Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menyoroti pelaku pekerja konstruksi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mayoritas didatangkan dari wilayah luar pulau Kalimantan.

Wakil Ketua Umum VI Gapensi, Indradjaja Manopol mengungkap, pekerja konstruksi lokal yang terlibat di proyek IKN porsinya hanya sebesar 22,8% dari total pekerja konstruksi yang ada sebanyak 12.127 orang.

“IKN ini hanya menyerap sekitar 12.127 pekerja, di mana sebanyak 2.765 pekerja itu dari pekerja lokal,” jelasnya di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (4/8/2024).

Artinya, tambah Indrajaja, hampir sekitar 10.000 pekerja didatangkan dari wilayah luar pulau. Dengan demikian, dirinya khawatir klaim IKN bakal membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Timur tak akan berjalan efektif.

Di lain sisi, Indrajaja mengakui bahwa kesiapan masyarakat sekitar untuk dapat bekerja cepat di dalam pembangunan IKN memang masih tak mumpuni tenaga kerja yang didatangkan dari luar wilayah.

Akan tetapi, hal tersebut seharusnya tak menghalangi penyerapan tenaga kerja lokal. Alih-alih, IKN seharusnya menjadi wadah bagi pekerja lokal untuk mengasah keahliannya. Di mana, hal ini yang disebut perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Karena kalau tidak, banyak pekerja di sana atau perusahaan konstruksi menengah ke bawah yang hanya jadi sebagai penonton,” tegasnya.

Asal tahu saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2023 industri konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 9,8% dari total 13,44 juta pekerja.

Indra menjelaskan, masifnya pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi dalam 10 tahun belakangan membawa kinerja serapan tenaga kerja industri konstruksi stabil berada di level 9% - 10%.

Atas dasar besarnya peluang tersebut, Gapensi mengimbau agar pemerintah dapat lebih peka dan sensitif dalam mewujudkan pemerataan penyerapan tenaga kerja.

“Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia berharap, pembangunan nanti di pemerintah ini dapat terus berlanjut. Apakah itu di IKN atau di manapun, kami menginginkan tak hanya di IKN tentunya karena harus keseluruhan daerah,” pungkasnya

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan hunian pekerja konstruksi di Nusantara, Kalimantan Timur akan diserahterimakan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Yang sudah siap hunian pekerja konstruksi," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta, Rabu.

Hunian tersebut saat ini telah dimanfaatkan dan digunakan oleh para pekerja konstruksi dalam pembangunan IKN. Terkait serah terima hunian pekerja konstruksi, Zainal Fatah menyampaikan kemungkinan Otorita IKN membutuhkan persiapan.
"Mungkin pihak Otorita IKN perlu persiapan juga," katanya.

Tujuan pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut adalah agar para pekerja berada dalam satu kawasan.

Baca juga: Secepat Kilat, Rusun di IKN Dibangun Hanya 245 Hari

Pembangunan hunian pekerja konstruksi tersebut dimaksudkan sebagai prototipe atau percontohan hunian bagi pekerja maupun tenaga-tenaga pendukung yang perlu disediakan oleh para pelaku pembangunan, dengan semaksimal mungkin mendorong partisipasi sumber-sumber pembiayaan non-APBN.

Konsep hunian pekerja konstruksi IKN sendiri adalah mencegah kekumuhan, memobilisasi pekerja secara masif, optimalisasi penggunaan anggaran, dan meminimalisasi waktu pembangunan.

Kapasitas hunian pekerja konstruksi IKN sendiri terdiri dari satu tower tenaga ahli dengan kapasitas 288 orang. Sedangkan 21 tower tenaga terampil di mana 9 unit tower tipe A memiliki kapasitas hingga 6.912 orang, dan 12 unit tower tipe B memiliki kapasitas 9.408 orang.

Hunian pekerja konstruksi IKN dilengkapi sejumlah fasilitas, seperti masjid, mess hall, toko, kantor dan klinik.

Penyediaan hunian pekerja tersebut menjadi satu pendekatan baru dalam upaya memanusiakan para pekerja konstruksi. Pembangunan IKN bukan hanya tentang memindahkan ibu kota negara, namun sekaligus membangun peradaban baru. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur juga dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.

(KIE)

Jakarta -

Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) I di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap dialihkan statusnya dari aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi aset Otorita IKN.

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah. Zainal mengatakan HPK siap diserahterimakan ke OIKN karena pihaknya sudah sejak 2023 membahas tersebut. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu OIKN soal tanggal pasti pemindahan status Barang Milik Negara (BMN) HPK.

"Yang sudah siap beberapa waktu lalu HPK. Dan sudah digunakan juga, kan. Kami sudah pernah bahas dari tahun lalu sebenarnya.Tapi tentu Otorita perlu persiapan juga," ucap Zainal di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Secara normatif, Zainal kemudian menjelaskan bahwa persoalan pengalihan aset sejatinya hanya masalah administrasi. Ia mengatakan bahwa semua BMN sejatinya dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa sampai saat ini semua aset Kementerian PUPR berada di bawah Kemenkeu. PUPR berstatus hanya sebagai pengguna. Walhasil, jika status aset HPK kelak diserahterimakan ke OIKN, ia mengatakan bahwa persetujuan tentu bakal diserahkan oleh Kemenkeu.

"Administrasinya nanti Kementerian Keuangan setuju ya diserahkan. Di catatan di PUPR dihapus, contohnya, pindah ke Kementerian Agama. Persetujuan tetap oleh pengelolanya, Kementerian Keuangan," ujar dia.

Berdasarkan catatan detikcom, HPK adalah salah satu infrastruktur yang berada di IKN. HPK I memiliki luas 25.116 meter dan dibangun dengan teknologi bernama Mobox. Untuk HPK I, proyek tersebut dibangun oleh PT Adhi Karya dan rampung pada awal 2023.

(kil/kil)

IDXChannel - Pemerintah akan membangun hunian untuk para pekerja konstruksi tahap 2 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, kebutuhan tempat tinggal pekerja konstruksi terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja konstruksi di IKN.

"Dengan kebutuhan jumlah tenaga apa pekerja konstruksi yang bertambah, kita bangun yang namanya hunian pekerja konstruksi tahap 2," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, hunian pekerja konstruksi tahap 2 ini akan dibangun sebanyak empat tower di lokasi yang tidak jauh berbeda dengan hunian pekerja konstruksi yang sudah dibangun sebelumnya. Targetnya, bangunan tersebut bisa menampung hingga 1.600 orang pekerja konstruksi di IKN.

"Kita juga melihat bahwa banyak tenaga kerja yang juga enggak tahu, kemudian sama kelompoknya itu lebih suka di tempat lain gitu ya, dengan alasan tertentu," kata dia.

Sekadar informasi tambahan, Kementerian PUPR juga telah membangun hunian pekerja konstruksi di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp596,52 miliar.

Hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste). Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.

(YNA)