IDXChannel - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menyatakan iuran Tapera 3 persen wajib dibayarkan oleh masyarakat atau karyawan berpenghasilan di atas UMR. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Heru mengatakan, Tapera dalam waktu dekat ini masih fokus diikuti para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai lebih siap. Untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah UMR, Heru menyebut kepesertaan Tapera sampai saat ini masih bersifat lunak.

"Terkait iuran 3 persen, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib bagi masyarakat, bagi siapa? Masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum. Bagi yang di bawah minimum? Kita masih harus hati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta," katanya dalam acara sosialisasi Tapera yang digelar pada Kamis (3/10).

Lebih jauh kata Heru, kepesertaan Tapera secara masif disosialisasikan kepada para ASN, lantaran mereka dinilai lebih siap, mengingat sebelumnya pemerintah juga telah menawarkan skema serupa dalam bentuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Namun begitu, Haru menyebut, Tapera bagi ASN juga masih terus didiskusikan dengan kementerian dan instansi terkait. Dia belum bisa memastikan kapan iuran Tapera bagi ASN akan mulai dipungut karena skema harus dipersiapkan secara matang.

"Yang pertama, akan secara masif kita sosialisasikan adalah untuk teman-teman ASN, karena ASN ini kita anggap yang paling siap, dan dulunya sudah punya experience, pengalaman, dia sudah bisa menjadi peserta dalam Taperum," ujar Heru.

"Terkait kapan? Kita belum tahu ya. Kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan. Kita harus siapkan dulu," katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Deputi Komisioner Bidang Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan rencana pemungutan iuran wajib untuk pekerja swasta bakal digunakan mendukung program 3 juta rumah dalam Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pengumpulan dana itu nantinya akan memberikan kemudahan bagi para pekerja swasta untuk mengakses pembiayaan perumahan dengan memberikan bunga lebih rendah ketimbang bank konvensional. Harapannya, tingkat kemampuan masyarakat membeli rumah bisa semakin meningkat.

"Intinya kan kalau kami ditugaskan untuk menghimpun dana. Kalau memang nanti pemerintahan pak Prabowo dan pak Gibran menentukan jumlahnya dan bentukan dari pembiayaan yang dibutuhkan bisa terhitung," ujarnya dalam acara Rakernas Apersi 2024 di Pullman Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Sehingga targetnya realisasi program 3 juta rumah itu nantinya tidak membebani ruang fiskal alias APBN. Sebab, sudah memiliki sumber pendanaan sendiri lewat iuran yang dibayarkan oleh para pekerja swasta.

"Mau sekarang atau nanti (diterapkan), kita sekarang akan mengembangkan sumber-sumber pendanaan. Intinya kami harus siap mensupport program yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo dan Gibran," tuturnya.

Nantinya lewat dana yang dihimpun dari kepesertaan pekerja swasta itu akan dikelola oleh manajer investasi, kemudian imbal hasil atas investasi yang dilakukan akan menjadi sumber dana yang digunakan untuk memberikan subsidi selisih bunga.

"Maka di salah satu caranya kita ingin lihat kemungkinan di produk KPR itu kita adjust sedikit. Mungkin kita akan coba mengadopsi skema suku bunga kliring," kata Sid Herdi.

Pada kesempatan yang berbeda, Pengamat Properti Panangian Simanungkalit memproyeksikan kebutuhan biaya untuk merealisasikan program Capres terpilih Prabowo - Gibran membangun 3 juta rumah sekitar Rp120 triliun per tahunnya.

Kebutuhan biaya yang besar tersebut menurutnya tidak akan efektif jika hanya mengandalkan APBN sebagai instrumen pembiayaan. Sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Kita butuh setidaknya Rp120 triliun per tahun untuk mendanai sektor perumahan. Jadi dana abadi ini saya kira dapat menjadi salah satu solusi pembiayaan perumahan," ujar Panangian dalam diskusi di Jakarta, Jumat (21/6/2024) lalu.

(FRI)