. Mendorong perluasan pengakuan negara Palestina di Asia

Pengakuan yang lebih banyak terhadap negara Palestina dianggap sebagai langkah penting menuju perdamaian dan solusi 2 negara serta keanggotaan penuh Palestina di PBB.

3. Penguatan bantuan kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas. Untuk itu, dipandang penting untuk mencari inovasi dalam penggalangan dana dan penyaluran bantuan.

4. Gencatan senjata permanen dan segera

Semua pihak kiranya terus suarakan gencatan senjata yang permanen dan segera untuk hentikan kekerasan di Gaza dan Tepi Barat.

Biro Komite Palestina berkesempatan mengunjungi Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta untuk melihat secara langsung bukti kerukunan beragama di Indonesia dan kesamaan pandangan terhadap isu Palestina.

Selain itu, Biro juga berkesempatan bertemu dengan perwakilan pelajar Palestina di Jakarta, KADIN, dan perwakilan Kementerian Perdagangan untuk membahas dukungan terhadap Palestina dari aspek sosio-kultural dan ekonomi.

Sejak dibentuknya Komite Palestina PBB pada 1975, Indonesia terus menjadi bagian penting dari Biro Komite Palestina PBB.

Baca juga: Biro Komite Palestina PBB Banyak Berharap Pada Pemerintahan Baru Indonesia

(WIL)