Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyoroti pelaku pekerja konstruksi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mayoritas didatangkan dari wilayah luar pulau Kalimantan.

Wakil Ketua Umum VI Gapensi, Indradjaja Manopol mengungkap, pekerja konstruksi lokal yang terlibat di proyek IKN porsinya hanya sebesar 22,8% dari total pekerja konstruksi yang ada sebanyak 12.127 orang.

“IKN ini hanya menyerap sekitar 12.127 pekerja, di mana sebanyak 2.765 pekerja itu dari pekerja lokal,” jelasnya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (4/8/2024).

Artinya, tambah Indrajaja, hampir sekitar 10.000 pekerja didatangkan dari wilayah luar pulau. Dengan demikian, dirinya khawatir klaim IKN bakal membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur tak akan berjalan efektif.

Di lain sisi, Indrajaja mengakui bahwa kesiapan masyarakat sekitar untuk dapat bekerja cepat di dalam pembangunan IKN memang masih tak mumpuni tenaga kerja yang didatangkan dari luar wilayah.

Akan tetapi, hal tersebut seharusnya tak menghalangi penyerapan tenaga kerja lokal. Alih-alih, IKN seharusnya menjadi wadah bagi pekerja lokal untuk mengasah keahliannya. Di mana, hal ini yang disebut perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Karena kalau tidak, banyak pekerja di sana atau perusahaan konstruksi menengah ke bawah yang hanya jadi sebagai penonton,” tegasnya.

Asal tahu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2023 industri konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 9,8% dari total 13,44 juta pekerja.

Indra menjelaskan, masifnya pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi dalam 10 tahun belakangan membawa kinerja serapan tenaga kerja industri konstruksi stabil berada di level 9% - 10%.

Atas dasar besarnya peluang tersebut, Gapensi mengimbau agar pemerintah dapat lebih peka dan sensitif dalam mewujudkan pemerataan penyerapan tenaga kerja.

“Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia berharap, pembangunan nanti di pemerintah ini dapat terus berlanjut. Apakah itu di IKN atau di manapun, kami menginginkan tak hanya di IKN tentunya karena harus keseluruhan daerah,” pungkasnya