PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas upaya perusahaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.000 pekerja rentan di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Penerimaan penghargaan ini sekaligus menandai komitmen PT GNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja sektor nonformal, yakni individu yang tidak memiliki pekerjaan formal atau terikat pada kontrak formal dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Mereka bisa bekerja sebagai pekerja lepas, buruh harian, pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, atau dalam sektor informal lain seperti petani dan nelayan.

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diterima PT GNI.

"Kami percaya bahwa setiap individu, berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Disini kami hadir untuk berkontribusi pada masyarakat pekerja rentan di sektor non formal untuk dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial. Kami berterima kasih kepada BPJS atas penghargaan ini," kata Mellysa.

Menurut Mellysa, penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah konkret perusahaan untuk serta dalam penciptaan stabilitas sosial yang lebih baik. Selain itu, penghargaan ini juga merupakan bukti nyata perusahaan yang secara rutin menyalurkan bantuan kontribusi jaminan sosial serupa sejak tahun 2022 lalu.

"Kami berharap langkah ini bisa menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di wilayah sekitar, terutama yang berada di sektor non-formal. Kami percaya bahwa kolaborasi dalam perlindungan sosial ini akan menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan," papar Mellysa.

Melalui upaya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini, PT GNI tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Ke depannya, PT GNI akan melanjutkan upaya meningkatkan berbagai program jaminan sosial agar bermanfaat bagi pekerja, juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan

Orang nomor dua di Indonesia itu mengatakan bahwa program itu merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Acara Penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan (12/9/2024).

“Maksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan,” ujarnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, dia menekankan agar seluruh pemerintah daerah agar dapat menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun.

Wapres Ke-13 RI itu juga meminta agar regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan selalu mendukung inovasi layanan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.

“Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” tuturnya.

Dia pun meminta agar lembaga tersebut juga meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya.

“Masifkan sosialisasi agar para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini,” pungkas Ma’ruf.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) menggelontorkan anggaran Rp10 miliar pada 2024 untuk perlindungan kepada 50.000 pekerja rentan.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni mengatakan, perlindungan berupa jaminan sosial itu merupakan upaya Pemprov untuk menekan angka kemiskinan Sumut, di mana pekerja rentan seperti buruh harian lepas, tukang becak, dan petani merupakan kelompok yang tak berpenghasilan tetap.

“Tenaga rentan ini yang tidak ngantor atau mendapat gaji bulanan, mereka ini sebagian masuk ke dalam kategori miskin. Jika tenaga kerja rentan yang notabene kepala keluarga meninggal keluarganya bisa tambah miskin, inilah peran kita untuk memastikan masyarakat miskin berkurang,” kata Fatoni dalam keterangan resmi, Kamis (15/8/2024).

Jaminan sosial bagi pekerja rentan dilakukan Pemprov Sumut secara bertahap. Diketahui, tahun 2022 lalu Pemprov Sumut memberi perlindungan berupa jaminan sosial bagi 10 ribu pekerja rentan.

Jumlah tersebut naik pada tahun 2023 menjadi 41 ribu pekerja rentan, hingga di tahun 2024 ini menjadi 50 ribu pekerja rentan yang jaminan sosialnya ditanggung oleh Pemprov Sumut dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp10 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Sumut meluncurkan dua Gerakan Serentak guna menguatkan komitmen dalam melindungi pekerja rentan. Gerakan itu yakni Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut dan Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (Sertakan).

"Gerakan Serentak dicanangkan untuk mengajak seluruh pihak, mulai dari pemegang kebijakan hingga pihak swasta dalam melindungi pekerja rentan melalui pemberian jaminan sosial," kata Fatoni saat peluncuran program, Rabu (14/8/2024).

Fatoni menyampaikan bahwa dengan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, para tenaga kerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, hingga tukang becak akan memperoleh santunan minimal Rp 42 juta hingga Rp1 miliar jika meninggal dunia.

Dalam kesempatan itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Hendro mengapresiasi upaya Pemprov dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja rentan.

Dia menyebut perlindungan pekerja rentan merupakan implementasi sila kelima. “Perlindungan ini salah satu elemen penting untuk mencegah pekerja rentan masuk ke kemiskinan ekstrem, jadi baik Pemprov dan DPRD kita akan terus support ke depan, kita harus terus hadir untuk para pekerja informal, sehingga mereka merasakan dampak hadirnya Pemprov Sumut,” ujar Hendro.

Adapun Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin berharap gerakan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi provinsi lain. “Kami apresiasi gerakan ini, gerakan ini akan terus kita tularkan ke banyak provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan gerakan Gotong Royong ini juga, semoga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Sumut juga semakin meningkat,” kata Zainudin. (K68)